Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF IBLAM Law Review Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Safari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Yustitia Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat Bulletin of Science, Technology and Society
Lily Solichul Mukminah
Universitas Mayjen Sungkono
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Peran partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Desa Mojosarirejo bebas Narkoba Mohamad Sholahuddin; Putut Hadi Suprayitno; Lily Solichul Mukminah; Lambang Siswandi; Moh. Kamaluddin; Novellita Sicillia Anggraini
Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/bersama.v2i3.1793

Abstract

Community Service Activities were carried out in Mojosarirejo Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency with the target of providing an understanding of Optimizing the Role of Community Participation in making Mojosarirejo Village Drug Free. Implementation of community service in Mojosarirejo Village with the main aim of providing education and literacy to the community about the dangers of drugs, as well as their bad effects on the human body, as well as criminal charges against users and dealers. This theme was chosen because drug trafficking in Mojosarirejo Village is very worrying. The circulation is massive and organized so that many village teenagers become drug users. The increasing distribution and use of drugs also has an impact on increasing crime rates. Preventive efforts in the form of early prevention need to be strengthened by involving the active participation of village communities, so that the space for drug trafficking can be narrowed. With the knowledge gained, the public can recognize and take preventive steps. Saving the younger generation from the influence of drugs is a form of effort to protect the nation's generation. The socialization carried out in Mojosarirejo Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency, involved all elements of Village institutions, Youth Elements, Religious Leaders to work together and unite to eradicate drug trafficking.
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA: URGENSI PENDEKATAN RESTORATIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Kamaluddin, Moh; Mukminah, Lily Solichul
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2675

Abstract

AbstrakPemidanaan terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia cenderung berfokus pada pendekatan represif dan retributif, yang menempatkan pemenjaraan sebagai solusi utama. Namun, pendekatan ini terbukti tidak efektif dalam mengurangi angka residivisme dan justru berkontribusi pada overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pemidanaan semacam ini seringkali tidak membedakan dengan jelas antara pengguna narkotika yang butuh rehabilitasi dengan pengedar atau bandar narkotika yang memiliki peran berbeda dalam tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan pelaku melalui rehabilitasi medis dan sosial menjadi semakin relevan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada reintegrasi sosial dan pemulihan pelaku untuk mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemidanaan narkotika dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji urgensi dan potensi penerapan pendekatan restoratif dalam menangani kasus narkotika. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang ada saat ini perlu direvisi dengan membuka ruang formal bagi pendekatan restoratif. Oleh karena itu, disarankan agar regulasi yang mengatur narkotika diperbarui untuk memungkinkan penerapan rehabilitasi lebih luas, serta memperkuat kapasitas aparat hukum dan fasilitas rehabilitasi. Selain itu, kampanye nasional untuk mengubah paradigma penanganan kasus narkotika menjadi penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika.Kata Kunci: Pemidanaan, narkotika, pendekatan restoratif.
Dispensasi Perkawinan dan Permasalahanya Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto M Bahtiar Ubaidillah; Putut Hadi Suprayitno; Lucius Andik Rahmanto; Eny Nuraeni; Ratih Dwi Pangestu; Novellita Sicillia Anggraini; Lily Solichul Mukminah; Dedy Muharman
SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.873 KB) | DOI: 10.56910/safari.v3i1.306

Abstract

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak negatif bagi remaja dan akan menyebabkan kekerasan, diskriminasi, konflik sosial. Peraturan perundang-undangan di Indonesia merumuskan berbagai ketentuan guna menekan angka perkawinan di bawah umur yang terjadi. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pada Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan.
Praperadilan Penetapan Status Tersangka Tidak Melalui Prosedur Yang Sah dan Patut Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Mukminah, Lily Solichul
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 4 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i4.4316

