Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.194
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Jurnal Pertahanan dan Bela Negara PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Public Sphere Review Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah MADIKA: Jurnal Politik dan Governance Society Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Journal of Political and Governance Studies Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik
Eddy Wahyudi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surabaya Nia Eka Safitri; Anggraeny Puspaningtyas; Eddy Wahyudi
Public Sphere Review Volume 4 Nomor 1: Maret 2025
Publisher : Public Administration Dept, Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/psr.v4i1.169

Abstract

The uninhabitable housing program (RUTILAHU) in Surabaya City is one of the programs that aims to overcome poverty for low-income people who have slums and are still below the standard value of habitable housing. The government has made several efforts through programs that can help the poor, with the aim that the program can help improve the standard of living and health of the poor. In this study, using the Bridgman & Devis (2000) policy evaluation theory which has several indicators including Input, Process, Output, Outcome. The research method uses a qualitative method by describing a situation that actually occurs in the field. Data collection techniques can be taken from accurate interview results so that it can be seen to what extent the uninhabitable housing program has been running in the last three years in Surabaya City. The author's evaluation results show that the uninhabitable housing program has been running in accordance with applicable policies and has achieved development targets each year, so that many people are helped because they can have decent housing to improve the standard of living and health of the recipient community.
Identifikasi Aksi Terorisme di Indonesia Achluddin Ibnu Rochim; Ute Chairuz Mochamad Nasution; Eddy Wahyudi
Society Vol 11 No 2 (2023): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v11i2.560

Abstract

The threat of terrorism in Indonesia is not a new phenomenon but has persisted since the early years of independence. Presently, perpetrators of terrorism come from various groups with diverse motives, encompassing ideology, politics, and security disturbances. This study aims to delineate the profile, characteristics, and motives of terrorism in Indonesia. Employing a descriptive research method with a qualitative approach, data collection involved non-participant observation. The findings reveal that from 2017 to 2022, there were 97 recorded instances of terrorism actions in Indonesia. Political motives predominantly drove these actions, constituting 88 cases. Moreover, the targets of terrorist actions exhibited minimal disparity between non-civilian and civilian objects, with 59 and 38 cases, respectively. The terrorism action networks are primarily associated with Jamaah Ansharut Daulah (69 cases), East Indonesia Mujahideen (10 cases), and Lone Wolf operatives (7 cases). The study’s findings highlight the role of political factors in terrorist activities in Indonesia, informing policymakers and law enforcement agencies about the need for targeted interventions to address underlying grievances and enhance social cohesion. Furthermore, identifying terrorist networks offers valuable intelligence for disrupting these groups, ultimately improving national security and public safety.
Implementasi Kebijakan Kepariwisataan Dalam Pengembangan Wisata Perahu Kalimas di Kota Surabaya Bagus Gita Pratama; Dida Rahmadanik; Eddy Wahyudi
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan sektor pariwisata adalah melalui Wisata Perahu Kalimas sebagai destinasi wisata air berbasis perkotaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan berupa fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan selama periode 2021–2025 yang menunjukkan ketidakstabilan daya tarik wisata, serta realisasi pendapatan retribusi wisata tahun 2025 yang belum mencapai target APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kepariwisataan dalam pengembangan Wisata Perahu Kalimas di Kota Surabaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kepariwisataan dalam pengembangan Wisata Perahu Kalimas telah berjalan cukup baik melalui penyediaan sarana dan prasarana, penerapan sistem tiket digital, pembayaran non-tunai, serta promosi wisata. Namun, masih terdapat kendala berupa terbatasnya inovasi wisata, belum optimalnya promosi, keterbatasan fasilitas pendukung, dan rendahnya kunjungan pada hari kerja. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan mengalami fluktuasi dan berdampak pada belum tercapainya target pendapatan retribusi wisata tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, penguatan promosi, inovasi atraksi wisata, dan optimalisasi pengelolaan destinasi agar tujuan kebijakan kepariwisataan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Surabaya Elsa Aulia Sandi; Dida Rahmadanik; Eddy Wahyudi
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas fisik di Kota Surabaya, seperti keterbatasan akses modal usaha, pelatihan keterampilan, akses pasar, serta rendahnya partisipasi dalam proses kebijakan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan collaborative governance yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan collaborative governance dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas fisik di Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, PPDI, komunitas disabilitas, pelaku UMKM disabilitas, serta pihak terkait lainnya. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah dilaksanakan melalui pelatihan, fasilitasi UMKM, pemasaran produk, dan program berbasis komunitas, namun belum optimal karena lemahnya koordinasi, keterbatasan modal, rendahnya partisipasi, dan minimnya evaluasi berkelanjutan.
Analisis Proses Verifikasi Data Pada Bidang Pengembangan Kompetensi ASN Melalui Aplikasi SIAP ASN Di BKPSDM Kabupaten Jombang Anggi Verna Rahmaida; Eddy Wahyudi
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.804

