Garuda - Garba Rujukan Digital

PROBLEMA HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK KEKAYAAN TANPA OBJEK (STUDI PUTUSAN HAKIM 451.K/TUN/2019) Gestora, Lorensia Resda; Subagiyo, Dwi Tatak; Wibisono, Hari
Perspektif Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i3.840

Problematika hukum dalam pertimbangan hakim untuk memutus perkara Sertipikat Hak Milik diterbitkan tanpa objek yang membatalkan Putusan PTUN Makassar Nomor 49/G/2018/PTUN.Mks. merupakan kelemahan sistem peradilan kita, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak mengkaji objek sengketa. Hakim memutuskan sengketa hanya berdasarkan bukti administratif yang ada, mengingat lembaga ini telah memberikan kepercayaan penuh kepada badan pertanahan nasional sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertipikat. Sehingga terkait objek sengketa, hakim hanya dapat memutus berdasarkan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara SHM yang diterbitkan tanpa obyek yang membatalkan Putusan PTUN Makassar Nomor 20/B/2019/PTTUN.Mks, berdasarkan pengajuan memori banding sebagai dalam Putusan PTUN Makassar Nomor 49/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 29 November 2018, Hakim PTUN Makassar telah menerima kasasi karena terbukti pemohon banding pertama telah habis masa berlakunya atau kadaluarsa.Legal problems in the judge’s consideration to decide cases of certificates of property rights issued without an object that invalidates the Makassar Administrative Court Decision number 49/G/2018/PTUN.Mks. is a weakness of our judicial system, especially the state administrative court which does not examine the object of dispute. Judges decide disputes only based on existing administrative evidence, considering that this institution has given full trust to the national land agency as the institution authorized to issue certificates. So that regarding the object of the dispute, the judge can only decide based on information from the National Land Agency. That the judge’s consideration in deciding the case for certificates of property rights issued without an object invalidating the Makassar Administrative Court Decision Number 20/B/2019/PTTUN.Mks, based on the filing of a memorandum of appeal as stated in the Makassar Administrative Court Decision Number 49/G/2018/PTUN MKS, dated 29 November 2018, the Makassar Administrative Court Judge has accepted the cassation because it was proven that the first appeal applicant had expired or expired, then the plaintiff filed a cassation, because he felt that the cassation court had lost.

Bimbingan Teknis (Bintek) Penguatan Perolehan Hak Cipta Atas Motif Batik Tradisional Di Sanggar Batik Kawung Sari Sidoarjo Subagiyo, Dwi Tatak; Wibisono, Hari; Widjangkoro, Hanung
Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 3 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat dengan HAKI DALAM dalam hal ini hak cipta, merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut dengan UMKM yang ada di Sidoarjo. Akan tetapi tentunya yang sangat disayangkan dalam hal ini adalah banyaknya Unit UMKM yang masih belum mengerti mengenai pentingnya HAKI dan belum melakukan pendaftaran HAKI dalam bentukapapun. Masyarakat Kelurahan Magersari, khususnya wilayah Rukun Warga 07, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo jarang memiliki pengetahuan hukum baik terkait dengan hukum keperdataan,ataupun hukum pidana, terutama terkait tentang perlindungan hukum di bidang HAKI dalam hal ini hak cipta dan tata cara pendaftarannya. Padahal banyak masyarakat Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang membuka usaha dalam bentuk UMKM, bidang usaha batik tradisional kawung sari. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengabdian kepadamasyarakat ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya perlindungan HAKI khususnya hak cipta terhadap produk UMKM yaitu motif batik tradisional serta memberikan Bimbingan Teknis dan Tata Cara Pendaftaran HAKI khususnya hak cipta atas motif batik dari Produk UMKM di Kelurahan Megersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.Pelaksanaan pengadian kepada masyarakat ini dilakukan dengan transfer pengetahuan mengenai perlindungan hukum serta pendaftaran HAKI dengan cara penyuluhan hukum serta dilakukannya bimbingan teknis kepada masyarakat di Kelurahan Magersari, KecamatanSidoarjo, Kabupaten Sidoarjo selama 12 bulan. Adapun target luaran dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah dikuasainya pengetahuan mengenai perlindungan HAKI oleh masyarakat, pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran, dan pendaftaran HAKI. Selain itu juga terdapat luaran dari jurnal pengabdian masyarakat prosiding

