Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JHR (Jurnal Hukum Replik) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Law and Economics Binamulia Hukum
Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

 1 
PUTUSAN LEPAS (ONSTLAG VAN ALLE RECT VERVOLGING) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN PN JAMBI NOMOR 32/PID.SUS-TPK/2018/PN JMB JO. PUTUSAN MA NOMOR 1675 K/PID.SUS/2019) Pakpahan, Rahmat Sahala; Yunara, Edi; Alsa, Abdul Aziz
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2316

Abstract

Abstract: The decision of acquittal from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases is a necessity as long as the act is administrative in nature and does not enter the realm of criminal law so that it is not criminal liability but administrative liability with the legal implication that the defendant is released from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases.T he formulation of the problem in this thesis research is how to prove the determination of the point of contact between civil law and criminal law in the legal system in Indonesia, how are the differences in the elements of state losses referred to in Article 2 and Article 3 of the Corruption Crime Law, what is the basis for the judge's consideration in issuing a verdict of acquittal from all legal charges (onstlag van alle rechtsvervolging) in the Jambi District Court Decision Number 32 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Jmb Jo. Supreme Court Decision Number 1675 K / Pid.Sus / 2019 is in accordance with the applicable criminal procedure law. The alleged act is not a criminal act of corruption but rather an unlawful act because the legal relationship that occurred was based on a contractual relationship in the implementation of civil servant housing procurement. Keywords: Acquittal, Criminal Act, Corruption Abstrak: Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi merupakan sebuah keniscayaan selama perbuatan tersebut bersifat administratif dan tidak memasuki ranah hukum pidana sehingga bukan pertanggungjawaban pidana akan tetapi pertanggungjawaban administratif dengan implikasi yuridisnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pembuktian dalam penentuan titik singgung antara hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia, bagaimana perbedaan unsur kerugian negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) dalam Putusan PN Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Jo. Putusan MA Nomor 1675 K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif serta menarik kesimpulan secara deduktif. Perbuatan yang didakwakan tersebut tidak merupakan tindak pidana korupsi melainkan perbuatan melawan hukum karena hubungan hukum yang terjadi dilandasi suatu hubungan kontraktual pelaksanaan pengadaan perumahan PNS. Kata kunci: Putusan Lepas, Tindak Pidana, Korupsi
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS PROSTITUSI MELALUI APLIKASI MICHAT OLEH KEPOLISIAN (STUDI PADA POLSEK MEDAN KOTA) Anwar, Sher Muhammad; Trisna, Wessy; Alsa, Abdul Aziz
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2822

Abstract

Abstract: This study aims to analyze law enforcement against the crime of theft with the mode of prostitution carried out through the MiChat application, focusing on the Medan City Police. This crime utilizes digital technology, where the perpetrator uses the "People Near" feature on the MiChat application to find victims by offering sexual services with the lure of money. After the victim agrees, the perpetrator directs the victim to a quiet location, then commits theft by separating the victim from their valuables, and running away. This study also identifies various obstacles faced by the Medan City Police in law enforcement. These obstacles include difficulty in tracking the whereabouts of the perpetrator, low cooperation from the surrounding community, and difficulty in finding evidence. In addition, social and economic factors that include the victim's position are often exploited by the perpetrator to support the success of this crime. Despite facing these obstacles, the Medan City Police have made various efforts to overcome the existing difficulties. These efforts include increasing supervision at the scene, working with the community to gather information, and exploring the perpetrator's network to find evidence. Effective law enforcement requires good coordination between law enforcement officers and the community. Based on the results of this study, it is recommended that supervision of the use of the MiChat application be tightened, by strengthening cooperation between the authorities and application service providers. In addition, it is important to increase the capacity of human resources and more sophisticated investigation equipment to accelerate the spread of similar cases. Increasing public legal awareness and education about the dangers of the application are also key to preventing similar crimes in the future. Keyword: Law Enforcement, Theft Crime, Prostitution Mode, Michat Application Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan modus prostitusi yang dilakukan melalui aplikasi MiChat, dengan fokus pada Polsek Medan Kota. Kejahatan ini memanfaatkan teknologi digital, di mana pelaku menggunakan fitur "People Nearby" pada aplikasi MiChat untuk mencari korban dengan menawarkan layanan seksual dengan iming-iming uang. Setelah korban setuju, pelaku mengarahkan korban ke lokasi yang sepi, kemudian melakukan pencurian dengan memisahkan korban dari barang berharga mereka, dan melarikan diri. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi Polsek Medan Kota dalam penegakan hukum. Hambatan tersebut meliputi kesulitan dalam melacak keberadaan pelaku, rendahnya kerjasama dari masyarakat sekitar, dan kesulitan dalam menemukan barang bukti. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi yang melemahkan posisi korban sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendukung keberhasilan tindak pidana ini. Meskipun menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Polsek Medan Kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesulitan yang ada. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan pengawasan di lokasi kejadian, bekerja sama dengan masyarakat untuk menggali informasi, serta mendalami jaringan pelaku untuk menemukan barang bukti. Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pengawasan terhadap penggunaan aplikasi MiChat diperketat, dengan memperkuat kerjasama antara pihak berwenang dan penyedia layanan aplikasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan peralatan penyelidikan yang lebih canggih untuk mempercepat pengungkapan kasus-kasus serupa. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan aplikasi juga menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Modus Prostitusi, Aplikasi                    Michat
ANALISIS RATIO DECIDENDI TENTANG PENJATUHAN PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN KEJAHATAN ASAL PENIPUAN (Analisis Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim) Donmes, Tamado; Sunarmi, Sunarmi; Alsa, Abdul Aziz
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3100

