Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan (Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/PN Pdg) Kurniawan Kurniawan; Reza Okva Marwendi; M Yusuf
Jurnal Al Mujaddid Humaniora Vol 7 No 1 (2021): April 2021
Publisher : STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (991.727 KB)

Abstract

Pidana asal perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP. Dalam perkara: 830/Pid.B/2017/PN Pdg terdakwa I yang bernama drh. Raffles Pgl. Rafles Bin Ahmad Rivai dan terdakwa II Upik Mariati Pgl. Upik Binti A. Munir RB melakukan poligami tanpa seizin istri pertama, namun penulis akan melihat dari sisi pidana. Perumusan masalah: 1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana perkawinan asal Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg? 2. Apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkawinan asal putusan Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg memenuhi rasa keadilan? Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data dalam bentuk data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, materi hukum sekunder, materi hukum tersier, teknik pengumpulan data melalui kajian dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelusuran terdakwa merugikan saksi korban dan hal-hal yang meringankan bahwa para terdakwa bersikap sopan dan konsensatif serta berbelit-belit dalam memberikan kesaksian dalam persidangan dan pada saat persidangan ini telah terjadi perceraian antara terdakwa I dan korban Berdasarkan analisis penulis, hakim dalam menjatuhkan hukuman, telah memenuhi rasa keadilan dengan menggunakan teori keadilan, hanya saja dalam memberikan sanksi pidana masih relatif ringan, agar tidak memberikan efek jera bagi pelaku, karena tujuan hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENCATATAN UTANG PADA USAHA MIKRO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Endang Purnamawati; Reza Okva Marwendi; Kurniawan
Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Penelitian dan Evaluasi Pembelajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to determine how to manage finances and record consumer and producer debt in wholesale and retail businesses. Seventh-semester students are strongly encouraged to participate in field experience activities to develop ideas for small sample projects before delving into more in-depth research, such as a thesis. In this research, methods for solving problems such as financial management require business owners to be disciplined in setting aside savings and investments, building an emergency fund, and avoiding consumer debt. Regarding debt recording, business owners must provide deadlines or timeframes for consumers to repay their debts in installments or cash. Through these field experience activities and community service, students can share their knowledge, technology, and art with the community. In wholesale and retail businesses, there are often cases of goods not matching the records or purchase orders with agents, unclear accounts receivable and accounts receivable are often recorded, and fraud and dishonesty often occur among both consumers (buyers) and producers (sellers). Therefore, all activities in these businesses should be managed properly and correctly to avoid losses.
PELATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI LITERASI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH DI DESA AUR MUARO JAMBI Wahyuti; Kurniawan; Reza Okva Marwendi
Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Penelitian dan Evaluasi Pembelajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui literasi keuangan dan perbankan syariah di Desa Aur Muaro Jambi serta dampaknya terhadap kemandirian ekonomi warga. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dasar keuangan syariah, seperti amanah, keadilan, transparansi, dan larangan riba. Peserta mulai menerapkan pencatatan keuangan sederhana, mengatur pengeluaran rumah tangga, dan memanfaatkan produk keuangan syariah seperti tabungan dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain peningkatan pengetahuan, pelatihan juga mendorong perubahan perilaku ekonomi masyarakat menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Dampak sosial yang muncul antara lain terbentuknya kelompok usaha berbasis syariah serta meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, literasi keuangan syariah terbukti menjadi instrumen efektif dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan dan penuh keberkahan
Pelatihan Pembuatan Konten Digital Kreatif sebagai Upaya Penguatan Branding Proyek Kavling Bumi Aren Nusantara Ridwan, Muhammad; Reza Okva Marwendi
Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2026): Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Penelitian dan Evaluasi Pembelajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pelatihan pembuatan konten digital kreatif sebagai upaya penguatan branding proyek kavling Bumi Aren Nusantara. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, penyampaian materi, praktik lapangan, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam membuat poster digital, video pendek, dan konten media sosial yang menarik serta relevan dengan kebutuhan branding. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kesadaran pentingnya konsistensi citra digital dalam pemasaran. Dengan demikian, kegiatan ini dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan promosi proyek properti berbasis digital.
An Islamic Legal Review of the Joint Liability System Practice in PNM Mekar Financing Srikandi, Putri ayu; Nilfatri; Sri Kadarsih; Reza Okva Marwendi; Alisyah Pitri
Zabags International Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2025): Islamic Studies
Publisher : Zabags Qu Publish

