Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum National Conference on Applied Business, Education & Technology (NCABET) The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST) Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Andina Elok Puri Maharani
Universitas Sebelas Maret
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
URGENSI KEBERADAAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN NEGARA DI INDONESIA Faizal Aziz; Agus Riwanto; Andina Elok Puri Maharani
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v9i1.83258

Abstract

Pengembalian kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bukanlah pilihan yang tepat. Hal ini dikarenakan dalam praktik penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Indonesia selama ini sering kali tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui keberadaan Badan Peradilan Khusus dalam memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan untuk mengetahui model ideal lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam perspektif kelembagaan negara di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatakan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa menggunakan teknik silogisme-deduktif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa keberadaan Badan Peradilan Khusus dalam memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 untuk saat ini tidak akan ada karena kewenangan tersebut telah dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, penulis memperoleh pemahaman bahwa Badan Peradilan Khusus merupakan model lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang ideal dalam perspektif kelembagaan negara di Indonesia. Adapun dalam mekanisme pembentukannya, mentransformasikan Bawaslu menjadi Badan Peradilan Khusus otonom merupakan pilihan yang paling realistis dan konstitusional.
Co-Authors Affilia Luksausa Anggreani Agus Riewanto Agus Riwanto Ahmad Yusuf Andan Hafsari Mukminati Arum Oktavia Tri Utami Bagus Muhammad Firdaus Faizal Aziz Jamal Wiwoho Kenes Herlambang Lutfia Haneda Zahara Muhammad Redondo Angga Putra Ariyanta najib satria Reni Fatmala Sari Sapto Hermawan