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses verifikasi data kepegawaian pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur melalui aplikasi SIAP ASN di BKPSDM Kabupaten Jombang. Transformasi digital dalam administrasi pemerintahan mendorong penerapan sistem berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta keterlibatan langsung selama kegiatan pengabdian masyarakat selama tiga puluh hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIAP ASN mampu mendukung pengelolaan data kepegawaian yang lebih sistematis, terintegrasi, dan terdokumentasi dibandingkan prosedur manual sebelumnya. Proses verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data diklat ASN dengan dokumen pendukung elektronik atau e-file yang diunggah ke dalam sistem. Namun, implementasi sistem masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen, ketidaksesuaian input data dengan sertifikat, keterbatasan jumlah verifikator, gangguan jaringan internet, serta ancaman keamanan siber akibat peretasan sistem. Hambatan tersebut menyebabkan keterlambatan validasi data dan memengaruhi ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian. Berdasarkan teori e-government Richardus Eko Indrajit, penerapan SIAP ASN telah memenuhi aspek support, capacity, dan value, meskipun masih diperlukan peningkatan keamanan sistem, penambahan sumber daya manusia, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur teknologi agar proses verifikasi data ASN dapat berjalan lebih cepat, akurat, aman, dan akuntabel. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dalam mendukung sinkronisasi data kepegawaian melalui SIASN sehingga pengelolaan riwayat pendidikan dan pelatihan ASN dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan perencanaan pelayanan.
Analisis Location Quotient dan Shift Share dalam Perumusan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Hasan Ismail; Eddy Wahyudi; Rohani Septya Triningsih; Anggraeny Puspitaningtyas
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.6896

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pendekatan Location Quotient (LQ) dan Shift Share (SS). Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah penyangga metropolitan Gerbangkertosusila menunjukkan kinerja ekonomi relatif tinggi dengan pertumbuhan 5,54% pada tahun 2024, meskipun melambat dibanding 2023 (6,16%). Persentase penduduk miskin menurun dari 5,00% menjadi 4,53%, namun Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,16 menjadi 0,18, yang mengindikasikan konsentrasi beban ekonomi pada kelompok termiskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) periode 2020–2024 serta analisis LQ dan SS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor basis terkuat (LQ = 3,10), diikuti pengadaan listrik dan gas (2,99) serta industri pengolahan (1,73). Analisis Shift Share menegaskan industri pengolahan sebagai sektor paling kompetitif, sedangkan sektor pertambangan menunjukkan tren negatif. Berdasarkan analisis gabungan LQ-SS, prioritas kebijakan diarahkan pada percepatan investasi dan perbaikan logistik dalam jangka pendek, penguatan sektor listrik dan gas dalam jangka menengah, serta diversifikasi ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Strategies for Preserving Cultural Tourism in Bulungan Regency, North Kalimantan Province Evelyn Imanuella Dhika Putri Patulak; Anggraeny Puspaningtyas; Eddy Wahyudi
Journal of Political and Governance Studies Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jpgs.v2i1.55

Abstract

Background This research focuses on examining strategis to preserve and develop cultural tourism in Bulungan Regency, North Kalimantan. The study places cultural heritage as an important element that strengthens regional identity and supports sustainable tourism. Through this research, the author identifies strategic issues, reviews internal and external conditions, and explains how stakeholders participate in cultural tourism development at the local level. Methods The researcher conducted the study using a qualitative method by gathering data through interviews, observations, and documentation. The analysis follows the stages of strategic planning, which include identifying strategic issues, analyzing internal and external environments using the SWOT approach, and assessing the roles of relevant stakeholders. These analytical steps serve as the basis for formulating strategies that support cultural preservation and tourism development. Results The findings show that cultural tourism in Bulungan Regency has strong cultural values and active community involvement, but still faces limitations such as weak infrastructure and low institutional support. The study also identifies opportunities from the growing interest in cultural tourism and government support, along with threats from modernization Stakeholder analysis indicates that government agencies, cultural communities, and tourism actors hold important roes in carrying out cultural preservation efforts. Conclusions This study provides strategic directions to reinforce cultural tourism development by emphasizing collaboration, institutional strengthening, and sustainable cultural management.
Empowerment Of Rice Farmers Based On The Asset Based Community Development Approach In Burneh District, Bangkalan Regency Fikri Haekal; Eddy Wahyudi; Anggraeny Puspaningtyas
Journal of Political and Governance Studies Vol. 2 No. 3 (2026): Juli 2026
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jpgs.v2i3.106

