Claim Missing Document
Check
Articles

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DI DESA WARUNGBAMBU KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG Hanny Purnamasari; Eka Yulyana; Rachmat Ramdani
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.77 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v1i2.616

Abstract

Keberadaan BUM Desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUM Desa, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah. Desa Warung Bambu adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang yang telah memiliki BUM Desa namun selama ini belum mampu memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desanya.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DI DESA WARUNGBAMBU KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG Hanny Purnamasari; Eka Yulyana; Rachmat Ramdani
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.77 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v1i2.616

Abstract

Keberadaan BUM Desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUM Desa, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah. Desa Warung Bambu adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang yang telah memiliki BUM Desa namun selama ini belum mampu memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desanya.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DI DESA WARUNGBAMBU KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG Hanny Purnamasari; Eka Yulyana; Rachmat Ramdani
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.77 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v1i2.616

Abstract

Keberadaan BUM Desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUM Desa, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah. Desa Warung Bambu adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang yang telah memiliki BUM Desa namun selama ini belum mampu memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desanya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI Hanny Purnamasari,; Bayu Aditya Pradana
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.822 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v2i1.939

Abstract

ABSTRAK Optimalisasi peran kecamatan dalam membangun akses dan meningkatkan mutu pelayanan, sehinggapelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau, profesional sehingga mendorong terwujudnya kecamatan sebagaipusat pelayanan dilaksanakan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang bertujuanmembantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep PATENmerupakan penyelengaraan pelayanan administrasi di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan ketahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Hal ini, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4Tahun 2010 tentan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Keputusan DalamNegeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan (PATEN), serta ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan WalikotaBekasi Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Administrasi Terpadu KecamatanDi Kota Bekasi.Kata kunci : Implemetasi Kebijakan, PATEN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DAN PENANGGULNGAN BENCANA DALAM MENANGGULANGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) KHUSUS ANAK JALANAN DI KABUPATEN KARAWANG Hanny Purnamasari; Rijwan Munawan
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.361 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v2i2.972

Abstract

ABTRAK Anak merupakan aset bangsa dan calon penerima estafet kepemimpinan dimasa yangakan datang. Anak juga merupakan komponen yang dapat memajukan suatu bangsa. Begitupentingnya peranan anak bagi keberlangsungan suatu bangsa, tentunya perlu mendapat perhatianlebih khususnya dari pihak keluarga, lingkungan masyarakat, dan negara. Anak selaku aset bangsaperlu dididik dan dibina demi tercapainya sumber daya manusia yang mumpuni. Namun banyaksaat ini anak-anak yang terlantar bahkan sampai seharian menghabiskan waktunya di jalanan.Teori yang digukana dalam penelitian ini adalah implemtasi kebijakan dari Grindle yaitu isikebijakan dan lingkungan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode desktiftif denganpendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Dinas Sosialdan Penangulan Bencana Kabupaten Karawang sebagai implementor belum optimal baik dari isikebijakan maupun dari lingkungan kebijakan.Kata kunci : implementasi kebijakan, penanggulangan anak jalanan, Karawang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DI DESA CILEWO KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG Riki Nurjaman; Hanny Purnamasari; Mochamad Faizal Rizki
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.401 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v4i1.1990

Abstract

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka dari itu ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis, serta menjadi salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindel (Subarsono, 2012) yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (context of implementation). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Hasil peleitian menunjukan bahwa Isi kebijakan Implementasi Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Karawang Dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari sudah optimal hal ini terlihat dari Desa tersebut bisa terhindar dari sebutan Desa rentan pangan dan Lingkungan Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Karawang Dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari sudah optimal. Hal ini terlihat dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk bisa menurunkan angka konsumsi beras di masyarakat.
Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v4i2.3239

Abstract

Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Usaha Milik Desa. Berdasarkan peraturan Bupati Karawang tersebut dalam pasal 1 menyatakan bahwa Badan usaha milik desa selanjutnya disebut Bum Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaaan Desa yang dipisahkan guna menggelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan teori Dunn (2003) yang meliputi efektivitas, efisisensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang masih belum efektif. Hal ini terlihat dari belum tercapainya tujuan pendirian BUM Desa.Kata Kunci: Evaluasi Program, DPMD, BUM Desa, Karawang
Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v4i2.3239

Abstract

Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Usaha Milik Desa. Berdasarkan peraturan Bupati Karawang tersebut dalam pasal 1 menyatakan bahwa Badan usaha milik desa selanjutnya disebut Bum Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaaan Desa yang dipisahkan guna menggelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan teori Dunn (2003) yang meliputi efektivitas, efisisensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang masih belum efektif. Hal ini terlihat dari belum tercapainya tujuan pendirian BUM Desa.Kata Kunci: Evaluasi Program, DPMD, BUM Desa, Karawang
Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3735

Abstract

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kita kenal dengan UMKM yang terus meningkat tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai sehingga belum adanya pengembangan produk unggulan One Village One Product (OVOP). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan dapat berhasil maupun gagal ketika para pelaksana tidak memahami dari isi kebijakan tersebut. Dalam hal ini Dinas Koperasi belum menjalankan komunikasi yang cukup baik dalam mensosialisasikan kebijakan tentang koperasi dan UMKM untuk para pelaku koperasi. Disposisi dalam aspek implementasi program kewirausahaan Koperasi dan UMKM telah berjalan baik karena Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang telah banyak melibatkan pihak lain disertai dengan kerangka program yang jelas dan terukur dalam upaya pembinaan dan memberikan legalitas terhadap para pelaku UMKM di Kabupaten Karawang. Sumber daya dalam implemetasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa program kewirausahaan koperasi dan UMKM belum dapat dikatakan berhasil masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program kewirausahaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang sudah cukup baik dalam pembagian kerja.Kata Kunci: Implementasi Program, Pengembangan Kewirausahaan, UMKM
Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3735

Abstract

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kita kenal dengan UMKM yang terus meningkat tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai sehingga belum adanya pengembangan produk unggulan One Village One Product (OVOP). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan dapat berhasil maupun gagal ketika para pelaksana tidak memahami dari isi kebijakan tersebut. Dalam hal ini Dinas Koperasi belum menjalankan komunikasi yang cukup baik dalam mensosialisasikan kebijakan tentang koperasi dan UMKM untuk para pelaku koperasi. Disposisi dalam aspek implementasi program kewirausahaan Koperasi dan UMKM telah berjalan baik karena Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang telah banyak melibatkan pihak lain disertai dengan kerangka program yang jelas dan terukur dalam upaya pembinaan dan memberikan legalitas terhadap para pelaku UMKM di Kabupaten Karawang. Sumber daya dalam implemetasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa program kewirausahaan koperasi dan UMKM belum dapat dikatakan berhasil masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program kewirausahaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang sudah cukup baik dalam pembagian kerja.Kata Kunci: Implementasi Program, Pengembangan Kewirausahaan, UMKM