Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.192
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Aksioreligia : Jurnal Studi Keislaman Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Bagus Ramadi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KAJIAN TEORITIS MENGENAI KORUPSI, TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN STUDI PERSPEKTIF PADA TEORI HUKUM PIDANA ISLAM (FIQH JINAYAH) Tagor Indra Mulia Lubis; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1497

Abstract

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan memahami dari teori mengenai korupsi, tindak pidana korupsi, dan prinsip-prinsip fiqh jinayah yang berhubungan dengan korupsi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka yang berasal dari berbagai referensi buku dan jurnal secara online serta beberapa situs internet yang kredibel dan relevan. Pembahasan yang dihasilkan adalah mengenai definisi korupsi yang diuraikan menurut beberapa ahli, tindak pidana korupsi, dasar hukum mengenai tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk istilah dalam hukum Islam yang identik dengan korupsi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi.
SANKSI HUKUM KEJAHATAN MEDIA SOSIAL TERHADAP TINDAKAN PENCEMARAN NAMA BAIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF Habibi Irham Buana Nasution; Tulus Juanda Rajagukguk; Prasetyo Seto Putro; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1504

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sanksi hukum kejahatan media sosial terhadap tindakan pencemaran nama baik dengan menggunakan dua sudut pandang hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan menggunakan metodologi kualitatif (yuridis-normatif). Temuan menunjukkan bahwa Tindakan Cyber, menurut Hukum Pidana Islam, termasuk dalam kategori jarîmah ta'zîr, atau kejahatan terhadap kehormatan. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut melanggar hukum dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang, sehingga merendahkan martabat orang tersebut. Hakim dalam hal ini berwenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarîmah ta'zîrI dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam memberikan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam hukum positif, Pencemaran nama baik didefinisikan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagai suatu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud yang jelas supaya hal itu diketahui umum. Pencemaran nama baik di media sosial merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK DESAIN INDUSTRI PADA LOGO SEBAGAI CIRI KHAS SUATU USAHA DI SOSIAL MEDIA ( Kajian Overlaping pada Hak Cipta dan Hak Desain Industri) Sandra Ayu Wandira; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i7.1547

Abstract

Perlindungan Hak Cipta sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak ekonomi dan hak moral bagi sang pemilik. Saat ini dengan diaturnya beragam UU mengenai hak cipta seperti UU Hak Cipta juga UU mengenai kekayaan intelektual dapat membantu permasaahan asyarakat yang lumrah terjadi saat ini. Dikarenakan masih banyak kejadian plagiasi maupun peniruan suatu desain dan yang paling sering terjadi adalah logo yang mana mereka tidak mendapat izin sama sekali dari pencipta dan sewenangnya menggunakannya Maka, penulis tertarik untuk membahas mengenai upaya perlindungan pemerintah melalui UU dalam hak cipta. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yang mendekatkan pada UU. Hasil penelitian ini adalah terdapat ada macam dari perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu ke orisinilan dengan cara upaya preventif dan represif. Selain itu, penulis juuga memberikan oemahaman mengenai HKI dan apa saja yang harus dilakukan ketika suatu karya di plagiasi sehingga masyarakat dapat menerapkannya di kehidupan.
PMT UPAYA PENANGANAN STUNTING DI DESA SEI BEJANGKAR KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATUBARA Bagus Ramadi; Aghna Zainina; Arif Rio Kari; Fitri Nurazizah; Halimatul Adha; Sri Kandi Tirta Wening Harahap
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.34798

Abstract

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan anak, terutama pada anak usia balita. Di Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, stunting menjadi masalah yang memerlukan penanganan segera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai upaya pencegahan stunting. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan wawancara mendalam dengan informan kunci dan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMT berbahan pangan lokal seperti bubur kacang hijau, bubur pulut ketan, dan bubur jagung memberikan dampak signifikan pada peningkatan berat badan dan tinggi badan anak stunting. Intervensi selama 15 hingga 40 hari menunjukkan peningkatan yang konsisten pada pertumbuhan anak balita. Selain itu, edukasi kepada ibu-ibu mengenai pentingnya gizi serta penggunaan bahan lokal juga turut berperan dalam pencegahan stunting. PMT berbahan lokal adalah salah satu strategi efektif dalam penanganan stunting di desa ini.
OPTIMIZATION OF MEDIATION IN CHILD CUSTODY DISPUTES: EFFORTS TO REALIZE THE PROTECTION AND BEST INTERESTS OF THE CHILD Hikmatiar Harahap; Bagus Ramadi
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Vol 7, No 2 (2026): Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies (JGSIMS)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jgsims.v7i2.29856

