Nandi Nandi, Nandi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SINERGI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG EFEKTIF: THE SYNERGY OF CENTRAL AND REGIONAL GOVERNMENT AUTHORITIES IS CRUCIAL IN ACHIEVING EFFECTIVE REGIONAL AUTONOMY Nandi, Nandi
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i2.3881

Abstract

Penelitian ini membahas tentang harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, namun sinergi dengan pemerintah pusat tetap diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah yang sejalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan temuan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam harmonisasi kewenangan, seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya kesiapan daerah, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai bentuk, seperti dekonstrasi, tugas pembantuan, koordinasi, kerjasama, dan pengawasan. Selain itu, diperlukan peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi, optimalisasi peran lembaga negara terkait, dan komitmen bersama dari semua pihak. Penelitian ini juga membahas tentang langkah-langkah nyata untuk meningkatkan harmonisasi kewenangan, seperti peningkatan koordinasi, pengembangan kapasitas aparatur daerah, penyediaan sumber daya, dan penyusunan aturan yang jelas. Sinergi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan efisien. Dengan mengintegrasikan semua pemangku kepentingan penting dan mempertimbangkan kekhasan masing-masing daerah, solusi ini dapat diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan.
Konsekuensi Pidana Dan Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Sari, Yuliana Indah; Rohman, Abdul; Sulastri, Meti; Anugrah, Dikha; Ridwan, Inayatilah; Trimelawati, Reni; Fudika, Moza Dela; Kurniasih, Esy; Agung, RM. Hasbi Pratama Arya; Tarmedi, Emed; Kurniawan, Aszhari; Arifton, Arifton; Nova, Yuzon Sutrirubiyanto; Nandi, Nandi; Hasanudin, Maulana
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i3.1558

Abstract

Remaja adalah suatu siklus dari masa anak-anak menuju dewasa yang dimulai ketika berusia 12 tahun-18 tahun Remaja bukan lagi anak-anak secara jasmani, sikap, fikiran maupun tindakan, akan tetapi meraka juga bukan orang dewasa yang telah matang dalam segi pola pikirnya. Provinsi Jawa Barat saat ini sedang menghadapi tantangan serius terkait keamanan dan keselamatan sosial akibat meningkatnya aktivitas kriminal yang melibatkan kelompok remaja. Sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat terjadinya aksi pencurian senilai Rp. 294,000,000 yang dilakukan oleh anak dibawah umur, lalu kasus di kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat terjadinya aksi pembacokan yang dilakukan oleh tiga anak dibawah umur yang berusia, 16 tahun, 14 tahun, dan 13 tahun. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa siswi SMA Negeri Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tentang konsekuensi pidana bagi remaja yang melakukan pelanggaran hukum, serta mengedukasi siswa siswa tentang peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas dan menanggulangi kenakalan remaja. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi, sementara yang menjadi kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa siswa siswi SMA Jatinangor yang sebelumnya tidak mengetahui konsekuensi pidana bagi remaja yang melakukan perbuatan pidana dan peran kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja, setelah mengikuti penyuluhan tersebut, masyarakat mitra yakni siswa-siswi SMA Jatinangor akhirnya menjadi  tahu tindakan kenakalan remaja apa saja yang dapat dikenai sanksi hukum, dan peran kepolisian tidak hanya menghukum seseorang tetapi sebagai pengayom masyarakat.