Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.304
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE EGALITA JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah PROGRESIF: Jurnal Hukum El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Al-Balad: Journal of Constitutional Law Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Nur Jannani
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Harmonisasi Kewenangan Konkuren Bidang Penataan Ruang Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah Tsabitul 'Azmi Chumairoh; Nur Jannani
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol. 7 No. 1 (2025): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/albalad.v7i1.1992

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia telah berimplikasi pada kewenangan pemerintah daerah di bidang penataan ruang melalui perubahan Undang-Undang Penataan Ruang yang menimbulkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga perlu dilakukan harmonisasi kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah di bidang penataan ruang dan menganalisis upaya harmonisasi kewenangan pemerintah daerah pasca Undang-Undang Cipta Kerja melalui pendekatan perundang-undangan berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang diperoleh berasal dari sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder berupa buku dan karya ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi terhadap kewenangan pemerintah daerah yang mengarahkan konsep otonomi daerah dengan asas desentralisasi kembali kepada sentralisasi dengan adanya penarikan dan pereduksian kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. 2) Upaya harmonisasi kewenangan dapat dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan berupa Executive Review, Legislative Review atau Judicial Review, sedangkan menurut siyasah dusturiyah apabila terjadi konflik kewenangan dalam pemerintahan maka langsung diselesaikan oleh Sulthah Qadhaiyyah selaku pemegang kekuasaan kehakiman.
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ahmad Wahidi; Mustaklima Mustaklima; Nur Jannani
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 23 No 1 (2023): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2023.V23.87-100

Abstract

The violation of consumer rights is the cause of disputes. Consumer disputes are defined as disputes between the consumers and business actors in which consumers demand compensation due to damage, pollution, and/ or because of consuming products sold by business actors. The existing conditions of Malaysian consumers, consumer dispute resolution in Malaysia and its regulations, which are undergoing improvements, are rational reasons for the subject of comparison. The purpose of this study is to explore the factors behind the success of consumer dispute resolution in Malaysia, in this case the Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) from the side of its authority that can be adopted in Indonesia to reconstruct the Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) so that it can be more successful in resolve consumer disputes. The results show that TTPM's authority is more specific on dispute resolution and only accepts claims with definite value limitations, while BPSK's authority has no limitations on the value of claims, the limitation on the value of compensation is only in the provision of administrative sanctions to business actors, for parties (business actors) who do not comply with the BPSK decision, the BPSK decision is the initial evidence for carrying out an investigation regarding whether there was a crime in the non-compliance. Meanwhile, non-compliance with the TTPM decision has been considered a criminal act with criminal sanctions of imprisonment and fines.
Problematika Endorsement President dalam Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia Nur Jannani; Linda Permata Sari; Kamiliya Noer Rakhmah
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 20 No 1 (2026): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/sg348w77

Abstract

Presiden selaku orang nomor satu, sudah selayaknya menjalankan tonggak Demokrasi secara ideal, dan bukan berlaku sebaliknya. Prakteknya, Presiden justru tidak mengindahkan prinsip Demokrasi dengan melakukan ‘endorsement’ kepada calon Presiden. Tindakan tersebutlah yang kemudian mewarnai spekulasi masyarakat atas status kampanye Presiden? Berkenaan dengan hal tersebutlah, maka perlu dilakukan kajian mendalam berkenaan dengan Problematika Endorsement Presiden Dalam Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia Prespektif Sadd Al Dzari’ah sebagai suatu keniscayaan. Fokus penelitian ini terletak pada kedudukan endorsement Presiden dalam keberlangsungan Demokrasi di Indonesia, serta bagaimana kaitannya dengan hukum responsif dan juga Sadd Al-Dzari’ah.  Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan melakukan 2 pendekatan yakni, statute approach dan conceptual approach. Sumber hukum yang digunakan ialah sumber hukum primer yakni UUD 1945, UU Pemilu dan PKPU, bahan hukum sekunder dengan buku dan artikel jurnal, serta bahan hukum tersier berupa KBBI dan berita melalui website. Analisis penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Temuan pada penelitian ini ialah, 1) Endorsement Presiden tidak memiliki instrument hukum ketat yang dapat secara eksplisit mengatur tindakannya, akan tetapi jika ditinjau lebih jauh, sikap endorsement Presiden ini jelas menimbulkan kekongan hukum dalam UU Pemilu. Teori hukum responsif yang digunakan pun menjadi selaras, karena adanya endorsement Presiden akan melukai prinsip Pemilu. 2) Sikap endorsement Presiden juga akan membuka ruang ketidak netralan politikm potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta keadilan dalam kontestasi Pemilu yang jelan mencederai prinsip Pemilu. Hal ini selaras dengan prinsip dalam Sadd Al-Dzari’ah, yang menyebutkan manakala terjadi manfaat yang diterima tidak berbanding dengan mudharat yang jauh lebih besar didapatkan, makan hal tersebut harus ditinggalkan.
Co-Authors Abdul Kadir Adriana Nurzella Ahmad Wahidi Ahmad Wahidi Alik Maulidatin Anita Firdaus Asyroh Mustajab Riyadly Elhafidza Nufusiah Fajari, Meisy Fakhrudin - Fitria Nur Afifatur Rohinun Kamiliya Noer Rakhmah Linda Permata Sari Mufid, Moh. Hoirul Musataklima Musataklima, Musataklima Musleh Harry Mustaklima Mustaklima Noer Yasin Rois, Choirur Tony Gunawan Tsabitul 'Azmi Chumairoh Uswatul Fikriyah