Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.873
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Widya Publika Perspektif Postgraduated Community Service Journal WIDYANATA
I Made Sumada
Magister.Administrasi Publik/Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penelitian Mengenai Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung) Putu Mariani; I Made Sumada
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (710.235 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v9i1.653

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dalam Implementasi Kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sampel diambil dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Metode pengambilan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Adapaun hasil penelitian adalah Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, tidak sepenuhnya berjalan dengan baik terdapat karena ditemukan beberapa kendala/permasalahan. 2) Kendala dalam Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, antara lain : Jumlah pejabat fungsional penyuluh pertanian yang masih kurang; BUP Pejabat Fungsional banyak disalahtafsirkan; Kendala dalam proses kenaikan pangkat terkait nilai angka kredit; Kendala dalam proses alih jenjang; Mutasi PNS; Belum dibuat formasi JF Penyuluh Pertanian. 3) Solusi untuk mengatasi kendala dalam Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, antara lain : mengangkat tenaga penyuluh pertanian kontrak; koordinasi antar para pihak terkait, sehingga akan timbul satu penafsiran saja, mempercepat usulan penilaian angka kredit dengan tetap menjaga kuantitas dan kualitas kredit yang diajukan sehingga nilai yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit cukup untuk proses kenaikan pangkat; menyediakan anggaran pendidikan dan pelatihan alih jenjang bagi penyuluh pertanian yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Badung; jika akan melaksanakan mutasi PNS, BKPSDM Kabupaten Badung harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Diperpa Badung; segera menyusun formasi pada Diperpa Badung untuk kebutuhan pejabat fungsional penyuluh pertanian pada jenjang tersebut dan juga sekaligus menyusun formasi pada Diperpa Badung untuk kebutuhan pejabat fungsional penyuluh pertanian secara lengkap.; (b) Kendala dari aaspek Sumber Daya Manusia (SDM); dan (c) Kendala dari aspek Disposisi.
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL: STUDI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH DASAR DI JAKARTA Azhari Aziz Samudra; I Made Sumada
Perspektif Vol 1 No 1 (2021)
Publisher : Yayasan Jaringan Kerja Pendidikan Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.77 KB) | DOI: 10.53947/perspekt.v1i1.54

Abstract

Kota Jakarta Timur merupakan bagian kawasan dari Jakarta City, memiliki 783 Sekolah Dasar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat sebagian peningkatan sistem penjaminan mutu internal yang berkarakter. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah masih lemahnya sistem penjaminan mutu pendidikan karakter, lemahnya dukungan sistem informasi untuk mendukung kegiatan pendidikan karakter berkualitas, anggaran yang terbatas serta belum berfungsinya budaya mutu sebagai pembeda sekolah yang fokus dengan pendidikan karakter dengan sekolah yang tidak memiliki orientasi pada pendidikan karakter, serta masih kurangnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua murid dalam pembentukan karakter. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi dan pengendalian melalui sistem, membuat kebijakan dan dukungan sistem penjaminan mutu yang dapat memberikan kepastian bahwa setiap program, penyelenggaraan pendidikan dilangsungkan dengan standar mutu sesuai dengan visi dan misi sekolah, proses penyelenggaraan program pendidikan karakter yang bersifat kontinyu berbasis pendidikan karakter.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR NO 1 BLAHKIUH KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG I Gede Heri Gunawan; I Made . Sumada; I Nyoman Suargita
Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (842.284 KB) | DOI: 10.54836/widyanata.v18i1.601

