Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG PENDAFTARANNYA SECARA SPORADIK BERDASARKAN PP NO 24 TAHUN 1997 Ledy Wila Yustini
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1984

Abstract

Sebagian besar masyarakat belum menyadari pentingnya pendaftaran tanah, mereka merasa puas dengan pemilikan sebidang tanah yang diakui orang-orang sekitar dan memiliki surat perjanjian bawah tangan sebagai bukti pemilikan, baik surat itu diketahui kepala desa atau tidak sepanjang dalam perjanjian terdapat saksi-saksi yang telah menyaksikan pemindahan hak milik atas tanah itu. Begitu pentingnya pendaftaran tanah yang akan menerbitkan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga perlu untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang pendaftarannya dilakukan secara sporadik berdasarkan PP No. 24 tahun 1997. Pendaftaran tanah dapat dilakukan baik secara sistematik ataupun secara sporadik. Penulisan penelitian ini bertujuan menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah. Dengan metode pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan mengumpulkan data berupa bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer yaitu UUD 1945, UUPA, dan PP No. 24 tahun 1997 serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, artikel dan referensi yang terkait dengan pendaftaran tanah. Didapatkan hasil bahwa kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang pendaftarannya dilakukan secara sporadik sama dengan kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang pendaftarannya dilakukan secara sistematik, yaitu: sebagai alat pembuktian yang kuat menuju ke mutlak.
Analisis Kepailitan PT Istaka Karya Sebagai Badan Usaha Milik Negara Ledy Wila Yustini; Serlika Aprita; M. Andres Arta Al Fajri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34622

Abstract

Overlapping regulations regarding SOE bankruptcy have resulted in inconsistencies in Judges' decisions in deciding SOE bankruptcy cases. The bankruptcy case that befell PT Istaka Karya (Persero) was due to debts in the form of promissory notes that had not been paid. In the Cassation Decision, PT Istaka was declared bankrupt, but in the Judicial Review Decision, PT Istaka's bankruptcy statement was canceled. The writing of this law is intended to find out the legal consequences of canceling a bankruptcy statement at a State-Owned Enterprise (Persero) for paying off its debts to creditors and to find out the reasons for the Supreme Court Review Decision canceling the Cassation Decision in the bankruptcy case of PT. Istaka Karya (Persero). Based on the results of the study, the cancellation of a bankruptcy statement at BUMN (Persero) does not eliminate the obligation of BUMN (Persero) to pay its debts to creditors. Debtor debt problems to creditors after the cancellation of the bankruptcy decision were resolved in a way outside the bankruptcy institution which was agreed upon by both parties. The reasons for the Supreme Court Review decision annulled the Cassation Decision in the bankruptcy case of PT. Istaka is the elimination of the element "there is one debt that has matured and can be collected" in the submission of PT Istaka's bankruptcy application so that PT Istaka's bankruptcy statement was canceled by the Panel of Judicial Review Judges.Keywords: Legal Consequences; Cancellation; Bankruptcy; BUMN (Persero) AbstrakPengaturan mengenai kepailitan BUMN yang masih tumpang-tindih mengakibatkan inkonsistensi pada putusan Hakim dalam memutus perkara kepailitan BUMN. Kasus kepailitan yang menimpa PT Istaka Karya (Persero) disebabkan karena adanya utang berupa surat sanggup yang belum terbayar. Pada Putusan Kasasi PT Istaka dinyatakan pailit, namun pada Putusan Peninjauan Kembali Pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan pernyataan pailit pada Badan usaha Milik Negara (Persero) terhadap pelunasan hutang-hutangnya kepada para Kreditur serta untuk mengetahui Alasan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka Karya (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, pembatalan pernyataan pailit pada BUMN (Persero) tidak menghapuskan kewajiban BUMN (Persero) dalam membayar utang-utangnya kepada para Kreditor. Permasalahan utang Debitor kepada para Kreditor pasca dibatalkanya putusan pailit diselesaikan dengan cara diluar lembaga kepailitan yang disepatkati oleh kedua belah pihak. Alasan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka adalah hapusnya unsur “adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam pengajuan permohonan pailit PT Istaka sehingga pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Kata Kunci: Akibat Hukum; Pembatalan; Pailit; BUMN (Persero)
Land Dispute Arrangements in Indonesia Yustini, Ledy Wila
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v5i1.5850

