Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Pidana Perjudian Balap Liar Melalui Media Sosial Instagram Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Mochamad Iqbal Karunia Dwi Putra; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5098

Abstract. Advances in technology have an effect on the development of criminal acts, a crime that is often committed in cyberspace is online gambling. With the development of this technology, wild racing gambling which was previously carried out conventionally is now being carried out online. Racing accounts have appeared on Instagram social media that provide illegal racing gambling content, such as Instagram accounts called 00.30speedway and gapuraraceway. This account is used as a media for illegal racing gambling through Instagram social media which is used not in accordance with its designation. This study uses normative juridical research methods using the statue approach and case approach. The specification of this writing is descriptive analysis, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations associated with the theories and implementation of positive law. The data analysis method of this research is descriptive qualitative. From the results of the research that has been carried out, related to the criminal responsibility of the perpetrators and efforts to combat illegal racing gambling through Instagram social media, it is carried out by imposing sanctions in accordance with the regulations that apply to the perpetrators apart from being a means of achieving justice and law enforcement, as well as the efforts that have been made by the apparatus. law enforcers as well as elements of the community itself to tackle illegal racing gambling through Instagram social media. With the imposition of sanctions along with the countermeasures that have been carried out for individual perpetrators it is hoped that they will not commit these crimes. To achieve this prosperity, good cooperation is needed on an ongoing basis between law enforcement officials and the community, so that they can overcome these problems and avoid these criminal acts in the future. Abstrak. Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap berkembangnya tindak pidana, kejahatan yang kerap dilakukan dunia maya adalah perjudian online. Dengan perkembangan teknologi ini, perjudian balap liar yang semulanya dilakukan secara konvensional kini beralih dilakukan secara online. Bermunculan akun-akun balap di media sosial Instagram yang menyediakan konten perjudian balap liar, seperti akun Instagram bernama 00.30speedway dan gapuraraceway. Akun tersebut yang dijadikan sebagai media untuk perjudian balap liar melalui media sosial Instagram yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statue approach dan case approach. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analistis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait pertanggungjawaban pidana pelaku dan upaya penanggulangan perjudian balap liar melalui media sosial Instagram dilakukan dengan penjatuhan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap pelaku selain sebagai sarana mencapai keadilan dan penegakan hukum, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun dari elemen masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi perjudian balap liar melalui media sosial Instagram. Dengan penjatuhan sanksi beserta upaya penanggulangannya yang telah dilakukan untuk individu para pelaku diharapkan untuk tidak melakukan kejahatan tersebut. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan kerjasama yang baik secara berkesinambungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga dapat mengatasi persoalan tersebut dan terhindar dari tindak pidana tersebut dikemudian hari.

Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona Ade Mahmud; Dian Alan Setiawan; Arini Puspitasari
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penyebaran virus corona menimbulkan dampak meluas secara sosial, ekonomi, dan ritual keagamaan. Sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah ditutup yang menimbulkan perselisihan di tengah umat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan indikator penerapan karantina pada situasi darurat kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus corona berdasarkan hukum positif dan fiqh maslahat serta menentukan model karantina kesehatan yang tepat pada situasi darurat kesehatan masyarakat untuk memutus rantai penularan virus corona. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Simpulan akhir dari pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum positif dan fiqh maslahat mengandung kesamaan susbtansi untuk menerapkan karantina sebagai respon cepat mengatasi penularan virus corona dengan menggunakan model karantina wilayah.AbstractThe spread of the corona virus has a wider socio-economic and religious ritual impact, a number of public facilities and places of worship are closed which causes disputes among the people. This research aims to determine the implementation indicator of health quarantine in positive law and fiqh maslahat and explain the ideal quarantine model to break the chain of transmission of the corona virus. This research is descriptive researcg with normative juridical type, through a statute approach with secondary data that is analyzed qualitatively. The results showed positive law and fiqh maslahat contain similar substance to apply quarantine as a quick response to overcoming corona virus transmission by using a regional quarantine model. Keywords: Corona; Fiqh Maslahat; Positif Law; Quarantine.

Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19 Alfiyan Umbara; Dian Alan Setiawan
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1324

Abstract. COVID-19 pandemic occurring in various parts of the world, especially Indonesia, as one of the countries affected by the outbreak. Some countries recorded a decrease in crime, but there was a significant increase in crime, namely cyber crime. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) What are the factors that caused the increase in cyber crime during the COVID-19 pandemic? (2) What are the preventive steps that must be taken to reduce cyber crime in Indonesia? The researcher uses a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and legislation related to this research. The approach used is a literature study, which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To support secondary material, data from BSSN (National Cyber and Crypto Agency) and The Ministry of Communication and Informatics regarding the increasing incidence of cyber crime during the pandemic is used to complement the research data. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of this study show that cyber crime, in terms of criminological aspects, occurs due to economic and social factors during the pandemic. Prevention and control measures use two means, namely penal and non-penal. Abstrak. Pandemi Covid-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia Khususnya Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak wabah tersebut. Beberapa negara mencatat terdapat penurunan kejahatan, akan tetapi terdapat kejahatan yang meningkat secara signifikan yakni Kejahatan Siber. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : (1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kejahatan siber di masa pandemi covid-19? (2) Bagaimana langkah preventif yang harus dilakukan supaya mengurangi kejahatan siber di Indonesia?. Peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan yang meliputi Bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendukung bahan sekunder, maka data-data dari BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara) dan Kominfo terhadap peristiwa meningkatnya kejahatan siber di masa pandemi di gunakan untuk melengkapi data penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : bahwa kejahatan siber ditinjau dari aspek kriminologis terjadi akibat faktor ekonomi dan sosial selama masa pandemi, langkah penanggulangan dan pencegahannya menggunakan dua sarana yaitu penal dan non penal.

Studi Kasus Jual Beli Akun di Game Online sebagai Kejahatan Penipuan Ditinjau dari Perspektif Kriminologi Fauzan Bintang Nurzaman; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9803

ABSTRACT- Technological advances cause a variety of crimes, one of which is online fraud, with the development of the current fraud mode using the mode of buying and selling accounts in online games. Fraud with the mode of buying and selling accounts in online games is criminally different from fraud in general in the Criminal Code, but uses criminal rules in the ITE Law. Fraud by buying and selling accounts in online games has occurred several times in the territory of Indonesia. So that to see efforts to overcome criminal acts of fraud in buying and selling accounts in online games cannot only be based on the perspective of criminal law, but must also be seen in criminological studies. Criminological studies are useful to describe thoroughly, so that the crime of buying and selling accounts in online games can be handled effectively. This study aims to determine the factors that cause the rise of cybercrime which prioritizes the crime of fraudulent buying and selling of accounts in online games, the effectiveness of law enforcement in efforts to tackle cybercrime, and the obstacles faced by police officers in their countermeasures. Then reveal the modus operandi carried out by the perpetrator in committing fraud in buying and selling online game accounts, through this internet media making a gap and weakness where it is not known by consumers, the perpetrator will plunge the victim to follow the method planned by the perpetrator conothnya take back the game account that has been sold to the detriment of consumers Based on the results of the study, it is known that in revealing the motives of the perpetrators of criminal fraud with the mode of buying and selling accounts in online games requires a criminological point of view which finally found out that the factors causing the perpetrators to commit fraud crimes are due to low public legal awareness, the lack of adequate facilities, the lack of firmness of law enforcement officials, and a weak security system, then regarding the method carried out, among others, in the form of falsifying proof of transfer, account boosting services, hackback and phishing. The approach method used is normative juridical, the research specification in this research is descriptive analytical, the data collection technique in this research is literature study and the analysis method in this research uses qualitative analysis method. ABSTRAK- Kemajuan Teknologi menyebabkan terjadinya beraneka ragam kejahatan salah satunya penipuan secara online, dengan berkembangnya zaman modus penipuan pada saat ini menggunakan modus jual beli akun di game online. Penipuan dengan modus jual beli akun di game online ini secara kaidah pidana berbeda dengan penipuan pada umumnya dalam KUHP, namun menggunakan kaidah pidana dalam Undang-Undang ITE. Penipuan dengan jual beli akun di game online ini sudah beberapa kali terjadi di wilayah Indonesia. Sehingga untuk melihat upaya penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli akun di game online ini tidak hanya bisa berdasarkan kacamata hukum pidana, tapi juga harus dilihat secara kajian kriminologi. Kajian kriminologi berguna untuk menjabarkan secara menyeluruh, sehingga kejahatan jual beli akun di game online dapat ditangani secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan maraknya cybercrime yang utamakan pada kejahatan penipuan jual beli akun di game online, efektivitas penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana cybercrime, serta kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penanggulangannya. Kemudian mengungkap modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan penipuan jual beli akun game online, melalui media internet ini menjadikan adanya suatu celahdan kelemahan dimana hal tersebut tidak diketahui oleh konsumen, pelaku akan menjerumuskan korban untuk mengikuti modus operandi yang telah direncanakan oleh pelaku conothnya mengambil kembali akun game yang sudah dijual sehingga merugikan konsumen Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam mengungkap motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus jual beli akun di game online membutuhkan sudut pandang kriminologi yang akhirnya diketahui faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan penipuan ialah dikarenakan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya fasilitas yang memadai, kurang tegasnya aparat penegak hukum, dan sistem keamanan yang lemah, kemudian mengenai modus operandi yang dilakukan antara lain dalam bentuk pemalsuan bukti transfer, jasa boosting akun, hackback dan phising. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Ulya Nadhira Putri; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9815

