Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Haitami Ahmad; Miftahudin Azmi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2868

Keluarga sakinah adalah kondisi keluarga yang ideal yang ditunjukkan dengan perasaan positif yakni cinta kasih sayang, kesejahteraan, ketentraman, ketangguhan dalam menghadapi peroblematika keluarga. Bukan perkara yang mudah membentuk keluarga sakinah apa lagi jika sang suami mempunyai keterbatasan yang menyebabkan ia tidak lagi bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal ini menyebabkan istri bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sekaligus sebagai ibu rumah tangga bagi anak-anaknya. Penelitian ini merupakan empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Adapun metode pengolahan data yang digunakan adalah klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil Penelitian ini yaitu yang pertama: upaya yang dilakukan istri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya dan menjaga keharmonisan rumah tangga ketika sang suami mempunyai keterbatasan yaitu dengan cara ada yang bekerja sebagai juru masak diwarung, jualan pakaian, jualan sayur, jualan makanan, dan ada yang bekerja sebagai buruh tani. Kedua: Nilai-nilai yang dipedomani oleh istri dalam mewujudkan keluarga sakinah saat suaminya mempunyai keterbatasan yaitu nilai agama seperti ihlas, sabar dalam menerima cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Selain itu juga terdapat nilai sosial seperti tolong menolong.

Protection of Human Rights Victims of Sexual Violence through Maqâsid al-Sharî’ah: A Case in Batu City Indonesia Miftahudin Azmi
Jurnal HAM Vol 13, No 3 (2022): December Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Sexual violence can happen anywhere, and some perpetrators are usually related to the victim. A case of sexual violence occurred at Selamat Pagi Indonesia School in Batu city. The schoolmaster threatened the victim to comply with his wishes. A school environment, which should be a place to learn about science and ethics, has become a scene for sexual assault. This article aims to provide prevention and settlement alternatives for sexual violence through maqâsid al-sharî’ah methods. The data show that sexual violence at the school has occurred since 2009. This article includes empirical research using qualitative methods by describing and analyzing the data which is presented in descriptive text. The result of the research shows that the victims are incapable of fighting back due to manipulation in order to always be obedient and repay the perpetrators. The intimidation practice is in contrast to human rights and religious purposes, while the perpetrators exploit the power relation and manipulate religious narratives to commit the crime. Understanding religious purposes (maqasid alsharî’ah) provides essential tools to minimize human rights violations in the form of sexual violence. One is allowed to make prejudices and refuse to engage in an activity that may lead to sexual violence. The resistance corresponds with maqâsid al-sharî’ah which consists of safeguarding the soul, progeny, mind, religion, and wealth.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Keabshahan Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Perspektif Hukum Acara Perdata Habib Harun Al Ayyubi; Miftahudin Azmi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 1 (2023): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v7i1.2738

Pada dasarnya pemeriksaan saksi itu dilakukan dengan saksi menghadap secara langsung di Pengadilan. Akan tetapi dalam Pasal 24 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara teleconference. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara detail terkait dengan praktik dari pasal tersebut. Sehingga menimbulkan berbagai kesalahpahaman terkait dengan pemeriksaan saksi secara teleconference. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis terkait bagaimana praktik dan juga keabshahan dari pemeriksaan saksi yang dilakukan secara teleconference yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 dengan Pasal 144 HIR/171 ayat 1 Rbg. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan berbagai data dalam penelitian ini yaitu, (1) Pemeriksaan hanya dilakukan ketika ada permintaan dari pihak kepada panitera, yang kemudian dikirimkan surat permohonan bantuan sidang kepada Pengadilan Agama tempat domisili saksi yang tidak bisa hadir untuk menjadi fasilitator. Proses tanya jawab yang berlangsung direkam oleh pranata komputer pertama Pengadilan fasilitator dan memberikan rekaman melalui elektronik surat atau e-mail ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara untuk nantinya dibuatkan berita acara pemeriksaan. (2) tetap dikatakan sah karena tidak menyalahi keabshahan syarat formil saksi yang ada dalam Pasal 144 HIR/171 ayat 1 Rbg.

Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Miftahudin Azmi
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v10i1.7811

Divorce in the Indramayu Regency is an intriguing phenomenon to investigate because the bulk of divorce cases are carried out by young couples (under 25 years old). Arahan District is one of the areas in Indramayu with a relatively high divorce rate. In 2021, the divorce rate in Arahan District was 52 persen of the total number of marriages, implying that more than half of marriages ended in divorce. The goal of this research is to examine the causes of early divorce as well as the measures to overcome them. This article falls under the empirical category and takes a qualitative approach. The key references are obtained through interviews and assessed using a positive legal perspective. The findings revealed that a lack of public interpretation of the purpose of marriage, a lack of knowledge of the sakinah family, emotional attitudes in problem-solving, excessive jealousy, a lack of responsibility, domestic violence, a lack of parental control, and economic factors all contributed to the high number of divorces among young couples. Among the several measures to combat child marriage and divorce are raising the marriage age for women, establishing sakinah families for prospective brides, and offering premarital education assistance.Keywords: Prevention; Divorce of young age; Islamic Law; Positive LawAbstrakFenomena perceraian di Kabupaten Indramayu menjadi kajian diskusi yang cukup menarik, sebab kasus perceraian itu mayoritas dilakukan oleh pasangan muda (dibawah 25 tahun). Salah satu daerah di Indramayu yang menyumbang angka perceraian cukup tinggi adalah Kecamatan Arahan. Angka perceraian di Kecamatan Arahan pada tahun 2021 berjumlah 52 persen dari angka perkawinan pada tahun tersebut, artinya lebih dari separuh perkawinan berujung pada perceraian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa penyebab terjadinya perceraian dini dan upaya menanggulanginya. Artikel ini termasuk kategori empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun rujukan primer bersumber dari wawancara dan dianalisa dengan pendekatan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya perceraian pasangan usia muda disebabkan minimnya interpretasi masyarakat tentang makna perkawinan, rendahnya pemahaman terkait keluarga sakinah, sikap emosi dalam menyelesaikan masalah, kecemburuan yang berlebihan, minimnya tanggung jawab, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), minimnya kontrol dari orang tua, serta aspek ekonomi. Berbagai upaya menanggulangi pernikahan dan perceraian anak antara lain ialah menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan, pembekalan keluarga sakinah bagi calon pengantin dan bimbingan edukasi pra nikah.Kata kunci: Pencegahan; Perceraian dini; Hukum Islam; Hukum Positif

The Tradition Of Dau Balak in Lampung Traditional Marriage ‘Urf Perspective Azmi, Miftahudin; al-Haq, Arini Shohiha
An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial Vol. 10 No. 1 (2023): July
Publisher : LP2M Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/annuha.v10i1.475

Indonesia has a very diverse marriage tradition, one of which is the marriage fee (Dau Balak) which must be given to the prospective husband to the prospective wife's family in the Lampung traditional marriage system. The marriage is canceled if there is no nominal agreement between the dau balak, whereas previously for several days. Moreover, Dau Balak's funds are not part of the marriage dowry. This study aims to analyze the requirements of Dau Balak in Lampung traditional marriages from the perspective of 'urf. This research is included in the type of empirical research (field research) using a qualitative descriptive approach. The results showed that the deliberation process in determining the number of Dau Balak was based on the spirit of kinship, if the prospective husband's family had not been able to accept the number of Dau Balak, it could be continued with a proposal (nyukak) to the prospective wife. Then the husband was given the opportunity for some time to pay Dau Balak, if he could not pay then the proposal was cancelled. The values and goals of Dau Balak are proof of the seriousness of the prospective husband in navigating domestic life. Therefore, Dau Balak is included in the category of 'urf sahih, because in the process there are no practices that are contrary to Islamic law. The Dau Balak fund in the Lampung traditional Sebambangan marriage system includes authentic evidence that can be accepted by 'urf

Legal Issues of Ganti Tikar Marriage in Bugis Wajo Custom in East Tanjung Jabung Regency Agusta, Acendra; Sajjad, Mohammad Ali; Azmi, Miftahudin
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 6, No 1 (2024): February
Publisher : Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/tlr.v6i1.23947

Tanjung Jabung Regency, the author's research area, has various tribes: Bugis, Banjar, Batak, Java, and Padang. The Bugis tribe is further divided into Bugis Wajo, Bone and Pinrang tribes. Because their customs also have differences, the author only focuses on the Bugis Wajo tribe community because the Bugis Wajo tribe has traditions or customs that are still thick about marriage. The study focuses on the legal issues of ganti tikar marriage in Bugis Wajo customs in East Tanjung Jabung Regency. The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach. The result of this study is that the marriage of ganti tikar by Bugis Wajo in East Tanjung Jabung Regency is permissible and valid as long as the terms and conditions of marriage are fulfilled. At the same time, in positive law, it is a traditional marriage that can be carried out as long as it does not conflict with applicable regulations.

