Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

KAJIAN TEORITIS MENGENAI KORUPSI, TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN STUDI PERSPEKTIF PADA TEORI HUKUM PIDANA ISLAM (FIQH JINAYAH) Tagor Indra Mulia Lubis; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1497

Abstract

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan memahami dari teori mengenai korupsi, tindak pidana korupsi, dan prinsip-prinsip fiqh jinayah yang berhubungan dengan korupsi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka yang berasal dari berbagai referensi buku dan jurnal secara online serta beberapa situs internet yang kredibel dan relevan. Pembahasan yang dihasilkan adalah mengenai definisi korupsi yang diuraikan menurut beberapa ahli, tindak pidana korupsi, dasar hukum mengenai tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk istilah dalam hukum Islam yang identik dengan korupsi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi.
SANKSI HUKUM KEJAHATAN MEDIA SOSIAL TERHADAP TINDAKAN PENCEMARAN NAMA BAIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF Habibi Irham Buana Nasution; Tulus Juanda Rajagukguk; Prasetyo Seto Putro; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1504

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sanksi hukum kejahatan media sosial terhadap tindakan pencemaran nama baik dengan menggunakan dua sudut pandang hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan menggunakan metodologi kualitatif (yuridis-normatif). Temuan menunjukkan bahwa Tindakan Cyber, menurut Hukum Pidana Islam, termasuk dalam kategori jarîmah ta'zîr, atau kejahatan terhadap kehormatan. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut melanggar hukum dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang, sehingga merendahkan martabat orang tersebut. Hakim dalam hal ini berwenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarîmah ta'zîrI dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam memberikan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam hukum positif, Pencemaran nama baik didefinisikan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagai suatu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud yang jelas supaya hal itu diketahui umum. Pencemaran nama baik di media sosial merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK DESAIN INDUSTRI PADA LOGO SEBAGAI CIRI KHAS SUATU USAHA DI SOSIAL MEDIA ( Kajian Overlaping pada Hak Cipta dan Hak Desain Industri) Sandra Ayu Wandira; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i7.1547

Abstract

Perlindungan Hak Cipta sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak ekonomi dan hak moral bagi sang pemilik. Saat ini dengan diaturnya beragam UU mengenai hak cipta seperti UU Hak Cipta juga UU mengenai kekayaan intelektual dapat membantu permasaahan asyarakat yang lumrah terjadi saat ini. Dikarenakan masih banyak kejadian plagiasi maupun peniruan suatu desain dan yang paling sering terjadi adalah logo yang mana mereka tidak mendapat izin sama sekali dari pencipta dan sewenangnya menggunakannya Maka, penulis tertarik untuk membahas mengenai upaya perlindungan pemerintah melalui UU dalam hak cipta. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yang mendekatkan pada UU. Hasil penelitian ini adalah terdapat ada macam dari perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu ke orisinilan dengan cara upaya preventif dan represif. Selain itu, penulis juuga memberikan oemahaman mengenai HKI dan apa saja yang harus dilakukan ketika suatu karya di plagiasi sehingga masyarakat dapat menerapkannya di kehidupan.
PMT UPAYA PENANGANAN STUNTING DI DESA SEI BEJANGKAR KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATUBARA Bagus Ramadi; Aghna Zainina; Arif Rio Kari; Fitri Nurazizah; Halimatul Adha; Sri Kandi Tirta Wening Harahap
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.34798

Abstract

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan anak, terutama pada anak usia balita. Di Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, stunting menjadi masalah yang memerlukan penanganan segera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai upaya pencegahan stunting. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan wawancara mendalam dengan informan kunci dan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMT berbahan pangan lokal seperti bubur kacang hijau, bubur pulut ketan, dan bubur jagung memberikan dampak signifikan pada peningkatan berat badan dan tinggi badan anak stunting. Intervensi selama 15 hingga 40 hari menunjukkan peningkatan yang konsisten pada pertumbuhan anak balita. Selain itu, edukasi kepada ibu-ibu mengenai pentingnya gizi serta penggunaan bahan lokal juga turut berperan dalam pencegahan stunting. PMT berbahan lokal adalah salah satu strategi efektif dalam penanganan stunting di desa ini.
OPTIMIZATION OF MEDIATION IN CHILD CUSTODY DISPUTES: EFFORTS TO REALIZE THE PROTECTION AND BEST INTERESTS OF THE CHILD Hikmatiar Harahap; Bagus Ramadi
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Vol 7, No 2 (2026): Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies (JGSIMS)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jgsims.v7i2.29856

