Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Non-Muslim Perspektif Pekerja Publik di Kota Malang Azmi, Miftahudin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.15695

Abstract

The Indonesian Ulama Council (MUI) is one of the religious organizations that is expected to maintain interaction between religious communities in Indonesia, but several MUI fatwas are actually considered contrary to this goal, one of which is a fatwa on the law using non-Muslim religious attributes. This study aims to analyze the MUI fatwa on the use of non-Muslim religious attributes in the context of a pluralistic Indonesian society. This study uses an empirical juridical approach by knowing the facts that occur in the community, and identifying problems in order to find the right solution. The results showed that the fatwa caused a polemic for public sector workers. Some public workers were intimidated for using non-Muslim attributes. The use of these attributes in the perspective of Islamic law must be seen for its illat, even all schools agree that the use of non-Muslim attributes is not punished as infidel.Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu organisasi keagamaan yang diharapkan menjaga interaksi antar umat beragama di Indonesia, namun beberapa fatwa MUI justru dianggap berlawanan dengan tujuan tersebut, salah satunya adalah fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa MUI tentang penggunaan atribut keagamaan non-muslim dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengetahui fakta yang terjadi di masyarakat, serta mengidetifikasi masalah agar ditemukan solusi yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tersebut menimbulkan polemik bagi pekerja sektor publik. Beberapa pekerja publik diintimidasi karena menggunakan atribut non-muslim. Penggunaan atribut tersebut dalam perspektif hukum Islam harus dilihat illatnya, bahkan eluruh madzhab sepakat jika penggunaan atribut non-muslim tidak dihukumi kafir. 
Covid-19 Vaccination in Malang City as an Implementation of Religious Moderation from the Perspective of Islamic Law Miftahudin Azmi
NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Vol 8 No 2 (2021): (Oktober 2021)
Publisher : Institut Agama Islam Yasni Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51311/nuris.v8i2.381

Abstract

The polemic about Covid-19 pandemic is indeed quite complicated, especially when it is accompanied by the rise of hoax news on various social media pages. The vaccination program promoted by the government initially encountered problems, some religious leaders refused to implement the vaccine because the raw material used came from pig trypsin. This condition makes it difficult for the government to cope with the COVID-19 pandemic. This study uses an empirical juridical approach by knowing the response of the people of the city of Malang in responding to the Covid-19 vaccination and analyzed with a maqashid sharia approach. The results showed that at first the people of Malang City were not enthusiastic about implementing the vaccine because it was influenced by information that developed on social media. However, in the end they were willing to be vaccinated after knowing the truth of the news and the importance of the covid-19 vaccination. The government's efforts to promote Covid-19 vaccination are in line with the maqashid sharia concept in the form of hifz al-nafs. More than that, religion by prioritizing the safety of the soul is a manifestation of moderation.
Assembling Science Dichotomy of Islamic and West Epistemology Perspective Miftahudin Azmi; Nur Syam
JURNAL AT-TURAS Vol 8, No 2 (2021): Hukum dan Pemikiran Islam
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/at-turas.v8i2.2781

Abstract

The dichotomy of science has been going on for a long time, resulting in knowledge originating from Islamic civilization and Western civilization. This dichotomy ultimately requires scientific integration in various scientific disciplines and educational institutions. Whereas the source of all knowledge comes from God. The purpose of this article is to find a meeting point for the epistemology of Islamic scholarship (al-Qur'an) and the West so that in the end there is no dichotomy of knowledge. This research is normative because it examines the texts of Islamic and Western civilizations to find a meeting point for the scientific epistemology developed by the two civilizations. The results showed that the development pattern of scientific epistemology in the West tended to be dominated by reason and sensory experience (rationalism and empiricism). however, the last few periods of scientific epistemology in the West have developed intuitive methods that ultimately minimize or at least not mainstream the roles of reason and sense experience. This concept is similar to the Islamic epistemology system which carries reason (burhani), senses (bayani), and heart ('irfani).
Fenomena Gerakan Indonesia Tanpa Feminisme di Media Sosial Miftahudin Azmi; Syabbul Bachri
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (971.036 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang gerakan Indonesia tanpa feminisme yang bertebaran di media sosial. Paradigma gerakan Indonesia tanpa feminisme yang begitu masif, bukan hanya sekedar kreativitas tanpa tujuan atau hanya mengisi ruang kosong di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab kemunculan dan tujuan dari gerakan Indonesia tanpa feminisme di media sosial. Kajian ini menggunakan metode konstruktivisme dan analisis wacana, kemudian seluruh datanya dianalisa menggunakan konten analisis melalui proses eksplorasi, seleksi, klasifikasi dan interpretasi. Sebagai kajian sosial-keagamaan, setidaknya ada tiga fakta di balik fenomena gerakan Indonesia tanpa feminisme. Pertama, menyuguhkan paham kelompok tekstualis ditengah kontestasi keberagamaan di media sosial, utamanya vis a vis dengan kelompok kontekstualis dalam memahami teks agama tentang relasi antara laki-laki dengan perempuan atau suami dengan isteri. Kedua, wujud resistensi kelompok tekstualis menolak paham feminisme sekaligus mengajak masyarakat menolak paham tersebut. Ketiga, merespon ghirah keberagamaan masyarakat di era revolusi industri 4.0 yang salah satunya ditandai dengan kemudahan mengakses literatur keagamaan melalui website, media sosial atau yang lainnya.
Terapan Maṣlaḥah Mursalah pada Penetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Muhammad Mu'tashim Billah; Miftahudin Azmi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2825