Abstract

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Pelaksanaan BOS di Bali juga masih terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, setidaknya hal itu dapat dilihat dari pemberitaan di dunia maya yaitu adanya dugaan korupsi, keterlambatan pencairan dana, manipulasi laporan, kelebihan dan kekurangan dana akibat kesalahan administrasi pendataan siswa, tidak melibatkan komite sekolah sebagai pengontrol, kurangnya sosialisasi, dan masalah lainnya yang terjadi di semua Kabupaten di Bali, salah satunya adalah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh ? 2) Apakah kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teori implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Merilee S. Grindle (Suharsono,2011:93) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh belum berjalan dengan maksimal karena dalam hal pelaporan masih sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi Kepala Sekolah dengan pegawai bagian administrasi.Kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh yaitu kurangnya sosialisasi tentang dana BOS, kurangnya koordinasi dalam pelaporan dana BOS dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Pengaruh Kecerdasan Emosional, Stres Kerja, dan Komunikasi terhadap Kinerja Pegawai Politeknik Transportasi Darat Bali Aswin Badarudin Atmajaya; I Made Sumada; Gede Wirata
Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa Vol. 5 No. 3 (2022): Agustus 2022
Publisher : Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu instansi ditentukan oleh keberadaan manusia dan segala sumber dayanya. Baik kegiatan jasmani maupun rohani diindikasikan untuk kegiatan produksi dan merupakan salah satu aset terpenting yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan suatu instansi. Dilatarbelakangi penurunan kinerja karyawan dan identifikasi beberapa permasalahan di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kecerdasan emosional, stres kerja, serta komunikasi pada kinerja pegawai. Keterlibatkan responden sebanyak 78 orang menggunakan metode survei Skala Likert 5 poin diigunakan pada kuesioner sebagai alat analsis data. Objek penelitian ini adalah kecerdasan emosional, stres kerja, komunikasi, dan kinerja karyawan. Teori yang digunakan untuk mengukur kecerdasan emosional menggunakan Goleman, stres kerja menggunakan Oemar, komunikasi menggunakan Sukarja, dan kinerja menggunakan Mathis dan Jackson. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Pembuktian diterima atau tidaknya hipotesis memakai uji-t dan uji-F. Kinerja pegawai terbukti dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan komunikasi.
PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN KARANGASEM Nyoman Sumawidayani; I Made Sumada
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6319

Abstract

Salah satu wewenang, hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaannya. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu Pemerintah daerah di Provinsi Bali yang melakukan pengelolaan sumber daya alam yaitu berupa hasil bumi yaitu pasir dan batuan yang berasal dari hasil tambang. Sebagai daerah penghasil tambang galian C terbesar di Provinsi Bali Kabupaten Karangasem memerlukan pengelolaan yang baik, untuk mengatur pengelolaan usaha tambang Galian C di Kabupaten Karangasem diatur dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan.Pertambangan Galian C memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem, sumber PAD Kabupaten Karangasem didominasi oleh penerimaan pajak galian c. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan galian C di Kabupaten Karangasem, yaitu terjadi kebocoran pajak galian c Tahun 2021 dari 1.800-2.000 truk pembawa pasir yang membayar pajak hanya 1.200 truk (https://radarbali.jawapos.com). Serta tidak terealisasikannya target penerimaan pajak Galian C dimana pada tahun 2022 ditagertkan penerimaan pajak galian c sebesar 75.670.000 sedangkan hanya terealisasi sebesar 43,41 %. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengawasan terhadap penerimaan Pajak Galian C oleh BPKAD dan Satpol PP Kabupaten Karangassem, belum dilaksanakan secara optimal dan belum mampu mempertebal rasa tanggungjawab dari sopir truk pembeli pasir untuk membayar faktur pajak serta dari pengusaha Galian C untuk membuat ijin usaha.
Digitalisasi Manajemen Bank Sampah Terpadu di Banjar Tegeh Sari, Kelurahan Tonja: Digitalization of Integrated Waste Bank Management in Banjar Tegeh Sari, Tonja Village Bagus Arya Wijaya; Yudistira Adnyana; Putu Doddy Heka Ardana; I Made Sumada; Cokorda Gede Swetasoma
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 8 No. 4 (2023): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v8i4.5570

Abstract

Banjar Tegeh Sari, Tonja Village, North Denpasar District, is one of the banjars or groups of residents who have sufficient social capital in waste management. Banjar Tegeh Sari has several activity units directly and indirectly related to waste management, such as waste bank groups, empowered gardens (including bio pore and infiltration wells), and cooperatives. The main problem in waste management at Banjar Tegeh Sari is the need for digitalization and integrated management between the five waste bank groups in Banjar Tegeh Sari and the Manik Galih Cooperative. The aim of integrating and digitizing waste banks is to combine the five groups of waste banks so that recording the amount of non-organic waste becomes more valid and practical while recording the nominal amount of waste in cooperatives. The solution provided is a conceptual model for designing and digitizing waste banks in an integrated manner with cooperatives which will later be called the Tegeh Sari Integrated Waste Management System (SiMaSaDu Tegeh Sari). The target is to integrate and digitize the five waste bank groups into the waste bank management cooperative to make it more efficient and effective.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR NO 1 BLAHKIUH KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG I Gede Heri Gunawan; I Made . Sumada; I Nyoman Suargita
Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Pelaksanaan BOS di Bali juga masih terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, setidaknya hal itu dapat dilihat dari pemberitaan di dunia maya yaitu adanya dugaan korupsi, keterlambatan pencairan dana, manipulasi laporan, kelebihan dan kekurangan dana akibat kesalahan administrasi pendataan siswa, tidak melibatkan komite sekolah sebagai pengontrol, kurangnya sosialisasi, dan masalah lainnya yang terjadi di semua Kabupaten di Bali, salah satunya adalah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh ? 2) Apakah kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teori implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Merilee S. Grindle (Suharsono,2011:93) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh belum berjalan dengan maksimal karena dalam hal pelaporan masih sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi Kepala Sekolah dengan pegawai bagian administrasi.Kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh yaitu kurangnya sosialisasi tentang dana BOS, kurangnya koordinasi dalam pelaporan dana BOS dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN KRAMA BALI SEJAHTERA (SIK-KBS) DI PROVINSI BALI Ni Putu Ninik Yuniati; I Made Sumada; Anak Agung Gde Raka
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.19770

