Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Termin pada Kerja Sama Pemanfaatan Lahan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung Nurmala Sari Masloman; Ivonne Helena Putong; Treesje Lusje Runtuwene
Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol. 8 No. 8 (2026): Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/alkharaj.v8i8.12820

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the installment payment system in land use cooperation at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung, analyze revenue recognition based on PSAK 72, and identify the advantages and disadvantages of implementing the installment payment system in the land use cooperation. Using a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study indicate that the installment payment system in land use cooperation is implemented through six payment stages according to the cooperation agreement. Revenue recognition for the cooperation is carried out based on the company's rights arising from the contract and is not dependent on cash receipts. Payments that have not been received are recorded as accounts receivable in accordance with accrual-based accounting principles and the provisions of PSAK 72 concerning Revenue from contracts with Customers. The implementation of the installment system provides advantages such as increasing payment convenience for partners, supporting opportunities for cooperation, and assisting the company in cash flow planning. In addition, installment payments also have disadvantages in the form of increasing accounts receivable which have the risk of bad debts and late payments so that more supervision is needed. Based on the research results, the conclusion of the implementation of the installment payment system in the land utilization cooperation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung has been implemented in accordance with the cooperation agreement and the recognition of revenue is in accordance with PSAK 72.
Analisi Efektivitas Pengelolaan PBB-P2 dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaimana Ivone Marta Tiara Dolongseda; Anita Ludia Vivian Wauran; Ivonne Helena Putong
Margin: Jurnal Lentera Managemen Keuangan Vol. 4 No. 02 (2026): Agustus 2026
Publisher : Lentera Ilmu Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59422/margin.v4i02.1538

Abstract

Salah satu contoh sumber pendapatan yang diciptakan secara lokal adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang membantu mendanai administrasi dan pembangunan pemerintah. Selama periode 2021 hingga 2025, realisasi penerimaan pajak tersebut di Kabupaten Kaimana belum pernah mencapai target yang ditetapkan sehingga perlu dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan pajak tersebut serta mengetahui pencapaian target dan realisasi penerimaannya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana selama tahun 2021 sampai 2025. Penelitian ini menggunakan data sekunder termasuk target pendapatan dan realisasi pendapatan serta wawancara untuk mendukung metode deskriptif kuantitatifnya. Dengan membandingkan pendapatan aktual terhadap target, lalu menginterpretasikan hasilnya menggunakan kriteria efektivitas, tingkat efektivitas dapat ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan berfluktuasi, yaitu 87,40% pada tahun 2021 dengan kategori cukup efektif, kemudian menurun dan berada pada kategori kurang efektif pada empat tahun berikutnya, yakni 75,27%, 66,55%, 76,73%, dan 74,65%. Hasil wawancara menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak, tunggakan pajak, pendataan objek yang belum mutakhir, kondisi geografis, dan keterbatasan petugas menjadi faktor yang memengaruhi belum tercapainya target. Kesimpulannya, pengelolaan pajak tersebut belum berjalan secara optimal sehingga diperlukan pemutakhiran data, penguatan penagihan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar penerimaan pajak dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah secara lebih baik.
Pelatihan Dasar Perpajakan Bagi Guru-Guru di SMPN 1 Kota Tomohon Ivonne H. Putong; Grace Ropa; Mirjam Tenda; Sintje Alouw; Harty U.H.L. Koagouw; Antonius Manginsela; Lala Gu’a; Keydi Tangian
JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): JPEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar dalam pembiayaan negara. Pendapatan negara setiap tahun bertumpu kepada jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak hampir mencapai 80%. Sisanya sebesar 20% berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, ke depan optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan harus terus dioptimalkan dari tahun ke tahun. Tarif pajak di Indonesia untuk wajib pajak badan adalah 22%. Tarif pajak yang lebih rendah tidak diimbangi dengan tax ratio. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam masa yang sama. Jika dibandingkan dengan negara maju, tax ratio di Indonesia masih rendah. Rata-rata negara maju mempunyai tax ratio sebesar 24% dan untuk negara berkembang angka tax rationya berkisar di 16 – 18%. Indonesia selama sepuluh tahun terakhir tax rationya sebesar 11%. Angka tax ratio mencerminkan tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah pada masyarakat di Indonesia. Berdasarkan penelitian, salah satu alasan rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia karena minimnya pengetahuan perpajakan dari wajib pajak. Sebagian besar tenaga pendidik di sekolah ini berstatus PNS dan sebagian lagi berstatus tenaga honorer. Jumlah tenaga pendidik yaitu 59 orang dan dibantu oleh 3 orang tenaga administrasi sekolah. Sekolah ini belum mengajarkan mata pelajaran pajak. Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru, pengetahuan perpajakan masih sangat minim. Solusi yang ditawarkan oleh tim pengabdi yaitu dengan membuat pelatihan dan pendampingan perpajakan bagi para guru di SMPN 1 Tomohon. Pembawa materi pelatihan adalah mahasiswa prodi D4 Akuntansi Perpajakan bersama dosen pendamping. Video kegiatan dapat diakses di https://www.youtube.com/watch?v=WHKQO20ssj4.
Evaluasi Sistem Akuntansi Penjualan pada PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bitung Stevania Mongkadang; Decire D. Wagiu; Ivonne Helena Putong
Journal of Management and Creative Business Vol. 4 No. 4 (2026): Oktober : Journal of Management and Creative Business
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/jmcbus.v4i4.8107

