Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Abdi Insani Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Bacarita Law Journal LUTUR Law Journal J-CEKI Ulil Albab
Eivandro Wattimury
Universitas Kristen Indonesia Maluku
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : J-CEKI

 1 
Partisipasi Masyarakat dalam Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Eivandro Wattimury; Donatus Yamlean
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 4: Juni 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i4.4182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas keterlibatan masyarakat dalam revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Mahakamah Konstitusi. Menggunakan metode penelitiaan Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Prosedur pembentukan Undang-Undang berlaku pula untuk revisi suatu Undang-Undang tak terkecuali Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dengan demikian revisi Undang-Undang juga melalui proses tahapan pembentukan Undang-Undang yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, yang didalamnya melibatkan partisipasi Masyarakat.
Pergeseran Orientasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Praktik Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Adolof Seleky; Eivandro Wattimury
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 2 No. 6: Oktober 2023
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5296

Abstract

Elections are a means of exercising popular sovereignty guaranteed in the constitution. Constitutionally, the legislative election system adopted by Indonesia is a proportional representation system variant of the "list proportional reprecentation" (LPR) with an open list model. However, the Supreme Court Decision Number 57/P/HUM/2019 has changed the paradigm of election. The purpose of this study was to determine the implications of the Supreme Court's Decision Number 57/P/HUM/2019 on the electoral system in Indonesia. The research method is normative by using the statutory approach and conceptual approach to analyze qualitatively. The results showed that, a constitutional election system based on the mandate of the Constitutional Court Decree Number 22-24/PUU-VI/2008 is a proportional election system with an open list model, where the vote acquisition is based on the principle of "most votes" meaning that if the candidate wins the most votes the first cannot be inaugurated for some reason, it is automatically replaced by the second most votes winner, and so on. However the Supreme Court Decree Number 57/P/HUM/2019 states that the replacement of legislative candidates who are unable to remain remains the discretionary authority of the leadership of political parties. To avoid confusion in understanding the electoral system paradigm, in the future the Indonesian state must have the courage to apply the latest variant, "mixed member proportional" (MMP).
Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat Eivandro Wattimury; Alfian Reymon Makaruku
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.6518

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau keterlibatan masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat perspektif “Patisipasi Bermakna” yang mengarah pada lahirnya produk hukum yang partisipatif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yakni menganalisis ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainya, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-undang (statute approach). Pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, masukan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokarya, dan/atau diskusi. Implementasi terhadap prinsip patrisipasi bermakna menitikberatkan pada hak masyarakat untuk didengarkan, dipertimbangkan serta mendapat jawaban atas aspirasi yang disampaikan dalam setiap tahapan pembentukan Perda. Hal ini menjadi sangat penting dan benar-benar harus dapat di laksanakan oleh Pembentuk Perda dalam rangka mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif bermakna, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta menjawab kebutuhan hukum yang semakin kompleks dalam masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Mengapa Maluku Miskin: Diskursus Sebab-Akibat Kemiskinan dan Kemakmuran Suatu Daerah (Negara) Dahoklory, Madaskolay Viktoris; Alfian Reymon Makaruku; Eivandro Wattimury
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.11298

Abstract

Maluku adalah salah satu daerah kepulauan di Indonesia yang diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang relatif melimpah akan tetapi sebagian masyarakat hidup dalam perangkap kemiskinan, ini adalah paradoks-maluku. Tentunya hal itu menjadi suatu diskursus bersama bagi masyarakat Maluku apakah kemiskinan Maluku diterpa oleh kutukan? Apakah kutukan mempunyai korelasi dengan faktor geografis, budaya, ataukah pemimpin yang demagogi? Tujuan penelitian ini memfokuskan pada penyebab utama kemiskinan di daerah Maluku. Hasil & pembahasan menyimpulkan kemiskinan di suatu daerah (negara) tidak selalu berkorelasi dengan ketidakcakapan dan kebodohan pemimpin atau latarbelakang kebudayaan. Korelasi kemiskinan di suatu daerah tertentu lebih bersinergi dengan institusi politik-ekonomi ekstraktif. Intitusi ekonomi ekstraktif bersinergi dengan institusi politik ekstraktif yang memusatkan kekuasaan di tangan sekelompok elite politik, yang cenderung mempertahankan dan membangun institusi ekonomi ekstraktif demi keuntungan mereka sendiri, serta memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki demi mempertahankan kekuasaan politik. Meskipun institusi politik-ekonomi ekstraktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi tidak bertahan lama. Sebab institusi politik-ekonomi ekstraktif akan tiba pada titik kejenuhan yang ditandai dengan kejadian luar biasa, seperti wabah penyakit, perang saudara, demonstrasi masa, dan lain sebagainya, yang memicu transformasi dan evolusi intistusi politik-ekonomi ekstraktif menjadi institusi politik-ekonomi inklusif.
Co-Authors Adolof Seleky Ajawaila, Della P. Alfian Reymon Makaruku Donatus Yamlean Erwin Ubwarin Erwin Ubwarin Firel Estefanus Sahetapy Hadibah Zachra Wadjo Likumahwa, Willem Jacobus Madaskolay Viktoris Dahoklory Sahetapy, Firel E. Syamsiar, Syamsiar