Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tukang Pijat Tradisional yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor: 1043/PID.B/PN.TJK) Limantara, Benny Karya; Purnama, Liza Indah
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5947

Abstract

Ditengah perkembangan pelayanan kesehatan yang modern, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menggunakan pengobatan tradisional. Sehingga banyak ditemukan praktik pijat tradisional yang tidak berizin menyebabkan munculnya kasus penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tukang pijat tradisional dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tukang pijat tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, niat, kesempatan, pendidikan, budaya dan masyarakat penyebab terjadinya tindak pidana penipuan. Dan pertanggungjawaban yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar tiga juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 bulan. Sehingga hal tersebut membutuhkan adanya peran dari pemerintah dan akademisi untuk mengadakan sosialisasi dan dibuatnya undang-undang secara khusus tentang praktik pijat tradisional yang berizin.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tukang Pijat Tradisional yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor: 1043/PID.B/PN.TJK) Limantara, Benny Karya; Purnama, Liza Indah
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5947

Abstract

Ditengah perkembangan pelayanan kesehatan yang modern, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menggunakan pengobatan tradisional. Sehingga banyak ditemukan praktik pijat tradisional yang tidak berizin menyebabkan munculnya kasus penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tukang pijat tradisional dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tukang pijat tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, niat, kesempatan, pendidikan, budaya dan masyarakat penyebab terjadinya tindak pidana penipuan. Dan pertanggungjawaban yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar tiga juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 bulan. Sehingga hal tersebut membutuhkan adanya peran dari pemerintah dan akademisi untuk mengadakan sosialisasi dan dibuatnya undang-undang secara khusus tentang praktik pijat tradisional yang berizin.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Tanpa Memiliki Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (Studi Putusan Nomor: 196/Pid. B/LH/2023/PN. tjk) Amallia, Rizka; Limantara, Benny Karya
Jurnal Hukum Respublica Vol. 24 No. 02 (2025): JURNAL RESPUBLICA
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/qmmcs589

Abstract

Kegiatan perdagangan atau pengangkutan satwa liar dari satu daerah habitat ke daerah habitat lain di Indonesia, atau dari dan ke luar Indonesia, wajib disertai dengan Surat Angkutan Tumbuhan/Hewan (SATS). Marak terjadi Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa memiliki surat angkutan tumbuhan dan satwa liar dalam negeri dan juga bagaimana pertanggungjawabanya. Adapun metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini, yang menjadi faktor penyebabnya yakni faktor ekonomi, kurangnya pengawasan oleh BKSDA dan juga minimnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap satwa liar yang dilindungi. Kemudian mengenai pertanggungjawaban pelaku dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar RP.5.000.000,00.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 532/Pid.B/2024/PN.Tjk) Nurkhalifah, Siti; Limantara, Benny Karya
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i2.6633

Abstract

Theft is a criminal act related to a person's property. This crime is the type of crime that most often occurs in everyday life. Aggravated theft is a form of crime against property that has an impact on each victim, both psychologically and materially. As in the case of Decision Number: 532 / Pid.B / 2024 / PN.Tjk, the Decision discusses the application of criminal law in accordance with the principles of justice and legal certainty. As in this study aims to analyze a form of criminal responsibility for perpetrators of aggravated theft as regulated in Article 363 of the Criminal Code and also the judge's considerations in passing a verdict on the perpetrator of aggravated theft in the case. The research methodology used in this study is to use a normative and empirical juridical approach. Data collection through library research and field research. Data sources are obtained from court decisions and data collection techniques are carried out through research and interviews to obtain information and also answers to the main problems of the research.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209/ Pid.B/2024/PN Tjk) Sumirat, Denaya Syabilla Fitri; Limantara, Benny Karya
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5229

Abstract

Tujuan yang hendak dipakai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari perspektif moralitas berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerkosaan merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dalam masyarakat. Pemidanaan sebagai alat untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. dengan demikian, pertanggungjawaban hukum bukan hanya sekedar sanksi bagi pelaku, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab
The Judicial Considerations in Determining Criminal Sanctions for Complicity in Promoting Online Gambling Sites (A Study of Decision No. 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Hartono, Bambang; Limantara, Benny Karya; Alfaruki, Ikbal
The Future of Education Journal Vol 4 No 8 (2025): #2
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i8.1055

Abstract

This research is motivated by the rise of online gambling site promotions through social media, particularly by influencers, which has significantly impacted the increase in gambling practices among the public. The development of information technology not only brings positive impacts but also poses threats in the form of cybercrime, including online gambling promotions. One of the actual cases that is the focus of this study is the case of the promotion of an online gambling site by a woman who was then prosecuted at the Tanjung Karang District Court. The problem formulation in this research covers two main things: the form of accountability of the perpetrator of the crime of online gambling promotion, and the judge's considerations in determining criminal sanctions for the perpetrator. This study aims to analyze the legal basis and juridical considerations used by judges in issuing decisions against defendants who participated in the promotion of online gambling sites. The method used in this research is a normative and empirical juridical approach, with data collection through literature studies and direct interviews with relevant parties, such as investigators, prosecutors, and judges. The data obtained is analyzed qualitatively to describe aspects of criminal responsibility and judges' considerations in depth based on the decision of case Number: 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The results of the study indicate that the defendant in this case was subject to sanctions based on Article 27 paragraph (2) Jo. Article 45 paragraph (3) of the ITE Law, Jo. Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code for participating in promoting online gambling sites through an Instagram account. The judge considered various aspects, including evidence, the defendant's confession, and the social impact of the action. The defendant was sentenced to 1 year and 4 months in prison and a fine of Rp. 10,000,000.00. The judge's considerations in handing down the verdict included aggravating factors, such as not supporting government efforts to eradicate gambling, and mitigating factors, such as the defendant's cooperative attitude during the trial. This demonstrates the importance of the judge's role in balancing aspects of justice and legal certainty, especially in cases involving the misuse of digital media for unlawful purposes. The author recommends that efforts to prevent the promotion of online gambling be strengthened through monitoring digital platforms and educating the public, especially the younger generation, regarding the legal and social impacts of involvement in online gambling activities. In addition, law enforcement officers are expected to improve coordination and responsiveness to new modes that utilize social media for cybercrime.