Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBERADAAN PERJANJIAN PARTISIPASI PROMOSI Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i3.334

The concept of promotion participation agreement should apply the system in the 3rd book of Civil Law (KUHP Perdata). The parties involved have reached and agreement with element of agreement. Therefore, the legal rule in the promotion participation agreement has almost entirely stated in this agreement. As a matter of fact, there still a possibility for the parties that chose not follow the rule, to make the agreement of their own.

ANALISA HUKUM ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN DALAM KASUS ANTARA HANDOYO DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI ALLIANZ Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol 17, No 3 (2012): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan Handoyo yang mana dibenarkan menurut hukum, kedua untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang ditempuh oleh Handoyo untuk mendapatkan klaim atas kerugian yang diderita tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan Handoyo tidak dibenarkan menurut hukum, karena PT Allianz tidak mengakui polis asuransi yang bersangkutan, karena dalam polis telah jelas disebutkan termasuk sebagai bentuk kerugian yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Hal ini berarti bahwa non disclosure of facts termasuk suatu kerugian yang dijamin oleh asuransi sebagaimana tercantum dalam polis asuransi, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak klaim tertanggung oleh PT Allianz. Kedua, upaya hukumnya adalah menyelesaikan secara damai permasalahan mengenai penolakan tersebut, karena PT Allianz tidak dapat membatalkan polis secara sepihak, karena telah terikat suatu perjanjian asuransi dengan Handoyo dan perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur asuransi dan syarat-syarat perjanjian asuransi, selain itu juga membebankan kepada PT Allianz untuk membayar klaim asuransi disertai dengan penggantian biaya, rugi dan bunga.This research was intended to review and analyze the claim refusal by PT Alianz to Handoyo which is legally justified, it was also intended to analyze the remedy done by Handoyo to get the claim for his loss. Based on this research conclusions, claim refusal by PT Allianz which is filled by Handoyo was not justified by law, because PT Allianz doesn’t admit the related insurance policy. In has been clearly stated in the substance of the related insurance policy that the loss was guaranteed by the insurance company. It means that non disclosure of facts was included a loss that is guaranteed by the insurance as stated in the insurance policy, and therefore PT Allianz can’t use it as a basis to deny the insured claim. Secondly, Handoyo’s remedy was to peacefully resolve the issue of the claim refusal by PT Allianz, because PT Allianz can not unilaterally did the policy cancellation, because it has been tied to an insurance agreement with Handoyo and the agreement meets the terms and conditions of insurance agreements, besides, Handoyo also imposes the PT Allianz to pay the insurance claims along with the cost replacement, damages and interest.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FESYEN TERHADAP EKONOMI KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Lidya Shery Muis; Ari Purwadi; Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Ekonomi kreatif erat hubungannya dengan hak cipta karena perkembangan ekonomi kreatif berfokus kepada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi kepada penciptanya. Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini adalah perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa hak cipta fesyen terhadap ekonomi kreatif dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, membuat hak cipta fesyen rentan terkena pembajakan karena MEA memberlakukan pasar tunggal terhadap negara anggota ASEAN. Pembajakan mengakibatkan pencipta mengalami kerugian moril karena merasa hasil karyanya tidak dihargai dan kerugian materiil karena hasil karyanya telah tersebar namun tidak memberikan insentif kepada pencipta. Bentuk perlindungan hak cipta terhadap ekonomi kreatif dalam MEA terlihat dari kebijakan pemerintah memperbaharui UUHC dan pengesahan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif yang kemudian disingkat Perpres Bekraf. Bekraf bertugas untuk menetapkan kebijakan terhadap ekonomi kreatif. Pembaruan UUHC dan mengesahkan Perpres Bekraf diharapkan dapat memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif.The creative economy is closely related to copyright because the development of the creative economy focuses on the creation of goods and services by relying on the skills, talents and creativity that can bring economic benefits to its creators. The creative economy in the AEC era made the fashion copyright vulnerable to piracy because the MEA imposed a single market on ASEAN member countries. Hijacking resulted in the creator experiencing moral loss because he felt his work was not appreciated and material losses because his work has been scattered but did not provide incentives to the creator. The form of copyright protection to the creative economy in the MEA is an evident from the government’s policy of updating the UUHC and the approval of the Presidential Regulation on Bekraf. Bekraf is tasked with establishing policies toward the creative economy. The UUHC renewal and the endorsement of the Presidential Regulation on Bekraf are expected to meet the elements of protection and development of the creative economy.

