Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hasanuddin Law Review Halu Oleo Law Review Jambura Law Review Halu Oleo Legal Research
Muhammad Sjaiful, Muhammad
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Urgensi Prinsip Proporsionalitas pada Perjanjian Mudarabah di Perbankan Syariah Indonesia Sjaiful, Muhammad
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, AUGUST 2015
Publisher : Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (796.295 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i2.81

Abstract

Kehadiran lembaga perbankan syariah di Indonesia, adalah kebutuhan bagi bagi umat Islam di Indonesia, untuk menjamin transaksi keuangan mereka yang berbasis syariah. Salah satu praktik perjanjian syariah yang berlangsung di perbankan syariah di Indonesia, yaitu perjanjian transaksi keuangan yang menggunakan skema mudarabah. Tulisan ini bertujuan melakukan telaah penerapan prinsip proporsionalitas terhadap praktek perjanjian mudarabah di perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan ilmiah guna melakukan rekonstruksi perjanjian mudarabah agar tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas menurut prinsip-prinsip syariah. Untuk mencapai tujuan penelitian yang dimaksud, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum primer yaitu beberapa perjanjian mudarabah tertulis yang terdapat pada perbankan syariah di Indonesia. Juga bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah lainnya yang berisi doktrin dan pendapat hukum ahli tentang perjanjian syariah, terutama tentang perjanjian mudarabah. Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa penerapan prinsip proporsioalitas dalam perjanjian mudarabah di perbankan syariah Indonesia belumlah berjalan sesuai standar yang ditetapkan menurut prinsip syariah sebab pada faktanya beberapa klausula yang tercantum dalam akad mudarabah terkesan memberi peluang begi pihak shahibul maal (pihak bank syariah) untuk berlepas diri dari kerugian finansial yang terjadi dikemudian hari, yang seolah-olah kerugian finansial itu hanya ditanggung oleh mudharib (pelaku usaha), sehingga ini menyimpang dari spirit prinsip proporsionalitas yang semestinya menjadi dasar tegaknya nomenklatur perjanjian mudarabah tersebut.
Analisis Hukum dan Akibatnya Terhadap Pengalihan Hak Atas Harta Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 17/Pdt.G/2017/PN KKA) Aliyah, Nur; Sjaiful, Muhammad; Sukring, Sukring
Halu Oleo Legal Research Vol 2, No 3 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 3
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v2i3.15508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalihan Harta Warisan tanpa persetujuan seluruh Ahli Waris sah menurut Hukum Perdata (BW) dan menelaah hukum melindungi hak-hak Ahli Waris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 17/Pdt.G/2017/PN Kka. Metode penelitian ini bersifat preskripsi analisis. Dari penelitian ini diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang keabsahan pengalihan hak atas Harta Warisan tanpa persetujuan seluruh Ahli Waris menurut Hukum Perdata (BW) serta Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 17/Pdt.G/2017/PN Kka. Berdasarkan kasus yang telah diputus di Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 17/Pdt.G/2017/PN Kka. Kronologi perkara adalah salah seorang ahli waris melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 210 yang merupakan harta warisan milik bersama tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Ahli waris yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kolaka dan gugatan Para Penggugat diterima, yang menyatakan bahwa balik nama Sertifikat hak Milik atas nama Nokke menjadi Muh. Aliyas Nokke adalah tidak sah dan merupakan Tindakan Melawan Hukum. Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat adalah benar merupakan Ahli Waris dari Nokke, serta sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka atas obyek sengketa adalah sah dan berharga.
Perlindungan Hukum Obyek Jaminan yang Tidak Didaftarkan Secara Fidusia Studi Kasus PT. Bima Multi Finance Laipa, Asnal; Sjaiful, Muhammad; Sanib, Safril Sofwan
Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 1 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v3i1.16531

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dapat perlindungan hukum Studi kasus PT. BIMA Multi Finance Cabang Kendari, menganalisis model penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan antara kreditur dengan debitur wanprestasi terhadap penyitaan barang jaminan menurut perjanjian pembiayaan di PT. Bima Multi Finance. penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menjawab masalah perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur dengan jaminan kendaraan bermotor tanpa pembebanan jaminan benda secara fidusia tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila debitur wanprestasi, namun lembaga pembiayaan di PT. Bima Multi Finance tidak melakukan pendaftaran secara fidusia atau hanya sebatas perjanjian jaminan fidusia secara di bawah tangan.
Keabsahan Penggunaan Vaksin Astrazeneca di Tengah Wabah Pandemi Covid-19: Ditinjau dari Hukum Islam Nazar, Muhamad; Sensu, La; Sjaiful, Muhammad
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.20653

