Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.264
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) Dia: Jurnal Administrasi Publik JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik POLITICO The Indonesian Journal of Social Studies TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Journal of Contemporary Governance and Public Policy ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Widya Publika Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Bidik : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal Of Contemporary Public Administration (JCPA) WIDYANATA Public Sphere Review POLICY AND MARITIME REVIEW
Komang Ema Marsitadewi
Universitas Warmadewa
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
EFEKTIVITAS PROGRAM TEMPAT OLAH SAMPAH SETEMPAT (TOSS) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA GUNAKSA, KABUPATEN KLUNGKUNG Komang Ema Marsitadewi; I Wayan Sudemen
Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1446.137 KB) | DOI: 10.54836/widyanata.v18i1.605

Abstract

Kabupaten Klungkung menjadi salah satu contoh wilayah yang mengembangkan pembangkit listrik alternatif melalui program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Program ini telah dijalankan 3 tahun dan pelaksanaannya, program TOSS ini mengalami banyak hambatan seperti kemampuan pengelolaan desa masing-masing, dana hingga keterbatasan pengadaan alat pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada 98 orang dan dari laporan-laporan, artikel ilmiah atau penelitian sejenis yang berhubungan dengan Program TOS). Keefektifan TOSS dilihat dalam tiga bagian yakni: input, proses, dan output. Dari sisi input, hasil penelitian menunjukkan jenis sampah yang diperoleh melalui pemilahan sampah memperoleh rata-rata skor sebesar 2,28 hal ini menandakan bahwa masyarakat kurang baik dalam melakukan pemilahan sampah. Dari sisi proses, pengumpulan sampah oleh petugas sudah menunjukkan kategori baik. Hal ini didukung oleh tersedianya kendaraan pengangkut sampah ke tempat pengolahan. Sedangkan pengelolaan sampah yang dilakukan petugas menunjukkan bahwa seluruh pekerja TOSS menyatakan secara rutin dan terus menerus mengolah sampah yang masuk ke TOSS Desa Gunaksa. Dari sisi output, perubahan volume sampah yang dihasilkan masyarakat menunjukkan rata-rata skor 2,66 yang berarti berada dalam kategori baik. Dengan demikian maka dapat dikatakan perubahan volume sampah semakin berkurang dengan adanya TOSS di Desa Gunaksa ini. Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Sampah, Tempat Olah Sampah Setempat, Kabupaten Klungkung.
SETTLEMENT OF TEMPLE AND GRAVE OWNERSHIP CONFLICT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KEMONING TRADITIONAL VILLAGE AND THE BUDAGA TRADITIONAL VILLAGE Komang Ema Marsitadewi; Bayu Adhinata
POLITICO Vol 22, No 1 (2022): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v22i1.7922

Abstract

This study aims to identify and explain the forms of conflict resolution in the ownership of the Dalem Temple and the Graveyard involving two neighboring traditional villages, namely the Kemoning Traditional Village and the Budaga Traditional Village. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data in the study was obtained through in-depth interviews with several informants. The informants who became the source of data in this study were five people, namely two key informants, namely the Head of the Traditional Village from Kemoning and Budaga, one informant from the Klungkung Resort Police, and two people from the communities of these two traditional villages. This study found at least four forms of conflict resolution efforts undertaken to resolve this problem, namely negotiation, facilitation, mediation, and arbitration. The final decision in this conflict is determined through an arbitration mechanism involving a customary dispute resolution institution. The use of arbitration is because no definitive agreement has been reached that satisfies both parties through previous negotiations. In the end, the decision of the customary dispute-determination institution is the final decision on the existence of Pura Dalem and the Graveyard, which is the object of dispute in this conflict and must be accepted and carried out by both parties.
EFEKTIVITAS PROGRAM TEMPAT OLAH SAMPAH SETEMPAT (TOSS) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA GUNAKSA, KABUPATEN KLUNGKUNG Komang Ema Marsitadewi; I Wayan Sudemen
Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Klungkung menjadi salah satu contoh wilayah yang mengembangkan pembangkit listrik alternatif melalui program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Program ini telah dijalankan 3 tahun dan pelaksanaannya, program TOSS ini mengalami banyak hambatan seperti kemampuan pengelolaan desa masing-masing, dana hingga keterbatasan pengadaan alat pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada 98 orang dan dari laporan-laporan, artikel ilmiah atau penelitian sejenis yang berhubungan dengan Program TOS). Keefektifan TOSS dilihat dalam tiga bagian yakni: input, proses, dan output. Dari sisi input, hasil penelitian menunjukkan jenis sampah yang diperoleh melalui pemilahan sampah memperoleh rata-rata skor sebesar 2,28 hal ini menandakan bahwa masyarakat kurang baik dalam melakukan pemilahan sampah. Dari sisi proses, pengumpulan sampah oleh petugas sudah menunjukkan kategori baik. Hal ini didukung oleh tersedianya kendaraan pengangkut sampah ke tempat pengolahan. Sedangkan pengelolaan sampah yang dilakukan petugas menunjukkan bahwa seluruh pekerja TOSS menyatakan secara rutin dan terus menerus mengolah sampah yang masuk ke TOSS Desa Gunaksa. Dari sisi output, perubahan volume sampah yang dihasilkan masyarakat menunjukkan rata-rata skor 2,66 yang berarti berada dalam kategori baik. Dengan demikian maka dapat dikatakan perubahan volume sampah semakin berkurang dengan adanya TOSS di Desa Gunaksa ini. Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Sampah, Tempat Olah Sampah Setempat, Kabupaten Klungkung.
Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Pura dan Kuburan Antara Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga Bayu Adhinata; Komang Ema Marsitadewi
The Indonesian Journal of Social Studies Vol 5 No 2 (2022): December
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/ijss.v5n2.p65-76

