Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies Etika Demokrasi Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum
Munawir
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Konsep Ahli Waris Patah Titi Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen, Aceh, Indonesia Munawir Munawir
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol 7, No 2 (2020): Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.398 KB) | DOI: 10.22373/jar.v7i2.10978

Abstract

Legal pluralism in Indonesia has formed a different inheritance law system, namely institutions patah titi is an heir who dies earlier than the heir, and then his position can be replaced by a grandchild, which is set in Kompilasi Hukum Islam (KHI). This article wants to discuss the practice of judges' legal considerations at the Syar'iyah Court Bireuen in implementing the terms of patah titi, as stipulated in article 185 paragraph (1) and (2) KHI. This article uses legal research methods empirical legal research, namely research conducted on data in the form of cases of inheritance patah titi in the Syar'iyah Bireuen Court. The results of the author's research on judges' considerations in implementing the case patah titi in the Syar'iyah Bireuen Court, namely, the Panel of Judges of the Syar'iyah Bireuen Court in deciding inheritance cases patah titi refers to the Syafi'iyah fiqh system for inheritance cases that occurred before the existence of the KHI rules. However, in some cases that occurred after the KHI, some were decided based on the KHI rules, and others did not follow the KHI rules based on particular considerations for the benefit of the heirs.
Legalitas Hukum Kewarisan Anak di Luar Nikah Munawir
Al-Mizan Vol 9 No 2 (2022): Al-Mizan
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v9i2.428

Abstract

The order of inheritance to each heir is the will of God whose provisions have been set forth in the provisions of syara', the rules of the game and the completeness of each person with heirs may not be confused with the logic of life. Human law in achieving social change in the era of civilization of human development which is so advanced. Especially in the transfer of inheritance to children whose legality is not recognized in the provisions of the Shari'a to receive inheritance from the heir, in this article the author examines the legality of children out of wedlock. This article uses normative legal research methods (doctrinaire legal studies) or called library research, with data sources namely the Compilation of Islamic Law Article 186 on inheritance and secondary data, namely legal literature on the inheritance of children outside of marriage. The data analysis technique in the research that the author uses is qualitative analysis, namely data analysis by describing the data. The results of the author's research that the provisions of Islamic inheritance for children out of wedlock are not recognized in the syara' law, but this is in line with civil law as stipulated in article 186 concerning inheritance.
The Effectiveness of the Existence of Village Customary Courts in Utilizing Problem Solving By the Bireuen Community Andi Lesmana Lesmana; Munawir Munawir
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 7, No 4 (2022): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jed.v7i4.8998

Abstract

The authority of the Village customary court in Aceh qanun No. 9 of 2008 concerning fostering customs. One of them is giving the authority to resolve civil and criminal disputes which are part of the authority of formal justice, with this delegation giving the role of the Adat Courts is very important. Bireuen for this research is used for the specific objectives of this study aims to measure the extent to which the village customary justice in the district. Bireuen is used by the community. The method used is an empirical juridical method with a quantitative research methodology that used a research instrument in the form of a questionnaire. The existence of customary courts which have reached 15 years since their publication of a qanun gave legitimacy to gampong customary courts in Aceh, especially Bireuen district.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin BPOM di Kabupaten Bireuen Soraya, Ade Soraya; Dian Eriani; Munawir; Faratul Rahmy
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jjihurisprudensi.v1i2.31