Abstract

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) merupakan susbsistem dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang mempunyai fungsi untuk memberikan informasi dalam menunjang pengambilan keputusan. Adanya desentralisasi sektor kesehatan menyebabkan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 yang menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023. Kesehatan masuk pada misi ketiga yaitu Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan database riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Untuk dapat melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera. Pencapaian SIK KBS sampai tahun 2022 belum sesuai dengan roadmap yang ditargetkan. belum semua masyarakat dan fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta menggunakan aplikasi SIK-KBS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis implementasi kebijakan SIK-KBS, faktor penghambat, serta solusi dan upaya yang dapat dilakukan agar implementasi kebijakan SIK-KBS dapat berjalan optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Implementasi Kebijakan belum optimal karena faskes masih terikat dengan vendor lain dalam penggunaan aplikasi SIK. Faktor penghambatnya adalah SDM yang kurang memahami IT dan ketersediaan anggaran. Strategi yang dilakukan adalah sosialisasi dan koordinasi dengan sektor terkait.
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN DI KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 Ni Wayan Ayu Anggreni Panji; I Made Sumada; Gede Wirata
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.20202

Abstract

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 12 jenis pelayanan dasar dimana 3 diantaranya masuk dalam pelayanan dasar penyakit tidak menular (PTM) yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; dan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pelaksanaan SPM Kesehatan di Kabupaten Bangli belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah Model Evaluasi CIPP dari Stufflebeam dengan empat indikatornya yaitu: context evaluation, input evaluation, process evaluation, dan product evaluation. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan SPM Kesehatan di Kabupaten Bangli yang belum mencapai target rendahnya kunjungan masyarakat usia produktif untuk melakukan pemeriksaan, selain itu jumlah SDM kurang memadai dan SDM yang telah mendapatkan pelatihan juga terbatas. Upaya dan solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memaksimalkan pelaksanaan Posbindu PTM dengan cara mengoptimalkan SDM yang terlibat baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan cara mengikuti pelatihan serta memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat usia produktif sehingga meningkatkan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan.
PENGARUH E-SAKIP TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG Ni Kadek Yuni Gitasih; I Made Sumada; I Wayan Astawa
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.20687

Abstract

E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Unit Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan / unit kerja pada khususnya dan kinerja Instansi pada umumnya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh aplikasi e-SAKIP terhadap kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan, melalui proses pengumpulan data menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang diberikan kepada seluruh responden terpilih. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bahwa aplikasi e-SAKIP berpengaruh terhadap kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan penelitian ini kepada Pemerintah Kabupaten Badung adalah untuk memberikan pelatihan agar pemahaman dan penggunaan aplikasi yang aktif semakin meningkat.
Co-Authors Anak Agung Gde Raka Anak Agung Gde Raka Aswin Badarudin Atmajaya Azhari Aziz Samudra Bagus Arya Wijaya Gede Wirata I Gede Heri Gunawan I Nyoman Suargita I Wayan Astawa I Wayan Tagel Winarta Ni Kadek Yuni Gitasih Ni Made Anggia Paramesti Fajar Ni Made Anggia Paramesti Fajar Ni Putu Ninik Yuniati Ni Wayan Ayu Anggreni Panji Nyoman Sumawidayani Oktavianus Sumardana Pratama Oktavianus Sumardana Pratama Pratama, Octavianus Sumardana Putu Doddy Heka Ardana Putu Mariani Swetasoma, Cokorda Gede Yudistira Adnyana, Yudistira