Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KECAMATAN CIAWI, KABUPATEN BOGOR Diva Tahara; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kegiatan pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, merupakan bentuk pelaksanaan dari pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan alat bukti berupa sertipikat tanah. Pokok permasalahan mengenai: Apakah pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor sudah sesuai atau tidak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah? Kendala apa yang dihadapi dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor? Bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi? Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan data sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka dengan sifat penelitian deskriptif. Pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Kecamatan Ciawi sudah sesuai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kendala yang dihadapi dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor adalah ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, penentuan tanda batas karena ada pihak yang keberatan dan pihak yang tanahnya bersebelahan sulit ditemui, dokumen yang diberikan pemohon tidak lengkap, dan jadwal kepentingan. Upaya dalam menghadapi kendala tersebut, dilakukan penyuluhan tentang pentingnya penguasaan fisik, mediasi antara Pemohon dan pihak yang keberatan, pemohon melakukan pencarian informasi mengenai persyaratan pendaftaran tanah, dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang menentukan kapan akan mendatangi lokasi.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM KEPADA AHLI WARISNYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 311/PDT/2009/ PT.SBY) M. Arham Daeng Tojeng; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Hukum waris perlu diatur karena sering terjadi perselisihan mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 311/PDT/2009/PT.SBY pada tingkat banding. Adapun permasalahnnya adalah (1)Bagaimanakah pembagian harta warisan almarhum kepada ahli warisnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? (2) Apakah isi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 311/PDT/2009/ PT.SBY sudah sesuai atau tidak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan tipe penelitian menggunakan metode yuridis normative, dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan menggunakan data sekunder dan sumber data berupa bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan bahan hukum sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 78/PDT.G/2008/PN.BWi dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 311/PDT/2009/PT.SBY. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Teknik Library Seacrh, dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif, serta cara penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan metode logika deduktif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah (1) istri pewaris tidak mendapatkan warisan yang merupakan golongan pertama, dan yang menjadi ahli warisnya adalah 9 saudara kandung Almarhum Agus Wijaya (2) isi amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 311/PDT/2009/PT.SBY tidak sesuai dengan KUHPerdata.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM IWAN RUSLI KEPADA AHLI WARIS MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 153/PDT.G/2014/PN.BKS) Ahmad Harashta Hasya; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah atau suami atau istri yang hidup terlama. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah pembagian harta warisan Almarhum Digen Sitepu kepada ahli warisny menurut KUHPerdata (2) Apakah isi amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 259 K/Pdt/2015 tentang pembagian harta warisan Alm. Digen Sitepu kepada ahli warisnya sudah sesuai atau tidak menurut KUHPerdata, Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di analisis secara yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, serta menggunakan data sekunder, primer dan tersier. Analisis ini dilakukan kualitatif, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, dari uraian diatas maka terlihatlah bahwa pembagian harta warisan almarhum Digen Sitepu menurut amar putusan dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak sama.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALM. MANGARADJA DAPOTAN JONAS SIAHAAN KEPADA AHLI WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 51/PDT.G/2017/PN-TPG) Mochammad Revaldy Virgiawan; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v2i2.10550

