Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Akta HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi Amal: Jurnal Ekonomi Syariah Journal of Economic Development and Village Building Journal of Multidisciplinary Research and Development
Abdul Fatakh, Abdul
Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KEJAHATAN PIDANA KHUSUS KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PROGRESIF DALAM INTEGRITAS HUKUM NASIONAL Fatakh, Abdul
Al-Mizan Vol 11, No 1 (2015): Juni 2015
Publisher : IAIN Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corruption is a crime enormous harm to the community and it is an issue that needs serious treatment by law enforcement. This paper discusses the perspective of a progressive Islamic law in the integrity of national law against corruption. This paper analyzed the approachs of national law and Islamic law. The results showed that law enforcement corruption in the legal review of progressive Islam begins with awareness and understanding of modernization. Awareness of the system of political and economic laws, officers, the public, and anyone, so as to integrate its values on positive law and can directly change the character of the personality of the soul and mind personalized Muslim-majority Indonesia are Muslim, so it will bear legal certainty, usefulness Indonesian law and justice in a truly progressive of the Quran and the Sunnah of the Prophet.
IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PELAYANAN PRODUK MUDHARABAH DI BTN SYARIAH KCP INDRAMAYU Prayoga, Made Tubagus; Fatakh, Abdul; Sukardi, Didi
AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/eksy.v5i02.6925

Abstract

Abstract:Implementation of the MUI DSN Fatwa is one of the regulations that is specifically made and must be implemented for sharia economic activities, one of which is in the sharia-based banking sector, one of the sharia banking products that is based on the fatwa is the mudharabah product listed in the MUI DSN fatwa Number 115/DSN-MUI /IX/2017 regarding mudharabah. Apart from the DSN MUI fatwa, sharia banks must improve product service, whether the products they release are in accordance with the fatwa and in accordance with the needs of the surrounding community, product service is an effort by the company to meet community expectations for the products the company releases. This research is field research using interview methods with employees of BTN Syariah KCP Indramayu. Based on the results of research that all mudharabah products are appropriate and fulfill the requirements determined by the DSN MUI fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 concerning mudharabah as seen by people. the contract, capital, highlight and ratio as well as the DSN MUI fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 have a huge impact on the level of product service because the mudharabah products issued by the bank are in accordance with the expectations of customers and BTN Syariah KCP Keywords: implementation, mudharabah, product service Abstrak Implemestasi Fatwa DSN MUI merupakan salah satu peraturan yang dibuat khusus dan harus diterapkan untuk kegiatan ekonomi syariah salah satunya pada sektor bank yang berlandas syariah, salah satu produk perbankan syariah yang berlandaskan fatwa yaitu produk mudharabah yang tercantum pada fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharaba. selain dengan dengan fatwa DSN MUI bank syariah harus meningkatkan sebuah pelayanan produk apakah produk yang dikelurakan sudah sesuai dengan fatwa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, pelayanan produk adalah sebuah usah dari perusahaan untuk memenuhi ekspetasi masyarakat terhadap produk yang perusahaan tersebut keluarkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode wawancara dengan karyawan BTN Syariah KCP Indramayu.berdasarkan hasil penelitian bahwasannya semua produk mudharabah sudah sesuai dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah yang dilihat dari orang yang berakad,modal,shighot dan nisbahnya serta fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 memilki dampak yang begitu besar bagi tingkat pelayanan produk dikarenakan produk mudharabah yang dikeluarkan oleh pihak bank sudah sesuai dengan harapan nasabah dan BTN Syariah KCP IndramayuKata Kunci: implementasi, mudharabah, pelayanan produk
PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER Harsya, Rabith Madah Khulaili; Lala, Andi; Fatakh, Abdul; Samud, Samud
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.491-501

Abstract

Itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan yang telah memenuhi syarat dan dilaksanakan sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974. Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menolak hak anak pada permohonan itsbat nikah. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Pemberian dispensasi umur pernikahan tidak semerta-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi umur pernikahan. Baik factor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawina. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjeremuskan pada perzinahan, karena kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.
THE IMPACT COVID-19 ON POVERTY LEVEL OF COMMUNITY FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE Adiliani, Ana; Abikusna, R Agus; Fatakh, Abdul; Abdurokhim, Abdurokhim
Journal of Economic Development and Village Building Vol. 1 No. 1 (2023): Journal of Economic Development and Village Building
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jedvb.v1i1.1

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze poverty in terms of the Covid-19 Pandemic and in general before the Pandemic hit Rungkang Village, and how to overcome poverty occurs through the role of government and the Islamic economy so that it can eliminate poverty. This type of research is descriptive qualitative research, and the approach used in this research is ethnographic research. The research location taken was in Rungkang Village, Losari District, Brebes Regency. The implementation time is from November 2021 to May 2022. The data taken is real data obtained from the field. Sources of data in this study were obtained from communities affected by the Covid-19 pandemic in Rungkang Village, Losari District, Brebes Regency. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses interactive Milles and Huberman analysis. The results of the study show that the Covid-19 Pandemic has had an impact on changing the behavior of the people of Rungkang Village where economic activity has driven an increasing poverty rates where unemployment has reduced the economy.
Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudukan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia Al Mustaqim, Dede; Abdul Hakim, Fadlih; Atfalina, Hikmah; Fatakh, Abdul
Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Papanda Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56916/jmrd.v1i1.655

