Articles
<![CDATA[The Dau Balak Tradition in Lampung Traditional Marriage Perspective Asy-Syâthibî ]]>
<![CDATA[Aimmah, Qudwatul]]>;
<![CDATA[Azmi, Miftahudin]]>
<![CDATA[ An-Nida' Vol 48, No 1 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/an-nida.v48i1.29803
<![CDATA[Wedding traditions in Indonesia are very diverse, one of which is the “Dau Balak” tradition in Lampung traditi onal marriage (pepadun). “Dau Balak” are wedding expenses that must be prepared by the prospective husband before carrying out the marriage contract, these costs must be met and are not part of the dowry. This tradition is interesting to study in more depth because it is not found in the literature on marriage jurisprudence (munakahat). This article was written based on field research using descriptive-qualitative methods using a phenomenological approach. The “Dau Balak” tradition will not be found in the study of marriage jurisprudence, but this tradition can be studied using the approach used by al-Syâthibî. Research data was obtained through observation, interviews and documentation. The research results show that the “Dau Balak” tradition has been carried out for generations by the people of Lampung. They still do it as an appreciation for the cultural heritage of their ancestors. Through al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm, al-Syâthibî divides tradition into two parts, namely: traditions established by the Shari’a (al-‘âdah al-syar'iyyah) and traditions not found in the Shari’a (al-‘âdah al-jâriyyah). The “Dau Balak” tradition is included in the al-‘âdah al-jâriyyah category, namely a tradition that has been passed down from generation to generation and Islam does not specifically discuss this tradition. This tradition can be accepted by Islamic law because it has a good purpose and brings benefit to humans. The “Dau Balak” tradition is part of the nation’s cultural treasures which can be preserved as a typical marriage identity of the Lampung people (pepadun).Abstrak: Tradisi perkawinan di Indonesia sangat beragam, salah satunya adalah tradisi “Dau Balak” pada perkawinan adat Lampung (pepadun). “Dau Balak” adalah biaya perkawinan yang harus disiapkan oleh calon suami sebelum melaksanakan akad nikah, biaya tersebut harus dipenuhi dan bukan bagian dari mahar. Tradisi ini menarik dikaji lebih mendalam karena tidak ditemukan dalam literatur fikih perkawinan (munakahat). Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. Tradisi “Dau Balak” tidak akan ditemukan pada kajian fikih perkawinan, namun tradisi ini dapat dikaji menggunakan pendekatan yang digunakan oleh al-Syâthibî. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi “Dau Balak” sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lampung. Mereka tetap melaksanakannya sebagai apresiasi atas warisan budaya para leluhur. Melalui al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm, ia membagi tradisi menjadi dua bagian, yaitu: tradisi yang ditetapkan oleh syariat (al-‘âdah al- syar’iyyah) dan tradisi yang tidak ditemukan dalam syariat (al-‘âdah al-jâriyyah). Tradisi “Dau Balak” termasuk kategori al-‘âdah al-jâriyyah, yaitu tradisi yang berlangsung turun-temurun dan Islam tidak membicarakan secara spesifik tradisi tersebut. Tradisi ini dapat diterima oleh syariat Islam karena mempunyai tujuan yang baik dan membawa kemaslahatan bagi manusia. Tradisi “Dau Balak” merupakan bagian dari khazanah budaya bangsa yang bisa dilestarikan sebagai identitas perkawinan khas masyarakat Lampung (pepadun). ]]>
<![CDATA[Sosialisasi Makanan Sehat dan Bergizi Pada Siswa Kelas 6 MI Tarbiyyatul Arifin ]]>
<![CDATA[Azmi, Miftahudin]]>;
<![CDATA[Khoirunnisa, Arizka]]>;
<![CDATA[Azizah, Dina Nur Rohmatul]]>;
<![CDATA[Hikmah, Nurul]]>;
<![CDATA[Prarezky, Rima Suhaimah]]>;
<![CDATA[Hartanto, Mochamad Angga]]>
<![CDATA[ Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6 No 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/hm.v6i2.22050