Abstract

Child custody disputes following divorce frequently neglect the fundamental rights and psychological well being of the child, resulting in prolonged legal battles that prioritize parental ego over child welfare. This study aims to extensively analyze the optimization of the mediation process in child custody disputes as a primary and indispensable instrument to realize the legal protection and the best interests of the child. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case-based approaches, this study reviews relevant literature, Supreme Court regulations (PERMA No. 1 of 2016), and recent jurisprudential developments. The results indicate that while litigation ends in adversarial win-lose outcomes, mediation provides a collaborative, non-litigation alternative that fosters rational decision-making and sustainable parenting arrangements. Statistical and jurisprudential analysis reveals that successful mediation significantly reduces post-divorce conflict and ensures continuity in child development. This research introduces a novel framework by integrating therapeutic and facilitative mediation models specifically tailored for Indonesian courts, addressing the current gap in mediator competence and psychological intervention. In conclusion, optimizing mediation requires specialized training for mediators in child psychology and a mandatory, structured pre-mediation phase. It is highly recommended that future policies mandate psychological assessment as an integral part of the mediation process to strictly uphold the child's best interests
Pertimbangan Hakim terhadap Khulu' karena Suami Melanggar Taklik Talak Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Ska Anisah Nadila; Bagus Ramadi
Aksioreligia Vol. 4 No. 2 (2026): Aksioreligia : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/aksioreligia.v4i2.1157

Abstract

This study aims to analyze the judges' legal reasoning in determining such a violation as the basis for granting a khulu' divorce in Decision Number 219/Pdt.G/2024/PA.Ska, and assess the conformity of the judicial reasoning with the principles of the Shafi'i school. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The data were collected through library research and document analysis of court decisions, statutory regulations, classical Shafi'i jurisprudential texts, and relevant scholarly literature. The data were then analyzed qualitatively using a deductive method. The findings reveal that, according to the Shafi'i school, the violation of the Sighat taklik talak constitutes a form of ṭalāq mu'allaq (conditional divorce), whereby the divorce automatically takes effect once the stipulated condition is fulfilled, resulting in a revocable divorce (ṭalāq raj‘ī). Meanwhile, the panel of judges in Decision Number 219/Pdt.G/2024/PA.Ska recognized the violation of the conditional divorce pledge as valid grounds for granting a khulu' divorce with ‘iwaḍ based on the provisions of the Indonesian Compilation of Islamic Law and the facts established during the trial. This study concludes that while the judges' reasoning is consistent with Indonesian positive law, it does not fully correspond to the doctrinal framework of the Shafi'i school, reflecting an adaptation of classical Islamic jurisprudence within the practice of Indonesia's Religious Courts. These findings indicate the need to harmonize the Compilation of Islamic Law (KHI) and Shafi'i jurisprudence in judicial practice.
RELASI PERKAWINAN DAN KEMATIAN: ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN TAHUN KEMATIAN MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Bagus Ramadi; Zainal Arifin Purba; Farhan Manurung
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 2 (2024): May 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i2.1841

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab, praktik dan pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan pada tahun kematian pada masyarakat Jawa. Relasi perkawinan dan kematian dalam tradisi Jawa sangat kuat. Dua hal ini dinilai bertentangan sehingga tidak dapat dilakukan secara bersamaan meskipun dalam rentan waktu yang berbeda. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan case approach. Pendekatan ini didasarkan kepada peristiwa yang terjadi atau kebiasaan yang dijalani terus menerus dan menjadi sebuah hukum (urf). Lokasi penelitian ini di Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara yang mendalam untuk mengungkap faktor larangan perkawinan pada tahun kematian tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan masyarakat mematuhi larangan perkawinan ini karena masih patuh pada adat dan aturan leluhur. Mereka meyakini akan mala petaka bagi para pelanggarnya. Faktor lainnya sebagai bukti kepatuhan pada orangtua atau keluarga (yang sudah meninggal) dengan rasa berkabung dan tidak menyelenggarakan hajatan apapun. Secara prinsip, hukum Islam mengatur larangan perkawinan karena hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan sebab karena terjadinya pernikahan. Larangan perkawinan karena tradisi tertentu dapat dijalankan selama tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan pada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
BIMBINGAN PERKAWINAN KEPADA CALON PENGANTIN USIA DINI DALAM MENCEGAH STUNTING DI KABUPATEN LANGKAT Bagus Ramadi; Wanda Hamidah Polem; Shiddik Al Hakimi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2777