Resensi Buku: TEORI ETIKA TENTANG HUKUM ILEGAL Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.214

Buku ini banyak diisi oleh istilah-istilah filsafat umum, tetapi penekanannya pada kajian yang mengarah pada filsafat hukum. Dalam buku tersebut berisikan retributivisme atau teori proporsionalitas dengan mengandalkan teori yang dikemukakan oleh Emanuel Kant dan Hegel. Di samping itu juga disoroti teori utilitarisme atau teori konsekuensialisme yang dibahas secara mendalam dan terstruktur oleh Jeramy Bentham.Dalam masa dan era globalisasi ini negara kita telah dilanda berbagai gejolak, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum. Oleh karena itu untuk membantu masyarakat dalam memecahkan sebagian dari kekecewaannya dibutuhkan rujukan-rujukan yang nantinya akan dapat diangkat sebagai pedoman jika perlu dan dapat berfaedah untuk mengatasi kebuntuan tersebut.Memang tidak dapat dipungkiri bahwa untuk membaca buku ini diperlukan beberapa penafsiran dan interprestasi yang sangat mendalam, karena tanpa adanya alat-alat tcrsebut tidak akan dapat mendapatkan solusi bagi pcnggunaan hukuman yang nantinya dapat sedikit banyak meningkatkan supremasi hukum yang hingga kini kian merosot di mata masyarakat kita. Kajian etika memang tidak dapat dilepaskan dari adanya moral seseorang untuk mengikuti segala bidang. Sekarang ini hanyalah yang diperlukan adalah moral dan etika supaya kita tidak terpuruk dalam pola-pola anarkisme, sehingga sulit untuk mengadakan kontrol. Kontrol dan pengawasan dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menegakkan normalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.Sulit untuk memisahkan antara etik dan moral karena keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, berarti kedua aspek tersebut saling berketergantungan. Buku yang berjumlah halaman 110 ini mencerminkan bahwa teori-teori yang dikemukakan oleh para filsufini tidak lain adalah untuk memberikan kontribusi pada negara, khususnya dalam cara untuk penegakan hukum suatu negara. Tetapi perlu diketahui kepada para pembaca untuk berhati-hati dalam membaca dan menghayati pokok-pokok permasalahan yang dapat menyelesaikan khususnya polemik yang dihadapi oleh bangsa ini.Pada bab terakhir juga dibahas mengenai masalah penyelesaian hukuman mati yang diselenggarakan di suatu negara yang menjunjung tinggi keberadaan hak-hak asasi manusia. Pandangan Pro dan Kontra yang terdapat di dalam pelaksanaan hukuman mati. Beberapa teori yang mengupas adanya pelaksanaan hukuman mati sebagaimana yang dikemukakan oleh Beccaria, Jermy Bentham dan John Stuart Mill. Perlu mendapatkan pertimbangan atas dikemukakan teori tersebut untuk mendongkrak tegaknya dan kokohnya kembali supremasi hukum.

KARAKTERISTIK PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PENGUASAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA Dwi Tatak Subagiyo; Endang Prasetyawati
Perspektif Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i2.661

