Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.739
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Innovative and Creativity Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSSPP)
Sihombing, R. Sally Marisa
Faculty Of Social Sciences, Universitas Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
POLICY EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS, EFFICIENCY, AND RESPONSIVENESS OF CHILD PROTECTION Febrina Larasati; R Sally Marisa Sihombing
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i1.8734

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness, efficiency and responsiveness of Qanun No. 11/2008 on Child Protection in Central Aceh District. This Qanun was created to provide comprehensive protection for children from various forms of violence and exploitation. However, data shows that cases of violence against children are still high, so an in-depth evaluation of this policy is needed. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and analysis of related documents. Informants consisted of government officials, professionals, and communities directly involved in the implementation of child protection policies. The policy analysis in the study used Thomas R. Dye's policy evaluation model which includes four main indicators, namely effectiveness, efficiency, responsiveness, and equality. The results show that the implementation of the Qanun still faces various obstacles. From the effectiveness aspect, the policy has not fully reduced the number of violence against children due to weak socialization and law enforcement. From the efficiency aspect, the limited budget and number of professionals are the main obstacles in optimizing child protection services. In terms of responsiveness, delays in handling case reports still occur due to suboptimal coordination between agencies and the lack of digital-based reporting mechanisms.
COMMUNITY ENGAGEMENT IN THE BALIGE PEOPLE'S MARKET REVITALIZATION PROGRAM Murti Ningrum Siahaan; R. Sally Marisa Sihombing
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i1.8700

Abstract

The revitalization of the people's market is one of the programs of the trade policy with the aim that the people's market can be more optimal, the negative perception of the people's market disappears and empowers the people's market community so that the people's market is able to fulfill its strategic functions. However, the implementation of market revitalization in Balige has not been able to create such a market. This shows that there are obstacles in community engagement so that the development results are colored by conflicts that are rejected by community groups, especially traders. This study aims to describe in detail community engagement in the revitalization of the Balige people's market. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation techniques. The data was obtained and analyzed qualitatively with the community engagement theory approach proposed by Vargas (2014) including genuine community involvement: building community strength, building trust, horizontal relationships and empowerment through co-leadership and participatory processes. The results of the study show the dimension of genuine community involvement: building community strength has not used a bottom-up approach with policies that only utilize land assets and balerong cultural heritage. Building trust between the government and traders and among traders has not been achieved with a commitment to involve traders only by carrying out six socialization sessions and two hearings and a lack of intervention to meet the needs of traders. Horizontal relations have not been implemented because a cooperative culture has not been formed due to mistrust and mutual relations that are also not carried out. Empowerment of traders is not carried out where traders are not involved in the participatory process in decision-making and in important task forces. Community Engagement has not been optimally implemented as a decision-making strategy in the Balige people's market revitalization program.
PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM C) Hannah Selly Melinda Sagala; R. Sally Marisa Sihombing
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8521

Abstract

Pelayanan publik dapat dikatakan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan menerap-kan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan pelayanan publik dapat ditentukan dengan melihat kemampuan pemerintah dalam menjalankan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis Pelayanan Publik dalam Pembuatan SIM C di Kantor Satlantas Polres Batubara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengum-pulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan teori Fitzsimons dengan indikator Tangibel, Reability, Responsiviness, Assurance dan Emphaty. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa pelayanan publik dalam pembuatan SIM C di Kantor Satlantas Polres Batubara masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Masih terdapat beberapa kekurangan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh petugas. Adapun indikator yang belum terlaksana dengan baik meliputi: Pertama, tahapan proses pembuatan SIM C yang tidak dilaksanakan dengan baik seperti ujian teori yang tidak selalu dilaksanakan. Kedua, biaya administrasi SIM C yang masih tidak sesuai dengan biaya administrasi yang telah di tetapkan. Selain itu berbagai faktor penghambat seperti jumlah petugas yang bekerja tidak mencukupi serta sarana dan prasana petugas didalam meberikan pelayanan masih kurang sehingga menyebabkan pelayanan yang diberikan masih belum memuaskan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan demi meningkatkan pela-yanan yang akan diberikan ke masyarakat.
PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) DALAM PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) KABUPATEN DELI SERDANG Hasibuan, Atikah Suri; Sihombing, R. Sally Marisa
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21401