Hukum Waris adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur mengenai nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris dari harta peninggalan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah pembagian harta waris Alm. Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Agar permasalahan pokok tersebut bisa terjawab maka permasalahan tersebut dianalisis secara yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, serta menggunakan data sekunder, primer dan tersier, analisis ini dilakukan kualitatif, dan kesimpulan dari kasus ini setiap ahli waris berhak atas 1/8 atas bagian dari harta warisan Alm. Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN ALM. RTDH. PAKPAHAN KEPADA AHLI WARIS MENURUT KUHPERDATA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR.564/PDT.G/2015/PN-MDN) Muhammad Iqbal; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Hukum waris adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur mengenai nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan/kekayaan tersebut. Dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa anak-anak maupun keturunan yang dilhirkan dari berbagai perkawinan mendapat bagian yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Permasalahan yang akan dibahas didalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah Pembagian Harta Waris Alm. RTDH. Pakpahan Kepada Ahli Warisnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2) Apakah isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor.564/Pdt.G/ 2015/PN-Mdn tentang pembagian harta waris Alm. RTDH Pakpahan kepada ahli warisnya sudah sesuai atau tidak menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dianalisis secara yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, serta menggunakan data sekunder, primer dan tersier, analisis ini dilakukan kualitatif, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, didalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor.564/Pdt.G/2015/PN-Mdn.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM SINAR USMAN GINTING KEPADA AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 73/PDT.G/2016/PN.LBP) Muhammad Ridzwan Alamsyah; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang timbul karena adanya suatu proses perkawinan, dimana hubungan seorang pria dan wanita akan berubah menjadi suami dan isteri apabila sudah terdapat ikatan perkawinan. Yangmana pokok permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pembagian harta warisan Almarhum Sinar Usman Ginting kepada Ahli Warisnya menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (2) Apakah isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 73/PDT.G/2016/PN Lbp Nomor 2, 4, 5, dan 6 tentang pembagian harta warisan Almarhum Sinar Usman Ginting kepada Ahli Warisnya sudah sesuai atau tidak menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata. Maka untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan Data Sekunder, Pengumpulan Data dengan Studi Kepustakaan, dan Analisis Data Kualitatif serta Penarikan Kesimpulan menggunakan Metode Deduktif. Kesimpulan analisis tersebut adalah (1) Ahli Waris yang berhak adalah yang berada dalam lingkup perkawinan pertama yaitu Rosde dengan bagian 4/6, Erika dengan bagian 1/6, dan Ertini dengan bagian 1/6 (2) Bahwa isi Amar Putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang–Undang.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALM. MARIA MAGDALENA MASTAN KEPADA AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR NOMOR: 23/PDT.G/2019/ PN.SBW.) Rama Perkasa; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pada saat terjadinya perkawinan antara pria dan wanita maka secara otomais timbula sebuah ikatan lahir batin seperti yang di sebutkan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974. Pokok permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pembagian Harta peninggalan alm. Maria Magdalena Mastan kepada Ahli Warisnya menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata? (2) Apakah isi amar nomor 2, 5 dan 6 Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 23/PDT.G/2019/PN.Sbw. tentang pembagian harta waris untuk ahli waris Almarhum. Maria Magdalena Mastan sudah sesuai atau tidak dengan KUHPerdata? Maka untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan Data Sekunder, Pengumpulan Data dengan Studi Kepustakaan, dan Analisis Data Kualitatif serta Penarikan Kesimpulan menggunakan Metode Deduktif. Kesimpulan analisis tersebut adalah (1) Ahli Waris yang berhak adalah Theresia Mitan 15/108, Martina Mitan 15/108, Filina Mitan 15/108, Filiphia Mitan 15/108, Yokus Mitan 15/108, yulius Donny Mitan 5/108, P Ronny Mitan 5/108, L Cindy Mitan 5/108, Eduardus Herry 6/108, Herman Petrus Duu 6/108, Herlina Duu 6/108 (2) Bahwa isi Amar Putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang–Undang.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM AWANG SUTANTO (TJHIN KWET WONG) DAN ISTERINYA ALMARHUMAH JANNY TJUWITA (TJOE TJOEK JAN) KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 290/PDT.G/2015/PN.JKT.UT.) Rifkho Achmad Bawazir; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Dalam hukum waris perdata barat menghendaki harta warisan si pewaris harus secepat mungkin diwariskan kepada ahli waris yang berhak. Hukum waris seringkali menemui permasalahan yang mengakibatkan perpecahan di antara para ahli waris. Adapun pokok permasalahannya adalah bagaimana pembagian harta warisan Almarhum Awang Sutanto (Tjhin Kwet Wong) dan isterinya Almarhumah Janny Tjuwita (Tjoe Tjoek Jan) kepada ahli warisnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan apakah isi amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 290/PDT.G/2015/PN.PJkt.Ut. tentang Ahli Waris dari Almarhum Awang Sutanto (Tjhin Kwet Wong) dan isterinya Almarhumah Janny Tjuwita (Tjoe Tjoek Jan) sudah sesuai atau tidak menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam menjawab pokok permasalahan tersebut, penelitian dengan tipe yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analisis, data yang digunakan data empiris dan dari bahan pustaka, analisis data secara kualitatif, penarikan kesimpulan menggunakan metode logika deduktif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa yang menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris menurut KUHPerdata yaitu Vonny Sutanto, Junny Sutanto, Jimmy Sutanto, Jungky Surya Sutanto, dan Kimmy Metta Lestari Sutanto. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/PDT.G/2015/PN.Jkt.Ut. mengenai pembagian harta warisan Almarhum Awang Sutanto (Tjhin Kwet Wong) dan istrinya Almarhumah Janny Tjuwita (Tjoe Tjoek Jan) tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM HAREANTA SITOMPUL KEPADA AHLI WARISNYA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 127/PDT.G/2015/PN MDN) Rizky Nur Faj’rina; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada asasnya, hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris. Dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah,baik sah, maupun luar kawin dan si suami yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini”. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah pembagian harta warisan Almarhum Hareanta Sitompul kepada ahli warisnya berdasarkan KUHPerdata (2) Apakah isi amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 127/Pdt.G/2015/PN Mdn bagian 2 tentang penetapan ahli waris Almarhum Hareanta Sitompul sudah sesuai atau tidak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di analisis secara yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, serta menggunakan data sekunder, primer dan tersier. Analisis ini dilakukan kualitatif, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, dari uraian diatas maka terlihatlah bahwa pembagian harta warisan Almarhum Hareanta Sitompul menurut amar putusan dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata sama.

TINJAUAN PTSL KOTA BATAM MENURUT MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 6 TAHUN 2018 Novaldo Adam; Endang Suparsetyani
Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 4 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v5i4.17369

Land registration is an important element to develop a land registration system within the scope of simultaneous registration for all villages and sub-districts. Main questions are whether the implementation of complete systematic land registration program in Batam has been carried out as stipulated in the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of BPN No. 6 of 2018, how is the implementation of the complete systematic land registration regulation policy in Batam and how is Batam Government's effort to reduce the difficulty of realizing the complete systematic land registration program. Theseresearch wield normative juridical method with analytical descriptive type. The results of the research on the implementation of complete systematic land registration program in Batam are implemented through 13 stages, same as the program policy in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 6 of 2018. PTSL certificates are issued systematically, or by requiring the owner of the result user to pay both the annual mandatory fee and the Implementation Fee. Conclusion, the solutions are community counseling, collaboration with local government, getting rid of old villages, BPHTB payment rules, and cooperation with stakeholders including the Batam government.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search