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61233/zijis.v2i2.20

Abstract

This study examines the implementation of the tanggung renteng (joint liability) system in microfinance practices at PNM Mekaar in Kelurahan Parit Culum 1, from the perspective of Islamic law, particularly the concept of kafalah (guarantee). The research is motivated by the discrepancy between the formal agreement of shared responsibility and the actual practice, where group leaders often bear the burden alone due to other members’ unwillingness to contribute. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observation, and documentation involving group members, the group leader, and the PNM branch head. The results show that although the joint liability system aims to promote collective responsibility, it is not fully understood or fairly implemented among members. In several cases, the system shifts the responsibility unfairly onto group leaders, creating moral and financial injustice. From the Islamic legal perspective, while the concept of kafalah allows for such a guarantee mechanism, it must be based on fairness, willingness, and mutual consent. This study contributes to the discourse on aligning microfinance practices with Sharia principles and recommends better socialization, transparency, and regulatory safeguards to uphold justice in group lending schemes.
The Practice of Buying and Selling Used Clothes According to the Perspective of Islamic Law Suryo Noto Pratama; Haeran; Reza Okva Marwendi; Daud; Siti Fatimah
Zabags International Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2025): Islamic Studies
Publisher : Zabags Qu Publish

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61233/zijis.v2i2.41

Abstract

This article examines the dynamics of the second-hand clothing trade in Indonesia, which has grown significantly in response to rising demand for affordable apparel while simultaneously raising concerns related to hygiene, consumer protection, and compliance with Islamic principles. The main objective of this study is to analyze the legal, economic, and religious dimensions of this practice, particularly its implications for consumer rights and alignment with maqasid shariah. Employing a systematic literature review, the research systematically maps recent studies from reputable journals over the past five years, classifies their findings into key themes, and synthesizes insights to highlight research gaps. The results reveal that while the trade in second-hand clothing provides economic opportunities and fulfills social needs, it also carries substantial risks in terms of health, safety, and halal assurance. These findings underscore the need for more comprehensive regulation and awareness to ensure that this practice remains both safe and compliant with Islamic values. The study’s contribution lies in its integrative approach, which connects economic accessibility with ethical and legal accountability, offering a valuable reference for policymakers, academics, and practitioners concerned with sustainable consumption and Islamic economic law.
An Islamic Law Review of the Practice of Selling Confiscated Items at Pondok Pesantren Riyadhul Amien Danau Lamo Silvina Dwi Ruswadi; Nilfatri; Reza Okva Marwendi; Alisyah Pitri
Zabags International Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2025): Islamic Studies
Publisher : Zabags Qu Publish

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61233/zijis.v2i2.45

Abstract

This study examines the practice of confiscating and subsequently selling abandoned personal items at Pondok Pesantren Riyadhul Amien Danau Lamo from the perspective of Islamic law, focusing on the legitimacy of ownership transfer and conformity with muamalah principles. The research responds to an institutional practice in which items left unattended by santri are collected by cleanliness officers, announced, cleaned, and later sold to support the pesantren’s cleaning needs. Employing a qualitative case study approach, data were gathered through direct observation, in-depth interviews with administrators and students, and review of internal documentation, then analyzed via data reduction, thematic presentation, and verification. Findings indicate that confiscation and resale are conducted openly, including prior announcement, and that proceeds are allocated to communal cleaning supplies rather than private gain. From an Islamic legal standpoint, the practice may be considered permissible provided it meets the criteria of transparency, adequate announcement, and utilization for the common good (maslahah). The study contributes to extending the application of the concept of al-milkiyyah (ownership) beyond state and financial contexts into Islamic educational institutions, and offers a basis for pesantren to develop written, accountable, and sharia-compliant regulations regarding confiscated property
An Islamic Law Review of Conditional Debt Practices Between Collectors and Fishermen Kamisatun; Nilfatri; Hasna Dewi; Kurniawan; Zeni Sunarti; Reza Okva Marwendi
Zabags International Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2025): Islamic Studies
Publisher : Zabags Qu Publish