Abstract

Pretrial is an institution that was born due to Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). In Article 1 number 10 of the Criminal Code, it is stated that Pretrial is the authority of the District Court to examine and decide on the legality of the termination of the investigation or prosecution an the request for compensation or rehabilitation, all of which can be done at the request of the suspect or his family or legal representative for the sake of upholding the law and justice. The Constitutional Court has expanded the object of pretrial including the legality or not of the determination of suspects, searches and seizures. This research was conducted to examine the decision of the Court Number: 12/Pid.Pra/2024/PN Ptk regarding the determination of suspect status in the alleged corruption of Land Acquisition at the West Kalimantan Provincial Regional Development Bank BANK BANK KALBAR in 2015. As for the problem, (1) What is the basis for the judge's consideration of canceling the suspect's status? (2) What are the legal consequences of the pretrial decision? In this study, the author uses normative legal research methods with a case approach, a conceptual approach, and a legislative approach. The sources of legal materials include primary legal materials in the form of the Criminal Code, Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, and Law No. 48 of 2009, secondary legal materials in the form of books, literature and legal journals related to problems, as well as tertiary legal materials in the form of KBBI, Legal Dictionary, and subsequently qualitatively analyzed and presented in analytical descriptive form. A person who is suspected of committing a criminal act of corruption who is summoned as a witness, must be examined as a witness, and if his status is raised as a suspect, then he must go through a valid and correct procedure, namely a case title is carried out first, then summoned as a suspect, and then can be detained, except for the procedure for the case of being arrested. The determination of suspect status that is not carried out through legal and correct procedures will result in the determination of the suspect's status being invalid.
Legal Review Regarding the Application of Criminal Sanctions for Acts of Defamation Through Social Media Mukminah, Lily Solichul
Bulletin of Science, Technology and Society Vol. 3 No. 1 (2024): Bulletin of Science, Technology and Society (May)
Publisher : Metromedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the impact of imposing criminal sanctions on defamation through social media on society at large. Using a normative juridical research method, analysis is conducted on relevant legal regulations and the elements involved in defamation. The study highlights the importance of imposing criminal sanctions as an instrument to uphold justice, prevent similar actions in the future, and consider the psychological and social impacts on victims and perpetrators. By understanding the deterrence effect of criminal sanctions and evaluating their effectiveness, this research contributes to a comprehensive understanding of the role of legal enforcement in addressing defamation issues in the digital era. It provides insights into the complexities of defamation cases in the online realm and underscores the significance of legal measures in safeguarding individual rights and maintaining societal integrity in the face of evolving digital communication platforms.
THE IMPORTANCE OF REGULATING NON-CONCIVTION BASED FORFEITURE IN CORRUPTION CASES IN INDONESIA Mukminah, Lily Solichul; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih; Yudianto, Otto; Hufron, Hufron
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.125

Abstract

This research examines the importance of regulating Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) in corruption cases in Indonesia. NCB is a mechanism of asset forfeiture that allows the state to seize assets without a prior criminal conviction. The study argues that the regulation of NCB is necessary to ensure the effectiveness of asset recovery in corruption cases and to prevent abuse of power by law enforcement agencies. The research uses a qualitative approach and analyzes relevant laws and regulations, court decisions, and academic literature. The findings suggest that the current legal framework for NCB in Indonesia is inadequate, leading to the misuse of NCB by law enforcement agencies. The research recommends the enactment of a specific law on NCB in corruption cases that provides clear criteria and safeguards for the use of this mechanism.
PENUNDAAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA DAN PROBLEMATIKA KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS Novellita Sicillia Anggraini; Lily Solichul Mukminah Solichul Mukminah; Moh kamaluddin
Jurnal Yustitia Vol. 27 No. 1 (2026): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penundaan hukuman mati yang mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi salah satu isu dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena berkaitan dengan kepastian hukum dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law ). Praktik tersebut menimbulkan perhatian ketika terjadi perbedaan waktu atau mekanisme eksekusi terhadap terpidana yang memiliki status hukum yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan melakukan keterlambatan eksekusi kriminal dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta menilai legitimasi dan keadilannya berdasarkan teori keadilan John Rawls. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui kajian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pelaksanaan pidana pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang menyangkut aspek hukum, administratif, maupun kondisi tujuan terpidana. Namun, ketiadaan parameter yang jelas mengenai alasan, batas waktu, dan mekanisme tertundanya eksekusi berpotensi menimbulkan izin hukum serta memunculkan persepsi adanya perlakuan yang berbeda dalam pelaksanaan hukuman pidana. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, praktik berkepanjangan eksekusi dijelaskan melalui konsep keadilan sebagai fairness, original position, hijab of ketidaktahuan, prinsip kesetaraan kebebasan, kesetaraan kesempatan yang adil, dan prinsip perbedaan untuk menilai kesesuaian penggunaan kewenangan negara dengan prinsip kesetaraan, objektivitas, dan keadilan dalam penegakan hukum pidana. Kata kunci: . Eksekusi putusan, Penegakan hukum, Keadilan, Persamaan di depan hukum,
Criminal Liability of the Organiser of the Free Nutritious Meals Programme From the Perspective of Criminal Law and Consumer Protection Moh Kamaluddin; Lily Solichul Mukminah; Novellita Sicillia Anggraini
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 6 (2026): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i6.1508

