Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konseling dan Pendidikan Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) JURNAL USM LAW REVIEW Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Rahmad Satria, Rahmad
Universitas Diponegoro
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Upah Minimum Pekerja Fitriani, Rizki Amalia; Satria, Rahmad; Astono, Agustinus; Mastiurlani Christina Sitorus, Angelia Pratiwi; Utomo, Setyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5761

Abstract

Labor and wages are like two sides of a coin which is always a problem. The regulation of wages is regulated in Law  Number  13 of 2003 concerning Manpower and confirmed through Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 15 of 2018 concerning Minimum Wages.  This study aims to answer the factors that cause the ineffective supervision carried out by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers, as well as the efforts that can be made by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection in making effective supervision of the provision of minimum wages for workers through normative juridical research method  (doctrinal) is an approach that views law as a doctrine or a set of normative rules  (law in  the  book).  The factors causing the ineffectiveness of the supervision carried out by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers are due to limited personnel and the efforts that can be made by the UPT through:  (a) conducting a sudden inspection  (Sidak) to the  worker s  premises, and  (b) impose strict sanctions on employers World Health Organization provide workers wages that are not in accordance with the minimum wage as stipulated in the laws and regulations in the field of wages.  Tenaga kerja dan upah bagaikan dua sisi mata uang yang selalu menjadi permasalahan. Pengaturan tentang upah diatur dalam ketentuan terkait Ketenagakerjaan serta dipertegas melalui ketentuan mengenai Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan mengenai Upah Minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab faktor yang menyebabkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah minimum pekerja, serta upaya yang dapat dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan dalam mengefektifkan pengawasan terhadap pemberian upah minimum pekerja melalui metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) adalah suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book). Faktor penyebab belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah minimum pekerja dikarenakan keterbatasan personil serta upaya yang dapat dilakukan oleh UPT melalui:   (a) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke tempat pekerja; dan (b) memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang memberikan upah pekerjanya tidak sesuai dengan upah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan.              
Pencegahan perkawinan anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan Satria, Rahmad; Yuliastini, Anita; Fitrian, Yuko; Astono, Agustinus; Serah, Yenny Aman
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v4i1.19866

Abstract

Perkawinan anak merupakan masalah serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi merusak masa depan generasi muda. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Desa Seranggam. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode service learning dengan teknisnya yaitu penyuluhan hukum yang dilakukan di aula desa seranggam bersama tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan aparatur desa seranggam. Program penyuluhan hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak dan pentingnya kepatuhan terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta dengan metode diskusi yang terarah dengan masyarakat melahirkan beberapa rencana aksi strategis.
The Reconstruction of Islamic Civil Law within the Framework of Fiqh Siyasah: Toward Food Sovereignty in Indonesia’s Vision 2045 Muyassar, Ya’ Rakha; Satria, Rahmad
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1059

Abstract

Hukum perdata Islam di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana hukum perdata Islam dapat berkontribusi dalam mencapai kemandirian pangan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Studi ini mengkaji rekonstruksi hukum perdata Islam dalam bingkai Fiqh Siyasah, dengan fokus pada peran hukum Islam dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan berbasis Maqashid Syari’ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis konseptual terhadap Fiqh Siyasah, Istihsan, dan Istishab sebagai metode ijtihad dalam merespons dinamika hukum perdata Islam, khususnya dalam aspek agraria, wakaf produktif, dan transaksi bisnis halal. Selain itu, studi ini juga menelaah kebijakan hukum yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDG’s), terutama pada aspek pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), dan kesetaraan gender (SDG 5) dalam akses terhadap sumber daya agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum perdata Islam melalui pendekatan Fiqh Siyasah dapat memperkuat regulasi terkait pemanfaatan tanah pertanian, wakaf produktif, dan distribusi hasil pertanian berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Implikasi dari kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan hukum bagi pemerintah dan lembaga Islam dalam mengoptimalkan peran hukum Islam dalam mewujudkan kemandirian pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Tata Negara: Perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa, dan Kebijakan Ekonomi pada Masa Harun ar-Rasyid Muyassar, Ya` Rakha; Satria, Rahmad
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1060

