Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN WASIAT ALMARHUMAH SONG TJIN MEI ALIAS MARIANI KEPADA AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 630/PDT/2016/PT.BDG) Yolanda Hutabarat; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pengaturan mengenai hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralism karena belum dilakukannya unifikasi hukum. Permasalahan mengenai hukum waris banyak terjadi disebabkan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 630/Pdt/2016/PT.Bdg yang pokok permasalahan penelitiannya adalah: (1) Bagaimana pembagian harta peninggalan Almarhumah Song Tjin Mei alias Mariani kepada ahli warisnya menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2) Apakah dalam membuat Surat Wasiat Pewaris dapat memberikan seluruh hartanya kepada seseorang yang dikehendakinya menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini ialah yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari studi putusan ini menyebutkan bahwa (1) Yang menjadi ahli waris terhadap harta warisan Almh. Song Tjin Mei alias Mariani adalah Yuanta, Christine, dan Winstone masing-masing memperoleh 1/12 bagian, Sriwati Djohanli memperoleh 3/12 bagian, Davina memperoleh 3/12 bagian, dan Adiwan Djohanli memperoleh 3/12 bagian (2) Dalam membuat surat wasiat pewaris tidak diperbolehkan memberikan seluruh hartanya kepada seseorang yang dikehendakina karena harus memerhatikan ketentuan Legitieme Portie yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA KUMANTAN, KECAMATAN BANGKINANG KOTA, KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Brama Patra Hutama; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan sebagai peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan pemerintah mengadakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesias salah satunya di Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Permaslahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pendaftaran melalui Program PTSL di desa Kumantan dan apa kendala serta upaya dalam menghadapi kendala pendaftaran tanah melalui program PTSL di Desa Kumantan. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kegiatan Program PTSL di Desa Kumantan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala dalam Program PTSL di Desa Kumantan dapat diatasi oleh Tim 1 panitia ajudikasi dan dibantu oleh kepala Desa Kumantan.

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HIBAH HARTA KEKAYAAN ALMARHUM TJAKRA WIDJAYA KEPADA SALAH SATU AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 426/PDT.G/2012/PN SMG) Elma Dina Aulia; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaanyang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 426/Pdt.G/2012/PNSMG yang menjadi pokok permasalahannya adalah: (1) Bagaimana Pembagian harta warisan Alm Tjakra Widjaya kepada ahli waris menurut KUH Perdata? (2) Apakah hibah dapat dilaksanakan sesuai kemauan Alm Tjakra Widjaya menurut KUH Perdata? (3) Apakah isi amar putusan Pengadilan Negeri Semarang No 426/Pdt.g/2012 PN SMG yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat sudah sesuai dengan KUH Perdata? Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan tipe penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder dan sumber data berupa bahan hukum primer yang terdiri dari KUH Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 426/Pdt.G/2012/ PN SMG, dan bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Teknik Library Search, dengan analisi data yang dilakukan secara kualitatif, serta cara penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan metode logika deduktif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah (1) Sri Arimbi mendapat ¼ bagian, sedangkan Johan, Johny, Bambang dan susanta masing-masing mendapat 3/16 bagian (2) Hibah tidak dapat dilakukan sesuai dengan kemauan pewaris karena hak ahli waris lain terganggu (3) Amar putusan pengadilan negeri Semarang No426?Pdt.G/2012/PN SMG tidak sesuai dengan KUH Perdata.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PENGGANTI DALAM MEWARIS MENURUT KITA UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NO. 84/PDT/2012/PT.MDN) Fitri Noer Ekapraty; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kematian erat kaitannya dengan pewarisan. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam Putusan Putusan Pengadilan Tinggi No. 84/PDT/2012/PT.MDN yang pokok permasalahan penelitiannya adalah: (1) Bagaimana kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti dalam pembagian warisan Almarhum Djaja Tjandra dan Almarhumah Masri Tansa kepada ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? (2) Apakah isi amar putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 533.PDT.G/2010/PN.MDN tersebut sudah sesuai atau tidak dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data penelusuran terhadap buku-buku juga undang-undang yang berlaku dan analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan penelitian tersebut adalah (1) Darwis Tansa dan Wylis tansa adalah anak luar kawin pengganti yang tidak dapat menggantikan Murni Tansa sebagai Ahli Waris dari Djaja Tjandra dan Masri Tansa. (2) Isi amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 533/PDT.G/2010 sudah sesuai dengan ketentuan waris dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM VINCENSIUS PAPILAYA KEPADA AHLI WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 181/PDT.G/ 2013/PN.PLG JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG NOMOR 05/PDT.G/2015) Muzdalifah Zulkarnain Putri; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Konflik pembagian warisan terjadi disebabkan hukum waris di Indonesia masihbersifat Pluralisme. