Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justitia et Pax Jambura Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Yudisial SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Yustitia IBLAM Law Review Jurnal Hukum dan Pembangunan LAWPASS Journal of Law PESHUM
Hapsoro, Fakhris Lutfianto
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Hapsoro, Fakhris Lutfianto; Ismail, Ismail; Rofiqi, Moh. Hasbi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.411

Abstract

Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menimbulkan dampak ketatanegaraan yang sangat mendasar bagi lembaga-lembaga negara di Indonesia, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan adanya kondisi tersebut, timbul pertanyaan, kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 pasca perubahan; dan rekonstruksi kedudukan MPR yang ideal untuk menguatkan check and balances sistem pemerintahan di Indonesia. Artikel ini menjawab dua pertanyaan tersebut dengan metode yuridis normatif. Sehingga menghasilkan tiga kesimpulan, pertama, gagasan PPHN oleh MPR tidak sesuai dengan sistem presidensial dan konsep konvensi ketatanegaraan itu sendiri; Kedua, MPR dapat mengeluarkan Ketetapan MPR tentang Pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden meskipun berpotensi membuka permasalahan ketatanegaraan lainnya.
Kewenangan Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Al Karim, Habib Musa; Hapsoro, Fakhris Lutfianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.829 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3902

Abstract

AbstrakPersoalan kemacetan di DKI Jakarta, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Pusat menyebabkan kelancaran lalu lintas menjadi terganggu. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melakukan penertiban lalu lintas di Kota Adminitsrasi Jakarta Pusat, dan bagaimana efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ada dua upaya sebagai kewenangan Dinas Perhubungan kota administrasi Jakarta Pusat dalam mewujudkan tertib lalu lintas di Jakarta Pusat, yaitu upaya persuasif, dan upaya represif. Adapun hambatan dalam mewujudkan tertib lalu lintas melalui penegakan hukum ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan Hukum yang telah ada, perubahan fungsi kawasan/lahan menyebabkan timbulnya tarikan atau bangkitan lalu lintas yang baru, belum memadainya transportasi umum yang dapat dijadikan alter- natif sehingga merubah mindset masyarakat dalam penggunaan kendaraan, dan animo masyarakat terhadap kebutuhan kendaraan pribadi tidak sejalan dengan ketersediaan la- han parkir dan kapasitas jalan di wilayah kota admiistrasi Jakarta Pusat yang setiap tahun cenderung mengalami kenaikan.Kata Kunci: Kewenangan, Efektivitas Hukum, Lalu Lintas, Jakarta Pusat AbstractThe problem of congestion in DKI Jakarta, especially in the administrative city of Cen- tral Jakarta, is caused by limited parking spaces. Causing the smooth flow of traffic to be disrupted, resulting in a reduction in the effective width of the road and by itself reducing the capacity of the relevant road space. As a result, it will have an impact on traffic jams to traffic accidents. The preparation of this journal formulates problems regarding the active role carried out by the Central Jakarta City Administration of Transportation for the smooth flow of traffic on the road, motorized vehicles parked on the shoulder/body of the road and the factors that become obstacles in realizing orderly traffic on the road. Central Jakarta area by using normative juridical and empirical juridical research types. From the results of the study was revealed that the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) of the Transportation Service Office of Central Jakarta administration in realiz- ing traffic order, namely by persuasive efforts, namely conducting socialization and com- munication and carrying out law enforcement in the form of repressive efforts by provid- ing sanctions for parking violations that are not in accordance with provision. The obsta- cles in realizing traffic order through law enforcement are the lack of public awareness of the existing legal rules, changes in the function of the area/land causing new traffic at- traction or generation, inadequate public transportation that can be used as an alterna- tive so that it changes the mindset community in using vehicles, and public interest in the need for private vehicles is not in line with the availability of parking lots and road ca- pacity in the administrative city area of Central Jakarta which tends to increase every year.Keywords: Law enforcement, traffic order
Analisis Peran BNPT Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Muhammad Khoerul Umam; Fakhris Lutfianto Hapsoro; Hendra Wahanu Prabandani
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4: Juni 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v2i4.2113

Abstract

Ancaman terbesar bagi sebuah keadulatan negara Indonesia adalah adanya gerakan terorisme. Perkembangannya yang begitu intens dan militan membuat penanganannya juga harus ekstra. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran BNPT dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasi penelitian menjelaskan bahwa BNPT memiliki dua strategi dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu strategi deradikalisasi dan strategi kontra radikalisasi. Selain itu, BNPT juga diperkuat oleh Negara melalui kenaian level organisasinya menjadi Badan Setingkat Kementerian agar bisa membuat keputusan politik ketika harus melakukan sinergi dengan lembaga lain seperti TNI atau Polri. Adapun tantangan BNPT dalam menjalankan program penanggulangan tindak pidana terorisme ditimbulkan dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, kelembagaan BNPT belum diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang dan hanya sebatas Peraturan Presiden sehingga eksistensinya dapat kapan saja diputus sesuai keinginan Presiden. Sedangkan dari sisi eksternal, rendahnya tingkat literasi masyarakat terhada kejahatan terorisme yang masih dianggap hanya musuh Pemerintah saja, mengakibatkan sulit dalam memberantas terorisme sampai ke akarnya karena kurangnya partisipan dari masyarakat.
NETRALITAS PEJABAT NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM 2024 Hapsoro, Fakhris Lutfianto; Sodik, Rozy Brilian
Jurnal Yuridis Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v11i2.9213