Abstract

Land conflict is a process of interaction between two (or more) or groups each fighting for their interests over the same object, namely land and other objects related to land, water, plants, mines, as well as the air that is above the land. concerned. Various land disputes in Indonesia need to be examined why these disputes have not been resolved and have even been protracted and widespread in all corners of the land in Indonesia. It is necessary to find the root causes of the disputes that have occurred in Indonesia, so that it is necessary to discuss what is the cause of land disputes in Indonesia. This research method uses normative juridical research methods, carried out based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles, online news references and laws and regulations related to land regulations. The conclusions obtained that the causes of land disputes in Indonesia are: 1.dualism of agrarian law, 2.differences in interpretation of an object, namely cooperation agreements regarding the management of land rights, 3.land mafia, 4.inaccurate and incomplete land data plus Incorrect land data, 5.Actions of applicants for land rights with a background of group interests or political indications, 6.Unbalanced land tenure and ownership structures, 7.Law enforcers do not yet have the commitment to consistently and consistently implement laws and regulations.
ANALISIS STATUS YURIDIS RUANG ANGKASA SEBAGAI OBJEK HUKUM AGRARIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DENGAN UUD 1945 Yustini, Ledy Wila
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.4198

Abstract

Penelitian ini mengkaji status yuridis ruang angkasa sebagai objek hukum agraria dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam UUPA, ruang angkasa termasuk dalam cakupan objek agraria bersama dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 hanya menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam, tanpa mencantumkan ruang angkasa secara eksplisit. Perbedaan redaksional ini menimbulkan potensi konflik norma yang berdampak pada kepastian hukum mengenai ruang angkasa sebagai objek agraria. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi antara UUPA dan UUD 1945, baik melalui interpretasi yuridis maupun melalui pengujian undang-undang (judicial review) guna menjamin kepastian hukum dan keselarasan norma. Penelitian ini merekomendasikan adanya revisi atau penyesuaian norma agar pengaturan hukum agraria nasional tetap relevan dan tidak bertentangan dengan konstitusi serta perkembangan hukum internasional, khususnya hukum ruang angkasa.
Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris di Luar Yurisdiksinya Yustini, Ledy Wila
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.788

Abstract

Kewenangan peradilan agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, ada situasi di mana pengadilan agama yang sedang mengadili sengketa waris di suatu wilayah terdapat salah satu atau beberapa objek waris berada di luar yurisdiksinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan pengadilan agama dalam mengadili sengketa yang terjadi di luar wilayahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang dilakukan pendekatan undang-undang serta pendekatan terhadap studi kasus yang ada di Pengadilan Agama Palembang dalam perkara Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Plg. Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang terdiri atas beberapa kecamatan dan terbagi dalam 3 (tiga) radius maka jika objek sengketa waris tidak masuk ke dalam wilayah tersebut maka Pengadilan Agama Palembang tidak punya kewenangan untuk memeriksa objek waris tersebut. Sehingga dalam hal ini sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa waris, Pengadilan Agama Palembang meminta izin ke ketua Pengadilan Agama Kayuagung untuk pelaksanaan agenda persidangan tersebut. Agenda persidangan pemeriksaan setempat dilakukan oleh Pengadilan Agama Kayuagung, bukan dilakukan oleh Pengadilan Agama Palembang, yang kemudian hasil dari persidangan pemeriksaan setempat tersebut diberikan ke Pengadilan Agama Palembang, sebagai bagian dari agenda persidangan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palembang dalam Perkara Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Plg.
Peran Undang-Undang NO.7 Tahun 2014 Pada Kegiatan Mengatasi Dampak Negatif Dari Perdagangan Internasional Penyelundupan Barang Secara Ilegal Dari Luar Negeri Ke Dalam Negeri Ledy Wila Yustini; Syalwa Rizki Syaqila; Sarkowi Sarkowi
Marwah Hukum Vol 3, No 1 (2025): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v3i1.9436