Abstract

This study aims to identify and explain the forms of conflict resolution in the ownership of the Dalem Temple and the Graveyard involving two neighboring traditional villages, namely the Kemoning Traditional Village and the Budaga Traditional Village. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data in the study was obtained through in-depth interviews with several informants. The informants who became the source of data in this study were five people, namely two key informants, namely the Head of the Traditional Village from Kemoning and Budaga, one informant from the Klungkung Resort Police, and two people from the communities of these two traditional villages. This study found at least four forms of conflict resolution efforts undertaken to resolve this problem, namely negotiation, facilitation, mediation, and arbitration. The final decision in this conflict is determined through an arbitration mechanism involving a customary dispute resolution institution. The use of arbitration is because no definitive agreement has been reached that satisfies both parties through previous negotiations. In the end, the decision of the customary dispute-determination institution is the final decision on the existence of Pura Dalem and the Graveyard, which is the object of dispute in this conflict and must be accepted and carried out by both parties.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DENGAN PASAR MODERN Indrawan, Ni Kadek Rada Aprinila; Yuliartika, I Gusti Agung Ayu; Marsitadewi, Komang Ema
Jurnal Widya Publika Vol 12 No 1 (2024): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v12i1.1201

Abstract

Munculnya pasar modern merupakan tantangan besar bagi eksistensi pasar tradisional. Hal ini memicu perubahan perilaku serta ekspektasi masyarakat dalam berbelanja. Di sisi lain, stigma tentang pasar tradisional yang kumuh dan kotor menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Gianyar merumuskan kebijakan revitalisasi pasar Ubud sebagai upaya agar pasar tradisional Ubud dapat bersaing dengan pasar modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang berhubungan langsung pada topik penelitian dengan 8 orang informan, yakni Kepala Pasar, para pedagang di pasar Ubud dan masyarakat setempat. Proses analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa implementasi kebijakan revitalisasi pasar Ubud berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang memadai serta dukungan dari semua pihak menjadi modal dasar keberhasilan kebijakan ini. Dalam pelaksanaannya, para petugas yang dilibatkan merupakan orang-orang yang profesional dibidangnya. Namun, perlu adanya penambahan fasilitas tempat sampah agar memudahkan para pedagang maupun pengunjung dalam membuang sampah. Selain itu, penyampaian segala informasi khususnya kepada para pedagang agar lebih diperhatikan, mengingat tidak semua pedagang mampu memahami berbagai informasi yang disampaikan dengan cepat. Meskipun demikian, implementasi kebijakan revitalisasi pasar Ubud dapat dikatakan berhasil karena dapat memberikan manfaat bagi para pedagang maupun masyarakat sekitar. Di sisi lain, tampilan fisik pasar yang jauh lebih baik memberikan kenyamanan bagi pengunjung dalam berbelanja, sehingga merubah stigma bahwa pasar tradisional tidak selalu kumuh dan kotor. Dengan demikian, pasar tradisional Ubud tidak kalah bersaing dengan pasar modern.
Collaborative Governance In The Development Of The Potential Of The Marine Natural Tourism Park Of Seventeen Riung Islands, Ngada Regency, East Nusa Tenggara Itu, Maria Trivonia; Marsitadewi, Komang Ema; Suryawan, Dewa Ketut
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 11 No. 1 (2025): JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v11i1.13051