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Deli Serdang. Sistem tersebut dihadirkan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan perizinan bangunan secara daring serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Implementasi sistem masih menghadapi kendala terkait keterbatasan pemahaman masyarakat dan minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data berfokus pada tiga elemen keberhasilan implementasi program, yaitu dukungan, kapasitas, dan nilai publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah baru terealisasi pada tingkat regulasi nasional melalui peraturan pemerintah, sedangkan regulasi turunan di daerah belum tersedia sehingga koordinasi antarinstansi belum optimal. Kapasitas pelaksanaan masih terbatas pada aspek sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran. Nilai publik belum sepenuhnya tercapai karena pelayanan tidak merata, sosialisasi belum menjangkau seluruh wilayah, dan fasilitas pendukung masih terbatas. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Kabupaten Deli Serdang belum optimal sehingga diperlukan peningkatan fasilitas, penguatan sumber daya, serta sosialisasi yang lebih luas untuk mendukung keberhasilan sistem. Kata Kunci : E-Government, Layanan Publik, Perizinan Bangunan, Sistem Informasi. ABSTRACT This study evaluates the implementation of the Building Management Information System in the building permit approval service in Deli Serdang Regency. The system was designed to improve access to online licensing while fostering transparency, accountability, and efficiency in public services. Its implementation, however, still faces challenges, particularly limited public understanding and insufficient public outreach by local government. A descriptive qualitative approach was applied with data collected through interviews, observations, documentation, and literature review. Data analysis focused on three elements of implementation success: support, capacity, and public value. The findings reveal that government support is limited to national regulations, with no implementing regulations at the regional level, resulting in weak interagency coordination. Capacity remains constrained by inadequate facilities, infrastructure, human resources, and budget. Public value has yet to be fully achieved since services are uneven, outreach is limited, and support ing facilities are insufficient. The study concludes that the system’s implementation is not yet optimal, requiring enhanced institutional capacity, better facilities, and wider public outreach to ensure effective outcomes.Keywords : Building Permit, E-Government, Information System, Public Service.
Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Desa S-2 AEK Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Febrini, Dinda Melda; Sihombing, R. Sally Marisa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 1 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v6i1.21388

Abstract

Abstrak Program bantuan sosial yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) resmi diperkenalkan pada tahun 2005. Di Indonesia, pemerintah desa mengawasi BLT dan mendapatkan dana dari Dana Desa pemerintah federal. Bantuan tunai diberikan kepada keluarga berpenghasilan rendah atau kurang mampu melalui proses musyawarah desa yang unik, yang memverifikasi calon penerima manfaat dan melaporkannya ke tingkat kabupaten dan kecamatan. Studi ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan pencatatan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan Teori Efektivitas Campbell J.P. yang mencakup Keberhasilan Program, Keberhasilan Target, Kepuasan Program, Tingkat Input dan Output, dan Pencapaian Tujuan Keseluruhan digunakan untuk analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pencapaian tujuan program BLT di Desa S-2 Aek Nabara telah terlaksana dengan baik dan sesuai tujuan program. Peserta BLT menerima bantuan sesuai jumlah tanpa potongan, namun masih terdapat ketidaktepatan sasaran dan pada tahun 2025 terjadi pemangkasan 15%. Bantuan BLT cukup bermanfaat bagi masyarakat meskipun jumlahnya sedikit, namun ada penerima yang menyalagunakan bantuan untuk kesenangan pribadi, dan ketergantungan masyarakat terhadap BLT dapat menurunkan inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha produktif. Kata Kunci : Efektivitas, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kemiskinan.
Analisis Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Siharjulu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Lumbantoruan, Mawar Natal; Sihombing, R. Sally Marisa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 1 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v6i1.21389

Abstract

Abstrak Pertanian merupakan tulang punggung masyarakat pedesaan, ketahanan pangan menjadi perhatian penting dalam pembangunan pedesaan. Menurut Maxwell dan Frankenberger (1992), studi ini mengkaji ketahanan pangan di Desa Siharjulu, Kecamatan Lintongnihuta, dengan menggunakan strategi pemberdayaan kelompok tani. Studi ini berfokus pada indikator ketahanan pangan seperti ketersediaan dan akses pangan serta manfaat langsung dan tidak langsung. Metode kualitatif deskriptif digunakan, dan informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan kepala desa, perangkat desa, serta pimpinan dan anggota kelompok tani. Temuan menunjukkan bahwa organisasi petani telah membantu meningkatkan ketersediaan input pertanian seperti peralatan, pupuk, dan benih. Namun, masih ada kendala berupa tidak adanya regulasi tertulis, lemahnya koordinasi dan pengawasan, keterlambatan distribusi pupuk, serta kurangnya fasilitas penyimpanan dan edukasi gizi. Keterlambatan distribusi pupuk berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan pendapatan petani. Dampak tidak langsung berupa perubahan pola pikir petani dan semangat kemandirian mulai tumbuh meski belum merata. Oleh karena itu, diperlukan regulasi desa yang jelas dan sistematis, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta perbaikan mekanisme distribusi bantuan pertanian demi mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kata Kunci : Ketahanan Pangan, Pemberdayaan, Kelompok Tani, Pupuk Bersubsidi, Kebijakan Desa.
Co-Authors Andani Andani Denis Pramoedyo Elga Theofani Angela Br Tarigan Fajar Siddik Febrina Larasati Febrini, Dinda Melda Feigy B Imel Br Sembiring Hannah Selly Melinda Sagala Harianja, Riris Sihol Marito Hasibuan, Atikah Suri Heryadi, D. Yadi Jefri Pernando Hutagalung Jexcen Simamora Judijanto, Loso Khairi, Bayu Limbong, Yanecha Margaret Lumban Gaol, Septiani Solagrasia Lumbantoruan, Mawar Natal Manurung, Maria Pratiwi Muhammad Raviqas Liadi Murti Ningrum Siahaan Ramadani, Ramadani Ramli Semmawi, Ramli Safitri, Rafidah Kurnia Sinaga, Melani Br Tarigan, Febby Amelia Terkelin, Paul Linanta Yenni Kurnia Gusti