Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.844
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat JOURNAL EQUITABLE JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) JURNAL USM LAW REVIEW ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Jurnal Kajian Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Kurniasih, Esy
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum tentang Membangun Pemahaman Konsumen Jasa Transportasi Umum di Rokan Hilir Riau Apriani, Desi; Kurniasih, Esy; Hidayatullah, Fadli
Empowerment Vol. 4 No. 03 (2021): empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i03.4149

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat urgen terutama di era globalisasi saat ini. Globalisasi ditandai dengan kecanggihan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi. Berkaitan dengan jasa transportasi, terdapat dua pihak pihak yang saling membutuhkan yaitu pelaku usaha sebagai penyedia jasa dan masyarakat sebagai pengguna (konsumen). Fenomena yang terjadi dalam pelayanan jasa transportasi adalah tidak dipenuhinya hak konsumen seperti, hak kenyamanan, keamanan, dan ganti rugi apabila terjadi kecelakaan. Hal ini merupakan suatu permasalahan ditambah lagi dengan ketidaktahuan konsumen mengenai hak dan cara memperjuangkan haknya khususunya di Desa Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa transportasi umum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode pelaksanaan pengabdian ini yaitu mengumpulkan masyarakat, kemudian tim menyampaikan materi tentang hak-hak konsumen khususnya sebagai pengguna jasa trasnportasi umum. Setelah tim menyampaikan materi, peserta penyuluhan diberi kesempatan untuk bertanya dan dilanjutkan pada tahap diskusi. Dari penyuluhan hukum yang dilakukan ternyata umumnya  masyarakat belum mengetahui hak-hak mereka selaku pengguna jasa transportasi umum dan bagaimana cara mempertahankan hak tersebut. Sebagai akibatnya mereka seringkali dirugikan dan tidak tahu bagaimana proses penyelesaiannya. Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini masyarakat Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir mulai memahami hak-hak dan kewajiban pengguna jasa transportasi umum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Sosialisasi Hukum Tanggung Jawab Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Precautionary Principles Apriani, Desi; Hardianti, Fitri; Kurniasih, Esy; Milandry, Anggraini Dwi; Nugraha, Adrian; Adam, Devid
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v6i2.788

Abstract

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan ketika melakukan transaksi elektronik adalah prinsip kehati-hatian. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyaralat (PKM) ini untuk memberikan sosialisasi hukum tanggung jawab dalam transaksi elektronik berdasarkan precautionary principles. Alasan pemilihan tema kegiatan ini karena adanya peningkatan pemanfaatan internet di bidang pendidikan maupun perdagangan dan menimbulkan masalah-masalah hukum. Adapun peserta kegiatan PKM ini adalah peserta didik SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru berjumlah 50 orang.Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan empat tahapan, yaitu tahap pra-survei, tahap sosialisasi, tahap kegiatan, dan tahap evaluasi. Setelah kegiatan ini dilaksanakan, audiens kegiatan PKM telah memahami hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah transaksi elektronik berdasarkan precautionary principles, akibat hukum dan pentingnya kesadaran hukum bagi remaja ketika melakukan transaksi elektronik serta tata cara untuk menjadi konsumen remaja cerdas di era digital dari perspektif ilmu komunikasi.
Perluasan Wawasan Hukum Digital Contractual Bagi Generasi Z Admiral, Admiral; Hero, Eko; Kurniasih, Esy; Naqiyya, Sofia; Nindila, Fadhila
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v6i2.850

