Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum UIR LAW REVIEW JURNAL USM LAW REVIEW ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Jurnal Legislasi Indonesia
Moza Dela Fudika, Moza Dela
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
RANGKAP JABATAN PRESIDEN SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Fudika, Moza Dela; Indra, Mexsasai; ', Junaidi
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016): Wisuda Februari 2016
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dual position of president as the head of a political party is the practice ofgovernance that has existed since the early days of Indonesian independence.President prohibition setting for concurrent positions in any public office has actuallybeen set explicitly in the constitution of RIS and the Provisional Constitution 1950.But such arrangements are no longer contained in the application of the Consitution1945. Government system Indonesian is now a presidential system. If the presidentdoubled as head political party, that would result in the instability goverment. Besidesee where political parties are dysfunctional resulting in worsening theimplementation of the wheels of government and no longer in accordance with thegeneral principles of good governance. So that the necessary rules for the presidentialban concurrently. Therefore required political study of law by law makers toduplicate the legal establishment of the post the president who poured into the law.Keywords : Double Position – President – Leader of the Political Party
TINJAUAN YURIDIS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI fudika, moza dela
UIR Law Review Vol. 6 No. 1 (2022): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(1).15560

Abstract

One of the powers of the Constitutional Court is to carry out legal review of the 1945 Constitution. This review consists of formal review and material review. In implementing the authority for formal review, not a single request for formal review has been granted by the Constitutional Court. One of the problems, if viewed from a normative perspective, is that the touchstone for the implementation of judicial review is the law, not the 1945 Constitution as intended in the provisions of Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution.
Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Fudika, Moza Dela; chaidir, ellydar; syukur, saifuddin
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19 Nomor 2 - Juni 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i2.828

Abstract

Disahkannya undang-undang cipta kerja menuai polemik luar biasa ditengah masyarakat. Reaksi penolakan terjadi diberbagai penjuru wilayah di Indonesia sebagai bentuk keberatan atas lahirnya undang-undang cipta kerja, mengingat undang-undang ini dibahas pada saat Indonesia sedang mengalami krisis diberbagai sektor akibat pandemi covid-19. Undang-undang cipta kerja dibentuk tanpa memperhatikan partisipasi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga berdasarkan fenomena tersebut menarik untuk mengkaji mengenai konfigurasi politik yang terjadi pada pembentukan undang-undang cipta kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan melakukan pengkajian kepustakaan terkait permasalahan yang dibahas. Undang-undang cipta kerja memiliki konfigurasi politik yang berwatak otoriter, hal tersebut ditinjau dari beberapa indikator penilaian seperti kedudukan partai politik dan parlemen yang lemah, kedudukan lembaga eksekutif (pemerintah yang intervensionis, dan pers yang terpasung).
Sosialisasi Hukum Transaksi Cash on Delivery Berdasarkan Asas Itikad Baik Kurniasih, Esy; Eko, Hero; Fudika, Moza Dela; Arista, Arista; Putri, Cyra Raudha Amalia
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v6i2.789

Abstract

Sistem Cash on Delivery (CoD) merupakan salah satu sistem pembayaran dalam transaksi elektronik. Saat ini pembayaran menggunakan sistem CoD banyak dipilih oleh konsumen, karena dianggap lebih praktis daripada menggunakan sistem transfer. Faktanya sistem pembayaran CoD banyak memunculkan berbagai masalah yaitu konsumen enggan melakukan pembayaran ketika barang yang dipesan telah sampai di alamat pengiriman dan berujung timbulnya tindakan anarkis. Tujuan kegiatan PKM dilakukan untuk memberikan Sosialisasi Hukum Transaksi Cash on Delivery Berdasarkan Asas Itikad Baik. Alasan pemilihan tema kegiatan ini karena diketahui bahwa anak-anak dan remaja sebanya 98% mengetahui internet dan dari 79,5% diantaranya merupakan user aktif internet. Adapun peserta kegiatan PKM ini adalah peserta didik SMPN 2 Siak Hulu yang berjumlah 50 orang. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan empat tahapan, yaitu tahap pra-kegiatan, tahap sosialisasi, tahap kegiatan dan tahap evaluasi. Setelah kegiatan ini dilaksanakan peserta kegiatan PKM telah memahami secara menyeluruh terkait apa yang dimaksud dengan asas itikad baik, hak maupun kewajiban para pihak dalam transaksi Cash on Delivery serta kiat-kiat menjadi konsumen remaja yang cerdas perspektif ilmu komunikasi, sehingga ketika melakukan transaksi Cash on Delivery para peserta dapat mewujudkannya berdasarkan asas itikad baik.
Konsekuensi Pidana Dan Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Sari, Yuliana Indah; Rohman, Abdul; Sulastri, Meti; Anugrah, Dikha; Ridwan, Inayatilah; Trimelawati, Reni; Fudika, Moza Dela; Kurniasih, Esy; Agung, RM. Hasbi Pratama Arya; Tarmedi, Emed; Kurniawan, Aszhari; Arifton, Arifton; Nova, Yuzon Sutrirubiyanto; Nandi, Nandi; Hasanudin, Maulana
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i3.1558