Abstract

The Free Nutritious Meals Programme is a high-risk public food service that requires strict safety and supervision standards, thus necessitating the establishment of a coherent criminal accountability framework. This study employs a normative legal method with a statutory, conceptual, and case approach to examine the relationship between the criminal law regime, consumer protection, and food policy in the implementation of the programme. The results show that beneficiaries fall into the category of functional consumers who are entitled to food safety and service quality. Criminal liability cannot be limited to individual perpetrators but must be built through a layered accountability model involving the central government as the standard setter, local governments as operational implementers, and contractors and vendors as food producers and distributors. The risks of poisoning, adulteration, and supervisory failure underscore the relevance of strict product liability for producers and oversight liability for public officials. This study concludes that an integrative model combining criminal law, consumer protection, and due diligence parameters is the most effective framework for ensuring food safety and accountability in the implementation of the Free Nutritious Meals Programme
Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hascaria Budi Prasetyo; Putut Hadi Suprayitno; Deddy Muharman; Lily Solichul Mukminah; Novellita Sicillia Anggraini; Aan Subekti; Moch. Azka Fuadi
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 1 (2022): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i1.2860

Abstract

The integrity and harmony of a happy, safe, secure and peaceful household is everyone's dream. Thus, every person in the household sphere in carrying out their rights and obligations must be based on religion. This needs to continue to be developed in order to build household integrity. To realize this wholeness and harmony, it really depends on each person in the household, especially the level of quality of behavior and self-control of each person in the household. The integrity and harmony of the household can be disrupted if the quality of self-control cannot be controlled, which in the end can result in domestic violence resulting in insecurity or injustice towards different people within the household. To prevent, protect victims and take action against perpetrators of domestic violence, the State and society are obliged to carry out prevention, protection and prosecution of perpetrators in accordance with the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution. For this reason, the Government has enacted Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence so that every its citizens are protected. This law, apart from regulating the prevention, protection and recovery of victims of domestic violence, also specifically regulates violence that occurs in the household with elements of criminal acts that are different from criminal acts of abuse as regulated in the Law Code. Criminal. Apart from that, this Law also regulates the obligations of law enforcement officers, health workers, social workers, volunteer companions, or spiritual guides to protect victims so that they are more sensitive and responsive to household interests which from the start are directed at the integrity and harmony of the home. ladder.
Co-Authors Aan Subekti Anggraini, Novellita Sicillia Deddy Muharman Dedy Muharman Eny Nuraeni Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hascaria Budi Prasetyo Hufron Hufron, Hufron Lambang Siswandi Lucius Andik Rahmanto M Bahtiar Ubaidillah Moch. Azka Fuadi Moh kamaluddin Moh Kamaluddin Moh Kamaluddin Moh. Sholahuddin Novellita Sicillia Anggraini Novellita Sicillia Anggraini Novellita Sicillia Anggraini Otto Yudianto Putut Hadi Suprayitno Putut Hadi Suprayitno Ratih Dwi Pangestu