Abstract

Background In an effort to reduce poverty, particularly in rural areas, the government is empowering farmers by increasing production capacity, economic access, utilizing digital technology, and diversifying agricultural businesses. Bangkalan Regency, as an agricultural region in East Java, has significant rice production potential, with Burneh District being the area with the highest rice production in the regency. This condition indicates that Burneh District has strategic potential that needs to be developed through farmer empowerment based on an Asset-Based Community Development approach to improve community welfare and reduce rural poverty. Methods This study aims to analyze the empowerment of rice farmers through the Asset Based Community Development (ABCD) approach in Burneh District using a qualitative descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using the Miles Huberman model. Results The findings show that farmer empowerment has been implemented through five ABCD stages: discovery (identifying local assets), dream (formulating a shared vision), design (program planning), define (strengthening community assets and participation), and destiny (sustainable implementation). The process is supported by government assistance, agricultural extension, and institutional strengthening. However, challenges remain in asset optimization, technology adaptation, and improving farmer capacity. Conclusion Based on these conditions, it can be concluded that the empowerment process has been carried out by utilizing local potential owned by the community, both in the form of natural resources, farming experience, farmer group institutions, and social capital that has developed in the farmer environment.
Implementation of the Village Fund Policy for Village Road Infrastructure Development in Banjarbillah Village, Tambelangan District, Sampang Regency Ahmad Ahmad; Dida Rahmadanik; Eddy Wahyudi
Journal of Political and Governance Studies Vol. 2 No. 3 (2026): Juli 2026
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jpgs.v2i3.119

Abstract

Abstract Background Village Funds have become an important policy instrument for ccelerating rural development, particularly through the provision of basic infrastructure. In Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, the implementation of Village Fund policies for road infrastructure development has attracted public attention due to community-led road repairs and concerns regarding the quality of recently completed road projects. This study aims to analyze the implementation of Village Fund policies in village road infrastructure development and identify factors influencing their implementation. Methods: This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving village government officials, the Village Activity Implementation Team (TPK), community representatives, and other relevant stakeholders. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, while the analytical framework was based on Søren C. Winter’s policy implementation model, which emphasizes inter-organizational behavior, street-level bureaucratic behavior, and target group behavior. Results: The findings indicate that the implementation of Village Fund policies for road infrastructure development in Desa Banjarbillah has generally been carried out in accordance with existing regulations. However, several challenges remain, including limited coordination among implementing actors, weaknesses in supervision and quality control, and varying levels of community participation. The study also found a discrepancy between community expectations and infrastructure outcomes, as evidenced by community self-help initiatives to repair damaged roads and complaints regarding the quality of newly constructed road infrastructure.
Co-Authors Achluddin Ibnu Rochim Ahmad Ahmad Aldi Ramadani Anggi Verna Rahmaida Anggraeny Puspaningtyas Anggraeny Puspitaningtyas Angrraeny Puspaningtyas Anisah Fatihatus Aprilia Rosa Bagus Gita Pratama Bambang Kusbandrijo Camelle Aqila Catur Ajeng Kartika Ria Dida Rahmadanik Elisa Salsabilla Elsa Aulia Sandi Elsen Ronando Evelyn Imanuella Dhika Putri Patulak Feby Aulianda Pratiwi Fikri Haekal Firma Lisa Anggraini Hasan Ismail Muhammad Rendy Yoga Pradana Nia Eka Safitri Rachmawati Novaria Rahmawati, Lutfia Diva Rohani Septya Triningsih Rudy Handoko Rudy Handoko Saskia Nisa Setiaatmitha Shendy Ardiansyah Shofa Qatrunnada Sri Wibawani Susana Hindaria Tita Dwi Agustin Ute Chairuz Mochamad Nasution Y.B. Agung Prasaja Yusta Arisendy Sea