<![CDATA[Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan program nyata bagi mahasiswa atau dosen dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah dengan membagikan pemahaman melalui sosialisasi makanan sehat dan bergizi kepada siswa - siswi Kelas VI MI Tarbiyyatul Arifin. Makanan sehat berarti makanan yang terkandung unsur gizi seimbang seperti protein, karbohidrat, mineral, vitamin, dan lemak. Makanan sehat dan bergizi penting dalam pertumbuhan fisik serta kerja otak. Dalam sosialisasi makanan sehat dan bergizi ini, menggunakan gabungan metode teknik pre eksperimen dengan Pretest and Posttest serta metode ceramah dalam penyampaian materi sosialisasi dibantu dengan media leaflet dan poster. Peneliti juga secara langsung turun kelapangan untuk melihat keadaan kantin sekolah dan jajanan yang dikonsumsi setiap harinya oleh siswa - siswi di sekolah tersebut. Setelah program sosialisasi ini dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan Siswa - siswi Kelas VI MI Tarbiyyatul Arifin mengenai makanan sehat dan tidak sehat, pentingnya sarapan, makanan yang bergizi serta dampak mengkonsumsi makanan sehat dan tidak sehat dalam upaya menjaga kesehatan untuk meminimalisir resiko terjadinya penyakit yang dibuktikan dengan meningkatnya nilai hasil kuesioner pada saat posttest dibandingkan dengan pretest.]]>
<![CDATA[Eksistensi Fiqih Wali Mujbir Syafi’i Ditinjau dari UU No.12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Wafa, Zaein]]>;
<![CDATA[Azmi, Miftahudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 24, No 3 (2024): November Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/dejure.2024.V24.279-294
<![CDATA[Forced marriage by guardians is recorded as a form of sexual violencein Indonesia. Government regulation Article 10 of Law No. 12 of 2022explains that forced marriage is divided into 3, namely child marriage, inthe name of culture, and rape victims. The background of this research isdue to the problem of the great authority held by the guardian of the mujbiras the guardian of the marriage of children or grandchildren. This greatauthority is in the form of forced marriage carried out by the guardian ofthe mujbir without the consent of the bride. The concept of the guardian ofthe mujbir is a concept contained in the views of the Imam Syafi’i schoolof thought, as one of the schools of thought widely used in Indonesia. Thepractice of the guardian of the mujbir in Indonesia certainly raises problemswhen associated with the provisions of Article 10 of Law Number 12 of2022, which states that forced marriage is a criminal act of sexual violence.So there are two legal problems. First, is it possible for the view of theImam Syafi’i school of thought on wali mujbir to be applied in Indonesiasecond, how is the legitimacy of the authority to force marriage held by thewali mujbir reviewed from the objectives of Islamic law maqashid shariaBy using the normative legal research method with a conceptual approachand literature study method, the results obtained are that the concept ofwali mujbir is contrary to Law Number 12 of 2022 because it causes forcedmarriage which is a criminal act of sexual violence so that the view onthe concept of wali mujbir cannot be implemented in Indonesia. Viewedfrom the perspective of its benefits, the concept of wali mujbir is not morebeneficial. It causes more forced marriage practices and does not protectwomen and their rights.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar Dalam Mewujudkan Sidang Keliling Isbat Nikah ]]>
<![CDATA[Rozikhin, Moch. Ferdy Nur]]>;
<![CDATA[Azmi, Miftahudin]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jfs.v6i3.1969
<![CDATA[Penerapan dari acces to justice ialah bentuk pelayanannya berupa sidang diluar gedung pengadilan guna membantu masyarakat yang sulit untuk mendapatkan keadilan secara datang langsung ke kantor Pengadilan Agama. Namun bagaimana apabila bentuk pengimplementasian PERMA tersebut dipadukan dengan bakti sosial, seperti program gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar (GEMPAR) yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tanjung. Tulisan ini mengkaji dua aspek yaitu: pertama, bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar. Kedua bagaimana efektivitas kegiatan program gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar dalam