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 181/Pdt.G/ 2013/PN.PLG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015. Adapun Permasalahannya adalah (1) Bagaimanakah Pembagian Harta Warisan Almarhum Vicensius Papilaya Kepada Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam? (2) Apakah Isi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015 Tentang Pembagian Harta Warisan Almarhum Vincencius Papilaya Sudah Sesuai Atau Tidak Dengan Ketentuan Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Islam? Dalam menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, Sifat Penelitiannya adalah deskriptif analitis, data yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan dan di analisis menggunakan metode kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah (1) Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka masing masing mendapat bagian, Sumarni = 10/16 ; Antonius Papilaya = 3/16 ; Fransisca Papilaya = 3/16 . Berdasarkan Hukum Islam Sumarni mendapat seluruh harta warisan; dan anak anak Vincencius Papilaya mereka tidak mempunyai hak untuk mewaris karena berbeda Agama (2) Isi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015 tidak sesuai dengan ketentuan waris dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2928 K/PDT/2012) Syifa Meidhina; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Hukum Waris adalah hukum–hukum atau peraturan–peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2928 K/Pdt/2012. Adapun permasalahannya sebagai berikut (1) Bagaimana kedudukan anak angkat dalam mewaris menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata? (2) Apakah isi Amar Putusan Mahmakah Agung Nomor 2928 K/Pdt/2012 tentang Penetapan Ahli Waris Almarhum Harto Suwarno kepada ahli warisnya sudah sesuai menurut ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata? (3) Bagaimana pembagian harta warisan Almarhum Harto Suwarno kepada ahli warisnya menurut kitab Undang–Undang Hukum Perdata?. Dalam menjawab pertanyaan tersebut , tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif – analitis, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif sehingga dapat di Tarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah (1) Anak angkat tidak dapat mewaris menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (2) Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2928 K/Pdt/2012 tidak sesuai dengan ketentuan waris dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (3) Amiyem Kartosudarmo mendapat ½ bagian dan Aminah Mardisuwarno mendapat ½ bagian

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM JOHANNES NAINGGOLAN DAN ISTERINYA ALMARHUMAH TIOMINA BR. SARAGIH KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 74/PDT.G/2013/PN.PMS) Yosafat Gokma Tua Sidabutar; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Dalam hukum waris perdata barat menghendaki bahwa harta warisan si pewaris harus secepat mungkin diwariskan kepada ahli waris yang berhak mendapatkan warisannya. Dalam hal ini hukum waris seringkali menemui permasalahan yangmengakibatkan perpecahan antara ahli waris. Salah satunya adalah terjadinya perselisihan antara ahli waris yaitu adanya seseorang yang menganggap dirinya adalah ahli waris dari si pewaris. Sehingga, pokok permasalahannya adalah (1) Bagaimana pembagian harta warisan Almarhum Johannes Nainggolan dan isterinya Almarhumah Tiomina Br. Saragih kepada ahli warisnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata? (2) Apakah Isi Amar putusan Pengadilan Negeri Nomor: 74/PDT.G/2013/PN.PMS tentang Ahli Waris dari Almarhum Johannes Nainggolan dan isterinya Almarhumah Tiomina Br. Saragih sudah sesuai menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata? Dalam menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah (1) Menurut Pasal 832 dan 842 Kitab Undang-undang Hukum Perdata seorang istri tidak berhak menjadi ahli waris pengganti karena bukan merupakan keluarga sedarah dan penggantian hanya dapat dilakukan oleh keturunan yang sah. (2) Amar Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 74/Pdt.G/2013/PN.Pms dalam Pokok Perkara bagian ke 2 (dua) tidak tepat karena tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 14K/TUN/2019) Anandatama Rocky Bial; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Dalam hal pemilikan