Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan Purwadita : Jurnal Agama dan Budaya DHARMASMRTI: Jurnal Pascasarjana UNHI Vidya Darśan : Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu Pariksa: jurnal Hukum Agama Hindu Journal of Digital Law and Policy Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Ni Ketut Tri Srilaksmi
STAH N Mpu Kuturan Singaraja
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat Ni Ketut Tri Srilaksmi
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v5i2.1745

Abstract

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi merupakan penegakan hukum administrasi yang mempunyai mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka diperlukan suatu sanksi untuk bisa mempertahankan kelestarian lingkungan, dimana sanksi administrasi mampu diterapkan kepada masyarakat jika melakukan pencemaran lingkungan di sekitarnya yang juga merugikan masyrakat lainnya. Maka pentingnya manfaat sanksi administrasi sebagai sanksi utama untuk memberikan sanksi sebagai upaya penegakan hukum lingkungan.Kata Kunci : Hukum Lingkungan, Hukum Administrasi,Sanksi AdministrasiPengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi merupakan penegakan hukum administrasi yang mempunyai mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka diperlukan suatu sanksi untuk bisa mempertahankan kelestarian lingkungan, dimana sanksi administrasi mampu diterapkan kepada masyarakat jika melakukan pencemaran lingkungan di sekitarnya yang juga merugikan masyrakat lainnya. Maka pentingnya manfaat sanksi administrasi sebagai sanksi utama untuk memberikan sanksi sebagai upaya penegakan hukum lingkungan.
Kebijakan Jaminan Kesehatan Bagi masyarakat Pada Masa pandemi Covid-19 di Indonesia Ni Ketut Tri Srilaksmi
Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v6i1.2231

Abstract

Pandemi covid-19 di Indonesia telah memasuki angka kematian 144.320 orang yang terkena positif covid-19 sebanyak 4.353.370 orang dengan angka kesembuhan sebanyak 4.140.454 orang. Berdasarkan data tersebut maka dapat di katagorikan virus corona ini merupakan pandemi. kelangkaan alat medis namun juga biaya perawatan yang di butuhkan juga cukup tinggi dalam penaganan pengobatan di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Tingginya angka penularan dan mudahnya penularan hanya melewati droplet menjadikan permasalahan Kesehatan tersendiri bagi pemerintah. Fungsi dari negara sendiri yakni menjaga ketertiban dan keamanan, Pertahanan, Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan menegakkan keadilan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular bab III Pasal 6 yang berbunyi Menteri bertanggungjawab atas pelaksanaan tekhnis upaya penanggulangan wabah. Undang-undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 1 Bab I di Ketentuan Umumnya menuliskan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. dalam pasal1 ayat 2 juga menyatakan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Bila jaminan kesehatan saat ini diidentikkan dengan kesehatan sosial maka hal ini berarti bahwa setiap orang siapa pun dia menjadi warga negara Indonesia adalah berhak atas jaminan kesehatan, da:am konteks ini menjadi berkewajiban untuk menjadi peserta asuransi kesehatan.Kata Kunci : Pandemi, Covid-19, jaminan sosial, Jaminan Kesehatan, kebijakan, Negara, Undang-undang
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ADAT BALI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR DI DESA PEGAYAMAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG Ni Luh Gede Hadriani; Ni Ketut Tri Srilaksmi; I Made Ariasa Giri
Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol 22 No 2 (2022): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan
Publisher : Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/ds.v22i2.3379

Abstract

Hukum adat yang bersifat religius magis, kekeluargaan, gotong royong merupakan warisan yang sangat adiluhung dari nenek moyang karena memiliki nilai-nilai dan norma-norma dalam menata kehidupan di masyarakat. Keberadannya pun tidak hanya bisa diterima oleh umat Hindu saja, melainkan juga umat Muslim. Seperti keberadaan Hukum Adat di Desa Pegayaman dapat diterima oleh umat Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai hukum Adat dan implementasi nilai-nilai Hukum Adat Bali dalam masyarakat multikultur di Desa Pegayaman. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai-nilai hukum Adat Bali bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat multikultur di Desa Pegayaman. Melalui proses adaptif masyarakat di Desa Pegayaman saling memahami, mengerti akan perbedaan sehingga tercipta suatu kehidupan yang toleran, rukun dan harmoni.
Perjanjian Nominee dalam Perjanjian Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Perspektif Administrasi Negara Ni Ketut Tri Srilaksmi
Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v6i2.2778