mewujudkan PERMA No. 1 Tahun 2015 kepada masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh di lapangan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Proses analisis didukung dengan konsep teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar (GEMPAR) yakni program ini sudah berjalan sesuai denga PERMA No. 1 Tahun 2015 dan menurut masyarakat pedalaman program ini merupakan program yang bermanfaat dan sangat membantu mereka. Selain itu program ini juga ditinjau melalui lima faktor teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto telah efektif, hanya saja ada satu faktor yakni faktor masyarakat dari hasil analisis, masyarakat disana kurang rasa kesadaran atas pentingnya nilai hukum.]]>
<![CDATA[Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang ]]>
<![CDATA[Izza, Khafidhotul]]>;
<![CDATA[Azmi, Miftahudin]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jfs.v6i3.1971
<![CDATA[Khitbah disyariatkan Islam sebagai wahana untuk saling mengenal dan disinilah kemantapan hati, keseriusan hati dan keyakinan hati untuk menikah dipersiapkan lebih matang. Khitbah adalah meminang atau melamar seorang perempuan yang boleh dinikahi secara syar’i yang dilakukan oleh seorang laki-laki baik secara langsung maupun tidak, baik dengan datang sendiri maupun melalui wakil atau perantara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perspektif kaum abangan di Kecamatan Karangploso terhadap pergaulan bebas pasca khitbah dan ilmplikasi pergaulan bebas pasca khitbah yang dilakukan kaum abangan di Kecamatan Karangploso. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dengan teknik snowball sampling, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah kaum abangan di Kecamatan Karangploso secara umum melanggar ketentuan syariat dalam melakukan interaksi atau pergaulan setelah terjadinya khitbah. Sebagian besar kaum abangan mengetahui batasan-batasan pergaulan yang dianggap baik, akan tetapi batasan tersebut belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya orang tua mengizinkan putra putrinya yang dalam masa khitbah untuk pergi berdua tanpa mahram bahkan hingga larut malam, berpegangan tangan, saling berkunjung bahkan sampai menginap dan lain sebagainnya. Pergaulan bebas yang dilakukan kaum abangan menimbulkan dampak negatif, diantaranya pergeseran pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca khitbah, merusak akhlak pelaku pergaulan bebas, terjadinya hamil di luar nikah dan status anak diragukan.]]>
<![CDATA[Pencegahan Penikahan dan Perceraian Dini Melalui Teori Efektivitas Hukum pada Masyarakat Desa Bantur ]]>
<![CDATA[Rohmah, Alma Waddatur]]>;
<![CDATA[Azmi, Miftahudin]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2506
<![CDATA[Kasus perceraan dan pernikahan dini di Bantur terbilang tinggi, jika ditinjau dalam prosentase Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) Kecamatan Bantur terjadi perceraian sebanyak 134 kasus di tahun 2014, 142 kasus tahun 2015, 158 kasus tahun 2016, 186 kasus tahun 2017, dan 186 kasus di tahun 2018. Mayoritas penduduk desa Bantur memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan petani yang dinilai memiliki penghasilan yang kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain kasus perceraian, tingginya angka pernikahan dini juga menjadi fokus penelitian ini karena saling berkaitan erat antara keduanya. Penelitian ini termasuk yuridis empiris karena mengkaji ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat. Data primer yang diperoleh menggunakan metode purposive sampling yakni wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian guna mengetahui apa saja faktor-faktor dan upaya yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dalam menyikapi perceraian dan pernikahan dini di Kecamatan Bantur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya pernikahan dini karena kesadaran masyarakat sekitar yang masih minim tentang ketahanan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat terus berusaha untuk meminimalisir angka perceraian dengan digalakkannya sosialisasi tentang hakikat pernikahan, pentingnya pendidikan dan kesiapan lahir batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.]]>