Abstract

Child custody disputes following divorce frequently neglect the fundamental rights and psychological well being of the child, resulting in prolonged legal battles that prioritize parental ego over child welfare. This study aims to extensively analyze the optimization of the mediation process in child custody disputes as a primary and indispensable instrument to realize the legal protection and the best interests of the child. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case-based approaches, this study reviews relevant literature, Supreme Court regulations (PERMA No. 1 of 2016), and recent jurisprudential developments. The results indicate that while litigation ends in adversarial win-lose outcomes, mediation provides a collaborative, non-litigation alternative that fosters rational decision-making and sustainable parenting arrangements. Statistical and jurisprudential analysis reveals that successful mediation significantly reduces post-divorce conflict and ensures continuity in child development. This research introduces a novel framework by integrating therapeutic and facilitative mediation models specifically tailored for Indonesian courts, addressing the current gap in mediator competence and psychological intervention. In conclusion, optimizing mediation requires specialized training for mediators in child psychology and a mandatory, structured pre-mediation phase. It is highly recommended that future policies mandate psychological assessment as an integral part of the mediation process to strictly uphold the child's best interests
Pertimbangan Hakim terhadap Khulu' karena Suami Melanggar Taklik Talak Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Ska Anisah Nadila; Bagus Ramadi
Aksioreligia Vol. 4 No. 2 (2026): Aksioreligia : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/aksioreligia.v4i2.1157

Abstract

This study aims to analyze the judges' legal reasoning in determining such a violation as the basis for granting a khulu' divorce in Decision Number 219/Pdt.G/2024/PA.Ska, and assess the conformity of the judicial reasoning with the principles of the Shafi'i school. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The data were collected through library research and document analysis of court decisions, statutory regulations, classical Shafi'i jurisprudential texts, and relevant scholarly literature. The data were then analyzed qualitatively using a deductive method. The findings reveal that, according to the Shafi'i school, the violation of the Sighat taklik talak constitutes a form of ṭalāq mu'allaq (conditional divorce), whereby the divorce automatically takes effect once the stipulated condition is fulfilled, resulting in a revocable divorce (ṭalāq raj‘ī). Meanwhile, the panel of judges in Decision Number 219/Pdt.G/2024/PA.Ska recognized the violation of the conditional divorce pledge as valid grounds for granting a khulu' divorce with ‘iwaḍ based on the provisions of the Indonesian Compilation of Islamic Law and the facts established during the trial. This study concludes that while the judges' reasoning is consistent with Indonesian positive law, it does not fully correspond to the doctrinal framework of the Shafi'i school, reflecting an adaptation of classical Islamic jurisprudence within the practice of Indonesia's Religious Courts. These findings indicate the need to harmonize the Compilation of Islamic Law (KHI) and Shafi'i jurisprudence in judicial practice.
Co-Authors Aghna Zainina Andika Rahmad Siregar Anisah Nadila Arif Rio Kari Boykeke Syahriadi Dhea Ananda Puspita Yusuf Farhan Manurung Febi Febonecci S. Brahmana Fitri Nurazizah Habibi Irham Buana Nasution Halimatul Adha Helmalia Putri Hikmatiar Harahap Idham Kholiq Hasibuan Imam Yazid Meisarah Tri Anjani Mustapa  Khamal  Rokan Nawa Bathuta Prasetyo Seto Putro Rabiathul Adawiyah Nasution Sandra Ayu Wandira Sri Kandi Tirta Wening Harahap Syafruddin Syam Tagor Indra Mulia Lubis Titi Susanti Tulus Juanda Rajagukguk Zaidan Azmi Zainal Arifin Purba