Abstract

Money laundering is not just an illegal transaction, but a mechanism that allows criminals to disguise the proceeds of crime so that they can be used without suspicion. Therefore, the crime of money laundering is often closely related to predicate crimes, such as corruption, narcotics, fraud, and other crimes that are the source of funds for these illegal practices. The research method uses normative legal research, with the nature of analytical descriptive research, with the approach of legislation approach, concept approach, and case approach. Sources include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique is through library research. The data collection tool is document study (documentary research), then analyzed qualitatively. This legal construction has fulfilled the principle of legal certainty because it is formulated clearly and structured in the Money Laundering Law. Law enforcement officers should be more careful in proving the subjective and objective elements of the offense of Article 3 of the TPPU Law, so that criminal liability is not imposed on parties who do not fulfill the elements of actus reus and mens rea in their entirety. The panel of judges in deciding the case does not only adhere to formal interpretation, but also carefully considers the legal facts, as well as substantive justice and proportionality of the defendant's role, so that the decision truly reflects the balance between legal certainty, benefit, and justice.Keyword: Ratio Decidendi, Money Laundering, Crime, Fraud.Abstrak: Pencucian uang bukan sekadar transaksi ilegal, tetapi merupakan mekanisme yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatan agar dapat digunakan tanpa dicurigai. Oleh sebab itu, tindak pidana pencucian uang sering kali berkaitan erat dengan kejahatan asal (predicate crime), seperti korupsi, narkotika, penipuan, dan tindak pidana lainnya yang menjadi sumber dana bagi praktik ilegal tersebut. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Sumber meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan (library research). Alat pengumpulan data yaitu studi dokumen (documentary research), kemudian dianalisis secara kualitatif. Konstruksi hukum ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum karena dirumuskan secara jelas, dan terstruktur dalam Undang-Undang Pencucian Uang. Seharusnya, aparat penegak hukum lebih teliti dalam membuktikan unsur-unsur subjektif dan objektif delik Pasal 3 UU TPPU, agar pertanggungjawaban pidana tidak dijatuhkan kepada pihak yang tidak memenuhi unsur actus reus dan mens rea secara utuh. Majelis hakim dalam memutus perkara tidak hanya berpegang pada penafsiran formil, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara teliti, serta keadilan substantif dan proporsionalitas peran terdakwa, agar putusan benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.Kata kunci: Ratio Decidendi, Pencucian Uang, Kejahatan, Penipuan.
PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN Ginting, Gamaliel; Trisna, Wessy; Alsa, Abdul Aziz
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3782

Abstract

Abstract: The principle of guaranteeing legal certainty and certainty of land rights is also a principle that applies in Indonesian land law. There are several modus operandi or techniques of operating methods used by land mafia perpetrators in committing crimes, including falsifying documents, illegal or unlawful occupation (wilde occupatie), seeking legality in court, engineering cases, collusion with certain officials to obtain legality, corporate crimes such as embezzlement and fraud, falsification of land rights management powers, conducting land sales and purchases that are carried out as if they were formal, and the loss of land certificates. The research method used in this writing is the normative legal research type. The research approach used is the statute approach and the case approach. Data sources in this study include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study is library research with a document study data collection tool (documentary research). To analyze all the legal materials that have been collected, this study uses qualitative data analysis. Thus, the comprehensive steps that have been taken by the Prosecutor's Office are by issuing Circular Letter of the Attorney General Number 16 of 2021 concerning the Eradication of Land Mafia. Keyword: Prosecutor, Eradication, Mafia, Land. Abstrak: Prinsip jaminan atas kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah juga merupakan prinsip yang berlaku dalam hukum tanah Indonesia. Ada beberapa modus operandi atau teknik cara-cara beroperasi yang digunakan oleh pelaku mafia tanah dalam melakukan kejahatan antara lain melakukan pemalsuan dokumen, pendudukan ilegal atau tanpa hak (wilde occupatie), mencari legalitas di pengadilan, rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, melakukan jual beli tanah yang dilakukan seolah-olah secara formal, dan hilangnya warkah tanah. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatid. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research) dengan alat pengumpul data studi dokumen (documentary research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dengan demikian, adapun langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh Kejaksaan yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah. Kata kunci: Kejaksaan, Pemberantasan, Mafia, Tanah.
Co-Authors Anwar, Sher Muhammad Donmes, Tamado Edi Yunara Ginting, Gamaliel Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Muhammad Hamdan NINGRUM NATASYA SIRAIT Pakpahan, Rahmat Sahala Redy S, Simon Albertian Sagala, Silvia Hermala Sembiring, Idha Apriliana Sirait, Rara Pitaloka Sitepu, Deni Randa Spesio Panjaitan, Kevin Theodosus Sunarmi Sunarmi Trisna, Wessy