Abstract

Kehidupan modern masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan, tetapi untuk tampil sempurna dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan (BPOM) kepada masyarakat, sehingga mengandung bahan berbahaya dan merugikan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan ( BPOM) dan tanggung jawab terhadap konsumen atas produk yang tidak memiliki izin Badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. hasil penelitian ini dan analisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan badan (BPOM) berdasarkan hasil wawancara, perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan bisa dilakukan dengan cara pengawasan dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dan dapat mengadukan permasalahan yang di inginkan terkait kosmetik yang berbahaya secara langsung maupun membuat laporan ke badan penyelesaian sengketa konsumen atau yayasan perlindungan konsumen Aceh untuk memberi perlindungan, serta dapat ditindaklanjuti secara langsung memberi peringatan dan sanksi hukum apa yang diperbuat oleh pelaku usaha yang harus bertanggung jawab.
Pendampingan Hukum Korban Pemerkosaan: Perlindungan terhadap Pendidikan Perempuan T. Rasyidin; Munawir; Bella Dalila
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanun Jinayat, Penegakan Hukum, dan Praktik Kelembagaan
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v2i01.04

Abstract

Kasus pemerkosaan tidak hanya memengaruhi kesehatan mental dan hubungan sosial korban, tetapi juga dapat mengganggu hak-hak dasar mereka, termasuk kebebasan untuk mendapatkan pendidikan. Perempuan yang menjadi korban sering kali mengalami stigma, perlakuan tidak adil, dan luka emosional yang menghalangi mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Selain itu, perlindungan hukum yang ada belum cukup memastikan bahwa hak pendidikan mereka tetap terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendampingan hukum yang efektif dalam melindungi korban pemerkosaan, terutama dalam memastikan hak pendidikan perempuan terlindungi dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam terhadap korban, pendamping hukum, serta lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa hambatan, seperti kurangnya kerja sama antara layanan hukum dan bantuan psikososial, rendahnya kesadaran lembaga pendidikan tentang kebutuhan korban, serta masih kuatnya stigma sosial yang dihadapi korban. Sebagai solusi, penelitian ini menyarankan pendekatan pendampingan hukum yang menyeluruh, yang mencakup pemberian bantuan hukum yang terpadu dengan layanan psikologis, pembuatan kebijakan perlindungan di lingkungan sekolah, serta peningkatan peran masyarakat dalam membantu pemulihan korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam membangun sistem pendampingan hukum yang lebih inklusif, memastikan perlindungan pendidikan bagi korban, serta mendukung pemenuhan hak asasi perempuan.
Komunikasi Publik sebagai Alat pembantu Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan di Aceh Munawir, Munawir
An-Nasyr Vol 11 No 1 (2024): An-Nasyr
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jn.v11i1.905

Abstract

Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya komunikasi publik dalam mendukung penegakan hukum lingkungan di Aceh. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan terkait, penerapan komunikasi publik yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum lingkungan di masyarakat Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang kurang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana komunikasi publik dapat memperkuat penegakan hukum lingkungan di Aceh, serta mengidentifikasi kendala yang ada dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang menganalisis penelitian terdahulu dan kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik yang berbasis kearifan lokal lebih efektif dalam mencapai masyarakat, tetapi masih terdapat kekurangan dalam implementasinya di lapangan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan media lokal menjadi hambatan utama dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini menyarankan pentingnya pendekatan komunikasi yang terintegrasi dan berkelanjutan serta pemanfaatan media sosial secara lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kontribusi penelitian ini terletak pada rekomendasi untuk merancang strategi komunikasi yang lebih kontekstual dan efektif di Aceh.
Peran Komunikasi Islam dalam Membangun Kesadaran pentingnya ilmu hukum tentang Kewarisan untuk Meminimalisir Konflik Keluarga Munawir, Munawir
An-Nasyr Vol 11 No 2 (2024): An-Nasyr
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jn.v11i2.957

Abstract

Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya komunikasi Islam dalam membangun kesadaran hukum tentang kewarisan untuk meminimalisir konflik keluarga. Konflik terkait pembagian warisan sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam, yang memicu ketidaksepahaman dan pertentangan antar anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran komunikasi Islam dalam menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan pemahaman hukum kewarisan yang lebih baik. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) yang menganalisis berbagai literatur terkait komunikasi Islam dan hukum kewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi berbasis nilai-nilai Islam yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan keadilan dapat mengurangi ketidaktahuan tentang kewarisan, serta memperkecil potensi konflik keluarga. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan wawasan baru tentang bagaimana komunikasi Islam dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman hukum kewarisan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam keluarga.
Upaya Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Pengembalian Uang Dengan Permen di Kabupaten Bireuen Andrian, Sri; Munawir; Eriani, Dian
Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i2.858