Covid-19 Vaccination in Malang City as an Implementation of Religious Moderation from the Perspective of Islamic Law Azmi, Miftahudin
NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Vol. 8 No. 2 (2021): (Oktober 2021)
Publisher : Institut Agama Islam Yasni Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51311/nuris.v8i2.381

The polemic about Covid-19 pandemic is indeed quite complicated, especially when it is accompanied by the rise of hoax news on various social media pages. The vaccination program promoted by the government initially encountered problems, some religious leaders refused to implement the vaccine because the raw material used came from pig trypsin. This condition makes it difficult for the government to cope with the COVID-19 pandemic. This study uses an empirical juridical approach by knowing the response of the people of the city of Malang in responding to the Covid-19 vaccination and analyzed with a maqashid sharia approach. The results showed that at first the people of Malang City were not enthusiastic about implementing the vaccine because it was influenced by information that developed on social media. However, in the end they were willing to be vaccinated after knowing the truth of the news and the importance of the covid-19 vaccination. The government's efforts to promote Covid-19 vaccination are in line with the maqashid sharia concept in the form of hifz al-nafs. More than that, religion by prioritizing the safety of the soul is a manifestation of moderation.

Implikasi Vacum Of Norm Nafkah Lampau Anak Di Indonesia Azmi, Miftahudin; Habibah, Idha Nur; Syafiuddin, M. Nur; ’El-Syafi, Lucky Eka Khalis Aulia
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.107-122

There is no legal arrangement regarding the fulfillment of the child's right to a living which his biological father neglects to lead to the pattern of child protection in Indonesia. This paper aims to describe and analyze the sociological implications of the absence of regulation of the fulfillment of the last living right to the pattern of child protection in Indonesia. This research includes normative juridical research with a philosophical approach and legislation and analysis with analytical prescriptive methods, hermenautics (interpretation) of law and ijtihadi. The results of the study show that there are two implications of no legal regulation of the fulfillment of children's rights to the last living on the pattern of child protection in Indonesia, namely: the occurrence of disharmony in the relationship between children and their biological fathers and the degradation of the fulfillment of children's rights from their biological fathers.

Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel: The Discourse on MUI Fatwa No. 83 of 2023 Regarding Support for Palestine and the Call to Boycott Pro-Israel Products Al Munawar, Faishal Agil; Azmi, Miftahudin; Rohmanan, Mohammad
Jurnal Bimas Islam Vol. 17 No. 2 (2024): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v17i2.1402

Israel’s brutal military aggression against Palestine has resulted in dozens, if not hundreds, of lives. There are around 41,000 fatalities, 97,166 injured victims, and 11,000 people who have not been found. This fact received a strong response from various countries. Solidarity with the suffering of the Palestinian people is carried out by Muslims in Indonesia. The Indonesian Ulama Council responded by issuing Fatwa No. 83 of 2023 concerning support for the struggle for the Palestinian people. One form of support is boycotting products that are affiliated with Israel. This fatwa is worth studying more specifically, because there are pros and cons that follow. Those who support it call the fatwa a concrete step in support of Palestine. Meanwhile, those who oppose it say the fatwa will result in a decrease in production and lead to threats of layoffs. This article includes empirical research with qualitative methods in the form of describing the data researched and analyzed, and presented in the form of descriptive text. The research results prove that there are several fastfood restaurants in Malang that were affected by the fatwa. One of the effects is decreasing production and laying off employees. If this fatwa is analyzed using Jasser Auda’s maqāṣid syarī’ah, it only has a correlation with the cognitive aspect, while it conflicts with the other five aspects.

Implikasi Vacum Of Norm Nafkah Lampau Anak Di Indonesia Azmi, Miftahudin; Habibah, Idha Nur; Syafiuddin, M. Nur; ’El-Syafi, Lucky Eka Khalis Aulia
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.107-122

There is no legal arrangement regarding the fulfillment of the child's right to a living which his biological father neglects to lead to the pattern of child protection in Indonesia. This paper aims to describe and analyze the sociological implications of the absence of regulation of the fulfillment of the last living right to the pattern of child protection in Indonesia. This research includes normative juridical research with a philosophical approach and legislation and analysis with analytical prescriptive methods, hermenautics (interpretation) of law and ijtihadi. The results of the study show that there are two implications of no legal regulation of the fulfillment of children's rights to the last living on the pattern of child protection in Indonesia, namely: the occurrence of disharmony in the relationship between children and their biological fathers and the degradation of the fulfillment of children's rights from their biological fathers.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search