Penelitian berjudul Karakteristik Perlindungan Hukum Debitor Dalam Penguasaan Objek Jaminan Fidusia dengan latar belakang bahwa adanya kebutuhan modal dari para pengusaha untuk tetap menjalankan usahanya. Modal digunakan meningkatkan kesejahteraan hidup, di samping usahanya tetap berjalan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan terdapat perpindahan hak milik yaitu dari debitor (pemberi fidusia) ke kreditor (penerima fidusia), padahal kedudukan benda jaminan, tetap berada di tangan debitor. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat masalah yaitu: Bagaimana karakteristik perlindungan hukum debitor dalam menguasai objek jaminan fidusia; dan Bagaimana kedudukan hukum debitor dalam menguasai objek jaminan fidusia? Kesimpulan dari penelitian sebagai berikut: Pertama, karakteristik perlindungan hukum debitor dalam penguasaan objek jaminan fidusia, digunakan untuk memberikan perlindungan hukum debitor selama menguasai obyek jaminan fidusia, supaya tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan kreditor, atas penguasaan objek jaminan fidusia, karena dengan mendasarkan pada kepercayaan yang bersifat absolut belum dapat menjamin perlindungan hukum bagi debitor. Kedua, kedudukan hukum debitor dalam menguasai benda jaminan fidusia dalam posisi yang kuat, karena dalam hukum benda dinyatakan bahwa apabila seseorang menguasai benda bergerak maka seorang tersebut sebagai pemilik dari kebendaan bergerak tersebut, artinya seorang debitor dalam jaminan fidusia penguasaan benda sebagai bezitter, sekaligus berkedudukan hukum sebagai pemilik atau eigenaar.Research entitled Characteristics of Legal Protection of Debtors Mastering the Object of Fiduciary Assurance against the background that there is a need for capital from entrepreneurs to keep running their business. Capital is used to improve the welfare of life, in addition to keeping his business running. Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guarantee, there is stated transfer of ownership from debitor (fiduciary) to creditor (fiduciary recipient), whereas the position of collateral object remains in the hands of the debtor. Based on the statement there are problems that are: How the characteristics of the debtor’s legal protection in mastering the fiduciary guarantee object; and How is the position of the debtor’s law in mastering fiduciary security objects? The conclusions of the research are as follows: First, the characteristics of the debtor’s legal protection control the object of fiduciary guarantee, is used to provide the debtor’s legal protection in controlling the fiduciary security object, in order to avoid the arbitrary act of creditors, on the mastery of the fiduciary guarantee object, absolute nature can not guarantee legal protection for debtors. Second, the position of the debtor’s law in controlling the fiduciary assurance object in a strong position, because in the law of the object stated that if a person controls the moving object then the person is the owner of the moving object, that is, a debitor in the fiduciary guarantee of possession as a bezitter, as owner or eigenaar.

Construction Of Heritage Rights and Citizenship Status Differences in Indonesia Dwi Tatak Subagiyo
NORMA Vol 18, No 2 (2021): July
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/nlj.v18i2.1587

The high mobility of the population from one country to another, contributes to citizenship transfer. Likewise, Indonesian Citizens (WNI) who, for reasons of education, employment, and other preferences, choose to become Foreign Citizens (foreigners). However, the transfer of citizenship does not necessarily eliminate the ties of blood with the family. For example, in Inheritance in the form of land, a Foreign Citizen, referred to as a WNA, can inherit land rights in Indonesia due to the first two things, a foreign citizen born because of a mixed marriage. And both foreign citizens as a result of naturalization can be understood as a change in the citizenship status of the Indonesian population. Therefore, Indonesia's current construction of inheritance rights within the framework of inheritance regulation (which is part of civil law) is still dualistic and pluralistic. This is inseparable from the legal history of the enactment of civil law in Indonesia.Keywords: Construction, Inheritance, Citizenship

Role Of Law And Social Stratification For Online Taxibike Consumer According To The Republic Of Indonesia Law Number 8 1999 Considering Consumer Protection Evidiannita Candrawati; Rini Kusnari; Hermi Hermi; Nur Joko Sariono; Dwi Tatak Subagiyo
IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development) Vol 4 No 3 (2021): May 2021
Publisher : LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY

The role of law and social stratification for online taxi bike consumers regarding implementation Law No. 8 of 1999, using normative descriptive methods. The Law uncurtained concerning taxi bike position as a transportation mode. And since motorbike is likely uncommonly used public transportation. Not only for the taxi bike driver in general, but this issue is also addressed to Gojek driver since the main service of Gojek is using a motorbike as made of transportation. Regarding the after-mentioned issue, according to article 1 1 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL) on 20 April 1999(Indonesia, 1999) it is obvious that the relation of online taxi bike system is so relevant, observe by social stratification approach since it is hierarchically structured. Thus causing a relationship between law and social stratification as are chain reactive it is stated within by the law. There is existing discrimination in public caused by social discrimination that can be legally overcome, and law guarantees equality for all.

