Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : GEA, Jurnal Pendidikan Geografi

URGENSI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS LAUT DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DAN GLOBALISASI Sugito, Nanin Trianawati
Jurnal Pendidikan Geografi Gea Vol 8, No 2 (2008)
Publisher : Indonesia University of Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/gea.v8i2.1704

Abstract

Daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) mempunyai wewenang yang relatif lebih luas dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan yang berada di wilayah lautnya setelah diberlakukan Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah,. Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi suatu pemerintah daerah, maka nilai tata batas wilayah pun menjadi sangat penting dan krusial, tidak hanya bagi daerah yang bersangkutan tapi juga bagi daerah-daerah yang berbatasan. Untuk mendukung kebijakan ini, para pengambil keputusan daerah harus mengerti sistem penentuan dan penetapan batas daerah di laut. Penetapan dan penegasan batas dalam konsep otonomi daerah meliputi: penetapan batas dari aspek yuridis; pengukuran koordinat batas di lapangan; dan pemetaan kawasan perbatasan di atas peta ataupun di atas basis data digital. Penulisan artikel ini akan membahas beberapa aspek teknis dalam penetapan dan penegasan batas daerah di laut, terutama yang terkait dengan peta dasar dan garis pantai yang digunakan, penentuan koordinat titik acuan, serta pengukuran batas dan pembuatan peta batas. Kata kunci: Batas laut, otonomi daerah, globalisasi.
URGENSI PENENTUAN DAN PENEGAKAN HUKUM KAWASAN SEMPADAN PANTAI Sugito, Nanin Trianawati; Sugandi, Dede
Jurnal Pendidikan Geografi Gea Vol 8, No 2 (2008)
Publisher : Indonesia University of Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/gea.v8i2.1703

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17,500 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pantai. Kawasan pantai umumnya sangat menarik para nelayan untuk mendirikan perumahan karena ingin dekat dengan tempat bekerja mereka sebagai penangkap ikan di laut. Tapi pada kenyataannya sekarang banyak nelayan yang kesulitan untuk berlabuh di tepi pantai karena sudah banyak bangunan milik perorangan atau badan usaha privat yang didirikan di garis pantai bahkan menjorok ke laut. Tentu saja fenomena ini telah melunturkan fungsi sosial dari laut sebagai aset yang merupakan milik seluruh manusia. Kawasan pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan akibat ulah manusia maupun perubahan alam. Desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan wilayah pantai yang seharusnya menjadi wilayah penyangga daratan menjadi tidak dapat mempertahankan fungsinya sehingga kerusakan lingkungan pesisir pun terjadi. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai lebih jauh, diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Kawasan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Garis sempadan pantai ditentukan berdasarkan bentuk dan jenis pantai daerah yang bersangkutan. Penetapan garis sempadan pantai harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum (law enforcement) sehingga dapat bersifat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, untuk semua pihak tanpa kecuali. Kata kunci: Kawasan, sempadan pantai.
DESAIN SEBARAN TITIK KERANGKA DASAR PEMETAAN DETAIL SITUASI KAMPUS UPI BANDUNG Jupri, Jupri; Sugandi, Dede; Sugito, Nanin Trianawati
Jurnal Gea Vol 9, No 2 (2009)
Publisher : Rizki Offset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini kampus utama UPI melakukan pembangunan besar-besaran. Dalam rangka inventarisasi sarana dan prasarana kampus sebagai aset UPI diperlukan adanya pemetaan detail situasi kampus. Dari peta detail situasi kampus ini akan dihasilkan informasi posisi secara akurat. Penentuan posisi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode tertentu untuk memecahkan parameter posisi (koordinat) berdasarkan pada suatu sistem referensi dan koordinat. Dalam pemetaan detail situasi kampus mutlak diperlukan titik kerangka dasar pemetaan. Representasi titik-titik kerangka dasar pemetaan tersebut di lapangan berupa Bench Mark/tugu yang memiliki nilai koordinat definitif, yang terintegrasi baik secara sistem nasional, bahkan di lingkup praktis global. Hingga saat ini pemetaan yang dilakukan di kampus UPI masih menggunakan sistem koordinat lokal. Hal ini disebabkan oleh kondisi Bench Mark/tugu yang rusak, hilang, atau tidak dapat digunakan lagi. Melalui penelitian ini akan dihasilkan desain sebaran titik kerangka dasar untuk pemetaan detail situasi kampus UPI. Desain sebaran titik kerangka dasar akan diupayakan memenuhi spesifikasi teknis yang distandarkan, sehingga akan dihasilkan lokasi Bench Mark/tugu yang aman dan memungkinkan keberadaannya dari waktu ke waktu akan terjaga dengan baik. Kata Kunci : titik kerangka dasar, pemetaan UPI.
ANALISIS INFORMASI TIGA DIMENSI DALAM KESELAMATAN PENERBANGAN DAERAH PERKOTAAN Sugito, Nanin Trianawati
Jurnal Pendidikan Geografi Gea Vol 10, No 2 (2010)
Publisher : Indonesia University of Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/gea.v10i2.1029

