Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan (Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/PN Pdg) Kurniawan Kurniawan; Reza Okva Marwendi; M Yusuf
Jurnal Al Mujaddid Humaniora Vol 7 No 1 (2021): April 2021
Publisher : STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (991.727 KB)

Pidana asal perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP. Dalam perkara: 830/Pid.B/2017/PN Pdg terdakwa I yang bernama drh. Raffles Pgl. Rafles Bin Ahmad Rivai dan terdakwa II Upik Mariati Pgl. Upik Binti A. Munir RB melakukan poligami tanpa seizin istri pertama, namun penulis akan melihat dari sisi pidana. Perumusan masalah: 1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana perkawinan asal Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg? 2. Apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkawinan asal putusan Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg memenuhi rasa keadilan? Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data dalam bentuk data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, materi hukum sekunder, materi hukum tersier, teknik pengumpulan data melalui kajian dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelusuran terdakwa merugikan saksi korban dan hal-hal yang meringankan bahwa para terdakwa bersikap sopan dan konsensatif serta berbelit-belit dalam memberikan kesaksian dalam persidangan dan pada saat persidangan ini telah terjadi perceraian antara terdakwa I dan korban Berdasarkan analisis penulis, hakim dalam menjatuhkan hukuman, telah memenuhi rasa keadilan dengan menggunakan teori keadilan, hanya saja dalam memberikan sanksi pidana masih relatif ringan, agar tidak memberikan efek jera bagi pelaku, karena tujuan hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Penelitian Kepada Masyarakat Terhadap Peningkatan Kapasitas PPAT Dalam Pembuatan Akta Tanah Sah dan Trasparan Sanjani; Sayida Khoiratun Nisak; Kurniawan; Siti Fatimah; Al Munif; Reza Okva Marwendi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6048

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta tanah yang sah dan transparan, yang menjadi isu krusial dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Dalam praktiknya, PPAT menghadapi tantangan terkait profesionalisme, pemahaman hukum, dan transparansi, yang dapat menimbulkan sengketa hukum dan menghambat perkembangan sektor pertanahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), yang melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan analisis tematik terhadap data yang dikumpulkan dari PPAT di Kelurahan Talang Babat. Program pelatihan berbasis teknologi informasi dan sistem manajemen transparansi dirancang untuk meningkatkan pemahaman PPAT tentang prosedur legal dan penggunaan teknologi dalam pembuatan akta tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan tersebut berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan PPAT secara signifikan, dengan perubahan positif dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lapangan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pemberdayaan PPAT yang efektif, yang dapat diadopsi untuk memperbaiki sistem administrasi pertanahan, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi instansi terkait dalam merancang program pelatihan yang lebih aplikatif dan berbasis pada kebutuhan praktis PPAT di seluruh Indonesia.

Membangun Mekanisme Damai di Tingkat Desa Implementasi Pelatihan Restorative Justice di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Niko Febriansyah; Reza Okva Marwendi; Kurniawan; Nilfatri; Alisya Pitri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6055

Penelitian ini bertujuan membangun mekanisme damai internal di Desa Desa Rantau Karya melalui implementasi pelatihan keadilan restoratif. Menggunakan metode penelitian tindakan partisipatif (PAR), program ini melibatkan 15 tokoh masyarakat dalam siklus perancangan, implementasi, dan evaluasi. Hasil menunjukkan adanya transformasi fundamental persepsi peserta dari retributif ke restoratif, peningkatan kapasitas mediasi, serta keberhasilan adaptasi model dengan kearifan lokal. Program ini efektif membentuk tim mediator komunitas yang kemudian dilembagakan melalui Peraturan Desa, menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pendaftaran perdata secara online pada sistem E-court di pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Lisna Wati; Triyana Wulandari; Wandi; Siti Fatimah; Al Munif; Reza Okva Marwendi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6047

Pendaftaran perkara perdata di Indonesia secara tradisional dilakukan manual dengan kehadiran langsung ke pengadilan, yang memakan waktu, biaya tinggi, dan rentan kesalahan administratif. Sistem e-Court yang diluncurkan Mahkamah Agung RI bertujuan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan melalui digitalisasi proses pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan elektronik, namun implementasinya menghadapi tantangan di daerah dengan akses teknologi terbatas seperti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem e-Court dalam pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan fokus pada identifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat dan advokat serta evaluasi efektivitas sistem dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan 15 hingga 20 partisipan melalui purposive sampling, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam semi-terstruktur dan dokumentasi, serta analisis data secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap sistem e-Court masih rendah dengan 35 persen masyarakat dan 30 persen advokat menilai pemahaman mereka kurang baik, kendala infrastruktur digital menghambat kelancaran penggunaan sistem, terdapat masalah administratif dalam pengisian data elektronik, dan ketidakpastian mengenai keabsahan dokumen yang diproses secara elektronik. Penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur implementasi sistem peradilan elektronik di Indonesia khususnya di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital, serta memberikan rekomendasi praktis berupa peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan berkelanjutan bagi pengguna, dan penguatan regulasi terkait legalitas dokumen elektronik untuk memastikan keberhasilan implementasi e-Court di masa mendatang.

Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Oleh Notaris Fitria Sahwa; Sarwono; Ria Astuti Safitri; Siti Fatimah; Kurniawan; Reza Okva Marwendi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6049

Transaksi jual beli tanah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang memerlukan akta autentik sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan pentingnya pembuatan akta jual beli tanah secara sah melalui notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui penyuluhan yang dilaksanakan di Kantor Notaris & PPAT Hj. R. Widya Larasati, S.H., M.Kn. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, studi kasus, simulasi dokumen, serta evaluasi melalui pretest dan posttest. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, dengan skor rata-rata meningkat dari 54,75 menjadi 82,25. Selain itu, peserta memperoleh pengalaman langsung melihat proses pembuatan akta dan mengenal peran notaris secara lebih konkret. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berbasis praktik profesional dapat menjadi strategi efektif dalam membangun budaya hukum yang sadar dan tertib di tingkat masyarakat. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkala dengan cakupan sasaran yang lebih luas

Penerapan Keterampilan Desain dan Layanan Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Riski Mulia; Hasna Dewi; Ria Astuti Safitri; Siti Fatimah; Ahmad Edi Saputra; Arif Mustofa; Reza Okva Marwendi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6050

Penelitian ini berangkat dari urgensi penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam sektor ritel di wilayah dengan mayoritas penduduk muslim, khususnya terkait integrasi keterampilan desain toko dan kualitas layanan konsumen yang belum optimal meskipun kesadaran terhadap praktik bisnis syariah semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan menganalisis penerapan keterampilan desain dan layanan konsumen yang sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah di sektor ritel Kelurahan Talang Babat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian tindakan pengabdian masyarakat yang melibatkan 20 pelaku usaha ritel dan 50 konsumen sebagai responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi berupa pelatihan transparansi transaksi dan kejelasan akad meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip syariah, khususnya dalam menghindari unsur gharar dan maysir, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen melalui perbaikan estetika toko dan kualitas layanan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah pada konteks ritel serta kontribusi praktis berupa model penerapan prinsip syariah yang dapat diadopsi oleh pelaku usaha di wilayah lain untuk meningkatkan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penyuluhan tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah yang Sah dan Manfaatnya bagi Masyarakat pada Kelurahan Parit Culum 1 Cania; Wandi; Alisyah Pitri; Nilfatri; Reza Okva Marwendi; Arif Mustofa
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6058

Pendaftaran tanah merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, namun masih banyak bidang tanah di Kelurahan Parit Culum 1 yang belum terdaftar sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah yang sah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tindakan partisipatif, mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara dengan perangkat kelurahan dan warga, serta evaluasi pre-test dan post-test yang melibatkan peserta penyuluhan di Kelurahan Parit Culum 1. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat, dengan pengetahuan tentang prosedur pendaftaran tanah meningkat dari 40 persen menjadi 85 persen, kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah meningkat dari 45 persen menjadi 80 persen, dan pemahaman tentang manfaat legalitas tanah meningkat dari 50 persen menjadi 87 persen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program penyuluhan efektif meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah, meskipun hambatan administratif berupa keterbatasan akses ke kantor pertanahan dan kompleksitas prosedur masih menjadi tantangan utama yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut untuk memfasilitasi proses pendaftaran tanah yang lebih efisien dan aksesibel bagi masyarakat.

Pelatihan Manajemen Media Sosial untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muhammad Zakaria; Wandi; Alisyah Pitri; Nilfatri; Reza Okva Marwendi; Arif Mustofa; Al Munif
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6059

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan manajemen media sosial terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan dalam memanfaatkan media sosial secara efektif untuk meningkatkan interaksi publik dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana pelatihan tentang pengelolaan media sosial dapat meningkatkan kemampuan staf DPRD dalam mengelola komunikasi publik secara lebih transparan dan akuntabel. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen pre-test dan post-test. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pengukuran perubahan pengetahuan serta keterampilan staf sebelum dan setelah pelatihan. Responden penelitian adalah 30 staf DPRD yang terlibat dalam pengelolaan media sosial. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan perbandingan skor pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta, dengan skor rata-rata meningkat sebesar 35%. Selain itu, interaksi masyarakat di media sosial DPRD juga meningkat, yang mencerminkan peningkatan partisipasi publik. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan model pelatihan media sosial bagi lembaga legislatif daerah, serta kontribusi teoretis dalam mengembangkan konsep digital governance dalam konteks pemerintahan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan media sosial yang lebih efektif.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search