Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ASAS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN Bakar, Abu; Syamsir; Arfa'I
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 01 (2026): Volume 11 No. 01, Maret 2026 Release
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i01.41802

Abstract

Issues related to the regulation of digital governance from the perspective of the principles of efficiency and effectiveness of governance are very important to discuss because they require appropriate regulations so that the application of digital technology can improve the quality of public services and accelerate bureaucratic processes optimally. The research method used in this study is the normative juridical method, namely by combining the legislative approach and the conceptual approach. In the data collection stage, researchers collected primary legal materials such as laws, secondary legal materials in the form of journals or legal books, and tertiary legal materials such as legal encyclopedias and dictionaries. All collected legal data and information were then analyzed using qualitative analysis methods to gain a deep understanding of the issues studied. The results obtained are that the regulation of digital governance from the perspective of the principles of efficiency of governance is an effort to ensure faster, more transparent and effective administrative processes and public services by utilizing information technology. This also aims to reduce complicated bureaucracy and improve the quality of services to the public and the regulation of digital government administration from the perspective of the principle of effective governance is an effort to ensure that the implementation of information technology in public administration is able to increase transparency, efficiency, and accountability, while providing faster, easier and more targeted public services.
Analisis Putusan Hakim MK Tentang Pemaknaan Penugasan Negara Dalam Putusan MK Nomor 176/PUUXXII/2024 Natasya, Nataya Resti; Arfa'i; Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v6i1.50384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar putusan hakim mahkamah konstitusi dan implikasi batasan pemaknaan mendapat penugasan dari negara dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 176/PUU-XXII/2024 tentang pengunduran diri calon legislatif terpilih dan Bagaimana Implikasi Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi sepanjang dimaknai mendapat penugasan dari negara terhadap pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa jabatan publik hasil pemilu merupakan mandat rakyat yang wajib dijalankan dengan tanggung jawab konstitusional. Pengunduran diri hanya sah apabila didasarkan pada penugasan negara yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Rekomendasi penelitian adalah perlunya segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan harmonisasi terkait tafsir konstitusional dan kebijakan administrasi untuk merumuskan pedoman mengenai kategori "penugasan dari negara" agar penerapannya konsisten di seluruh lembaga penyelenggara pemilu.