tanah dapat menimbulkan sengketa antara lain terjadi tumpang tindih kepemilikkan tanah seperti kasus yang diangkat oleh penulis yaitu tumpang tindih kepemilikkan tanah antara SHM No: 465 Tahun 1991 atas nama Nellywati dan SHM No: 1008 Tahun 2013 atas nama Kusnanto, SHM No: 1009 Tahun 2013 atas nama Muhammad Amin Iskandar, dan Sertipikat Hak Milik No: 1010 Tahun 2013 atas nama Eka Sari Rakhmawati yang terletak di Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pokok permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana jaminan kepastian hukum kepemilikkan hak atas tanah MT Jenny Otita berdasarkan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Apakah isi amar putusan Mahkamah Agung Nomor 14 /K/TUN/2019 sudah sesuai menurut PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tipe Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, jenis data yang digunakan melalui data sekunder, yang didukung dengan data primer berupa wawancara dengan Panitera PTUN Palembang dan Akademisi Hukum. Penelitian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan cara metode deduktif. MT Jenny Otita dapat membuktikan kepemilikannya berdasarkan Surat Keterangan Mewaris dan Jangka waktu antara terbitnya Sertipikat pada Tahun 2013 dan Surat Somasi pada 2017 belum melebihi jangka waktu 5 Tahun. Isi amar Putusan Mahkamah Agung belum sesuai dengan PP 24/1997, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung ingin para pihak membuktikan keabsahan keperdataan kepemilikkan tanah melalui Peradilan Umum.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMAHRUM BANGUN BANGUN KEPADA AHLI WARISNYA BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 30/PDT.G/2010/KBJ) Andrean Nugroho; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v2i1.10545

Permasalahan waris di Indonesia salah satunya ialah belum terunifikasinya hukum waris itu sendiri yang ada Indonesia, begitu pula yang terjadi dalam putusan pengadilan negri nomor 30/PDT.G/2010/KBJ. Yang mana pokok permasalahan penelitiannya adalah (1) bagaimanakah pembagian harta waris almahrum bangun bangun kepada ahli warisnya berdasarkan kitab undang undang hukum prdata (2) isi amar putusan pengadilan negri nomor 30/PDT.G/2010/KBJ nomor 2 tentang pembagian harta warisan almahrum bangun bangun kepada ahli warisnya sudah sesuai atau belum menurut KUHPerdata, maka untuk menjawab pokok permasalhan tersebut, tipe yang digunkan penelitian ini adalah yuridis normative. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif, (1) hasil penelitian sesuai dengan pasal 832 KUHPerdata yang menjadi ahli waris ialah anak anak serta cucu dari ketrunan sedarah garis lurus kebawah, dan amar putusan PN Kabanjahe tidak sesuai dengan ketentua pasal 832 KUHPerdata. Kesimpulan penellitian ini ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almahrum bangun bangun adalah seluruh anak anak sah dari perkawinan almahrum bangun bangun dengan istrinya marce br ginting beserta cucu cucunya saja. (2) Putusan pengadilan negri Kabanjahe Nomor: 30/PDT,G/2010/KBJ. Yang mengabulkan gugatan penggugat yang mana Merry Br Munte selaku istri dari anak almahrum bangun bangun yaitu Krminda bangun dan Murni br Sitepu selaku istri dari anak alahrum bangun bangun yaitu Alm josep Bangun adalah ahli waris dari almahrum bangun bangun dan istrinya almahrum marce br ginting yang mana hal ini tidak sesuai dengan pasal 832 KUHPerdata.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018 Annisa Paramitha Agusteda; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan percepatan pendaftaran tanah agar rakyat memiliki sertipikat hak atas tanah, yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018. Pokok permasalahannya adalah (1) Apakah PTSL di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai atau tidak berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/KA.BPN No. 6 Tahun 2018 (2) Kendala apa yang dihadapi (3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam PTSL di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data pimer yang dianalisis secara kualitatif kemudian pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. Kesimpulan penelitian ini adalah PTSL di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/KA.BPN No. 6 Tahun 2018. Kendala-kendala yang dihadapi adalah 1)Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembuatan sertipikat 2) Minimnya biaya SKB 3 Menteri, sehingga diduga masih ada pungutan dari desa 3) Lokasi bidang tanah yang telah terbit sertipikat menimbulkan tumpang tindih 4) Banyaknya Bidang K3 sehingga target K1 tidak tercapai. Upaya yang dilakukan adalah 1) Diberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya sertipikat 2) Diberikan himbauan dan sosialisasi agar masyarakat mengetahui biaya yang dikeluarkan 3) Melakukan klarifikasi data yang akurat, koordinasi desa, melibatkan seksi SKP 4) Diberikan pemberitahuan agar warga tersebut tersebut dapat kembali ke wilayahnya.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search