Abstract

Penelitian ini mengupas topik krusial mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam kerangka hukum tata negara, dengan melakukan perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa (UE), dan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Mengingat pentingnya SDA bagi pembangunan dan kesejahteraan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana negara-negara dan peradaban yang berbeda mengatur pemanfaatan SDA mereka. Studi ini berfokus pada kerangka hukum tata negara yang mendasari kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia dan UE, termasuk prinsip-prinsip konstitusional, pembagian kewenangan, dan mekanisme akuntabilitas. Lebih lanjut, penelitian ini menggali kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Harun ar-Rasyid, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif yuridis sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor hukum, sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi kebijakan pengelolaan SDA di ketiga konteks tersebut. Data dikumpulkan melalui studi pustaka mendalam, analisis dokumen hukum dan kebijakan, serta kajian literatur sejarah dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pendekatan pengelolaan SDA, serta mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan masing-masing model. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi perumusan kebijakan pengelolaan SDA yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia, dengan mempertimbangkan pengalaman dari konteks yang berbeda.
Judicial Review and Its Role in Safeguarding Constitutional Rights in Modern Democracies Satria, Rahmad
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i1.44832

Abstract

This study examines the role of judicial review in safeguarding constitutional rights within modern democracies, using a literature review approach. Judicial review serves as a critical mechanism for ensuring that laws and government actions comply with constitutional principles. By empowering courts to evaluate the constitutionality of legislation, judicial review protects individual rights and prevents the abuse of governmental power. The research explores the evolution of judicial review, its various models, and its impact on the balance of power between different branches of government. The findings highlight the significance of judicial review in upholding democratic values, such as the rule of law, separation of powers, and the protection of minority rights. Through case studies from different democratic systems, the study analyzes the strengths and limitations of judicial review in addressing constitutional challenges. While judicial review has proven essential in safeguarding rights, it also faces criticisms related to judicial activism and its potential to undermine legislative authority. This research concludes that, despite these challenges, judicial review remains a fundamental pillar in the defense of constitutional rights in modern democracies, providing a necessary check on legislative and executive actions to preserve democratic integrity.
Legal and institutional frameworks for managing forest resources: a comparative study of ASEAN countries Satria, Rahmad
Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol. 13 No. 1 (2025): JKP
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1143900

Abstract

This article examines the legal and institutional frameworks for managing forest resources across ASEAN countries through a comprehensive literature review methodology. With the increasing pressures of deforestation, climate change, and biodiversity loss, effective forest management has become a critical concern for sustainable development in the region. The study highlights the similarities and differences in legal structures, policies, and institutional arrangements among ASEAN member states, elucidating how these frameworks influence forest conservation and management practices. By analyzing existing research, reports, and legal documents, this study identifies best practices and challenges faced by each country in implementing effective forest governance. Key findings reveal that while some ASEAN countries have established robust legal frameworks and institutional capacities, others struggle with enforcement and coordination among stakeholders. The article emphasizes the importance of regional cooperation and harmonization of policies to enhance forest resource management across the ASEAN bloc. Additionally, it discusses the role of community involvement and indigenous rights in shaping sustainable forest governance. The insights gained from this comparative analysis provide valuable recommendations for policymakers and stakeholders aiming to improve forest management practices in the region, ultimately contributing to the sustainable use of forest resources and the achievement of environmental goals.
Co-Authors Agustinus Astono Fitrian, Yuko Fitriani, Rizki Amalia Mastiurlani Christina Sitorus, Angelia Pratiwi Muyassar, Ya` Rakha Serah, Yenny Aman Setyo Utomo Ya’ Rakha Muyassar Yuliastini, Anita