Abstract

Abstract: This study aims to determine the implementation of marriage guidance to prospective brides at an early age as an effort to prevent the risk of stunting in Langkat Regency. Marriage is one of the crucial factors that influence the risk of stunting, starting from the conception period to the process of giving birth and raising children. Therefore, the Government through the Ministry of Religious Affairs introduced marriage guidance that will provide education and understanding to prospective brides, especially early brides as a step to prevent stunting. Early marriage is prone to the risk of stunting due to the immature physical and psychological condition of the mother which can lead to complications during pregnancy and inadequate prenatal care. This empirical legal research uses a case approach. Data collection methods include observation, interviews, and documentation from various relevant sources. The research findings show that the marriage guidance program significantly reduced the risk of stunting in Langkat District over the past two years. Potential stunting cases decreased from 84,984 to 37,908 families, and early marriage (under the age of 20) decreased from 1,147 to 298. These results suggest that marriage guidance is an effective intervention for stunting prevention in Langkat district. Keyword: Marriage Guidance. Stunting, Bride-to-be, Early Marriage  Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin usia dini sebagai upaya pencegahan risiko stunting di Kabupaten Langkat. Perkawinan merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi risiko stunting, mulai dari masa konsepsi hingga proses melahirkan dan membesarkan anak. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Agama memperkenalkan bimbingan perkawinan yang akan memberikan edukasi dan pemahaman kepada calon pengantin terutama calon pemngantin usia dini sebagai langkah mencegah terjadinya stunting. Pernikahan usia dini rentan terhadap risiko stunting karena kondisi fisik dan psikologis ibu yang belum matang sehingga dapat menimbulkan komplikasi selama kehamilan dan perawatan prenatal yang tidak memadai. Penelitian hukum empiris ini menggunakan case approach. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan secara signifikan mengurangi risiko stunting di Kabupaten Langkat selama dua tahun terakhir. Kasus potensi stunting menurun dari 84.984 menjadi 37.908 keluarga, dan pernikahan dini (di bawah usia 20 tahun) menurun dari 1.147 menjadi 298. Hasil ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan merupakan intervensi yang efektif untuk pencegahan stunting di Kabupaten Langkat. Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan. Stunting, Calon Pengantin, Pernikahan Usia Dini   
Household Conflict Mediation in Contemporary Islamic Family Law at KUA Medan Tembung, Indonesia Muhammad Arbi; Bagus Ramadi
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 5 No. 2 (2026): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v5i2.1870

Abstract

This study aims to analyze the factors contributing to household conflicts, conflict resolution models from the perspective of Islamic family law, and mediation practices implemented at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) of Medan Tembung. This qualitative study employs an empirical legal approach using case study and conceptual approaches. Primary data were obtained through interviews with the Head of KUA Medan Tembung, religious counselors, and religious leaders, supplemented by supporting interviews at KUA Medan Denai and KUA Medan Perjuangan. Secondary data were obtained from relevant literature and scholarly articles. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that economic factors are the primary cause of household conflicts, followed by infidelity, imbalanced lifestyles, and low levels of communication and religious education among couples. Conflict resolution is conducted through mediation based on the principle of islah, emphasizing deliberation and religious guidance. The mediation model at KUA Medan Tembung has distinctive characteristics, including separate mediation sessions for the parties and home visits as a flexible approach adapted to community conditions. The mediation success rate is estimated at approximately 50%. The study concludes that KUA plays a strategic role in preventing divorce and strengthening family resilience through systematic, flexible, and context-sensitive mediation. Academically, this study contributes to the development of Islamic family law scholarship by demonstrating an islah-based mediation model that integrates religious guidance with adaptive services responsive to community needs.
Daluwarsa sebagai Syarat Formil Gugatan Pembatalan Poligami Tanpa Izin oleh Anak Kandung (Tinjauan Teori Radbruch atas Putusan PA Medan No. 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn) Cici Fathona; Bagus Ramadi
Bahasa Indonesia Vol 11 No 1 (2026): Islamic Law: Jurnal Siyasah Maret 2026
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v11i1.2811

Abstract

In judicial practice, marriage annulment is determined by material and formal conditions, including the statute of limitations. Problems arise when biological children who have legal standing, their lawsuit is still not accepted due to the statute of limitations and formal defects. This study aims to analyze the regulation of the statute of limitations as a formal requirement in a lawsuit for the annulment of a polygamous marriage without permission by biological children, its application in the Medan District Court Decision No. 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn, and assess it through Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose. This normative juridical research uses a statutory and case approach with qualitative analysis of legal materials in the literature. The results of the study show that the statute of limitations is regulated in Article 27 paragraph (3) of the Marriage Law, Article 72 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law, and SEMA No. 2 of 2024. The judge acknowledged the legal standing of biological children, but the lawsuit was declared inadmissible due to the statute of limitations, lack of parties, and the marriage having ended due to death. Exceptions related to the element of not acting in good faith in SEMA No. The provisions of Law No. 2 of 2024 and the initial parameters for calculating the statute of limitations for biological children have not been adequately studied, so their application still relies on judicial interpretation. Based on Gustav Radbruch's Theory of Legal Objectives, the decision emphasizes legal certainty over justice and expediency. This study concludes that there is a need for clarity regarding the initial calculation of the statute of limitations and a more comprehensive application of the exceptions in SEMA No. 2 of 2024 to achieve legal objectives in a balanced manner.