Abstract

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah varian penyakit baru dan berasal dari coronavirus yakni keluarga besar virus yang menyerang sistem pernapasan dengan gejala mulai dari gejala ringan hingga gejala berat. Semakin melonjaknya penderita COVID-19 membuat pemerintah berupaya meminimalisir angka tersebut dengan mendistribusikan vaksin ke seluruh wilayah Indonesia, salah satu jenis vaksin COVID-19 tersebut ialah Vaksin AstraZeneca. Vaksin ini menuai kontroversi dikarenakan adanya penggunaan babi dalam produksi vaksin tersebut. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriktif. Tujuan penelitian ini untuk meninjau penggunaan vaksin AstraZeneca pada saat pandemi COVID-19 dari segi hukum Islam. Hasil dalam penelitian ini adalah pendapat ulama kyai arif, beradasarkan Fatwa MUI iNo. 14 Tahun 2021, Surat Edaran Nomor: HK.02.02/II/841/2021 serta Surat edaran BPOM nomor EUA2158100143A1 ialah memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca yang telah dijamin oleh pemerintah aman serta berkualitas, walaupun dengan banyak perdebatan dikarenakan terdapat campuran tripsin babi pada saat pembiakkan untuk memisahkan sel inang dan media tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan vaksin AstraZeneca berdasarkan Hukum Islam ialah mubah (diperbolehkan) dengan catatan hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti saat ini. Adapun saran dalam penelitian ini adalah diharapkan pemerintah dapat bekerja lebih keras untuk menemukan vaksin COVID-19 dengan bahan-bahan 100% halal yang aman dikonsumsi masyarakat tanpa keraguan.
Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online di Indonesia Hasbi, Ahmad Fadil; Sjaiful, Muhammad; Alwi, Idaman
Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23007

Abstract

Penelitian bertujuan Untuk menganalisis apakah perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah upaya hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam transaksi jual beli online dan juga menambah dan memperkaya wawasan masyarakat dalam hukum yang berlaku di Indonesia khususnya hukum perlindungan konsumen demi tercapainya keadilan dalam jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat bagaimana pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara aktif yang berlaku dalam masyarakat kemudian melihat secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam hal ini penulis akan melihat bagaimana perlindungan terhadap konsumen pada situs jual beli online dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Legalization of Same-Sex Marriage in terms of Islamic Law: a Comparative Study of Indonesia and Germany Nazar, Muhamad; Sjaiful, Muhammad; Zahrowati, Zahrowati
Jambura Law Review VOLUME 6 NO. 1 JANUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v6i1.16957

Abstract

Marriage is the behavior of creatures created by God Almighty so that life in the natural world develops well. Marriage is recommended and regulated in Islam because it has a noble purpose. As time progresses, marriages which were initially only carried out by heterosexual couples are now seeing the emergence of the phenomenon of same-sex marriages or marriages by LGBT people. What is worrying is that the LGBT phenomenon is growing rapidly in Indonesia due to increasingly open freedoms. This raises pros and cons. Same-sex marriage in Indonesia, a Muslim-majority country, has caused controversy and is considered illegal deviant behavior. However, there are also several countries in the world that have legalized same-sex marriage, including Germany, where Muslims are a minority. In 2017, Germany officially passed regulations regarding same-sex marriage including the right to adopt children. This research aims to conduct a comparative analysis of the topic of same-sex marriage among LGBT actors in Germany and Indonesia using a socio-legal approach. This research has the results of a study that the phenomenon of same-sex marriage by LGBT people that occurs in Germany and Indonesia are two different things and cannot be equated. Several factors behind this are the socio-cultural context which causes society's reactions and the implementation of government regulations regarding same-sex marriage to be different.
Co-Authors Aliyah, Nur Alwi, Idaman Hasbi, Ahmad Fadil Laipa, Asnal Muhamad Nazar, Muhamad Sanib, Safril Sofwan Sensu, La Sukring Sukring, Sukring Zahrowati, Zahrowati