ANALISA HUKUM ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN DALAM KASUS ANTARA HANDOYO DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI ALLIANZ Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v17i3.103

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan Handoyo yang mana dibenarkan menurut hukum, kedua untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang ditempuh oleh Handoyo untuk mendapatkan klaim atas kerugian yang diderita tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan Handoyo tidak dibenarkan menurut hukum, karena PT Allianz tidak mengakui polis asuransi yang bersangkutan, karena dalam polis telah jelas disebutkan termasuk sebagai bentuk kerugian yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Hal ini berarti bahwa non disclosure of facts termasuk suatu kerugian yang dijamin oleh asuransi sebagaimana tercantum dalam polis asuransi, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak klaim tertanggung oleh PT Allianz. Kedua, upaya hukumnya adalah menyelesaikan secara damai permasalahan mengenai penolakan tersebut, karena PT Allianz tidak dapat membatalkan polis secara sepihak, karena telah terikat suatu perjanjian asuransi dengan Handoyo dan perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur asuransi dan syarat-syarat perjanjian asuransi, selain itu juga membebankan kepada PT Allianz untuk membayar klaim asuransi disertai dengan penggantian biaya, rugi dan bunga.This research was intended to review and analyze the claim refusal by PT Alianz to Handoyo which is legally justified, it was also intended to analyze the remedy done by Handoyo to get the claim for his loss. Based on this research conclusions, claim refusal by PT Allianz which is filled by Handoyo was not justified by law, because PT Allianz doesn’t admit the related insurance policy. In has been clearly stated in the substance of the related insurance policy that the loss was guaranteed by the insurance company. It means that non disclosure of facts was included a loss that is guaranteed by the insurance as stated in the insurance policy, and therefore PT Allianz can’t use it as a basis to deny the insured claim. Secondly, Handoyo’s remedy was to peacefully resolve the issue of the claim refusal by PT Allianz, because PT Allianz can not unilaterally did the policy cancellation, because it has been tied to an insurance agreement with Handoyo and the agreement meets the terms and conditions of insurance agreements, besides, Handoyo also imposes the PT Allianz to pay the insurance claims along with the cost replacement, damages and interest.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v20i1.122

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa perlindungan hukum pemegang saham minoritas, akibat hukum bagi Direksi Perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum serta upaya hukum pemegang saham minoritas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, antara lain diberikan dalam bentuk penerapan prinsip Good Corporate Governance (pengelolaan perusahaan yang baik). Akibat perbuatan melawan hukum Direksi harus bertanggungjawab mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata) dan apabila terpenuhi unsur pidana, maka Direksi dikenai pidana penjara maupun pidana denda yaitu penggelapan uang dan penipuan (Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahkan Direksi dapat bertanggungjawab sampai harta pribadinya (Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).This research was intended to review and analyze the legal protection of minority shareholders, the legal consequences for Director which committed an unlawful act and legal efforts to minority shareholders under the Limited Liability Corporation Act Based on this research, this paper concludes that the legal protection for minority shareholders of the Company can be achieved by applying the principles of Good Corporate Governance (Management of Good Company). As a result of tort law must be held accountable indemnify Director (Article 1365 of the Civil Law Code) and therefore fulfilled criminal element, then the Board of Directors may be subject to imprisonment or criminal fines are wiping money and fraud (Article 372 and Article 378 of the Criminal Law Code) may be responsible to the Director even his private property (Article 97 paragraph (3) of the Limited Liability Corporation Act).

HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v2i1.132

Kata “Rights” dalam IPR lebih tepat diterjemahkan dengan kata “Hukum”, untuk mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, oleh karena itu IPR sepadan dengan Hukum atas Kekayaan Intelektual, dan bukan Hak Milik Intelektual. Untuk menyongsong kehadiran era globalisasi perlu persiapan dan penataan hukum atas kekayaan intelektual dengan segera dalam suatu sistem hukum yang mencerminkan keadilan dan kepastian.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search