Abstract

Perkembangan era digital yang pesat telah membentuk pola hidup dan cara berpikir Generasi Z, generasi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi informasi. Sebagai generasi pertama yang hidup berdampingan sejak awal dengan smartphone dan dunia digital, Gen Z dituntut untuk terus beradaptasi dengan berbagai bentuk digitalisasi. Meskipun memberikan banyak manfaat, era digital juga membawa tantangan tersendiri, salah satunya terkait dengan kesehatan mental yang rentan terpengaruh oleh eksposur digital yang berlebihan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi hukum mengenai kontrak digital (digital contractual) kepada Generasi Z, khususnya peserta didik di SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru. Tema ini dipilih karena Gen Z dikenal memiliki tingkat literasi digital yang cukup tinggi, namun belum sepenuhnya memahami aspek hukum yang melingkupi aktivitas digital mereka. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengusulan proposal, pra-kegiatan, pelaksanaan penyuluhan, hingga pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai penggunaan kontrak digital secara bijak serta kesadaran terhadap dampak positif dan negatif dari interaksi digital dalam kehidupan sehari-hari.
Sosialisasi Hukum Transaksi Cash on Delivery Berdasarkan Asas Itikad Baik Kurniasih, Esy; Eko, Hero; Fudika, Moza Dela; Arista, Arista; Putri, Cyra Raudha Amalia
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v6i2.789

Abstract

Sistem Cash on Delivery (CoD) merupakan salah satu sistem pembayaran dalam transaksi elektronik. Saat ini pembayaran menggunakan sistem CoD banyak dipilih oleh konsumen, karena dianggap lebih praktis daripada menggunakan sistem transfer. Faktanya sistem pembayaran CoD banyak memunculkan berbagai masalah yaitu konsumen enggan melakukan pembayaran ketika barang yang dipesan telah sampai di alamat pengiriman dan berujung timbulnya tindakan anarkis. Tujuan kegiatan PKM dilakukan untuk memberikan Sosialisasi Hukum Transaksi Cash on Delivery Berdasarkan Asas Itikad Baik. Alasan pemilihan tema kegiatan ini karena diketahui bahwa anak-anak dan remaja sebanya 98% mengetahui internet dan dari 79,5% diantaranya merupakan user aktif internet. Adapun peserta kegiatan PKM ini adalah peserta didik SMPN 2 Siak Hulu yang berjumlah 50 orang. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan empat tahapan, yaitu tahap pra-kegiatan, tahap sosialisasi, tahap kegiatan dan tahap evaluasi. Setelah kegiatan ini dilaksanakan peserta kegiatan PKM telah memahami secara menyeluruh terkait apa yang dimaksud dengan asas itikad baik, hak maupun kewajiban para pihak dalam transaksi Cash on Delivery serta kiat-kiat menjadi konsumen remaja yang cerdas perspektif ilmu komunikasi, sehingga ketika melakukan transaksi Cash on Delivery para peserta dapat mewujudkannya berdasarkan asas itikad baik.
Indonesia’s Online Loan Challenges: What Legal Actions Can Solve the Most Pressing Issues? Admiral, Admiral; Suparto, Suparto; Kurniasih, Esy; Afriani, Selvi; Woodward, John; Adinda, Fadhel Arjuna
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol. 8 No. 1 (2025): (January-June 2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v8i1.21959

Abstract

The rapid growth of online lending platforms in Indonesia has introduced significant challenges, particularly regarding predatory lending practices, lack of consumer awareness, and insufficient regulatory oversight. These challenges have raised concerns about consumer protection, the exploitation of borrowers, and the need for stronger legal frameworks to ensure fair and transparent lending practices. This paper explores the key legal and regulatory actions necessary to address these pressing issues. It examines the role of Indonesia's Financial Services Authority (OJK) in regulating online lenders and proposes potential improvements in licensing, supervision, and enforcement. The paper also suggests the introduction of clearer lending standards, such as interest rate caps and transparent fee structures, alongside stronger consumer protection laws to prevent harassment and over-indebtedness. Data privacy and security concerns are addressed, with a call for more robust protections around borrower data. Additionally, the paper advocates for financial literacy programs to empower borrowers with the knowledge to make informed decisions. The research contributes to the existing body of knowledge by providing an in-depth analysis of the legal gaps within Indonesia’s online lending market, offering comparative insights from other countries like India and the Philippines, and proposing actionable legal solutions. It also emphasizes the importance of integrating technology into the regulatory process to enhance oversight and consumer protection. Ultimately, this study aims to inform policymakers, regulators, and stakeholders in Indonesia’s fintech industry about the necessary legal reforms to create a more transparent, equitable, and secure online lending environment.
Konsekuensi Pidana Dan Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Sari, Yuliana Indah; Rohman, Abdul; Sulastri, Meti; Anugrah, Dikha; Ridwan, Inayatilah; Trimelawati, Reni; Fudika, Moza Dela; Kurniasih, Esy; Agung, RM. Hasbi Pratama Arya; Tarmedi, Emed; Kurniawan, Aszhari; Arifton, Arifton; Nova, Yuzon Sutrirubiyanto; Nandi, Nandi; Hasanudin, Maulana
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i3.1558