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61233/zijis.v2i2.46

Abstract

This study examines conditional debt practices between collectors (fish buyers) and fishermen in Tanjung Solok Village, Kuala Jambi Subdistrict, a traditional economic relationship rooted in urgent livelihood needs yet prone to contractual inequities from an Islamic law perspective. The primary objective is to analyze how these conditional lending arrangements are executed and to assess their validity under Islamic legal principles. Employing a qualitative socio-legal (legal empiricism) approach, the research integrates field data collected through interviews, direct observation, and documentary review with normative analysis grounded in muamalah theory and contemporary contract principles in Islamic finance. Findings reveal that transactions are predominantly oral, lack written agreements or formal witnesses, and commonly impose a requirement to resell catches to the collectors at prices below prevailing market rates, producing a structural imbalance in bargaining power. Normative analysis indicates that such practices conflict with the Islamic tenets of contractual clarity, distributive justice, and the prohibition of exploitative gains. The study contributes empirically and conceptually to Islamic legal scholarship by bridging muamalah theory and ground-level practice, and it offers a foundation for community-level syariah-compliant interventions and policy measures to protect economically vulnerable fisher cohorts.
A Sharia Economic Law Review of Profit-Sharing Practices Sandi Wijaya; Zaenal Abidin; Reza Okva Marwendi; Ahmad Luthfi
Zabags International Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2025): Islamic Studies
Publisher : Zabags Qu Publish

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61233/zijis.v2i2.49

Abstract

This study examines profit-sharing practices at Koperasi Insan Madani Syariah in Rantau Karya Village and evaluates their conformity with Sharia economic law. Motivated by the need for equitable Islamic economic arrangements as alternatives to interest-based mechanisms, the research aims to identify how profit-sharing is operationalized and to assess its legal-normative alignment. Employing a qualitative phenomenological approach, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis involving cooperative managers, members, and community leaders. Findings indicate that the cooperative implements profit-sharing primarily through mudharabah mutlaqah and syirkah al-inan arrangements, distributing residual income proportionally based on members’ capital contributions and transactional participation; transparency and annual deliberations reinforce member trust, while gaps remain in members’ technical understanding of nisbah calculations. The study contributes theoretically by explicating how distributive justice principles under Sharia manifest in micro-cooperative settings and offers practical insights for improving governance, member education, and accountability in Sharia microfinance institutions. The results provide an empirical reference for practitioners and policymakers seeking to strengthen Sharia-compliant profit-sharing mechanisms at the grassroots level.
Salam Contract in Online Transactions: A Review Based on the Compilation of Sharia Economic Law Samsul Muin; M.Arif Mustofa; Reza Okva Marwendi; Al Munip; Kuswanto
Zabags International Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2025): Islamic Studies
Publisher : Zabags Qu Publish

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61233/zijis.v2i2.61

Abstract

The advancement of digital technology has significantly transformed commercial practices, including the emergence of online transactions that require legal and ethical adaptation in accordance with Sharia principles. In this context, the akad salam, a deferred sale contract in Islamic law, becomes increasingly relevant, particularly within the framework of the Compilation of Sharia Economic Law (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KHES). This study aims to examine the validity and relevance of akad salam in online sales based on KHES provisions and to evaluate the compatibility of e-commerce practices with the principles of fiqh muamalah. Employing a systematic literature review (SLR) approach, this research identifies, evaluates, and synthesizes scholarly literature published within the last five years that discusses akad salam, digital transactions, and Sharia economic regulations. The findings indicate that akad salam can be legally applied in online transactions, provided that essential conditions such as clarity of goods, delivery schedule, and upfront payment are fulfilled. However, gaps in understanding among business actors and limitations in digital regulations accommodating Sharia principles remain evident. This article contributes to the field by constructing a conceptual framework that integrates KHES with electronic transaction regulations and offers recommendations for policy enhancement, business education, and future research directions in the development of Sharia-compliant digital commerce.