<![CDATA[Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kabupaten Banyuwangi Dengan Metode Sinus Cosinus ]]>
<![CDATA[Rizqy Fauzy, Muhammad]]>;
<![CDATA[Miftahudin Azmi]]>
<![CDATA[ Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28282
<![CDATA[Masjid adalah tempat ibadah umat muslim yang pasti bangunannya memiliki arah kiblat. Arah kiblat masjid harus berusaha ditentukan dengan seakurat mungkin. Namun nyatanya, masih terdapat masjid yang belum sesuai. Sebagaimana pengalaman peneliti di suatu masjid dan melihat arah kiblat masjid saat sholat tergantung dengan imamnya. Terdapat pula masjid yang barisan safnya tidak simetris dengan bangunannya. Dan artikel ini disusun dalam rangka mengadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan besar terkait metode penentuan arah kiblat pada masjid-masjid besar di kabupaten Banyuwangi, dan juga arah kiblat pada masjid-masjid besar di kabupaten Banyuwangi perspektif ilmu Falak dengan metode Sinus Cosinus. Ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian berupa deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di beberapa kecamatan di kabupaten Banyuwangi dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Ada beberapa masjid yang penentuan arah kiblatnya dahulu menggunakan ilmu batiniyah, seperti masjid Al-Munawaroh yang menggunakan alat berupa potongan pisau dijatuhkan ke air. Namun ada juga masjid yang penentuan arah kiblatnya menggunakan ilmu pengetahuan seperti menggunakan kompas, hitungan rubu’, dll. Adapun dari 12 masjid yang diteliti, terdapat 4 masjid yang terjadi deviasi berdasarkan rumus Sinus Cosinus. Kata Kunci: Akurasi; Arah Kiblat; Sinus Cosinus.]]>
<![CDATA[Fenomena Gerakan Indonesia Tanpa Feminisme di Media Sosial ]]>
<![CDATA[Azmi, Miftahudin]]>;
<![CDATA[Bachri, Syabbul]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Sakina: Journal of Family Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (971.036 KB)
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang gerakan Indonesia tanpa feminisme yang bertebaran di media sosial. Paradigma gerakan Indonesia tanpa feminisme yang begitu masif, bukan hanya sekedar kreativitas tanpa tujuan atau hanya mengisi ruang kosong di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab kemunculan dan tujuan dari gerakan Indonesia tanpa feminisme di media sosial. Kajian ini menggunakan metode konstruktivisme dan analisis wacana, kemudian seluruh datanya dianalisa menggunakan konten analisis melalui proses eksplorasi, seleksi, klasifikasi dan interpretasi. Sebagai kajian sosial-keagamaan, setidaknya ada tiga fakta di balik fenomena gerakan Indonesia tanpa feminisme. Pertama, menyuguhkan paham kelompok tekstualis ditengah kontestasi keberagamaan di media sosial, utamanya vis a vis dengan kelompok kontekstualis dalam memahami teks agama tentang relasi antara laki-laki dengan perempuan atau suami dengan isteri. Kedua, wujud resistensi kelompok tekstualis menolak paham feminisme sekaligus mengajak masyarakat menolak paham tersebut. Ketiga, merespon ghirah keberagamaan masyarakat di era revolusi industri 4.0 yang salah satunya ditandai dengan kemudahan mengakses literatur keagamaan melalui website, media sosial atau yang lainnya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF MAQASID AL-SHARI’AH AS A PREVENTIVE MEASURE AGAINST CRIMINAL ABUSE IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS (CASE STUDY IN MALANG): Implementasi Maqasid al-Syari’ah sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan di Pesantren (Studi Kasus di Malang) ]]>
<![CDATA[Miftahudin Azmi]]>
<![CDATA[ TA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 14 No. 2 (2025): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32478/rxcjee43
