Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3735

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kita kenal dengan UMKM yang terus meningkat tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai sehingga belum adanya pengembangan produk unggulan One Village One Product (OVOP). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan dapat berhasil maupun gagal ketika para pelaksana tidak memahami dari isi kebijakan tersebut. Dalam hal ini Dinas Koperasi belum menjalankan komunikasi yang cukup baik dalam mensosialisasikan kebijakan tentang koperasi dan UMKM untuk para pelaku koperasi. Disposisi dalam aspek implementasi program kewirausahaan Koperasi dan UMKM telah berjalan baik karena Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang telah banyak melibatkan pihak lain disertai dengan kerangka program yang jelas dan terukur dalam upaya pembinaan dan memberikan legalitas terhadap para pelaku UMKM di Kabupaten Karawang. Sumber daya dalam implemetasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa program kewirausahaan koperasi dan UMKM belum dapat dikatakan berhasil masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program kewirausahaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang sudah cukup baik dalam pembagian kerja.Kata Kunci: Implementasi Program, Pengembangan Kewirausahaan, UMKM

Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3735

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kita kenal dengan UMKM yang terus meningkat tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai sehingga belum adanya pengembangan produk unggulan One Village One Product (OVOP). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan dapat berhasil maupun gagal ketika para pelaksana tidak memahami dari isi kebijakan tersebut. Dalam hal ini Dinas Koperasi belum menjalankan komunikasi yang cukup baik dalam mensosialisasikan kebijakan tentang koperasi dan UMKM untuk para pelaku koperasi. Disposisi dalam aspek implementasi program kewirausahaan Koperasi dan UMKM telah berjalan baik karena Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang telah banyak melibatkan pihak lain disertai dengan kerangka program yang jelas dan terukur dalam upaya pembinaan dan memberikan legalitas terhadap para pelaku UMKM di Kabupaten Karawang. Sumber daya dalam implemetasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa program kewirausahaan koperasi dan UMKM belum dapat dikatakan berhasil masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program kewirausahaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang sudah cukup baik dalam pembagian kerja.Kata Kunci: Implementasi Program, Pengembangan Kewirausahaan, UMKM

Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Motor (SIM C) di Polres Karawang Hanny Purnamasari; Mohamad Bintang Ramadhan; Hasfirulloh Syaban Bashar; Diana Noviyanti
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v5i2.4542

Reformasi Birokrasi dalam seluruh kehidupan menyebabkan tata pemerintahan yang baik dari berbagai sisi. Kualitas pelayanan publik yang sangat baik menjadi prioritas di sektor publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan ini berdampak pada kepuasan publik terhadap penyediaan layanan. Pengadaan layanan pembuatan Surat Ijin Mengemudi Motor (SIM C) adalah salah satu tugas dan fungsi pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Polres Karawang. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas layanan pengadaan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Polres Karawang. Penulis menggunakan metode Qualitatif untuk mengukur kualitas layanan SIM C berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang mengacu pada transparansi, akuntabilitas, persyaratan, kesetaraan hak partisipatif dan Perimbangan hak dan kewajiban. Hasilnya menunjukkan bahwa layanan belum berjalan optimal. Dengan demikian, belum bisa memuaskan penerima. Kurangnya dimensi pendukung adalah dalam aspek partisipasi dan kondisi. Layanan dengan menggunakan teknologi bisa memfasilitasi penyediaan layanan SIM untuk melakukan Layanan Online yang belum diterapkan di Polres Karawang. Menurut hasilnya, penelitian ini dilakukan untuk merubah keluhan dari masyarakat.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMATIF DI KABUPATEN KARAWANG PERIODE 2009-2014 DAN 2014-2019 Hanny Purnamasari
THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 1 No 1 (2019): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/ijpp.v1i1.1641

Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% bersadarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Hasil penelitian memperhatikan implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Karawang periode 2009-2014 dan 2014-2019 belum optimal, hal ini terlihat dari hasil pemilihan umum pada peride 2009-2014 perempuan di Kabupaten Karawang hanya memperoleh 12 % kuota, sedangkan dalam periode 2014-2019 memperoleh kuota kursi sebanyak 20 %.Kata kunci: analisis implementasi, kebijakan afirmatif, karawang

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Mengelola Pariwisata Di Era New Normal Gili Argenti; Hanny Purnamasari
THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 3 No 1 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/ijpp.v3i1.5256

Penerapan protokol kesehatan dengan ekstra ketat tidak bisa ditawar untuk menghindari munculnyaklaster penularan baru di sektor pariwisata. Terlebih bisnis pariwisata sangat tergantung padakepercayaan masyarakat serta penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana strategi pemerintahdaerah kabupaten Karawang dalam mengelola pariwisata di era new normal. Penelitian inimenggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini meperlihatkanbahwa pemerintah daerah kabupaten Karawang belum memiliki strategi dalam mengelola pariwisatadi era new normal. Hal in dikarenakan untuk saat ini pemerintah daerah lebih memfokuskan diri padapencegahan adanya klaster baru di bidang pariwisata.