ABSTRACT-Cases of sexual violence against children often occur in society. One form of criminal sexual violence is rape. Rape is when a man forces a woman to have sexual relations outside of marriage using violence. In criminal law, the act of rape is regulated in Book Two (II) Chapter the legal phenomenon under study. This research also uses a normative juridical approach. Normative juridical approach, namely a way of researching legal research carried out on library materials. This research aims to evaluate the judge's considerations in deciding cases in Decision Number 254/Pid.sus/2023/PN Mks) and to determine legal protection for child victims of sexual violence. The act of rape is regulated in Book Two (II) Chapter PN Mks is not quite right. ABSTRAK- Kasus pelecehan seksual mempengaruhi banyak anak di masyarakat, salah satu bentuk pelecehan seksual adalah penegakan hukum. Penelitian ini fokus pada penelitian hukum empiris dengan menggunakan KUHP dan pasal 35 Tahun 2014. Metodenya meliputi penjelasan rinci terhadap fenomena hukum yang diteliti dan menggunakan pendekatan yurisprudensi normatif. Kajian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi potensi kerugian dari pelanggaran SK Nomor 254/Pid.sus/2023/PN Mks dan memahami dampak hukum terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual.

Tinjauan Kriminologi Perkara Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial Hana Regina Jawza; Setiawan, Dian Alan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9880

ABSTRACT. The Criminological Review of the Crime of Pornography Through Social Media Applications is based on the large amount of pornographic content that is widely spread on social media applications and the public's lack of understanding about the criminal act of pornography itself. The crime of pornography is regulated in Law No. 44 of 2008 concerning pornography, generally stated in article 4 paragraphs (1) and (2). Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The problem formulation of this research is what are the factors that cause perpetrators to commit the criminal act of distributing pornographic videos via social media and what are the crime prevention efforts against the criminal act of distributing pornographic videos via social media. Using criminal law policy theory and the theory of the causes of crime (criminology). The research method used in this research is the juridical-normative method, namely by examining statutory regulations, legal theories, legal principles, and relevant legal doctrines to answer the legal problems being researched. The results of this research conclude that the factors causing the perpetrators to commit the criminal act of distributing pornographic videos via social media, namely the main motive of the perpetrators, the lack of legal awareness of the perpetrators, and the ease of use of social media. Responding to the existing phenomenon requires legal firmness, especially from officials who act in law enforcement as well as the important role of all levels of society to be aware of the dangers of pornographic content and to be more concerned about the surrounding environment. In tackling the criminal act of distributing pornographic videos via social media, this can be done by protecting victims, monitoring content on social media, counseling and education, as well as strict law enforcement.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Video Deepfake Porn Dihubungkan Hukum Pidana Postif Di Indonesia: Antika Setia Dewi; Setiawan, Dian Alan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9962