Abstract

The neutrality of state officials has one of the benefits of maintaining objectivity in the organisation of the 2024 presidential and vice presidential elections. However, indications of ignoring neutrality clearly appear to be carried out structurally and systematically to maintain the power of the Joko Widodo Government. To find out how the practice of ignoring neutrality is, it is important that this research is carried out using the normative juridical method through the study of Constitutional Court decisions related to the 2024 presidential and vice presidential elections. The results of this study show 4 (four) things, namely first, the conflict of interest of the Chief Justice of the Constitutional Court; Second, the existence of state civil apparatus campaigning; Third, the weak integrity of the election organiser; and Fourth, the abuse of the President's authority.
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Terorisme oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid bin T. Ramli Taeb (Studi Kasus Putusan Pn Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/Pn Jkt. Tim) Cahyo, Cahyo; Haldiansyah, Raden Moch Fabian; Hapsoro, Fakhris Lutfianto; Karli
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1462

Abstract

Dalam jurnal ini, penulis membicarakan mengenai bagian-bagian tindak pidana dan keputusan pengadilan dari satu kasus yang merupakan tindak pidana terorisme. Ini terjadi karena pentingnya membuat keputusan tentang kasus kejahatan terorisme agar tidak hanya fokus pada hukumannya, tetapi juga memikirkan bagaimana pelaku teroris tersebut dapat kembali menjadi warga negara yang memahami keadaan secara moderat dan tidak ekstrem. Penulis ingin membicarakan mengenai tinjauan hukum terhadap salah satu kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Maulidan, Pon, Si T, atau Maulid Bin T. Ramli Taeb. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana cara menerapkan hukuman terhadap tindak kejahatan terorisme berdasarkan Pasal 15 jo. 7 tahun Undang-undang No. 15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perkara putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim. Dalam membuat Jurnal ini, kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah mencari informasi dari buku atau sumber lain yang sudah ada.
Kewenangan Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Al Karim, Habib Musa; Hapsoro, Fakhris Lutfianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3902

Abstract

AbstrakPersoalan kemacetan di DKI Jakarta, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Pusat menyebabkan kelancaran lalu lintas menjadi terganggu. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melakukan penertiban lalu lintas di Kota Adminitsrasi Jakarta Pusat, dan bagaimana efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ada dua upaya sebagai kewenangan Dinas Perhubungan kota administrasi Jakarta Pusat dalam mewujudkan tertib lalu lintas di Jakarta Pusat, yaitu upaya persuasif, dan upaya represif. Adapun hambatan dalam mewujudkan tertib lalu lintas melalui penegakan hukum ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan Hukum yang telah ada, perubahan fungsi kawasan/lahan menyebabkan timbulnya tarikan atau bangkitan lalu lintas yang baru, belum memadainya transportasi umum yang dapat dijadikan alter- natif sehingga merubah mindset masyarakat dalam penggunaan kendaraan, dan animo masyarakat terhadap kebutuhan kendaraan pribadi tidak sejalan dengan ketersediaan la- han parkir dan kapasitas jalan di wilayah kota admiistrasi Jakarta Pusat yang setiap tahun cenderung mengalami kenaikan.Kata Kunci: Kewenangan, Efektivitas Hukum, Lalu Lintas, Jakarta Pusat AbstractThe problem of congestion in DKI Jakarta, especially in the administrative city of Cen- tral Jakarta, is caused by limited parking spaces. Causing the smooth flow of traffic to be disrupted, resulting in a reduction in the effective width of the road and by itself reducing the capacity of the relevant road space. As a result, it will have an impact on traffic jams to traffic accidents. The preparation of this journal formulates problems regarding the active role carried out by the Central Jakarta City Administration of Transportation for the smooth flow of traffic on the road, motorized vehicles parked on the shoulder/body of the road and the factors that become obstacles in realizing orderly traffic on the road. Central Jakarta area by using normative juridical and empirical juridical research types. From the results of the study was revealed that the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) of the Transportation Service Office of Central Jakarta administration in realiz- ing traffic order, namely by persuasive efforts, namely conducting socialization and com- munication and carrying out law enforcement in the form of repressive efforts by provid- ing sanctions for parking violations that are not in accordance with provision. The obsta- cles in realizing traffic order through law enforcement are the lack of public awareness of the existing legal rules, changes in the function of the area/land causing new traffic at- traction or generation, inadequate public transportation that can be used as an alterna- tive so that it changes the mindset community in using vehicles, and public interest in the need for private vehicles is not in line with the availability of parking lots and road ca- pacity in the administrative city area of Central Jakarta which tends to increase every year.Keywords: Law enforcement, traffic order
PENGUSUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI BENTUK REPRESENTASI DAERAH Ismail, Ismail; Hapsoro, Fakhris Lutfianto
Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 1 (2020): REASON AND PASSION
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i1.382