Abstract

The Marine Nature Tourism Park (TWAL) of Riung Seventeenth Island in Ngada Regency is a conservation area with excellent development potential. However, its management has various challenges, such as suboptimal coordination between stakeholders, lack of communication between stakeholders, less effective feedback, lack of openness to build trust, and lack of creativity in dealing with the problems. Seeing this phenomenon, collaboration between parties is needed to optimize the development of TWAL. This study aims to determine the role of stakeholders and the collaborative process in the development of TWAL. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results show that the collaboration has involved stakeholders from the government sector (BKSDA NTT, Fisheries and Marine Service, Tourism Office, and village government), the private sector (lodging and restaurant entrepreneurs), local communities (fishermen and seaweed farmer groups), and NGOs (Komodo Survival Program). The role of stakeholders is relatively straightforward, but the implementation of collaboration is still not optimal. Inhibiting factors include overlapping authority, lack of formal regulation, and promotion that has not been maximized. In the aspect of initial conditions, it was found that there was a lack of resources, damaged infrastructure, and waste management that had not been integrated. Facilitative leadership by BKSDA NTT has succeeded in increasing community participation and building trust through preventive approaches and participatory dialogue. The institutional design shows informal cooperation across sectors, but a strong legal basis does not entirely support it. In the collaborative process, stakeholders are involved in regular meetings, training, and coordination, although there are still gaps in active engagement and digital communication due to network constraints. The collaboration results show increased tourist visits, public awareness of environmental conservation, and contribution to the local economy. However, there is still a need to strengthen coordination and cross-agency policies.
Pola Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Komang, Ema Marsitadewi; I Wayan Sudemen
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 9 No. 1 (2025): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jppsh.v9i1.92280

Abstract

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah serta rentan terhadap dinamika ekonomi global, bencana, dan krisis social. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola intervensi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan metode tinjauan literatur kualitatif. Data dikumpulkan dari 57 jurnal yang terindeks di SINTA 1 hingga SINTA 6, yang diperoleh melalui pencarian di Google Scholar dengan kata kunci "intervensi pemerintah+kemiskinan" dan "kebijakan+kemiskinan." Seluruh artikel jurnal kemudia di coding dan hasil coding divusalisasikan dengan mind mapping. Analisis data dilakukan melalui perangkat lunak NVivo. Temuan menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat diamati pada dua tingkat pemerintahan: pusat dan daerah. Pemerintah pusat cenderung mengadopsi kebijakan makro yang bersifat universal, sedangkan pemerintah daerah lebih terlibat dalam intervensi mikro yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan local. Perbedaan ini juga terlihat pada skala intervensi dan sumber daya, di mana pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk meluncurkan program berskala besar, sementara pemerintah daerah lebih fleksibel dalam merespons kondisi lokal. Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah sangat penting untuk pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemetaan yang lebih sistematis terkait pola intervensi pemerintah, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di masa depan.
Edukasi Tata Kelola Organisasi dalam Pengembangan Usaha Mandiri Kelompok Sekaa Teruna Teruni (STT) Eka Murti Yowana Banjar Kehen, Kesiman: Edukasi Tata Kelola Organisasi dalam Pengembangan Usaha Mandiri Kelompok Sekaa Teruna Teruni (STT) Eka Murti Yowana Banjar Kehen, Kesiman Komang, Ema Marsitadewi; I Putu Adi Permana Putra; Putu Kemala Vidyantari
BIDIK: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): BIDIK: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/nkxayk92