ABSTRACT- The development of technology and information has affected many aspects of social life, The development of technology and information is characterized by the emergence of interconnected networks. The internet certainly helps people to facilitate work and other activities. However, with the development of technology and information, there are also growing types of crime in the field, one of which is cybercrime. Cybercrime can be explained as one of the unlawful activities or illegal activities using computer technology carried out through electronic information networks or the internet. One form of cybercrime is the distribution of pornographic content through social media and internet networks, which is then known as cyber pornography. One form of technological advancement that can facilitate engineering is deepfake, which is a technique using artificial intelligence (AI) that can change a person's face in a video. So this research aims to find out how law enforcement on cases that occur due to the criminal act of making and distributing deepfake videos. The factor causing the spread of deepfake porn videos through social media is the perpetrator's personal hatred of public figures or celebrities. As well as law enforcement against the perpetrators of deepfake porn videos in Indonesia, has not been running effectively. This is caused by several factors, namely legal factors, technological factors and also the law enforcement factor itself. So it is necessary to pay attention to special law enforcement regarding the offense of spreading deepfake porn videos. ABSTRAK- Perkembangan teknologi dan informasi terjadi mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan bersosial, Perkembangan teknologi dan informasi ditandai dengan munculnya internet. Internet tentu membantu masyarakat untuk mempermudah pekerjaan maupun kegiatan lainnya. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, semakin berkembang juga jenis kejahatan dalam bidangnya, salah satunya adalah kejahatan siber. Kejahatan siber dapat dijelaskan sebagai salah satu kegiatan melanggar hukum atau kegiatan ilegal menggunakan teknologi komputer yang dilakukan melalui jaringan informasi elektronik atau internet. Salah satu bentuk dari kejahatan siber adalah penyebaran konten pornografi melalui media sosial dan jejaring internet, yang kemudian dikenal dengan pornografi siber. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dapat mempermudah perekayasaan yaitu deepfake yang merupakan teknik menggunakan kecerdasan buatan atau artifical intelligence (AI) yang mampu mengubah wajah seseorang dalam video. Faktor penyebab penyebaran video deepfake porn melalui media sosial adalah kebencian pribadi pelaku terhadap tokoh publik atau selebriti. Serta penegakan hukum terhadap pelaku video deepfake porn di Indonesia, belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor teknologi dan juga faktor penegak hukum itu sendiri. Maka perlu diperhatikan penegakan hukum khusus mengenai pelanggaran penyebaran video deepfake porn.

Pembuktian dalam Kejahatan Carding dan Upaya Pihak Perbankan dalam Melakukan Penanganan terhadap Data Nasabah Kartu Kredit menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia Aldo Fuqaha Alfatih; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10004

Abstrak. Carding saat ini menjadi masalah yang sangat pelik di Indonesia, carding merupakan kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan kartu kredit. Motif kejahatan ini adalah melakukan pembelian dengan menggunakan identitas dan nomor telepon orang lain, dengan metode pencurian data pribadi orang lain melalui Internet. Dalam penegakan hukumnya, kejahatan carding dapat di kenakan Pasal-pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku untuk mendapatkan hukuman pidana atas perbuatannya. Hanya saja, ketika terkait dengan kejahatan yang melibatkan teknologi informasi, pembuktian menjadi sulit dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian dalam kejahatan carding menurut hukum pidana postitif di Indonesia, serta bagaimana upaya perbankan dalam kejahatan carding untuk melakukan pengamanan terhadap data nasabah kartu kredit menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Meliputi klasifikasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan dan topik penelitian kemudian di sesuaikan dengan ketentuan hukum, dimana hasil akhir analisis adalah dalam bentuk narasi berupa pengambilan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab sulitnya pembuktian dalam kejahatan carding adalah sulitnya mendapatkan alat bukti sah yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP karena membutuhkan sumber daya manusia serta peralatan komputer forensik yang baik. Selanjutnya banyak saksi maupun tersangka dan korban yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga untuk melakukan pemeriksaan maupun penindakan amatlah sulit, Selanjutnya upaya pengamanan data nasabah kartu kredit oleh perbankan dilakukan dengan cara, yaitu sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 bahwa bank memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kewajiban ini mencakup perlindungan terhadap data nasabah dalam posisinya sebagai penyimpan. Dalam upaya bank dalam menjaga ketahanan siber dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 /Seojk.03/2022 Tentang Ketahanan Dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum Abstract. Carding is now a very strange problem in Indonesia, carding is a crime associated with the use of credit cards. The motive for this crime is to make purchases using someone else's identity and telephone number, using the method of stealing someone's personal data over the Internet. In law enforcement, the crime of carding can be carried under articles of some regulations of the law which can trace the perpetrator to obtain criminal punishment for his acts. It's just, when it comes to crimes involving information technology, proof becomes difficult to do. The research aims to find out the proof of carding crimes under postitive criminal law in Indonesia, as well as how banking attempts in carding crime to carry out security of credit card customer data according to legislation. This research uses qualitative descriptive research methods, i.e. analysis of primary, secondary, and tertiary legal material. Includes the classification of legal material according to the subject matter and subject matter of research and is then adapted to the legal provisions, where the final result of the analysis is in the form of narrative deductive conclusions. The results of the research show that the reason for the difficulty of proofing in the crime of carding is the difficulties of obtaining a valid proof tool in accordance with Article 184 of the Code because it requires human resources as well as good forensic computer equipment. Furthermore, many witnesses as well as suspects and victims are outside the jurisdiction of Indonesian law, so to carry out the inspection or prosecution is extremely difficult, Further efforts to secure the data of credit card customers by the bank are carried out in a way, namely in accordance with Article 40 paragraph (1) of the Act No. 10 of 1998 that the bank has an obligation to keep the confidentiality of information about the customer and its storage. This obligation includes the protection of customer data in its position as a keeper. The bank's efforts to maintain cyber resilience are further explained in the Official Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 29 /Seojk.03/2022 On Cyber Resilience and Security for Public Banks.

Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Modus Video Call Sex Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia Aula Nurul Husna; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12442

ABSTRAK- Kasus sextortion melalui video call sex ini merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual online yang paling marak terjadi. Kasusnya terdapat di beberapa kota di Indonesia. Video Call Sex berbeda dengan video call biasa, vcs ini melibatkan aktivitas seks selama telepon berlangsung yang melibatkan sepasang jenis kelamin yang berbeda bermansturbasi untuk saling memuaskan hasrat dari jarak jauh. Terlebih, vcs ini secara umum mempunyai kesan negatif dan berkaitan erat dengan hal-hal bersifat pornografi. Di Indonesia ini sayangnya belum menemukan riset yang mengulas kondisi payung hukum sextortion. Dalam berbagai aturan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum mampu menjadi dasar hukum bagi perlindungan yang memadai bagi warga negara terhadap pelecehan seksual. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum pidana positif di Indonesia terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman serta bertujuan untuk mengetahui penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Modus Video Call Sex (vcs). Adapun metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui modus video call sex ini membutuhkan pendekatan penal dan non penal yang integral dan terpadu. Kata Kunci : Sextortion, Video Call Sex, Pemerasan dan Pengancaman. ABSTRACT- This case of sextortion via video call sex is one of the most widespread forms of online sexual violence. There are cases in several cities in Indonesia. Video Call Sex is different from ordinary video calls, this vcs involves sexual activity during the call which involves a pair of different genders masturbating to satisfy each other's desires from a distance. Moreover, these vcs generally have a negative impression and are closely related to pornographic things. In Indonesia, unfortunately, we have not found any research that reviews the legal conditions for sextortion. Various existing regulations, such as the Criminal Code (KUHP), the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), and the Sexual Violence Crime Law (TPKS Law) have not been able to provide a legal basis for adequate protection. for citizens against sexual harassment. Therefore, this research aims to determine positive criminal law regulations in Indonesia regarding the crime of extortion and threats and aims to determine countermeasures against the crime of extortion and threats through the video call sex (VCS) mode. The research method used uses a normative juridical approach, with research specifications using descriptive analysis. The data collection technique used in this research is literature study and the analysis method used is qualitative juridical. The results of this research conclude that overcoming criminal acts of extortion and threats through video call sex requires an integral and integrated penal and non-penal approach. Keywords : Sextortion, Video Call Sex, Blackmail and Threats

Studi Kasus terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jasa Titip Tiket Konser pada Platform Media Sosial Perspektif Kriminologi Syavira Maharani Kiswanda; Nandang Sambas; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12808

Abstract. The development of technology provides convenience in conducting transactions for each individual by utilizing the digital world. Digital transactions are utilized by business activists to make transactions to consumers without the need to meet face to face. One of the criminal acts of fraud that utilizes digital transactions is entrustment services, especially in entrustment services for music concert tickets for musicians who perform concerts in Indonesia. This study aims to determine the factors that motivate a person to commit a criminal act of fraud in the field of concert ticket entrustment services, as well as how legal countermeasures against the perpetrators of the criminal act of fraud. The method used by the author is the normative juridical approach method, which focuses on literature theory. There are two factors that generally become the basis for a person to commit a criminal act of fraud in concert ticketing services, namely internal factors and external factors, and common legal countermeasures are penal and non-penal efforts. Abstrak. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi bagi setiap individu dengan melalui pemanfaatan dunia digital. Transaksi digital dimanfaatkan para pegiat bisnis untuk melakukan transaksi kepada konsumen tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Salah satu tindak pidana penipuan yang memanfaatkan transaksi digital adalah jasa titip, khususnya pada jasa titip tiket konser musik musisi yang melakukan konser di indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana penipuan dalam bidang jasa titip tiket konser, serta bagaimana upaya penanggulangan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan tersebut. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan kajian pada teori kepustakaan. Terdapat dua faktor yang umumnya menjadi dasar seseorang melakukan tindak pidana penipuan pada jasa titip tiket konser, yakni faktor internal dan faktor eksternal, serta upaya penanggulangan hukum yang umum dilakukan adalah upaya penal dan non-penal.

Title

Found 35 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 35 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 35 Documents
Search