Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.17
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies Etika Demokrasi Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Ameena Journal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum
Munawir
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Program Edukasi Mitigasi Longsor Bagi Warga di Kawasan Perbukitan Dwi Saleha; Triana Srisantyorini; Guntur Arie Wibowo; Tiwuk Herawati; Munawir
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5910

Abstract

Program edukasi mitigasi longsor bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan warga dalam mencegah serta menghadapi bencana longsor di kawasan perbukitan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi sosialisasi, edukasi, serta simulasi dan praktik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program edukasi mitigasi longsor bagi warga di kawasan perbukitan berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan warga terkait risiko bencana longsor. Melalui serangkaian kegiatan, warga memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai penyebab dan karakteristik longsor, serta mampu mengenali tanda-tanda awal yang menjadi indikator potensi terjadinya bencana. Selain peningkatan pengetahuan, program ini juga membekali warga dengan keterampilan praktis untuk mitigasi sederhana, seperti pemeliharaan saluran air dan penanaman vegetasi penguat lereng, sehingga masyarakat dapat menerapkan tindakan preventif secara langsung. Dampak lain dari program ini terlihat pada meningkatnya partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan dan munculnya kesadaran kolektif untuk mengurangi risiko longsor di masa depan. Warga mulai terlibat aktif dalam kerja bakti, perbaikan infrastruktur sederhana, dan pemeliharaan lingkungan, yang menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya meningkatkan pemahaman individu, tetapi juga mendorong perilaku kolektif yang berkelanjutan. Dengan terbentuknya kesadaran bersama ini, diharapkan warga mampu meningkatkan kesiapsiagaan, menjaga keselamatan lingkungan, dan membangun komunitas yang lebih tangguh untuk menghadapi risiko longsor.
Pendampingan Hukum Korban Pemerkosaan: Perlindungan terhadap Pendidikan Perempuan T. Rasyidin; Munawir; Bella Dalila
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanun Jinayat, Penegakan Hukum, dan Praktik Kelembagaan
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v2i01.04

Abstract

Kasus pemerkosaan tidak hanya memengaruhi kesehatan mental dan hubungan sosial korban, tetapi juga dapat mengganggu hak-hak dasar mereka, termasuk kebebasan untuk mendapatkan pendidikan. Perempuan yang menjadi korban sering kali mengalami stigma, perlakuan tidak adil, dan luka emosional yang menghalangi mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Selain itu, perlindungan hukum yang ada belum cukup memastikan bahwa hak pendidikan mereka tetap terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendampingan hukum yang efektif dalam melindungi korban pemerkosaan, terutama dalam memastikan hak pendidikan perempuan terlindungi dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam terhadap korban, pendamping hukum, serta lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa hambatan, seperti kurangnya kerja sama antara layanan hukum dan bantuan psikososial, rendahnya kesadaran lembaga pendidikan tentang kebutuhan korban, serta masih kuatnya stigma sosial yang dihadapi korban. Sebagai solusi, penelitian ini menyarankan pendekatan pendampingan hukum yang menyeluruh, yang mencakup pemberian bantuan hukum yang terpadu dengan layanan psikologis, pembuatan kebijakan perlindungan di lingkungan sekolah, serta peningkatan peran masyarakat dalam membantu pemulihan korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam membangun sistem pendampingan hukum yang lebih inklusif, memastikan perlindungan pendidikan bagi korban, serta mendukung pemenuhan hak asasi perempuan.
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Manipulasi Kredit oleh Karyawan Perbankan Sri Andrian; Munawir; T. Rasyidin; Juanda
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v2i02.07

Abstract

Fraud in banking often occurs through credit manipulation, including fictitious loans or fictitious collateral using customers’ documents, even after previous loans have been settled. Such practices undermine the trust principle that underpins the bank–customer relationship as reflected in Article 29(4) of Law No. 10 of 1998, which requires banks to conduct their business in ways that do not harm the bank or customers’ interests and to maintain public trust. This study examines the urgency of the trust principle in banking and analyzes legal protection for customers harmed by credit manipulation committed by bank employees. The research employs an empirical juridical approach, combining normative analysis of relevant banking and civil law rules with field-based data on how credit manipulation is carried out and addressed in practice. The findings show that customer protection should be structured through preventive measures (internal controls, verification, complaint-handling mechanisms) and repressive measures (dispute resolution and law enforcement) across civil, criminal, and administrative avenues. From a civil law perspective, Articles 1365 and 1367 of the Civil Code provide the basis for holding both the employee and the bank institutionally liable for unlawful acts and vicarious responsibility, including compensation for customers whose identities or credit files are misused. Nevertheless, the quantification of damages remains case-specific and depends on proven material and immaterial losses.
Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sidang E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Bireuen Risda Elvira; Dian Eriani; Ade Soraya; Munawir; Andi Lesmana
Ameena Journal Vol. 4 No. 2 (2026): Ameena Journal
Publisher : Yayasan Madinah Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63732/aij.v4i2.288

Abstract

Electronic court proceedings (E-Litigation) constitute a recent innovation introduced by the Supreme Court of the Republic of Indonesia to provide judicial services in processing and adjudicating cases through the use of information and communication technology. The implementation of E-Litigation is expected to contribute to the realization of the principles of simple, expeditious, and low-cost justice. However, this innovation may also potentially lead to new violations of several fundamental principles of civil procedural law. Based on the background described above, this study formulates two main research questions: (1) How effective is the implementation of E-Litigation hearings in resolving civil disputes at the Bireuen District Court? and (2) What obstacles are encountered in the implementation of E-Litigation hearings in resolving civil disputes at the Bireuen District Court? This study employed an observational research or survey method, in which data were collected from respondents through interviews and questionnaires. In terms of its nature, this research is descriptive, as it seeks to present the actual facts concerning the implementation of E-Litigation. The findings indicate that E-Litigation hearings in resolving civil disputes at the Bireuen District Court have contributed to the establishment of professional, transparent, accountable, effective, efficient, and modern case-management services. Nevertheless, several obstacles remain in its implementation. First, substantive obstacles arise because the implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 has altered several important provisions previously regulated under the HIR and RBg, which had traditionally served as procedural guidelines in district courts. Second, technical obstacles include the limited public understanding of electronic court procedures and the inadequate availability of internet access across all segments of society.
Co-Authors Ade Soraya Andi Lesmana Andi Lesmana Lesmana Andrian, Sri Bella Dalila Dalila, Bella Dian Eriani Dian Eriani Dwi Saleha Eriani, Dian Faratul Rahmy Guntur Arie Wibowo Hidayati, Raudhatul Juanda Risda Elvira Salsabila, Almas Soraya, Ade Soraya Sri Andrian T. Rasyidin Tiwuk Herawati Triana Srisantyorini