Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal ABDIMAS MUTIARA

SOSIALISASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI DENGAN PEMBAGIAN MASKER KESEHATAN KEPADA PARA PEDAGANG DAN PENGUNJUNG PASAR TRADISIONAL PAJAK SORE PADANG BULAN Sembiring, Rinawati; Suryani, Dewi Ervina
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Grafik penyebaran virus corona belum menunjukkan penurunan. Hingga akhir April 2020, jumlah korban virus corona di dunia tercatat di angka 217.094 meninggal dunia. Pasar menjadi rawan penularan virus selain kondisinya yang kotor dan banyak kuman, pasar juga merupakan tempat pertemuan banyak orang dengan berbagai tipe. Penggunaan masker kesehatan menjadi penting untuk dilakukan oleh setiap orang untuk menekan penyebaran virus corona. Beranjak dari latar belakang tersebut, maka penulis memilih pasar tradisional Pajak Sore Padang Bulan sebagai salah satu dari sekian banyak pasar tradisional di Kota Medan yang memiliki angka pengunjung yang banyak setiap harinya, sebagai tempat mensosialisasikan kebijakan pemerintah melalui penerapan protokol kesehatan dengan membagikan masker kesehatan kepada para pengunjung dan pedagang pasar.
SOSIALISASI UU TENAGA KERJA DI LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) PERHOTELAN MITRA SAURI Suryani, Dewi Ervina; Marpaung, Rolando; Hia, Niscaya
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 1 No. 1 (2020): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan seputar hubungan kerja di Indonesia tidak pernah selesai untuk dituntaskan. Kerap terjadi bentuk-bentuk pelanggaran dalam hubungan kerja yang dilakukan pengusaha terhadap tenaga kerjanya ataupun tenaga kerja terhadap pengusaha. Bahkan sebuah artikel online mengatakan bahwa pelanggaran yang paling masif yang terjadi akibat minimnya pengawasan pemerintah, di samping sengketa tanah dan sengketa kredit macet adalah pelanggaran dalam bidang ketenagakerjaan. Sedemikian rumitnya masalah hubungan kerja ini, sampai Mahkamah Agung RI membuat kamar khusus bagi para Hakim Agung hubungan industrial. Dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha secara yuridis pekerja/buruh bebas, karena prinsip Negara RI tidak seorangpun boleh diperbudak. Semua bentuk dan jenis perbudakan dilarang. Tetapi secara sosiologis pekerja/buruh tidak bebas karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain, selain tenaganya kadang-kadang terpaksa menerima hubungan kerja dengan majikan meskipun memberatkan bagi pekerja/buruh itu sendiri.lebih-lebih sekarang ini dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Akibatnya pekerja/buruh seringkali diperas majikan denga upah yang relatif kecil. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah (pekerja/buruh) dari kekuasaan majikan guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.