Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.573
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities
Benny Karya Limantara, Benny Karya
Bandar Lampung University
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tukang Pijat Tradisional yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor: 1043/PID.B/PN.TJK) Limantara, Benny Karya; Purnama, Liza Indah
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5947

Abstract

Ditengah perkembangan pelayanan kesehatan yang modern, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menggunakan pengobatan tradisional. Sehingga banyak ditemukan praktik pijat tradisional yang tidak berizin menyebabkan munculnya kasus penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tukang pijat tradisional dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tukang pijat tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, niat, kesempatan, pendidikan, budaya dan masyarakat penyebab terjadinya tindak pidana penipuan. Dan pertanggungjawaban yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar tiga juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 bulan. Sehingga hal tersebut membutuhkan adanya peran dari pemerintah dan akademisi untuk mengadakan sosialisasi dan dibuatnya undang-undang secara khusus tentang praktik pijat tradisional yang berizin.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tukang Pijat Tradisional yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor: 1043/PID.B/PN.TJK) Limantara, Benny Karya; Purnama, Liza Indah
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5947

Abstract

Ditengah perkembangan pelayanan kesehatan yang modern, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menggunakan pengobatan tradisional. Sehingga banyak ditemukan praktik pijat tradisional yang tidak berizin menyebabkan munculnya kasus penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tukang pijat tradisional dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tukang pijat tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, niat, kesempatan, pendidikan, budaya dan masyarakat penyebab terjadinya tindak pidana penipuan. Dan pertanggungjawaban yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar tiga juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 bulan. Sehingga hal tersebut membutuhkan adanya peran dari pemerintah dan akademisi untuk mengadakan sosialisasi dan dibuatnya undang-undang secara khusus tentang praktik pijat tradisional yang berizin.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Tanpa Memiliki Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (Studi Putusan Nomor: 196/Pid. B/LH/2023/PN. tjk) Amallia, Rizka; Limantara, Benny Karya
Jurnal Hukum Respublica Vol. 24 No. 02 (2025): JURNAL RESPUBLICA
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/qmmcs589

Abstract

Kegiatan perdagangan atau pengangkutan satwa liar dari satu daerah habitat ke daerah habitat lain di Indonesia, atau dari dan ke luar Indonesia, wajib disertai dengan Surat Angkutan Tumbuhan/Hewan (SATS). Marak terjadi Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa memiliki surat angkutan tumbuhan dan satwa liar dalam negeri dan juga bagaimana pertanggungjawabanya. Adapun metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini, yang menjadi faktor penyebabnya yakni faktor ekonomi, kurangnya pengawasan oleh BKSDA dan juga minimnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap satwa liar yang dilindungi. Kemudian mengenai pertanggungjawaban pelaku dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar RP.5.000.000,00.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 532/Pid.B/2024/PN.Tjk) Nurkhalifah, Siti; Limantara, Benny Karya
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i2.6633

Abstract

Theft is a criminal act related to a person's property. This crime is the type of crime that most often occurs in everyday life. Aggravated theft is a form of crime against property that has an impact on each victim, both psychologically and materially. As in the case of Decision Number: 532 / Pid.B / 2024 / PN.Tjk, the Decision discusses the application of criminal law in accordance with the principles of justice and legal certainty. As in this study aims to analyze a form of criminal responsibility for perpetrators of aggravated theft as regulated in Article 363 of the Criminal Code and also the judge's considerations in passing a verdict on the perpetrator of aggravated theft in the case. The research methodology used in this study is to use a normative and empirical juridical approach. Data collection through library research and field research. Data sources are obtained from court decisions and data collection techniques are carried out through research and interviews to obtain information and also answers to the main problems of the research.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209/ Pid.B/2024/PN Tjk) Sumirat, Denaya Syabilla Fitri; Limantara, Benny Karya
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5229