Abstract

Remaja adalah suatu siklus dari masa anak-anak menuju dewasa yang dimulai ketika berusia 12 tahun-18 tahun Remaja bukan lagi anak-anak secara jasmani, sikap, fikiran maupun tindakan, akan tetapi meraka juga bukan orang dewasa yang telah matang dalam segi pola pikirnya. Provinsi Jawa Barat saat ini sedang menghadapi tantangan serius terkait keamanan dan keselamatan sosial akibat meningkatnya aktivitas kriminal yang melibatkan kelompok remaja. Sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat terjadinya aksi pencurian senilai Rp. 294,000,000 yang dilakukan oleh anak dibawah umur, lalu kasus di kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat terjadinya aksi pembacokan yang dilakukan oleh tiga anak dibawah umur yang berusia, 16 tahun, 14 tahun, dan 13 tahun. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa siswi SMA Negeri Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tentang konsekuensi pidana bagi remaja yang melakukan pelanggaran hukum, serta mengedukasi siswa siswa tentang peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas dan menanggulangi kenakalan remaja. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi, sementara yang menjadi kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa siswa siswi SMA Jatinangor yang sebelumnya tidak mengetahui konsekuensi pidana bagi remaja yang melakukan perbuatan pidana dan peran kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja, setelah mengikuti penyuluhan tersebut, masyarakat mitra yakni siswa-siswi SMA Jatinangor akhirnya menjadi  tahu tindakan kenakalan remaja apa saja yang dapat dikenai sanksi hukum, dan peran kepolisian tidak hanya menghukum seseorang tetapi sebagai pengayom masyarakat.
Kehadiran Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Kurniasih, Esy; Admiral, Admiral; Fudika, Moza Dela
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8726

Abstract

This study primarily aims to identify the consumer protection portal application based on POJK RI No. 31 /Pojk.07/2020 and, secondary, how the Financial Services Authority may settle consumer disputes and safeguard customers in the financial services industry. The need for this research is urgent since it is the first to address consumer protection in the financial services industry, consumer protection portal applications, and Financial Services Authority consumer dispute resolution. The normative juridical technique is the research methodology used in this study. The explanation above leads one to conclude that Law No. 21 of 2011 establishing the Financial Services Authority's mission is why the consumer protection portal application is available. In the financial services industry, disputes are settled either out-of-court or via the Financial Services Institution first if a settlement cannot be achieved. The recommendations state that, because APPK is still used generically, an upgrade to the system is required to maximize the application of legal protection through the principles of information openness and transparency.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana portal perlindungan konsumen digunakan sesuai dengan POJK RI No. 31 /Pojk.07/2020, dan bagaimana perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini sangat penting karena penelitian sebelumnya belum membahas topik ini. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Adapun kesimpulan dari diskusi di atas, undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan portal perlindungan konsumen. Jika sengketa di sektor jasa keuangan tidak diselesaikan melalui Lembaga Jasa Keuangan, mereka akan dilanjutkan dengan penyelesaian di pengadilan atau di luar pengadilan. Rekomendasi mengenai praktik APPK masih banyak digunakan, dan sistem harus diperbarui untuk memaksimalkan penerapan perlindungan hukum melalui prinsip keterbukaan dan transparansi informasi. 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK Rama Prasja, Teguh; Kurniasih, Esy
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objectives of this research are, first, to examine the legal regulations regarding the use of electric bicycles in Indonesia from the perspective of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and other relevant regulations, and second, to analyze the forms of legal protection for consumers of electric bicycles in the event of accidents or losses caused by product defects or negligence of business actors.The research method employed is normative juridical, using a statutory approach and a case approach concerning the use of electric bicycles and the scope of consumer protection for their users.The findings of this research indicate, first, that the regulation of electric bicycles in Indonesia remains incomplete, as it is only partially regulated under Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2020. The absence of explicit provisions in higher-level legislation, such as the Road Traffic and Transportation Law (UU LLAJ), creates a legal vacuum that results in uncertainty regarding the status of electric bicycles in traffic law and consumer protection.Second, a clear legal framework within statutory regulations is essential to provide legal certainty, ensure product feasibility standards in accordance with SNI, and guarantee consumer protection against potential losses and safety risks. Without adequate regulation, consumers remain vulnerable to harm, both in terms of product quality and road safety.
REVISI SANKSI DENDA ADMINISTRATIF MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA : SUATU ANALISIS HUKUM Apriani, Desi; Idris, Zulherman; Kurniasih, Esy; Sinaga, Pandu
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i2.9045