JURIDICAL ISSUES IN EMPLOYMENT TERMINATION DUE TO FORCE MAJEURE Subagiyo, Dwi Tatak; Widjangkoro, Hanung
Indonesia Private Law Review Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v5i1.3156

Termination of Employment Relations (PHK) represents a highly distressing event for workers, as it disrupts their livelihoods and results in significant economic challenges. Layoffs can lead to various conflicts and difficulties, underscoring the need for protective regulations that safeguard workers' rights. In the context of employment disputes related to force majeure, the COVID-19 pandemic fits within the force majeure category due to its unforeseen and uncontrollable nature, which impedes the company's ability to fulfill its contractual obligations. Judicial decisions, such as Case Number 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gresik, demonstrate how courts can fairly adjudicate employment cases by applying principles of force majeure, thus providing a balanced approach to resolving disputes arising from such unprecedented circumstances.

THE URGENCY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE REGULATION FROM A JOINT AUTHORSHIP PERSPECTIVE ON COPYRIGHT INFRINGEMENT Subagiyo, Dwi Tatak; Wibisono, Hari
Indonesia Private Law Review Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v5i2.3962

This research, titled Urgency of Artificial Intelligence Regulation from the Perspective of Joint Authorship Against Copyright Infringement, aims to analyze the legal framework governing Artificial Intelligence (AI)-based creations in Indonesia and explore the application of the Joint Authorship perspective to AI-generated works. Using a normative legal methodology, the research focuses on library research involving laws, regulations, and related literature. The findings reveal that Indonesia's Copyright Law No. 28 of 2014 does not adequately address AI-based creations. Specifically, Articles 58 and 59, which reference the "death of the creator," imply that creators are human, creating ambiguity as AI lacks human cognitive abilities and cannot meet the necessary criteria for copyright protection. Additionally, the research suggests that applying the Joint Authorship perspective to AI-generated works could recognize them as collaborative efforts between humans and computer programs. This approach would benefit creators by ensuring shared copyright and acknowledging the contributions of both humans and AI systems in the creation process.

Bimbingan Teknis (Bintek) Penguatan Perolehan Hak Cipta Atas Motif Batik Tradisional Di Sanggar Batik Kawung Sari Sidoarjo Subagiyo, Dwi Tatak; Wibisono, Hari; Widjangkoro, Hanung
Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 3 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat dengan HAKI DALAM dalam hal ini hak cipta, merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut dengan UMKM yang ada di Sidoarjo. Akan tetapi tentunya yang sangat disayangkan dalam hal ini adalah banyaknya Unit UMKM yang masih belum mengerti mengenai pentingnya HAKI dan belum melakukan pendaftaran HAKI dalam bentukapapun. Masyarakat Kelurahan Magersari, khususnya wilayah Rukun Warga 07, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo jarang memiliki pengetahuan hukum baik terkait dengan hukum keperdataan,ataupun hukum pidana, terutama terkait tentang perlindungan hukum di bidang HAKI dalam hal ini hak cipta dan tata cara pendaftarannya. Padahal banyak masyarakat Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang membuka usaha dalam bentuk UMKM, bidang usaha batik tradisional kawung sari. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengabdian kepadamasyarakat ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya perlindungan HAKI khususnya hak cipta terhadap produk UMKM yaitu motif batik tradisional serta memberikan Bimbingan Teknis dan Tata Cara Pendaftaran HAKI khususnya hak cipta atas motif batik dari Produk UMKM di Kelurahan Megersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.Pelaksanaan pengadian kepada masyarakat ini dilakukan dengan transfer pengetahuan mengenai perlindungan hukum serta pendaftaran HAKI dengan cara penyuluhan hukum serta dilakukannya bimbingan teknis kepada masyarakat di Kelurahan Magersari, KecamatanSidoarjo, Kabupaten Sidoarjo selama 12 bulan. Adapun target luaran dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah dikuasainya pengetahuan mengenai perlindungan HAKI oleh masyarakat, pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran, dan pendaftaran HAKI. Selain itu juga terdapat luaran dari jurnal pengabdian masyarakat prosiding

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search