Abstract

Tujuan yang hendak dipakai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari perspektif moralitas berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerkosaan merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dalam masyarakat. Pemidanaan sebagai alat untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. dengan demikian, pertanggungjawaban hukum bukan hanya sekedar sanksi bagi pelaku, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab
The Judicial Considerations in Determining Criminal Sanctions for Complicity in Promoting Online Gambling Sites (A Study of Decision No. 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Hartono, Bambang; Limantara, Benny Karya; Alfaruki, Ikbal
The Future of Education Journal Vol 4 No 8 (2025): #2
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i8.1055

Abstract

This research is motivated by the rise of online gambling site promotions through social media, particularly by influencers, which has significantly impacted the increase in gambling practices among the public. The development of information technology not only brings positive impacts but also poses threats in the form of cybercrime, including online gambling promotions. One of the actual cases that is the focus of this study is the case of the promotion of an online gambling site by a woman who was then prosecuted at the Tanjung Karang District Court. The problem formulation in this research covers two main things: the form of accountability of the perpetrator of the crime of online gambling promotion, and the judge's considerations in determining criminal sanctions for the perpetrator. This study aims to analyze the legal basis and juridical considerations used by judges in issuing decisions against defendants who participated in the promotion of online gambling sites. The method used in this research is a normative and empirical juridical approach, with data collection through literature studies and direct interviews with relevant parties, such as investigators, prosecutors, and judges. The data obtained is analyzed qualitatively to describe aspects of criminal responsibility and judges' considerations in depth based on the decision of case Number: 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The results of the study indicate that the defendant in this case was subject to sanctions based on Article 27 paragraph (2) Jo. Article 45 paragraph (3) of the ITE Law, Jo. Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code for participating in promoting online gambling sites through an Instagram account. The judge considered various aspects, including evidence, the defendant's confession, and the social impact of the action. The defendant was sentenced to 1 year and 4 months in prison and a fine of Rp. 10,000,000.00. The judge's considerations in handing down the verdict included aggravating factors, such as not supporting government efforts to eradicate gambling, and mitigating factors, such as the defendant's cooperative attitude during the trial. This demonstrates the importance of the judge's role in balancing aspects of justice and legal certainty, especially in cases involving the misuse of digital media for unlawful purposes. The author recommends that efforts to prevent the promotion of online gambling be strengthened through monitoring digital platforms and educating the public, especially the younger generation, regarding the legal and social impacts of involvement in online gambling activities. In addition, law enforcement officers are expected to improve coordination and responsiveness to new modes that utilize social media for cybercrime.
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 702/Pid.B/2025/PN Tjk) Limantara, Benny Karya; Putra, Dharma Laury
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7860

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of aggravated theft and the judicial considerations applied in Decision of the Tanjungkarang District Court Number 702/Pid.B/2025/PN Tjk. The research focuses on the application of Article 363 of the Indonesian Criminal Code, the form of criminal responsibility imposed on the offender, and its conformity with the principles of justice and proportionality. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by library research. The findings indicate that the defendant’s conduct fulfills the elements of actus reus and mens rea, thereby justifying criminal liability. However, the sentence imposed is relatively lenient compared to the maximum penalty prescribed under Article 363 of the Criminal Code, raising concerns regarding the consistent application of the principle of proportionality. This study is expected to contribute to the development of criminal law, particularly in strengthening judicial consistency in adjudicating cases of aggravated theft.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menangkap, Memiliki dan Memperniagakan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw) Hafizhan MS, M Rafif; Limantara, Benny Karya
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7856

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi menjadi topik yang penting untuk diteliti lebih mendalam. Hingga saat ini, terdapat ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara pelaksanaan penegakan hukum dengan tujuan utama pembentukan regulasi mengenai tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi. Permasalahan adalah bagaimana penegakan hukum dalam putusan perkara tindak pidana kepemilikan dan perniagaan satwa dilindungi Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kepemilikan dan perniagaan satwa dilindungi dalam putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/ PN.Liw? Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data penelitian dikumpulkan dan diolah secara komprehensif, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi telah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2). Namun dalam putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liwa, hakim menjatuhkan pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah, yang tergolong lebih ringan dari ancaman maksimum lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah sebagaimana diatur undang-undang. Pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis serta keadaan yang meringankan, seperti penyesalan terdakwa dan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Saran yaitu agar aparat penegak hukum meningkatkan upaya preventif melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum, serta mempertegas penegakan hukum represif untuk melindungi kelestarian satwa dilindungi di Indonesia.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang) Firmansyah, M Reza; Zaini, Zulfi Diane; Limantara, Benny Karya
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7947