Abstract

Media sosial telah menjadi alat yang semakin krusial bagi warganet dalam berpartisipasi aktif dalam mewujudkan keadilan dan meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis peran media sosial dalam memfasilitasi partisipasi warganet serta dampaknya terhadap keadilan dan akuntabilitas, khususnya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Dalam metodologi penelitian ini, dilakukan studi literatur menyeluruh dan analisis mendalam terhadap kasus-kasus kontroversial yang melibatkan media sosial. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif warganet melalui media sosial dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan keadilan dan meningkatkan tingkat akuntabilitas penegakan hukum di negara ini. Dengan berbagai platform media sosial, warganet dapat dengan cepat menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan publik, dan mengawasi tindakan penegak hukum. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan kendala yang perlu diatasi agar potensi media sosial dapat dimaksimalkan dalam mencapai tujuan tersebut. Dukungan yang lebih kuat, pengelolaan konten yang bijaksana, dan regulasi yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mencapai keadilan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia.
THE IMPACT COVID-19 ON POVERTY LEVEL OF COMMUNITY FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE Adiliani, Ana; Abikusna, R Agus; Fatakh, Abdul; Abdurokhim, Abdurokhim
Journal of Economic Development and Village Building Vol. 1 No. 1 (2023): Journal of Economic Development and Village Building
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jedvb.v1i1.1

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze poverty in terms of the Covid-19 Pandemic and in general before the Pandemic hit Rungkang Village, and how to overcome poverty occurs through the role of government and the Islamic economy so that it can eliminate poverty. This type of research is descriptive qualitative research, and the approach used in this research is ethnographic research. The research location taken was in Rungkang Village, Losari District, Brebes Regency. The implementation time is from November 2021 to May 2022. The data taken is real data obtained from the field. Sources of data in this study were obtained from communities affected by the Covid-19 pandemic in Rungkang Village, Losari District, Brebes Regency. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses interactive Milles and Huberman analysis. The results of the study show that the Covid-19 Pandemic has had an impact on changing the behavior of the people of Rungkang Village where economic activity has driven an increasing poverty rates where unemployment has reduced the economy.
Pengelolaan Dana Tabarru dan Proses Klaim Asuransi Kesehatan Syariah pada Bank Muamalat Cabang Sumber Hafizd, Jefik Zulfikar; Al-Hanif, Elbayati; Khoirudin, Ahmad; Fatakh, Abdul
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI Vol. 3 No. 4 (2025): Oktober : JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jmbe-itb.v3i4.3590

Abstract

This study aims to analyze the management of tabarru funds in sharia health insurance and the sharia health insurance claims process at Bank Muamalat Syariah. The method used in this study is a literature study method, and through a qualitative descriptive approach. Sharia Health Insurance has a solid legal basis, firmly rooted in the principles of Islamic sharia (ta'awun, avoiding gharar and usury) and supported by positive Indonesian law (Law No. 40 of 2014) and DSN-MUI Fatwas (No. 21, 52, 53) which regulate general guidelines, Wakalah bil Ujrah contracts, and Tabarru' contracts. All operations are based on the main principles of Takaful (mutual responsibility), Wakalah (representation), and Tabarru' (voluntary contribution) for the benefit of the community broadly and sustainably. In practice, Bank Muamalat's Sumber Branch, in collaboration with trusted insurance partners, strictly manages the Tabarru' Fund, which is separated from the company's funds and invested in halal instruments such as Sukuk and Sharia Deposits. To ensure fairness, the Claims Process is designed to be efficient through a Cashless or Rembes mechanism, while still implementing strict health history verification (anti-fraud) to exclude pre-existing conditions, ensure transparency, and ensure compliance with the agreed-upon agreements to maintain participant trust.
Setting Refund and Warranty Clauses Urgency in Electronic Agreements: Harmonization between Covenant Law & Consumer Protection Fatakh, Abdul
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.47078

Abstract

The rapid growth of electronic transactions in the digital era has driven the transformation of conventional contract models into e-contracts based on digital and automated systems. However, this transformation poses serious challenges in terms of legal protection for consumers, particularly regarding refund and warranty clauses, which are often unilaterally drafted by businesses. The main issue addressed in this research is the lack of clarity in the substance of refund and product warranty clauses in electronic contracts, which contradicts the principles of contractual fairness and consumer protection. This study used a normative juridical method with statutory and comparative legal approaches, focusing on international practices, particularly in the European Union. The findings reveal a regulatory gap in Indonesia's positive law, including Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, and the Indonesian Civil Code. The absence of minimum standards for refund and warranty clauses results in an imbalance of power between businesses and consumers and undermines legal certainty in digital transactions. Therefore, there is a need to harmonize the principle of freedom of contract with consumer protection through the establishment of regulations that govern standard clauses in a transparent, proportional, and fair manner. Such regulation is expected to resolve the dilemma between business efficiency and the fairness of legal protection, and to foster the development of a sustainable digital trade ecosystem.
Co-Authors Abdul Hakim, Fadlih Abdurokhim Abdurokhim Abikusna, R Agus Adiliani, Ana Al Mustaqim, Dede Al-Hanif, Elbayati Atfalina, Hikmah Hafizd, Jefik Zulfikar Harsya, Rabith Madah Khulaili Khoirudin, Ahmad Lala, Andi Prayoga, Made Tubagus Samud Samud, Samud Sukardi, Didi