Abstract

Remaja adalah suatu siklus dari masa anak-anak menuju dewasa yang dimulai ketika berusia 12 tahun-18 tahun Remaja bukan lagi anak-anak secara jasmani, sikap, fikiran maupun tindakan, akan tetapi meraka juga bukan orang dewasa yang telah matang dalam segi pola pikirnya. Provinsi Jawa Barat saat ini sedang menghadapi tantangan serius terkait keamanan dan keselamatan sosial akibat meningkatnya aktivitas kriminal yang melibatkan kelompok remaja. Sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat terjadinya aksi pencurian senilai Rp. 294,000,000 yang dilakukan oleh anak dibawah umur, lalu kasus di kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat terjadinya aksi pembacokan yang dilakukan oleh tiga anak dibawah umur yang berusia, 16 tahun, 14 tahun, dan 13 tahun. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa siswi SMA Negeri Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tentang konsekuensi pidana bagi remaja yang melakukan pelanggaran hukum, serta mengedukasi siswa siswa tentang peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas dan menanggulangi kenakalan remaja. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi, sementara yang menjadi kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa siswa siswi SMA Jatinangor yang sebelumnya tidak mengetahui konsekuensi pidana bagi remaja yang melakukan perbuatan pidana dan peran kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja, setelah mengikuti penyuluhan tersebut, masyarakat mitra yakni siswa-siswi SMA Jatinangor akhirnya menjadi  tahu tindakan kenakalan remaja apa saja yang dapat dikenai sanksi hukum, dan peran kepolisian tidak hanya menghukum seseorang tetapi sebagai pengayom masyarakat.
Kehadiran Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Kurniasih, Esy; Admiral, Admiral; Fudika, Moza Dela
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8726

Abstract

This study primarily aims to identify the consumer protection portal application based on POJK RI No. 31 /Pojk.07/2020 and, secondary, how the Financial Services Authority may settle consumer disputes and safeguard customers in the financial services industry. The need for this research is urgent since it is the first to address consumer protection in the financial services industry, consumer protection portal applications, and Financial Services Authority consumer dispute resolution. The normative juridical technique is the research methodology used in this study. The explanation above leads one to conclude that Law No. 21 of 2011 establishing the Financial Services Authority's mission is why the consumer protection portal application is available. In the financial services industry, disputes are settled either out-of-court or via the Financial Services Institution first if a settlement cannot be achieved. The recommendations state that, because APPK is still used generically, an upgrade to the system is required to maximize the application of legal protection through the principles of information openness and transparency.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana portal perlindungan konsumen digunakan sesuai dengan POJK RI No. 31 /Pojk.07/2020, dan bagaimana perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini sangat penting karena penelitian sebelumnya belum membahas topik ini. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Adapun kesimpulan dari diskusi di atas, undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan portal perlindungan konsumen. Jika sengketa di sektor jasa keuangan tidak diselesaikan melalui Lembaga Jasa Keuangan, mereka akan dilanjutkan dengan penyelesaian di pengadilan atau di luar pengadilan. Rekomendasi mengenai praktik APPK masih banyak digunakan, dan sistem harus diperbarui untuk memaksimalkan penerapan perlindungan hukum melalui prinsip keterbukaan dan transparansi informasi. 
Co-Authors A Admiral Abdul Rohman Agung, RM. Hasbi Pratama Arya Arifton, Arifton Arista, Arista Dikha Anugrah Eko, Hero Ellydar Chaidir, Ellydar Hasanudin, Maulana Junaidi Junaidi Kurniasih, Esy Kurniawan, Aszhari Mexsasai Indra Nandi Nandi, Nandi Nova, Yuzon Sutrirubiyanto Putri, Cyra Raudha Amalia Ridwan, Inayatilah Sari, Yuliana Indah Sulastri, Meti syukur, saifuddin Tarmedi, Emed Trimelawati, Reni