Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Sanskara Hukum dan HAM PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Prosiding Amal Insani Foundation Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Dwi Saleha
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Program Edukasi Mitigasi Longsor Bagi Warga di Kawasan Perbukitan Dwi Saleha; Triana Srisantyorini; Guntur Arie Wibowo; Tiwuk Herawati; Munawir
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5910

Abstract

Program edukasi mitigasi longsor bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan warga dalam mencegah serta menghadapi bencana longsor di kawasan perbukitan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi sosialisasi, edukasi, serta simulasi dan praktik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program edukasi mitigasi longsor bagi warga di kawasan perbukitan berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan warga terkait risiko bencana longsor. Melalui serangkaian kegiatan, warga memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai penyebab dan karakteristik longsor, serta mampu mengenali tanda-tanda awal yang menjadi indikator potensi terjadinya bencana. Selain peningkatan pengetahuan, program ini juga membekali warga dengan keterampilan praktis untuk mitigasi sederhana, seperti pemeliharaan saluran air dan penanaman vegetasi penguat lereng, sehingga masyarakat dapat menerapkan tindakan preventif secara langsung. Dampak lain dari program ini terlihat pada meningkatnya partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan dan munculnya kesadaran kolektif untuk mengurangi risiko longsor di masa depan. Warga mulai terlibat aktif dalam kerja bakti, perbaikan infrastruktur sederhana, dan pemeliharaan lingkungan, yang menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya meningkatkan pemahaman individu, tetapi juga mendorong perilaku kolektif yang berkelanjutan. Dengan terbentuknya kesadaran bersama ini, diharapkan warga mampu meningkatkan kesiapsiagaan, menjaga keselamatan lingkungan, dan membangun komunitas yang lebih tangguh untuk menghadapi risiko longsor.
THE JUDICIAL REVIEW AND SEPARATION OF POWERS IN INDONESIA MODERN CHALLENGES FOR CONSTITUTIONAL GOVERNANCE Dwi Saleha
PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Vol. 4 No. 1 (2026): Februari
Publisher : Amal Insani Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, as a developing democracy, faces significant challenges in implementing the principles of judicial review and separation of powers. This article analyzes the dynamics of Indonesia’s constitutional governance in the post-Reformasi era, focusing on the role of the Constitutional Court, the relationships among the legislative, executive, and judicial branches, and the impacts of political modernization and digitalization. Using a qualitative approach based on normative legal analysis and literature review, the article highlights contemporary challenges in ensuring the balance of powers and the protection of constitutional rights. The findings indicate that, although judicial review mechanisms strengthen constitutional supremacy, practical obstacles remain, including political pressure, divergent legal interpretations, and the need for regulatory updates to address the digital era. The article provides strategic recommendations for enhancing constitutional governance in Indonesia.
Peran Akuntansi Syariah dalam Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Haji Eko Sudarmanto; Dwi Saleha; Irwan Irawadi Barus; Ahmad Zaki Mubarok; Mutia Pamikatsih
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 12 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v12i2.19464

Abstract

The management of Hajj funds constitutes a public trust involving a substantial amount of pilgrims’ funds and a long-term management horizon. The complexity of fund management, exposure to moral hazard, and high public expectations make Hajj funds vulnerable to fraud if not supported by governance with strong integrity and an adequate accounting system. This study aims to examine the role of Islamic accounting in embedding the values of integrity and amanah (trustworthiness) as mechanisms for fraud prevention in the management of Hajj funds. The research employs a qualitative descriptive approach through a literature review of regulations governing Hajj fund management, particularly Law Number 34 of 2014, policies of the Hajj Financial Management Agency (BPKH), and Islamic accounting standards (Sharia Accounting Standards/PSAK Syariah). The findings indicate that Islamic accounting functions not only as a financial reporting system but also as an ethical instrument, an internal control mechanism, and a form of moral accountability grounded in Sharia values. The synergy between BPKH regulations and the implementation of PSAK Syariah plays a strategic role in narrowing opportunities for fraud and enhancing the trust of Hajj pilgrims as the rightful owners of the funds.
Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku UMKM di Indonesia Temmy Fitriah Alfiany; Evy Febryani; Dwi Saleha; Junaidi Junaidi
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.787