Abstract

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Br. Kehen Kesiman, dengan peserta yang merupakan anggota Sekaa Teruna Teruni (STT) Ekamurtiyowana. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai perilaku organisasi dan literasi keuangan. Selama kegiatan, peserta diberikan pemaparan materi yang meliputi konsep dasar perilaku organisasi yang penting dalam menjaga keharmonisan dan efektivitas kerja dalam organisasi, serta literasi keuangan untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan pribadi dan organisasi. Untuk mengethaui tingkat pemahaman peserta terkait pemahaman materi, diberikan pre-test dan post-test. Dari hasil pre-test dan post-test diketahui terjadi peningkatan nilai pemahaman. Selain pemaparan materi, pengabdian juga melibatkan pendampingan langsung terkait pembukuan keuangan, yang bertujuan untuk membantu peserta dalam mencatat dan mengelola keuangan secara lebih sistematis dan akurat.
Efektivitas Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu Dalam Penanganan Kabel Semrawut Untuk Menjamin Kenyamanan Masyarakat Di Kawasan Badung Selatan I Nyoman Bagus Deva Prajina; Lilik Antarini; Komang Ema Marsitadewi
Policy and Maritime Review VOLUME 3 NO 1
Publisher : Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/pmr.v3i1.64

Abstract

Problems related to messy cables occur because in tourist areas there are many facilities such as shops, hotels, boarding houses and so on. Increased population mobility will also affect, and there are still some providers who carry out their actions to install utility cables secretly without the knowledge and permission of the regional authorities. The government's efforts to handle and prevent messy cables are by accelerating infrastructure development and handling of messy cables in the Badung Regency area by establishing an Integrated Utilities Network Policy which is regulated in Badung Regency Regional Regulation No. 19 of 2016. This study aims to determine how the integrated utility network policy is in realizing community comfort in the South Badung area. This study uses a qualitative research approach method by examining primary and secondary data sources. The technique for determining informants in this study uses purposive sampling. This study uses the theory of policy effectiveness from Riant Nugroho. The results of the study indicate that the integrated utility network policy in realizing community comfort is quite good, which is based on the indicators of policy success that can be measured by the "five right" indicators, namely; right policy; right implementer; right target; right environment; and right process. But in its implementation, it is still not optimal, namely in the right target and right process indicators. There are several areas that have not all been realized through the integrated utility network policy due to several inhibiting factors such as uneven policy socialization and limited budget funds so that the implementation of the integrated utility network policy only focuses on several areas, namely the priority of tourism areas in the South Badung area as has been implemented in Seminyak Basangkasa Village and along Siligita Benoa Street.
The Dynamics of Public Policy-Making in Public Administration: From Classical Management to the New Public Administration Abdul Rahman; Septi Wulandari; Komang Ema Marsitadewi; Teresa Irmina Nangameka; Shelda Adriana Taimaris Rogi
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol. 7 No. 1 (2026): (April 2026)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46507/jcgpp.v7i1.753

Abstract

This article examines how public administration shapes policy-making. Scholarship typically treats Classical Management, Neo-Classical Management, and New Public Administration (NPA) as successive stages, while policy studies often analyse decision-making, participation, and implementation separately. Consequently, literature lacks an integrated account of how shifting administrative logics structure policy-making and contribute to persistent governance challenges. Drawing on a systematic literature review guided by PRISMA, the study analyses 23 peer-reviewed, Scopus-indexed articles. Rather than aggregating empirical effects, it uses thematic coding to examine policy-making dynamics across paradigms, from Classical Management to NPA. Findings show each paradigm embodies a distinct logic: hierarchical technocratic control in the classical model; behaviourally informed but administratively managed decision-making in the neo-classical model; and collaborative, reflexive governance in the NPA model. Paradigms coexist rather than replace one another. In the Global South, although NPA principles support SDG 16.6 and 16.7, implementation is constrained by neo-classical reforms and residual classical bureaucracies, limiting participatory engagement envisaged by SDG 16.8. Effective governance reform requires aligning institutional capacity with participatory processes rather than adopting a new paradigm.
Co-Authors Abdul Rahman Antarini, Lilik Bayu Adhinata Bayu Adhinata Dewa Ketut Suryawan Ditha Sasmitha, Ni Wayan I Gede Agus Wibawa I Nyoman Bagus Deva Prajina Indrawan, Ni Kadek Rada Aprinila Itu, Maria Trivonia Luh Tu Anggarayani Putra, I Putu Adi Permana Septi Wulandari Shelda Adriana Taimaris Rogi Sudemen, I Wayan Teresa Irmina Nangameka Victorius Adventius Hamel Vidyantari, Putu Kemala Yuliartika, I Gusti Agung Ayu