Abstract

Penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di Indonesia–yakni di KUA–seringkali menemui kesulitan. Kesulitan tersebut karena hukum Islam (klasik) menetapkan nasab bagi anak hasil kawin hamil hanya disandarkan kepada ibunya sehingga sang ayah tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut, sedangkan UU. No. 01 tahun 1974 menyandarkan nasab anak kepada ayah dan ibunya sehingga ayahnya berhak menjadi wali nikah. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji bagaimana proses penentuan dan terapan maṣlaḥah mursalah pada penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil. Agar cakupan pembahasan tidak terlalu luas, penelitian ini mengambil studi kasus di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif serta menggunakan metode analisis deskriptif dalam metode analisis datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan wali nikah dilakukan dengan cara memberikan dua opsi berupa wali hakim sesuai dengan fikih mazhab Syafi’i jika anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan atau wali nasab sesuai dengan UU Perkawinan pasal 42 dan KHI pasal 99. Selain itu, kiat-kiat yang dilakukan dalam hal penetapan wali nikah seperti di atas menunjukkan adanya unsur maṣlaḥah dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang.
Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Buruh Kulit Rambak Mia Suci Izzaturrihmah; Miftahudin Azmi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2826

Abstract

Setiap keluarga pasti memiliki upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah, salah satunya seperti pada keluarga buruh kulit rambak di Desa Mojopurno. Desa Mojopurno, salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan yang terkenal dengan nama Desa Kulit. Terdapat 30 kasus perceraian yang terjadi di Desa Mojopurno dari tahun 2016-2021, namum tidak ditemukan adanya perceraian dalam keluarga buruh kulit rambak di Desa Mojopurno. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya keluarga buruh kulit rambak di Desa Mojopurno dalam mewujudkan keluarga sakinah dan juga kendala keluarga buruh kulit rambak di Desa Mojopurno dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini termasuk penelitian empiris, dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu: Upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga buruh kulit rambak adalah memperkuat hubungan dengan Allah Swt, bekerja dengan giat, saling membagi peran di dalam rumah tangga, saling mengerti keadaan, melakukan Familiy Time, saling menjaga kerukunan, saling menanamkan kasih sayang, saling memaafkan. Kendala yang dialami keluarga buruh kulit rambak yaitu kendala ekonomi dan perbedaan pendapat. Kemudian, Solusi terhadap kendala yang dialami keluarga buruh kulit rambak yaitu membuat anggaran pengeluaran untuk kebutuhan primer, membuat prioritas kebutuhan, mencari penghasilan tambahan, meningkatkan komunikasi dalam keluarga dan saling mengalah.
Efektivitas Pretest Online Bagi Calon Pengantin di Kota Batu irma madiana fatimah; Miftahudin Azmi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2829

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi adanya Pretest Online yang dilaksanakan secara mandiri oleh KUA Junrejo Kota Batu. Pretest ini bukanlah bagian dari persyaratan pernikahan. Tetapi dengan adanya soal yang diberikan bisa menjadi stimulus secara mandiri agar calon pengantin mau belajar persoalan tentang pernikahan dan persoalan rumah tangga. Sesuai dengan Juklak Bimbingan Perkawinan Pranikah 379 . artikel ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini bertujuan mengetahui efektivitas Pretest Online Bagi calon pengantin di KUA Junrejo. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang sudah melaksanakan pretest online yang dilaksanakan Oleh KUA Junrejo dan Petugas KUA Junrejo. Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah dapat diketahui bahwa Pelaksanaan pretest online bagi calon pengantin di KUA Junrejo sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Semua calon pengantin yang diberikan soal pretest semua mengumpulkan dengan baik, dan untuk efektivitas pretest online bagi calon pengantin ini juga efektif terhadap para calon pengantin untuk menambah wawasan kerumahtanggaan, untuk itu kegiatan ini perlu dilanjutkan karena calon pengantin mendapatkan bekal ilmu, Belum efektif karena belum memenuhi 5 faktor efektifitas menurut teori Soerjono Soekanto karena pretest online merupakan inisiasi kepala KUA itu sendiri jadi membuat kekosongan dalam faktor hukum karena tidak adanya peraturan atau UU yang mengaturnya.
Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Sirri Karena Perselingkuhan Thoyyibatul Afiyah; Miftahudin Azmi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2831