Abstract

Pengembalian uang menggunakan permen merupakan salah satu pelanggaran terhadap pasal 15 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau dengan cara yang lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Para pelaku usaha mengembalikan uang mengunakan permen dengan unsur pemaksaan, konsumen terpaksa mengambil permen karena tidak adanya kembalian dan konsumen merasa dirugikan. Tujuan penelitian ini agar mengetahui pelanggaran pelaku usaha terhadap pengembalian uang menggunakan permen. Penelitian ini pendekatan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder maupun tersier setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara analisis deskriptif jenis pengolahan data yang ditujukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya serta diambil kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini adalah pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila mengembalikan uang menggunakan permen dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun atau selama-lamanya 6 tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah). Selain itu ada larangan tentang transaksi menggunakan alat tukar selain uang yang dikeluarkan oleh bank Indonesia yang di atur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang–Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa setiap perbuatan yang menyatakan menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus di penuhi dengan uang menggunakan uang rupiah. Dalam upaya penyelesaian kendala-kendala dalam perlindungan konsumen hendaknya pemerintah dapat lebih peka untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa.
Pendekatan Hukum Preventif dalam Pencegahan Korupsi di Aceh Munawir, Munawir; Salsabila, Almas; Hidayati, Raudhatul
Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i1.902

Abstract

Corruption is a major issue hindering development in many regions of Indonesia, including Aceh. As a region implementing Sharia Law, Aceh has a unique potential to integrate religious values into legal approaches to prevent corruption. This study aims to analyze how preventive legal approaches based on Sharia Law can be effectively implemented to combat corruption in Aceh. Using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The study found that preventive legal approaches in Aceh face challenges, such as weak internal supervision and insufficient regulatory dissemination. However, integrating Sharia values with preventive legal strategies shows significant potential to create a transparent and accountable governance system. Regulations like Qanun need optimization through strict supervision and modern technological support. The study concludes that strengthening the capacity of law enforcement, involving religious leaders, and promoting legal awareness education are crucial for the success of this approach. This research contributes by offering a corruption prevention strategy that adapts to Aceh’s local characteristics and could serve as a model for other regions.
Menelisik Ruang Lingkup dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata dalam Kehidupan Bermasyarakat Dalila, Bella; Andrian, Sri; Munawir
Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i1.903

Abstract

Civil law is a branch of legal science with a broad scope and significant relevance in societal life. It not only governs private rights but also provides clear guidelines on individual obligations in social relationships. This study aims to analyze the scope of civil law and explore its relevance in maintaining harmony and justice in the modern era. Using literature study methods and a descriptive-analytical approach, this research examines various aspects of civil law, from agreements to rights protection in the digital era. The results indicate that civil law has the flexibility to adapt to contemporary developments, such as electronic transactions and data protection regulations. However, gaps were identified in public understanding of civil law applications, especially in resolving complex conflicts involving multiple parties. This study highlights the importance of education and civil law dissemination as strategic steps to enhance public understanding and accessibility to this legal mechanism. Consequently, civil law can function more optimally as an instrument of justice and empowerment amidst social dynamics.
Co-Authors Andi Lesmana Lesmana Andrian, Sri Bella Dalila Dalila, Bella Dian Eriani Dwi Saleha Eriani, Dian Faratul Rahmy Guntur Arie Wibowo Hidayati, Raudhatul Juanda Rasyidin Rasyidin Salsabila, Almas Soraya, Ade Soraya Sri Andrian T. Rasyidin Tiwuk Herawati Triana Srisantyorini