Peran DPRD Kabupaten Ciamis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 Rizky Firdaus; Hanny Purnamasari
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 15 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Regional Regulations are instruments for the administration of regional government established by the House of Representatives (DPRD) and the Regional Government. Therefore, in its formation, it must go through a process of joint discussion with the DPRD. This research focuses on the formation of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the Regional Medium Term Plan (RPJMD) of Ciamis Regency for 2019-2024 in which the Regional Regulation is a proposed initiative of the Regional Head. However, DPRD also has a role in determining the direction of regional development policies through a discussion process based on general views and proposals from faction members from the economic, infrastructure and environmental aspects. This is a problem to see the extent of the role of DPRD in determining the direction of regional development policies through the RPJMD. This empirical research uses primary data and secondary data using descriptive qualitative methods with an approach that is carried out by reviewing the RPJMD regulations associated with the policy direction strategy. Thus, in this study, the use of role theory based on an acted role indicator related to the legislative function of the DPRD in the formation of the Regional Regulations of the RPJMD. Based on this research, it was found that the DPRD of Ciamis Regency has an anacted role in the process of forming the RPJMD of Ciamis Regency in 2019-2024. This is evidenced by the dominance of the faction in providing proposals and general views at the discussion stage of the RPJMD Regional Regulation. Among them from the economic aspect, namely the National Awakening Party (PKB) faction which provides an overview of the resources that are important factors in encouraging community economic growth, the second from the infrastructure aspect, namely the Democratic Party faction proposing the use of national development projects, and the third environmental aspect, namely the Democrat Party faction. The Prosperous Justice Party (PKS) emphasizes the use of natural resources for sustainable development

Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Guna Terwujudnya Good Governance Rahma Agnia Fauziah; Hanny Purnamasari; Gun Gun Gumilar
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 18 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

In carrying out bureaucratic reform, of course, it is necessary to have potential and competent government officials which are expected, with their presence, to create good governance. And, for the realization of all this, principles, principles and strategies must be applied by the government apparatus. Meanwhile, in reorganizing a bureaucracy, there are several models among which there are 3 (three) models, namely strengthening government regulations and policies, implementing e-government and e-governance, and collaborative governance.

MEMBANGUN ETIKA PEMERINTAHAN DALAM BIROKRASI YANG BERLANDASKAN BUDAYA LOKAL Naufal Alip Putra Setiawan; Hanny Purnamasari
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 8 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i8.2022.3047-3052

Tindakan individu dalam menjalankan tugas kenegaraan dalam suatu organisasi, khususnya dalam birokrasi negara, tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai etika kenegaraan yang berbasis pada budaya lokal. Budaya masyarakat Indonesia memiliki nilai dan adat yang berbeda-beda dan tidak bisa seragam dalam pembangunan birokrasi daerah. Oleh karena itu, ketika semua bentuk politik lokal diterapkan secara seragam, "wajah budaya" dari masing-masing daerah akan hilang dalam praktik otonomi dan demokrasi. Berdasarkan pemikiran tersebut, jurnal ini dirancang sebagai upaya untuk menyelidiki fenomena peran budaya lokal dalam kinerja misi birokrasi yang telah menjadi nilai etika pemerintah daerah dengan mendekatkan nilai-nilai budaya mereka.

ANALISIS KINERJA APARAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI DESA TRIDAYA SAKTI Prasetya Angkasa Manggala Putra; Hanny Purnamasari; Rudyk Nababan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 8 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i8.2022.2968-2979

Dalam_perspektif_pelayanan publik, kinerja_organisasi yang dapat_melayani dan memenuhi kebutuhan__akan__pelayanan__publik melalui sipil service dan_public service merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan_masyarakat. Namun hingga saat ini kualitas penyelenggaraan_pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah masih merupakan isu yang banyak mengemukakan karena masih jauh dari_harapan masyarakat. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti bertujuan untuk menganalisis kinerja aparat terhadap pelayanan publik di desa Tridaya Sakti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah Teori Pelayanan Publik dan Teori Kinerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan_adalah wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil_ penelitian ini yakni kualitas pelayanan publik di Desa Tridaya Sakti sudah berjalan dengan baik, pola komunikasi antara pegawai dan pimpinan sudah efektif serta dalam penanganan konflik yang terjadi dilakukan dengan musyawarah.

ANALISIS PENERAPAN BLOCKCHAIN DI INDONESIA, MENUJU REVOLUSI PELAYANAN PUBLIK DAN KEARSIPAN Hasfirulloh Syaban Bashar; Hanny Purnamasari; Evi Priyanti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 8 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i8.2022.3023-3029

Blockchain dinilai sebagai penemuan terbesar umat manusia setelah internet. Dengan metode kerja pembukuan digital terdesentralisasi yang menggunakan algoritma kriptografi untuk memverifikasi transaksi atau aset data melalui jaringan peer-to-peer, tetapi belum banyak instansi pemerintahan di dunia yang memanfaatkannya. Terdapat peluang dan tantangan mengenai penerapan teknologi ini dalam pemerintahan khususnya bidang pelayanan publik dan kearsipan. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas bagaimana analisis penerapan blockchain di Indonesia, menuju revolusi pelayanan publik dan kearsipan. Metode yang digunakan adalah model analisis kebijakan Weimer-Vining. Secara umum, kesimpulan penelitian ini menjelaskan pelayanan publik dan kearsipan yang belum optimal, maka penerapan blockchain dapat menjadi solusi dengan mempersiapkan berbagai faktor penunjang. Blockchain dapat diterapkan salah satunya di bidang administrasi pencatatan kependudukan dan sebagai arsip satu pintu terintegrasi yang memberikan kemudahan akses dan keamanan serta keaslian data, serta dapat juga diterapkan dalam pencatatan kas dan transaksi negara untuk meminimalisir kesalahan dan penyalahgunaan.

Title

Found 59 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 59 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 59 Documents
Search