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (PP No. 5/2021) tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan tersebut, yang memperkenalkan sistem klasifikasi berbasis risiko untuk kegiatan usaha, bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha, mengurangi hambatan birokrasi, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi UMKM. Melalui analisis hukum normatif, penelitian ini mengevaluasi kerangka hukum, implikasi praktis bagi UMKM, serta tantangan potensial dalam implementasi peraturan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa meskipun peraturan tersebut menawarkan manfaat signifikan dalam hal efisiensi regulasi dan kepastian hukum, tantangan tetap ada dalam hal desentralisasi, akurasi klasifikasi risiko, dan aksesibilitas digital. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, memperkuat infrastruktur digital, serta memastikan penegakan hukum yang konsisten di seluruh wilayah.
Tinjauan Hukum Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dalam Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial di Indonesia Dwi Saleha; Arief Fahmi Lubis; Dian Eriani; Sofian Sofian
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.790

Abstract

This paper examines the normative legal implications of Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning restrictions on freedom of expression on social media. The Constitution guarantees the right to freedom of expression, but allows limitations under certain circumstances, particularly to maintain public order, national security, and morality. The emergence of social media platforms has complicated this balance, as they provide space for free expression while also posing risks such as the spread of misinformation, hate speech, and incitement to violence. This study analyzes the application of constitutional provisions, regulatory frameworks such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and judicial interpretations of these laws. Through qualitative legal analysis, this paper discusses how Indonesian law regulates social media content and evaluates whether these legal limitations align with constitutional principles. The paper concludes that while social media regulation is necessary, existing laws need to be clearer and more specific to prevent abuse of authority and potential violations of freedom of expression.
Tinjauan Yuridis Pasal 1365 KUHPerdata terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi E-commerce di Indonesia Dwi Saleha; Raddani Raddani; Djuhrijjani Djuhrijjani; Andi Subhan Husain; Eko Sudarmanto; Sitti Rabiah Yusuf
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.807

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menangani perbuatan melawan hukum pada transaksi e-commerce di Indonesia. Perkembangan pesat perdagangan digital telah menghadirkan tantangan hukum yang semakin kompleks, khususnya dalam menentukan tanggung jawab, unsur kesalahan, serta perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas, serta mengevaluasi relevansinya dalam konteks transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata masih menjadi dasar hukum yang fundamental dalam penyelesaian sengketa, namun penerapannya menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain terkait anonimitas para pihak, keterlibatan multi-aktor, serta kompleksitas pembuktian berbasis bukti elektronik. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa integrasi dengan regulasi khusus, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi krusial dalam melengkapi ketentuan umum hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta interpretasi hukum yang adaptif guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia.
THE INTERNALIZATION OF THE THREE PILLARS OF HIGHER EDUCATION THROUGH ACADEMIC COLLABORATION, INDUSTRY PARTNERSHIPS, AND GLOBAL COMMUNITY EMPOWERMENTA: Legal Perspective on Higher Education in the Era of Internationalization Dwi Saleha; Achmad Rozi; Avinash Pawar
Prosiding Amal Insani Foundation Vol. 3 (2026): PROSIDING INTERNASIONAL
Publisher : Amal Insani Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The internationalization of higher education represents a paradigmatic transformation that requires the integration of global dimensions into the implementation of the Three Pillars of Higher Education (Tri Dharma Perguruan Tinggi). This article analyzes the internalization of education and teaching, research, and community service through academic collaboration, industry partnerships, and global community empowerment from the perspective of Indonesian higher education law. This study employs a normative juridical approach through the analysis of statutory regulations and academic literature. The findings indicate that the successful internationalization of the Three Pillars necessitates legal certainty in cross-border cooperation, protection of intellectual property rights, strengthening of contractual governance, and harmonization of global academic ethical standards.
Co-Authors Achmad Rozi Ahmad Zaki Mubarok Andi Subhan Husain Arief Fahmi Lubis Avinash Pawar Dian Eriani Djuhrijjani Djuhrijjani Eko Sudarmanto Evy Febryani Guntur Arie Wibowo Irwan Irawadi Barus Junaidi Junaidi Munawir Mutia Pamikatsih Raddani Raddani Sitti Rabiah Yusuf Sofian Sofian Temmy Fitriah Alfiany Tiwuk Herawati Triana Srisantyorini