Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

EKSISTENSI ADR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS PADA MASYARAKAT SUKU SAMAWA Syarif Dahlan; Iwan Haryanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.141 KB) | DOI: 10.29303/ius.v6i2.554

Abstract

Berkurangnya angka penyelesaian sengketa harta waris melalui pengadilan yang diajukan oleh masyarakat Suku Samawa, menimbulkan beberapa pertanyaan menyangkut penyelesaian sengketa harta waris melalui mekanisme alternative dispute resolution (ADR).  Apa saja  kasus sengketa harta waris  yang dapat diselesaikan menggunakan ADR? bentuk dan mekanisme kerja alternative dispute resolution (ADR) dalam penyelesaian sengketa harta waris? Dan efektifitas alternative dispute resolution (ADR) dalam penyelesaian sengketa harta waris?. Untuk mengkaji permasalahan tersebut penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris dengan menggunakan pedekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari analisis tersebut ditemukan bahwa sengketa harta waris yang dapat diselesaikan melalui jalur alternative dispute resolution (ADR) yakni sengketa harta waris berupa barang tidak bergerak yakni tanah waris, kemudian bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa harta waris menggunakan jalur mediasi, dimana peran kepala desa sebagai pihak penengah dalam penyelesaian masalah tersebut sehingga efektifitas penyelesaian menggunakan alternative dispute resolution (ADR) sangat efektif.
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM USAHA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM DALAM PENGEMBANGAN GILI SEJANGAN SEBAGAI EKOWISATA DI DESA LABUHAN KURIS KECAMATAN LAPE Lahmuddin Zuhri; Iwan Haryanto; Zuama Widyaiswara; Sri Fitriani
KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2021): Karya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : FKIP Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.057 KB)

Abstract

Community capacity-building activities are aimed at increasing community knowledge and understanding in the protection and management of ecosystems in the development of Gili Sejangan as ecotourism in Labuhan Kuris Village, Lape District. The methods used are based on potential and problems, counseling, discussion and question, and answer, as well as monitoring and evaluation. The results obtained from the training were almost all of the community or participants who had knowledge and understanding regarding the protection of mangrove forests and coral reefs, management in managing fish products that can be sold in shops, managing Gili Senjangan as ecotourism, and utilizing the waters as a place for fish cultivation. using modern floating cages.
KAJIAN AKADEMIK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI DI KABUPATEN SUMBAWA Iwan Haryanto; Tri Satriawansyah; A Ardiyansyah; Ana Merdekawaty
Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen Vol. 1 No. 1 (2021): Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.515 KB)

Abstract

This study aims to provide a scientific and academic basis in making regulations regarding the transportation management system in Sumbawa Regency in the form of an academic text. To examine this study using empirical legal research methods with data collection using observation, document studies and interviews. The results obtained in this study are an empirical review of the number of groups that are still dependent on public transportation, but are not balanced with the provision of adequate public transportation, especially in terms of the feasibility of public transportation itself. Several factors make people reluctant to use public transportation, including security that is not guaranteed, facilities that are not feasible and are not environmentally friendly. The results of the evaluation and analysis of laws and regulations related to the transportation management system can be divided into 2, namely attribute regulations and delegation regulations. The drafting of a regional regulation on transportation management systems is based on a philosophical basis, a sociological basis and a juridical basis.
HEARING PUBLIK NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RANPERDA TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DI KABUPATEN SUMBAWA Iwan Haryanto; Ade Safitri; I Gusti Made Sulindra; Abdul Rahim
KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2022): KARYA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : FKIP Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public hearings are part of the sociological basis, where the provisions or regulations that are planned to be made must be in accordance with the general belief or legal awareness of the community. This means that academic texts and draft regional regulations regarding the Cultivation of Love of Reading must be in accordance with the will and legal awareness of the community. In an effort to obtain public views on the draft regional regulation, a public hearing was held involving all elements of society, ranging from community leaders, stakeholders, and students to other important elements. The stages of activity start from preparation, and implementation, namely the submission of the contents of the draft academic text and draft regional regulations, and finally discussion and evaluation
SOSIALISASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH MENUJU DESA BERSIH DAN INDONESIA EMAS 2045 Noviana Noviana; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti; Roli Pebrianto; Abdul Rahim
Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jpml.v7i2.1892

Abstract

Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan desa yang bersih dan mendukung pembangunan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.Maka dalam hal ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Samawa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat desa tentang pengelolaan sampah melalui Perdes, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat desa dalam pengelolaan sampah, sebagai bagian dari kontribusi menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa pada hari Jum’at, 10 Oktober 2024, dengan peserta berjumlah 30 orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi interaktif, serta pendampingan teknis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparatur pemerintah desa dalam menyusun rancangan Perdes (Ranperdes). Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif mampu meningkatkan pemahaman serta mendorong keterlibatan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan mempercepat proses penyusunan Perdes yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal.
PENDEKATAN NILAI LOKAL BUDAYA SUMBAWA DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI SIMPAN PINJAM Putri Karisma; Iwan Haryanto; Lahmuddin Zuhri; Hanuring Ayu
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12850

Abstract

The rise in defaults in the implementation of savings and loan agreements in Village-Owned Enterprises (BUMDes), particularly in Susung Untung Village, Pungka Village, has disrupted the management and sustainability of village businesses. The purpose of this study is to determine: 1) the causes of defaults in savings and loan agreements in Susung Untung Village, Pungka Village. 2) efforts to resolve these defaults. This research is an empirical legal study using legislative, sociological, and conceptual approaches. The data used are primary and secondary data. The tools used to collect data were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the main causes of defaults in savings and loan agreements in Susung Untung Village, Pungka Village, are lack of good faith on the part of the debtor, misuse of loan funds for other purposes, business failure, and disasters. The resolution efforts undertaken for this default prioritize a family-friendly approach through mediation between the BUMDes and the debtor.   Abstrak Maraknya kasus wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya BUMDes susung untung, desa pungka. yang berdampak pada terganggunya pengelolaan dan keberlanjutan usaha desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, 1). Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada BUMDes susung untung, desa pungka. 2) Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual.data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknis analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyejian data, dan penarikan Kesimpulan. hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di BUMDes susung untung, desa pungka adalah tidak ada itikad baik dari debitur, penyalahgunaan dana pinjamn untuk keperluan lain, kegagaln usaha, serta terjadinya musibah. Adapun Upaya penyelesainnya yang dilakukan terhadap wanprestasi tersebut yaitu lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan melalui mediasi antara pihak bumdes dan debitur.