Abstract

Perdagangan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di suatu negara,secara keseluruhan Perdagangan berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada para pelaku usaha,tetapi juga kepada masyarakat luas melalui peningkatan kesejahteraan hidup. Perdagangan Internasional merupakan salah satu dari banyaknya kegiatan Perdagangan,yang dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui ekspor impor,memajukan industri,memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, selain itu perdagangan internasional juga bermanfaat untuk meningkatkan devisa negara, dan mempererat hubungan Kerjasama antar Negara. Dalam perdagangan internasional, terdapat beberapa sumber hukum yang penting adalah perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Perjanjian internasional dapat berupa perjanjian multilateral, regional, atau bilateral, yang semuanya mengikat para pihak yang terlibat dan tunduk pada aturan hukum internasional. Hukum kebiasaan internasional, di sisi lain, merupakan praktik yang diakui dan diikuti oleh negara-negara yang berhubungan dalam perdagangan internasional.Dengan adanya dampak positif diatas,tentunya kegiatan Perdagangan Internasional juga mempunyai dampak negatif seperti Ketergantungan ekonomi yang berdampak terhadap fluktuasi pasar global dan kebijakan luar negeri negara-negara mitra perdagangan,Kesenjangan ekonomi yang menimbulkan kesenjangan antara kaya dan miskin dalam suatu negara, terutama jika manfaatnya tidak merata atau tidak didistribusikan dengan adil, Masalah sosial seperti penggunaan buruh anak dan buruh paksa dalam rantai pasok global. Pada jurnal ini saya akan membahas tentang Penanganan penyelundupan barang ke dalam negeri yang sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014,yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara.
RESIKO PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA SECARA SEPIHAK Ledy wila Yustini; Eliza Pricilia
Marwah Hukum Vol 1, No 2 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i2.6489

Abstract

. Judul postingan ini adalah “Resiko Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Secara Sepihak” Tujuan Pasal ini adalah penentuan akibat hukum dari wanprestasi menyewa sepeda motor Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu, pendekatan yang membahas hukum dan peraturan yang berlaku. Kesimpulan dari dokumen ini dibentuk oleh konsekuensi hukum dari kelalaian Menurut KUH Perdata, itu mengikat pembeli Pembayaran kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1234), penarikan kontrak jika tugas saling menguntungkan (Pasal 1266), pengalihan risiko (Pasal 1237) dan Pemutusan kontrak dan kompensasi (Pasal 1267).
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH TERHADAP KAWASAN HUTAN Nazia Nazia; Resty Agustin; Tia Agustina; Fedro Rialdo; M. Dava Rizki Saputra; M. Novrianto; Ledy Wila Yustini
Marwah Hukum Vol 1, No 1 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.5601

Abstract

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pemerintah terhadap Kawasan Hutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum doktrinal dengan cara menelaah dan 6menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk kemudian menganalisa masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pentingnya peranan tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terjadi perselisihan atau perselisihan antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, tanah dapat menimbulkan gangguan dan melibatkan masyarakat secara luas, sehingga dituntut untuk menanganinya secara tepat. Para pihak yang terlibat dan berwenang untuk menangani persoalan di kawasan hutan masyarakat menyelesaikannya dengan berbagai cara. Metode penyelesaian sengketa yang ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (litigasi). Seiring berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui musyawarah semakin banyak dilakukan. Sengketa tanah yang lebih banyak menyangkut masalah kepentingan atau kepentingan para pihak relatif lebih mudah diselesaikan melalui musyawarah sepanjang kedua belah pihak saling terbuka dan menginginkan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.Land for human life has a very important position. This is due to the fact that almost allaspects of life, especially for the Indonesian people, cannot be separated from theexistence of land, which in fact cannot only be viewed from an economic aspect, butcovers all life and livelihoods. Land has multiple values, so the terms homeland andhomeland are used by the Indonesian people to refer to the territory of the country bydescribing areas dominated by sovereign land, water and land. This study aims toexamineandanalyzethesettlementofdisputesbetweenthecommunityandthegovernmentregardingForestAreas.Theresearchmethodusedin thisresearchisnormative juridical research, namely the doctrinal law research method by examiningand studying the provisions of the applicable laws and regulations as a basis for thenanalyzing the problem under study. Based on the results of the study that the importantrole of land in human life, land is an object that is prone to disputes or disputes betweenpeople, this happens because human needs for land are increasing, land can causedisturbancesandinvolvethewidercommunity,sothey arerequiredtohandleitappropriately . The parties involved and authorized to handle problems in communityforest areas solve them in various ways. The dispute resolution method adopted so far isthrough the courts (litigation). Over time, dispute resolution through deliberations isincreasingly being carried out. Land disputes that involve more issues of interest or theinterests of the parties are relatively easier to resolve through deliberations as long asbothpartiesare opentoeachotherandwant the bestsolution forallpartiesLand for human life has a very important position. This is due to the fact that almost allaspects of life, especially for the Indonesian people, cannot be separated from theexistence of land, which in fact cannot only be viewed from an economic aspect, butcovers all life and livelihoods. Land has multiple values, so the terms homeland andhomeland are used by the Indonesian people to refer to the territory of the country bydescribing areas dominated by sovereign land, water and land. This study aims toexamineandanalyzethesettlementofdisputesbetweenthecommunityandthegovernmentregardingForestAreas.Theresearchmethodusedin thisresearchisnormative juridical research, namely the doctrinal law research method by examiningand studying the provisions of the applicable laws and regulations as a basis for thenanalyzing the problem under study. Based on the results of the study that the importantrole of land in human life, land is an object that is prone to disputes or disputes betweenpeople, this happens because human needs for land are increasing, land can causedisturbancesandinvolvethewidercommunity,sothey arerequiredtohandleitappropriately . The parties involved and authorized to handle problems in communityforest areas solve them in various ways. The dispute resolution method adopted so far isthrough the courts (litigation). Over time, dispute resolution through deliberations isincreasingly being carried out. Land disputes that involve more issues of interest or theinterests of the parties are relatively easier to resolve through deliberations as long asbothpartiesare opentoeachotherandwant the bestsolution forallparties.
Prospects for Collecting Land and Building Tax (PBB) on Raft Houses in the Musi River, Palembang City Ledy Wila Yustini; Abdul Hamid Usman; Syalwa Rizki Syaqila
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 6 (2026): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i6.1551