Abstract

Safety of flight is very related to the factors of air transportation infrastructure is the airport. One of the measures to minimize the occurrence of the accident airplane and the possibility to fall in residential areas because the location of the airport and fly the aircraft trajectory relative to urban areas is the existence of a regulation called is Flight Operations Safety Area. The function of Flight Operations Safety Area is adjusting the height of buildings or objects grow both fixed and which can move (mobile) to no higher than the permitted height limit. Flight Operations Safety Area is a virtual surface (imaginary surface) with the provisions of height, length (distance) or radius, and angle of slope or widening a distinct difference for each surface area. Flight Operations Safety Area formation in 3-dimensional object is appropriate to produce cutting-edge information about the list of objects that become an obstacle (obstacle). This information include by regarding obstacle height that exceeds the provisions in each region Flight Operations Safety Area for the sake of flight safety. In this study focuses on the study of the formation of 3-dimensional information Flight Operations Safety Area urban airports in support of security and safety of aircraft in terms of determining the legal basis Flight Operations Safety Area in organizing the flight. Very important Flight Operations Safety Area applied to airports located in urban areas. Because most land use in areas Flight Operations Safety Area in urban areas are housing, the height of buildings in the area of absolute Flight Operations Safety Area note to support aviation safety. Flight Operations Safety Area generated 3-dimensional expected to provide solution in analyze the height of buildings around the airport to support aviation safety.
Determination and Confirmation of Boundaries for Dhawe Village, Aesesa District, Nagekeo Region using Cartometric Point Methods and High Resolution Satellite Images Acquisition in 2013 Nanin Trianawati Sugito; Ryan Naufal Hamdani; Shalman AlghiFari Adriansyah; Farhan Zidni; Regina Vera Santiara Yahya Putri
Jurnal Pendidikan Geografi Gea Vol 23, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/gea.v23i2.59078

Abstract

Boundaries are one of the elements that must be depicted in a base map. The focus of this research is on boundaries or adjudication. Regional boundaries experience problems, including boundaries between villages that overlap between one village and another. Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2017 concerning Village Structuring is the initiator in village structuring, however, there are still minimal regions structuring village authority through regional head regulations. Images are cropped to create indicative administrative map boundaries, a very important first step in regional boundaries. This research aims to determine and confirm the boundaries of Dhawe Village, Aesesa subdistrict, Nagekeo Regency in the context of implementing Permendagri Number 76 of 2012 in determining and confirming village boundaries, and aims to provide geospatial data in the form of village boundary coordinates. The method used in this research uses a cartometric method. After determining the boundary segment cartometry points, it produces 26 points which also contain the coordinates of Dhawe Village and produces agreed segment boundaries. Not only that, the researcher carried out a field approach test to test the correctness of the cartometry position so that the results could properly represent the expected village boundary area
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN RUANG KORIDOR SUNGAI CI TARUM BERLANDASKAN KEARIFAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT LOKAL Rohmat, Dede; Sugito, Nanin Trianawati; Ridwana, Riki; Malik, Yakub; Ihsan, Muhammad; Putri, Indri Megantara; Wijaya, Muhamad Akbar; Sudrajat, Daffa Rizal Fauzan; Hakiki, Fikri Nurwan
Jurnal Pendidikan Geografi Gea Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/gea.v24i1.42520

Abstract

Ci Tarum River is one of the rivers that is widely used for people's lives. Over time, the environmental conditions of the Ci Tarum River have decreased in quality. Ci Tarum has at least five segments with its own characteristics and focus on problems in each segment. Problems commonly encountered along the Ci Tarum stream are caused by land use along the riverbank, characteristics of residents around the river, characteristics and morphology of land around the river, land ownership status and policies and law enforcement. The handling of problems that occur in the river corridor has been implemented in one of the rivers in Melbourne, Australia, namely the Yarra River. There are several things that need to be considered in handling problems in the Ci Tarum River, namely the actual condition and use of land in the river corridor, land tenure status and social control, potential pollutants in the form of liquid and solid waste, community aspirations in the study village as well as pre-design development and utilization development. land in the Ci Tarum River Corridor. The urgency to organize the Ci Tarum River corridors from a physical and social perspective is important to balance or make as proportional as possible.