Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : PKM Maju UDA

PELATIHAN INDUSTRI HOME KERIPIK OPAK PEDAS MANIS PADA IBU RUMAH TANGGA DI DESA SIBORO KAB. SAMOSIR Tampubolon, Rameyanti; Betty, Cici Fitri; Gulo, Yona; Manullang, Manahan
PKM Maju UDA Vol 5 No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v5i2.4669

Abstract

Desa Siboro merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kabupaten Samosir dan memiliki sumber daya alam yang sangat luas dan sumber utama penghasilan di desa Siboro adalah bertani gunung dan bertani padi darat. Hasil panen bertani umumnya langsung dijual ke agen tanpa nilai tambah, karena rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Karena keterbatasan kualitas masyarakat desa membuat masyarakat desa cenderung berlama lama bekerja di kebun, berada dirumah tidur-tiduran, di warung kopi, dan bermain dan kegiatan yang kurang bermanfaat. Kegiatan–kegiatan demikian yang membuang waktu dengan tidak berguna setiap hari membuat kemiskinan terjadi bagi masyarakat desa. Potensi sumber daya alam di desa sangat mendukung untuk mampu memberi peningkatan ekonomi bagi masayarakat desa siboro, dengan memberdayakan masyarakat desa dalam membentuk lembaga sosial dalam mengembangkan usaha kewirausahaan yang dikembangan di desa Siboro adalah industri home kripik opak pedas manis. Kripik oak pedas manis ini merupakan cerminan cerita kekayaan sumber daya alam desa Siboro. Hasil kegiatan ini diperoleh: (1) masyarakat mampu mengelola ubi menjadi kerik opak dan menambah rasa pedas manis dari bahan cabe dan nira kelapa. (2) masyarakat desa mampu menjual keripik opak pedas manis di lingkungan samosir baik di pasar tradisional, dan acara acara pesta pernikahan di desa. (3) Memiliki mitra dalam menjualkan produk kripik opak pedas manis, dan masyarakat desa mampu mejual melalui akun internet sperti facebook, dll. (4) masyarakat desa mampu mengelola lembaga UKM di desa Siboro.
KESADARAN HAK DAN KEWAJIBAN PARATAHANAN POLRESTABES MEDAN Nababan, Rosma; Tampubolon, Rameyanti; Naiborhu, Murni; Purba, Alimin; Malau, Pardamean
PKM Maju UDA Vol 5 No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v5i2.4670

Abstract

Hak merupakan kewenangan dalam menerima ssuatu yang semstinya diterima melalui pihak trtentu dan tidak boleh diwakilkan orang lain manapun, yang pada prinsipnya bisa dituntut scara paksa. Sedangkan kewajibann warga neegara mencakup membayar pajak sebagai kontribusi utama kpada neegara, membela tanah air, berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, mematuhi pembatasan peraturan, dan kewajiban lainnya yang diatur dalam undang undang. Kesadaran tentang haak dn kewajban sebagai warga merupakan hal yang perlu ditemukan oleh seluruh masyarkat Indonesia. Kenyataan rakyat Indonesia belum menikmati kesejahteraan didalam hidupannya. Semua bisa terjadi disebabkan oleh pemerintah dna para pejabat tinggi masih cenderung mengutamakan apa yang menggambarkan haknya bukan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Olh Krena itu kita sbagai werga negara bedemokrasi harus bangun dari mimpi buruk dan merubahya untuk memperoleh hak-hak kewajibn sebagai rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 padapasal 28, ditetapkan bahwa hakc warga negara serta penduduk untk berserikat dann berkumpul, mengutarakan pikiran lisan maupun tulisan. Peraturan ini menggambarkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Melalui sosialisasi tentang "Kesadaran hak dan kewajiban para tahanan di Polrestabes Medan", sanggup menggapai kemajuan tanpa mempertaruhkan harga dan martabat diri sendiri, dan setelah masa tahanan berakhir diharapkan adanya perubahan karakter dan sifat yang baik untuk mampu memperjuangkan kewenangan dan tanggungjawab sebagai warga yang taat ketentuan yang berlaku di Indonesia.