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the sales accounting system at PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bitung. Cash sales serve as a primary source of the company's cash receipts; therefore, a rapid and relevant information system is required to mitigate risks such as errors, delays, fraud, and data loss. The research employs a qualitative descriptive method, utilizing data collection techniques that include observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the sales accounting system at PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bitung utilizes a computerized system—specifically the Management Stock SPBU (MS2) application—to support sales processes effectively and efficiently. However, weaknesses remain, such as manual data entry, which leads to discrepancies during the dispatching process between sales services and transporters regarding sales stock data and vehicle availability. Consequently, the author recommends that the company strengthen the segregation of duties and implement enhanced oversight to improve operational activities.
Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan PPh Pasal 21 pada Pengadilan Militer III-17 Manado Amsal Kogoya; Ivonne Helena Putong; Jolly Lucky Raymond Turangan
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 5 No. 6: September 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v5i6.19606

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi penerapan akuntansi perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Pengadilan Militer III-17 Manado, instansi peradilan militer dengan komposisi pegawai militer dan sipil. Perubahan regulasi melalui PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 tentang Tarif Efektif Rata-rata menuntut bendahara pemerintah menyesuaikan praktik pencatatan, penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, didukung wawancara dengan empat informan serta penelusuran dokumen sampel gaji induk Januari 2025, uang makan Januari 2025, Tunjangan Khusus Kinerja (TKK) Juni 2026, SPP, SPM, SP2D, SSP, checklist arsip, dan tupoksi pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan, penghitungan, dan pemotongan PPh Pasal 21 telah berjalan dengan dukungan aplikasi gaji dan Coretax; penyetoran dapat diverifikasi konsisten pada dokumen sampel Januari 2025; sedangkan pelaporan masih terkendala perbedaan data antara aplikasi gaji Kementerian Keuangan dan Coretax, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal belum tersedia. Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan SOP tertulis dan evaluasi berkala guna memperkuat akuntabilitas administrasi perpajakan pada instansi peradilan militer
Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Angkasa Pura SuportBandara Sam Ratulangi Manado Muhammad Ghifary Alief Saputra Umadji; Ivonne Helena Putong; Treesje Lusje Runtuwene
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 4 No. 3 (2026): Agustus: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia
Publisher : Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/jepi.v4i3.2552

Abstract

This study evaluates the implementation of Income Tax (PPh) Article 23 obligations at PT Angkasa Pura Support, Sam Ratulangi Airport Manado, for the November–December 2025 tax period. Employing a descriptive qualitative approach with data collected via interviews, observations, and documentation within the Treasury and Collections units, the findings reveal that the calculation and withholding of PPh Article 23 on service transactions were accurately executed at the 2% rate, adhering to PMK No. 141/PMK.03/2015. Furthermore, reporting through the unified e-Bupot platform was submitted punctually in compliance with PMK No. 9/PMK.03/2018. However, the tax remittance for December 2025 was delayed by nine days due to technical issues in the e-Billing system, posing a risk of administrative interest penalties under the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP). The study concludes that tax compliance relies not only on precise calculations and reporting, but also on the reliability of digital payment systems and proactive payment scheduling by the company.