Abstract

Perkawinan sirri bukan merupakan fenomena baru dalam masyarakat. Namun pada saat ini perkawinan sirri kerap dijadikan pelarian bagi pihak yang melakukan perselingkuhan. Dari pengamatan tokoh masyarakat, di Desa Kalisat terdapat dua dusun yang kurang lebih dari 7 kepala keluarga yang melakukan perkawinan sirri karena perselingkuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan sirri tersebut. Penilitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan sirri dilakukan oleh pria yang sudah beristri dengan seorang wanita dewasa, baik masih gadis atau setelah janda, dan perkawinan sirri tersebut sudah memenuhi semua ketentuan syari’at yang berlaku seperti hadirnya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul. Akan tetapi pelaksanaanya hanya diketahui oleh kalangan terbatas atau hanya diketahui keluarga dari pihak yang dinikahi sirri saja. Adapun pandangan tokoh masyarakat di Desa Kalisat menjelaskan bahwa tidak setuju dengan pelaksanaan perkawinan sirri tersebut tapi tidak menolak juga, karena ada faktor dimana tokoh masyarakat bisa menerima dan karena memang secara Agama telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti hadirnya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul.
Peranan Perempuan Single Parent Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pendidikan Husnul Kholidah; Miftahudin Azmi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2854

Abstract

Menjadi perempuan single parent harus bijaksana apabila berkaitan dengan pemenuhan hak anak khususnya dalam pendidikan sesuai dalam pasal 9 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dimana terdapat 48 perempuan yang single parent dan beberapa kasus anak tidak melanjutkan sekolahnya karena faktor ekonomi. Selain itu terdapat kasus dimana seorang anak tidak terpenuhi beberapa haknya sebab tekanan dalam pendidikan. Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan perempuan single parent terhadap pemenuhan hak anak dalam pendidikan di Desa Campurejo dan untuk mengetahui tinjauan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 terhadap pemenuhan hak anak. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data di lapangan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Peranan perempuan single parent terhadap pemenuhan hak anak dalam pendidikan di Desa Campurejo tidak semuanya terpenuhi, namun kebanyakan hak anak dalam pendidikan yang terpenuhi tetapi pemenuhan hak anak yang lainnya belum terpenuhi. Penyebabnya adalah faktor ekonomi dan tuntutan ibu single parent terhadap pendidikan anak. Sedangkan tinjauan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 dalam hal tersebut beberapa perempuan single parent belum sepenuhnya memenuhi hak anak, artinya hak-hak anak belum sepenuhnya terlindungi.
Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Usia Dalam Keluarga Petani Dwi Yanti Handayani; Miftahudin Azmi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2859

Abstract

Pada umumnya perkawinan dilakukan dengan usia suami yang lebih tua daripada istri. Meskipun masih jarang ditemui, pernikahan dengan suami atau kepala keluarga yang berusia lebih muda cukup banyak ditemukan di tengah masyarakat. Pada beberapa masyarakat Desa Pandesari terdapat pasangan beda usia dengan suami atau kepala keluarga lebih muda daripada istri. Dalam penelitian kebanyakan pasangan suami istri beda usia bermata pencaharian sebagai petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam upaya membangun keluarga sakinah bagi pasangan beda usia pada keluarga petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data, digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun pengolahan data pada penelitian ini melalui tahapan-tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat tiga faktor pendukung dan penghambat dalam membangun keluarga sakinah. Adapun ketiga faktor pendorong tersebut yaitu kasih sayang, saling menghormati dan lingkungan sosial yang baik. Sedangkan faktor penghambat dalam membangun keluarga sakinah adalah faktor ekonomi dan pendidikan. Adapun upaya yang dilakukan pasangan beda usia dalam keluarga petani untuk membangun keluarga sakinah diantaranya: 1) Saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing 2) Menghargai satu sama lain 3) Menghindari pertikaian.