Abstract

Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) melarang WNA memiliki tanah dengan status Hak Milik di Indonesia. WNA hanya bisa mendapatkan Hak Pakai dan Hak Sewa Untuk Bangunan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Psal 41 dan Pasal 42 UUPA serta Peraturan Pemerintah (PP) No.103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Setelah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia, banyak memberikan dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak yang terjadi yaitu semakin banyaknya investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia baik dengan maksud ingin mengembangkan usahanya ataupun karena ketertarikan warga negara asing tersebut untuk bekerja dan menetap di Indonesia. Pada kenyataanya, kini banyak dijumpai adanya suatu praktik yang bertujuan agar warga negara asing dapat memiliki hunian atau lahan dengan status hak milik atas tanah. Upaya yang kerapdilakukan yaitu dengan perjanjian nominee atau perjanjian pinjam nama, perjanjian nominee ini indentinya dikenal sebagai penyelundupan hukum.Perjanjian nominee identiknya dikenal sebagai bentuk penyelundupan hukum, namun tidak semua perjanjian nominee merupakan sebuah penyelundupan hukum, karena perjanjian nominee yang dibuat oleh para pihak akan sah dan berlaku sebagai undang-undang oleh pembuatnya apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Penyelundupan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghindari suatu peraturan tertentu agar mencapai tujuan yang ingin dicapai. Penyelundupan hukum ini terjadi karena seseorang atau pihak tertentu ingin menghindari berlakunya hukum nasional baik dengan maksud untuk menghindari akibat dari perbuatan yang dilakukan maupun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan-peraturan tertentu. Kata Kunci : Perjanjian, Nominee, Hak, Kepemilikan, Tanah, Agraria
State Defense: Challenges Towards Digitalization Ni Ketut Tri Srilaksmi; Bernika Irnadianis; Dwi Estiningtyas; Maria Delareiza; Sulistiowati Sulistiowati; Ajeng Nilam
Journal of Digital Law and Policy Vol. 2 No. 2 (2023): Journal of Digital Law and Policy - January 2023
Publisher : Catuspata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.251 KB) | DOI: 10.58982/jdlp.v2i2.313

Abstract

Indonesia's national resilience is a dynamic condition of a nation or Indonesia which includes all integrated national life containing tenacity and resilience which contains the ability to develop national strength in facing and overcoming all challenges, threats, obstacles and disturbances, both coming from within and from outside, to ensure identity and integrity. Thus, national resilience is the ability of a nation to maintain its unity and integrity, strengthen its life support capacity, face all forms of threats it faces so that it is able to carry on its life in achieving the welfare of the nation in this digital era. National Resilience is abbreviated as Tannas (Ketahanan Nasional). Efforts to organize national resilience can be realized by defending the state. State defense is the attitude and behavior of citizens who are inspired by their love for the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution in establishing the survival of the nation and state as a whole. Every citizen has the right and is obliged to participate in the defense of the state and the conditions for defense are regulated by law. Awareness of defending the country is essentially a willingness to serve the country and a willingness to sacrifice to defend the country.
An Examination of Cybercrimes Leading to Vulnerabilities in Energy, Transportation, and Financial Systems Ni Ketut Tri Srilaksmi; Moh. Erkamim; Naylah Dzakiah; Ngakan Kompiang Adi Suardana; Ni Kadek Sri Devi Putri Swambini
Journal of Digital Law and Policy Vol. 3 No. 1 (2023): Journal of Digital Law and Policy - September 2023
Publisher : Catuspata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58982/jdlp.v3i1.509

Abstract

The commencement of the current decade is the primary milestone in the progression from Industry 4.0 to Society 5.0. The contemporary period necessitates the ability of individuals from all strata of society to effectively acclimate to the rapid advancements in technology. In the context of Society 5.0, which emphasizes the central role of human beings in generating novel value through technical advancements, there exists the potential to mitigate future disparities among individuals and address economic challenges. The potential risks that may emerge are diverse, intangible in tangible terms, and characterized by uncertainty. The aforementioned threat is a cyber threat that possesses the capacity to inflict significant losses upon a nation. One potential future development of significant consequence involves the occurrence of cyberattacks against essential national assets or critical infrastructure, including but not limited to renewable energy facilities, transportation networks, and financial institutions. Hence, it is imperative for all nations to possess the capability to effectively organize training programs, establish fresh military units, and enhance their individual national defense capabilities. In brief, the text elucidates the prevailing societal transition towards Society 5.0, which underscores the vital role of humans in technology progress. This highlights the potential advantages of this transition, such as the mitigation of inequalities and economic difficulties, while also stressing the importance of implementing strong cybersecurity protocols to prevent possible cyber risks in this dynamic technological environment.
Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum Ni Ketut Tri Srilaksmi
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i1.867

Abstract

Politics cannot be separated from human action itself. In the legal system in Indonesia itself, politics is the main space in running the wheels of government and the government system. The Third Amendment to the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia in Chapter I Article 1 paragraph (3), reaffirms that "the State of Indonesia is a State of Law" (UUD 1945, 1945). The meaning of the rule of law is a state based on law. By stating that Indonesia is rechtsstaat, it means that the state is not based on power. The power possessed by the government is the power granted by the law. However, in the implementation of a rule so that the country can move, it is necessary to have a policy in regulating the rhythm of the country's travel. To maintain the political climate, legal certainty is needed in building the corridor. Indonesia itself in the last 10 years has experienced a fairly tiring political change. Starting from the gubernatorial election of Jakarta to the politics of the presidential election, the elections which are held every 5 years build legal politics that are not conducive. So how can the constitution protect Indonesian politics? This problem will be studied and discussed in this study. Using normative research methods will dissect the political concept itself. In addition to the political concept, the concept of power and sources of power will also be discussed as one of the goals of politics itself, resulting in political influence on law and legal certainty in Indonesia.
Co-Authors Ajeng Nilam Ambrosius M. Loho Bernika Irnadianis Dwi Estiningtyas Gede Arya Prabawa I Made Ariasa Giri I Wayan Asta Apriadi I Wayan Suarjaya I Wayan Titra Gunawijaya IG. AGUNG JAYA SURYAWAN Kadek Suciani Maria Delareiza Moh. Erkamim Naylah Dzakiah Ngakan Kompiang Adi Suardana Ni Kadek Sri Devi Putri Swambini Ni Luh Gede Hadriani Sulistiowati Sulistiowati