<![CDATA[Criminal acts of abuse are increasingly widespread and sadly this has occurred in educational institutions which are supposed to be places where ethics and science are taught. The Abuse even took place in Islamic boarding schools. This Phenomenon is not in line with the goals of Islamic boarding schools which prioritize morals, because Islamic boarding schools are one of the oldest educational institutions in Indonesia and are taught by Kyai who have noble knowledge and ethics. Persecution of students occurred in Islamic boarding scholls in Malang, at 2022 there were abuses in different Islamic boarding schools. This article provides alternatives for preventing and resolving abuse from a Maqasid al-Shari’ah perspective. This article includes empirical research using qualitative methods in the form of describing the data researched and analyzed and presented in the form of descrptive text. The research results show that abuse in Islamic boarding schools occurs due to intimidation and seniority, and the monitoring mechanism for students is not optimal. This practice of intimidation goes against the law and religious goals, while the perpetrators take advantage of power relations and distort religious narratives to carry out the persecution. Understanding the goals of religion (Maqasid al-Shari’ah) is an important instrument for minimizing violence in the form of persecution. A person may (even must) resist bullying and persecution in any form. Tindak pidana penganiayaan semakin marak dan mirisnya pernah terjadi di lembaga pendidikan yang semestinya merupakan tempat mengajarkan etika dan ilmu pengetahuan. Bahkan penganiayaan berlangsung di pesantren. Fenomena ini tidak sejalan dengan tujuan pesantren yang mengedepankan akhlak, sebab pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan diasuh oleh Kyai yang mempunyai ilmu dan etika yang luhur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab penganiayaan terhadap santri yang tinggal di pesantren Kabupaten Malang. Sebab dalam rentang waktu 3 tahun, terdapat 5 kasus penganiayaan terhadap santri di pesantren Kabupaten Malang. Artikel ini memberi alternatif pencegahan dan penyelesaian penganiayaan dengan perspektif Maqasid al-Syariah. Artikel ini termasuk penelitian empiris dengan metode kualitatif berupa memaparkan data yang diteliti dan dianalisis, serta disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan di pesantren terjadi karena intimidasi dan senioritas, kemudian mekanisme pengawasan terhadap santri tidak optimal. Praktik intimidasi tersebut berlawanan Undang-Undang dan tujuan beragama, sementara pelaku memanfaatkan relasi kuasa dan menyelewengkan narasi agama untuk penganiayaan yang dilakukan. Pemahaman terhadap tujuan beragama (Maqasid al-Syariah) adalah instrumen penting guna meminimalisasi kekerasan dalam wujud pdana penganiayaan. Seseorang boleh (bahkan wajib) melawan perundungan dan persekusi dalam wujud apapun. Keywords: Islamic Boarding School; Maqasid al-Shari’ah; Persecution.]]>
<![CDATA[Assembling Science Dichotomy of Islamic and West Epistemology Perspective ]]>
<![CDATA[Azmi, Miftahudin]]>;
<![CDATA[Syam, Nur]]>
<![CDATA[ JURNAL AT-TURAS Vol 8, No 2 (2021): Hukum dan Pemikiran Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nurul Jadid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33650/at-turas.v8i2.2781
<![CDATA[The dichotomy of science has been going on for a long time, resulting in knowledge originating from Islamic civilization and Western civilization. This dichotomy ultimately requires scientific integration in various scientific disciplines and educational institutions. Whereas the source of all knowledge comes from God. The purpose of this article is to find a meeting point for the epistemology of Islamic scholarship (al-Qur'an) and the West so that in the end there is no dichotomy of knowledge. This research is normative because it examines the texts of Islamic and Western civilizations to find a meeting point for the scientific epistemology developed by the two civilizations. The results showed that the development pattern of scientific epistemology in the West tended to be dominated by reason and sensory experience (rationalism and empiricism). however, the last few periods of scientific epistemology in the West have developed intuitive methods that ultimately minimize or at least not mainstream the roles of reason and sense experience. This concept is similar to the Islamic epistemology system which carries reason (burhani), senses (bayani), and heart ('irfani).]]>