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Kemudahan akses internet telah membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan siber (cybercrime), salah satunya adalah perjudian online (online gambling). Aktivitas perjudian online menjadi salah satu kejahatan siber yang paling marak di Indonesia karena mudah diakses, sulit dilacak, serta menawarkan keuntungan finansial secara instan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, Apa yang menjadi Faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang. dan Bagaimana Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empriris, Data sekunder adalah yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku,literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan perrmasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didaptkan dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi motif dominan, di mana keuntungan finansial yang relatif mudah diperoleh mendorong terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang dan berkelanjutan. Selain itu, lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik perjudian turut mempengaruhi persepsi dan sikap pelaku terhadap hukum, sehingga fungsi pencegahan sosial menjadi kurang efektif. Dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online bedasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang telah dilaksanakan secara sistematis melalui sistem peradilan pidana. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berhasil membuktikan bahwa Terdakwa secara sadar mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dan karena tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana (pemaaf maupun pembenar), maka Terdakwa sah untuk dijatuhi sanksi pidana. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah kepada Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya mampu untuk memperluas instrumen jaring pengaman sosial melalui penyediaan lapangan kerja sektor riil dan pemberdayaan UMKM bagi masyarakat kelas ekonomi bawah. Hendaknya Aparat Penegak Hukum yakni adalah: Penyidik, Jaksa dan Hakim untuk konsisten menggunakan pendekatan mens rea (sikap batin) secara mendalam dalam perkara Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang larangan serta sanksi pidana terhadap distribusi atau akses elektronik.
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Illegal Logging di Kabupaten Manokwari Papua Barat dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Limantara, Benny Karya; Satriya, Sitanala
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6589

Abstract

Sesuai dengan UU Tahun 1999 tentang Kehutanan di Indonesia yang bertujuan untuk melestarikan hutan serta kayu serta untuk membagikan landasan yang legal untuk pemerintah dalam mengatur perizinan serta pembedahan penebangan yang legal, namun pada kenyataannya tidak berjalan sesuai aturan tersebut. Fenomena maraknya praktik illegal logging di Kabupaten Manokwari menimbulkan dampak serius terhadap kelestarian hutan dan keseimbangan ekosistem. Permasalahan ini bukan hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial yang terjadi akibat praktik illegal logging di Manokwari serta meninjau peran pemerintah dalam menanggulanginya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara dengan masyarakat serta pihak pemerintah terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik illegal logging terjadi karena lemahnya pengawasan, keterbatasan alternatif mata pencaharian, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan. Sementara itu, upaya pemerintah dinilai belum optimal, meskipun terdapat regulasi yang sudah jelas, sehingga dibutuhkan penguatan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan Manokwari. Tindakan tegas tanpa diskriminasi terhadap pelaku, baik perorangan maupun kelompok besar, menjadi langkah penting untuk menimbulkan efek jera. Dukungan teknologi seperti pemantauan hutan berbasis satelit dan sistem informasi geospasial juga dapat membantu pengawasan lebih efektif, sehingga proses pengendalian kerusakan hutan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.
Co-Authors Alfaruki, Ikbal Amallia, Rizka Bambang Hartono Firmansyah, M Reza Hafizhan MS, M Rafif Nurkhalifah, Siti Purnama, Liza Indah Putra, Dharma Laury Satriya, Sitanala Sumirat, Denaya Syabilla Fitri Zulfi Diane Zaini