Abstract

Palembang City is characterized by a geography dominated by waterways, which is reflected in the existence of floating houses along the Musi River as a form of traditional settlement. Floating houses serve important social and economic functions; however, to date they have not obtained legal certainty, particularly in relation to the imposition of Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan/PBB). The main issue lies in the unclear legal status of floating houses as taxable objects, as these structures are built over water and are not attached to land, whereas PBB is generally imposed on land and/or buildings associated with land. This study aims to analyze the prospects for imposing PBB on floating houses along the Musi River in Palembang City, to identify juridical, administrative, and social constraints in their taxation, and to evaluate their potential contribution as a source of Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD). The research employs a sociological (empirical) legal research method, combining normative and empirical approaches through literature review and interviews with local government officials and floating house owners. The findings indicate that, conceptually and normatively, floating houses have the potential to be classified as objects of PBB based on their function and utilization as buildings. However, the implementation of PBB collection has not been carried out optimally due to the absence of specific regulations, limitations in tax object valuation mechanisms suited to the characteristics of floating houses, and social and cultural considerations within the community. Therefore, clear legal arrangements and equitable fiscal policies are required to provide legal certainty and to ensure effective PBB collection on floating houses without disregarding social values and local wisdom
Agrarian Legal Education and Land Dispute Settlement Strategies for the Residents of Seri Dalam Village, Tanjung Raja Subdistrict, Ogan Ilir Regency Ledy Wila Yustini; Abdul Hamid Usman; Syalwa Rizki Syaqila; Nurul Safitri
Unram Journal of Community Service Vol. 7 No. 1 (2026): March
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v7i1.1435

Abstract

This community service program aims to enhance the understanding of the residents of Seri Dalam Village, Tanjung Raja Subdistrict, Ogan Ilir Regency, regarding land rights, land registration procedures (PTSL), land dispute mediation techniques, and the criminal aspects of land grabbing. The program was carried out through educational and consultative legal counseling, involving 25 participants, mostly landowners of plantations. Evaluation results show a significant improvement in the participants' knowledge, with high N-Gain scores (above 0.7) across all assessed indicators. The greatest improvement was seen in the understanding of the urgency of land certificates as a valid legal proof of ownership (53%). Additionally, the program successfully educated participants on land dispute mediation procedures and reinforced the role of the Village Head as the Village Peace Judge. As a sustainable output, a land legalization procedure module was handed over to the village office to be used as a guide in managing land administration services. This program is expected to raise legal awareness and improve land administration order in the village, as well as contribute to the economic stability of the community through more orderly and legal land management. Moving forward, similar programs should be expanded to have a greater impact on empowering communities based on agrarian law.