Abstract

After the Job Creation Law, there have been substantive changes to Indonesia's business competition law,one of which is related to administrative sanctions in the form of fines. The change in the fine sanctionwas then followed up through a government regulation which actually caused confusion about themaximum fine limit and caused criticism from business economic observers of the law of competition, soit is necessary to conduct in-depth research from the aspect of legal analysis to get answers to theconfusion and offer a conceptual solution towards an effective business competition law. This research isa normative legal research with a legislative, conceptual, and philosophical approach. Based on theresults of the research, it can be explained that the philosophy of changing the administrative finesanction is in line with the philosophy of the Job Creation Law, namely maintaining investment interestsand the interests of labor. However, legally and based on data, the provision of a maximum fine of only50% of net profit or 10% of sales turnover during the occurrence of a violation is seen as not having adeterrent effect in order to prevent the occurrence of monopoly practices and unfair business competitionas one of the objectives of the law. The author suggests that a more in-depth study be carried out on theformulation of administrative fine sanctions in the context of the development of business competition lawin the future by paying more attention to the interests of many parties.
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA HARIAN LEPAS Kurniasih, Esy; Milandry, Anggraini Dwi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i2.296

Abstract

The relationship between employers and workers is ideally a win-win relationship, but in reality the position of workers often has a more vulnerable (low) position than the employer. Therefore, to form a fair employment relationship, an employment agreement is needed. Freelance Daily Workers (PHL) Agreement is one type of work agreement regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. However, in October 2020 the Indonesian government has enacted Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation which is carried out with the concept of Omnibus LawThe enactment of the Job Creation Law makes regulations derived from Law No. 13 of 2003, namely Ministerial Decree Number: KEP.100 / MEN / VI / 2004 concerning Provisions for the Implementation of  Specific Time Work Agreements, become does not apply. This research aimed to describe the issues Implications of The Job Creation Law Enactment On The Legal Protection Of Freelance Daily Work. This research used the normative juridical method with a statutory. The result of this research is, in theory, the Omnibus Law’s Enactment in the realm of employment has several positive implications for rules related to the legal protection of Freelance Daily Workers (PHL). This is related to legal protection of the status of freelance daily workers, legal protection of wage certainty for freelance daily workers, and legal protection of social security for freelance daily workers.
Co-Authors A Admiral Abdul Rohman Adam, Devid Adinda, Fadhel Arjuna Adrian Nugraha, Adrian Afriani, Selvi Agung, RM. Hasbi Pratama Arya Arifton, Arifton Arista, Arista DESI APRIANI, DESI Dikha Anugrah Eko, Hero Febrian, Rojja Hardianti, Fitri Hasanudin, Maulana Hero, Eko Hidayatullah, Fadli Idris, Zulherman Kurniawan, Aszhari Milandry, Anggraini Dwi Moza Dela Fudika, Moza Dela Nandi Nandi, Nandi Naqiyya, Sofia Nindila, Fadhila Nova, Yuzon Sutrirubiyanto Putri, Cyra Raudha Amalia Rama Prasja, Teguh Ridwan, Inayatilah Sari, Yuliana Indah Sinaga, Pandu Sulastri, Meti Suparto Suparto Tarmedi, Emed Trimelawati, Reni Woodward, John