Abstract

ABSTRAKAda ketidaksinkronan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung terkait persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P / HUM / 2018 memandang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 / PUU-XVI / 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tidak boleh diberlakukan secara surut. Pertimbangan putusan tersebut memuat sebagai non-retroaktif dan kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan peraturan-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 65P / HUM / 2018 memberikan kesempatan kepada pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019. Hakikatnya Mahkamah Agung tidak membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 secara keseluruhan,Kata kunci: asas non-retroaktif; calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; kepastian hukum. ABSTRAKThere is an unsynchronization of the Constitutional Court's Decision and the Supreme Court's Decision related to the requirements for candidates of Regional Representative Council (DPD) members in 2019. The Supreme Court's Decision Number 65P/HUM/2018 considers that the Constitutional Court's Decision Number 30/PUU-XVI/2018 and General Election Commission (KPU) Regulation Number 26 of 2018 cannot apply retroactively. Those decision considerations contain non-retroactive principle and legal certainty. By using statutory and conceptual approaches, this research comes to the conclussions that the Decision Number 65P/HUM/2018 provided an opportunity for political party officials to become candidates for Regional Representative Council members in 2019. Essentially, the Supreme Court did not cancel all the General Election Commission Regulation Number 26 of 2018, but only could not retroactively applied for those who participated in the nomination process of the Regional Representative Council members in 2019, prior to the Constitutional Court's Decision Number 30/PUU-XVI/2018 and General Election Commission Regulation Number 26 of 2018.Kata kunci: prinsip non-retroaktif; calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; kepastian hukum. 
MODEL OF SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS TO ENSURE THE PROTECTION AND WELFARE OF DOMESTIC WORKERS IN THE ADMINISTRATIVE CITY OF EAST JAKARTA: MODEL PENGAWASAN IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSIONAL UNTUK MENJAMIN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA TIMUR Hapsoro, Fakhris Lutfianto; Maulidah, Khilmatin; Jadidah, Fikrotul; Lita, Ade; Wendra, Muhammad; Wicaksono, Muhammad Ragil; Supriyanto
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6316

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of domestic workers (PRT) within the framework of constitutional and statutory law, identify the factors contributing to weak supervision over the fulfillment of domestic workers' rights in the household sector, and formulate an effective supervision model within the administrative context of East Jakarta. Employing a normative-empirical legal method with statutory, conceptual, and sociological approaches, this research integrates primary data obtained through interviews and Focus Group Discussions (FGDs) involving government institutions and civil society organizations. The findings reveal that constitutional protection for domestic workers is guaranteed under Article 27(2) and Article 28D(2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). Nevertheless, implementation remains weak due to the absence of legal recognition of households as workplaces within the national labor law framework. The ineffectiveness of supervision in fulfilling domestic workers' rights is attributed to four key factors: limited scope of supervision, restricted jurisdiction and authority of local government agencies at the administrative city level, institutional fragmentation among state bodies, and a formalistic bureaucratic culture. As a solution, this study proposes an effective supervision model grounded in the principles of legal inclusivity, institutional collaboration, and community participation. The model consists of five main components: (1) neighborhood-based registration (RT/RW) to ensure that domestic employment relationships are officially recorded and monitored by the state; (2) strengthening the role of Domestic Worker Placement Agencies (LPPRT) as legal entities responsible for training and grievance mechanisms; (3) integration of cross-agency complaint systems through proactive technology-based coordination; (4) public education and empowerment of domestic worker communities to enhance legal awareness; and (5) establishment of complaint centers at the sub-district (kecamatan) level. This study concludes that labor law reform should aim to recognize domestic work as a legitimate form of employment, decentralize supervisory authority, and develop a living legal system rooted in the values of social justice.
Indonesia: Batasan Kewenangan Legislatif Presiden dalam Sistem Presidensial Hapsoro, Fakhris Lutfianto
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1652

Abstract

Indonesia adalah negara memiliki sistem pemerintahan presidensial. Di dalam sistem tersebut, pembagian kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun begitu, Presiden Republik Indonesia sebagai pimpinan eksekutif juga memiliki fungsi legislatif. Tulisan ini mengkaji secara yuridis normatif komparatif dengan identifikasi masalah: bagaimana batasan kewenangan legislatif yang dimiliki oleh presiden. Penulis menemukan bahwa batasan yang diatur di dalam hukum peraturan perundang-undangan Indonesia belum memberikan batasan yang tegas mengenai frasa “hal ihwal dalam kegentingan yang memaksa” pada syarat perppu, mengenai masa berlakunya perppu, dan materi muatan perppu.
Co-Authors Al Karim, Habib Musa Ali Abdurahman Cahyo, Cahyo Haldiansyah, Raden Moch Fabian Hendra Wahanu Prabandani Ismail Ismail Ismail Ismail Jadidah, Fikrotul Karli Lita, Ade Maulidah, Khilmatin Muhammad Khoerul Umam Rofiqi, Moh. Hasbi Sodik, Rozy Brilian Supriyanto Susi Dwi Harijanti Wendra, Muhammad Wicaksono, Muhammad Ragil