Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Satrio Ageng Rihardi; Arnanda yusliwidaka
Literasi Hukum Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.507 KB)

Perusahaan merupakan bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usaha yang dilaksanakannya. Perusahaan di Indonesia semakin menjamur di berbagai daerah salah satunya dikenal adanya perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan konglomerasi merupakan topik yang selalu menarik perhatian, karena pertumbuhan dan perkembangan perusahaan kelompok yang tidak terkendali dapat menimbulkan monopoli terhadap suatu jaringan usaha. Secara hukum dan unsur dari perusahaan kelompok memiliki tanggung jawab perusahaan baik dari sisi yuridis dan sisi ekonomi. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Anti Monopoli. Menurut Pasal 1 huruf a yang menyatakan bahwa monopoli adalah pengusaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Contoh perusahaan kelompok adalah Astra Group, Bakrie Group, MNC Group, Kalla Group dll. Dalam hal ini perusahaan dengan mekanisme tersebut akan lebih menguntungkan dibanding perusahaan yang hanya bergerak di satu kegiatan usaha saja. Tentu hal ini akan berpengaruh terhadap adanya Undang-Undang Anti Monopoli yang lebih berasaskan pada persaingan usaha secara sehat. Jika dikaitkan dengan tipe perusahaan kelompok baik yang vertikal, horizontal dan campuran maka jika ditinjau dari Pasal 3 Undang-Undang Anti Monopoli dapat dikatakan bertentangan. Hal ini terbukti jika para pelaku usaha yang sudah besar dan ternama tentu akan mematikan pelaku usaha kecil yang baru dalam tahap rintisan perusahaan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN ANAK DI KOTA MAGELANG Arnanda Yusliwidaka; Satrio Ageng Rihardi
Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.006 KB)

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/keterampilan yang kurang dari orang tua si anak, hal inilah yang membuat orang tua orang tua dengan mudahnya melibatkan si anak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya yakni dengan mempekerjakan si anak. Selain itu, anak kerap kali mendapatkan kekerasan dari orang tua. Di Kota Magelang saat ini untuk korban kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak masih relatif tinggi, oleh karenanya dengan adanya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diharapkan dapat menanggulangi dan mencegah permasalahan tersebut. Sehingga pihak pemerintah daerah Kota Magelang yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang harus melakukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Magelang dan Bentuk perlindungan hukum dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang terhadap anak yang merupakan korban dari kekerasan anak. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer dengan cara melakukan wawancara terhadap responden dengan metode kualitatif yang disajikan secara diskriptif. Hasil penelitian ini bentuk-bentuk kekerasan di Kota Magelang adalah kekerasan fisik, psikis berupa pembulian, seksual berupa pencabulan, dan perilaku menyimpang berupa tawuran, kemudian untuk perlindungan hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang terhadap anak yang merupakan korban dari kekerasan adalah melaksanakan perlindungan hukum yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Upaya yang wajib dilakukan untuk melaksanakan perlindungan anak adalah dengan melalui 3 jenis layanan, yang meliputi Pencegahan, Pengurangan resiko kerentanan dan Penanganan

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT MENGENAI PENTINGNYA TERTIB BERLALU LINTAS DI DESA SUTOPATI, KECAMATAN KAJORAN, KABUPATEN MAGELANG. Jaduk Gilang Pembayun; Sukron Mazid; Satrio Ageng Rihardi
Swadaya: Indonesian Journal of Community Empowerment Vol 1 No 03 (2019): Desember
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) - Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/swa.v1i03.675

Legal awareness is self-awareness without pressure, coercion, or orders from outside to submit to applicable law. With the running of legal awareness in the community, the law does not need to impose sanctions. Sanctions are only imposed on citizens who have proven to be violating the law. One of the legal problems today is the low awareness of the legal community, resulting in many violations of the law. The methods used in community service activities are lectures, discussions, questions and answers and simulations, so that the activities can run without boundaries and boundaries between the community service team and the community. Likewise in the implementation of community service, the service team applies the lecture, discussion, question and answer and simulation methods and uses a contextual approach in providing counseling and briefing to the community about the impact it has on the mindset of society related to traffic order. Initially, legal awareness mostly revolves around the mindset that assumes that awareness in the community is a deciding factor as a law. With the socialization carried out by the community service team, citizens became more sensitive and concerned about the importance of orderly traffic so that eventually Good Citizenship was formed.

MENAKAR SISTEM ZONASI PENERIMAAN SISWA BARU DI ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN Satrio Ageng Rihardi; Arnanda Yusliwidaka
VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol 11, No 1 (2020): APRIL
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

ABSTRAKSistem pendidikan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kebijakan tentang desentralisasi diserahkan pada Pemerintah Daerah masing-masing. Khususnya dalam kebijakan jalur zonasi berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam perolehan jumlah siswa. Contohnya ada satu siswa di SMAN Kota Magelang terpaksa tidak dapat sekolah favorit, selain itu protes dari pihak orang tua murid. Penelitian secara normatif empiris yang dianalisis secara diskriptif kualitatif. Pemerintah wajib melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan mengenai sistem nasional pendidikan di era desentralisasi melalui: Evaluasi kesiapan pemerintah daerah dalam sistem zonasi untuk mendata kecukupan sekolah; Pemerataan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memadai; Guru yang memadai untuk setiap zona; Ketersediaan informasi secara online maupun melalui pamflet dan papan pengumuman; Perlunya dipetakan dampak sistem zonasi. Jika memperhatikan hal tersebut, maka pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan dapat dikatakan lebih efektif dan efisien untuk dunia pendidikan di masa yang akan datang.Kata Kunci: Kebijakan, Zonasi, PPDB, Desentralisasi ABSTRACTThe education system is in accordance with Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. Policies on decentralization are left to the respective Regional Governments. Especially in the zoning policy policies affect the quality of the implementation of education, especially in the acquisition of the number of students. For example, there was one student in Magelang City High School who was forced to not get a favorite school, besides protesting from the parents. Empirical normative research that is analyzed by descriptive qualitative. The government is obliged to carry out continuous improvement of the national education system in the decentralization era through: Evaluation of the readiness of local governments in the zoning system to record the adequacy of schools; Equitable education with adequate facilities and infrastructure; Adequate teachers for each zone; Availability of information online as well as through pamphlets and bulletin boards; The need to map the impact of the zoning system. If you pay attention to this, then the implementation of education decentralization policy can be said to be more effective and efficient for the world of education in the future.Keywords: Policy, Zoning, PPDB, Decentralization

Assistance Assistance in revitalizing the Water Park KTH Wana Tirta in Bunder Village, Gunungkidul Regency towards a child-friendly tourist park Nur Rofiq; Kuswan Hadji; Rr. Yunita Puspandari; Tri Agus Gunawan; Satrio Ageng Rihardi
Community Empowerment Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Gunungkidul Regency is one of several regions in Indonesia that is actively developing the tourism sector in order to support the regional economic sector. At the Water Park KTH Wana Tirta, Bunder Village, Kapanewon Petuk, Gunungkidul Regency, this community service is carried out in the form of counseling and simulation using lecture, discussion, and practice methods. This program resulted in the design of a revitalized child-friendly water park in order to increase the attraction of tourists to the area. In addition, the service team identifies the benefits and drawbacks of water parks, so that it can be used as feedback for better governance and to improve the economy of the surrounding community.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EFISIENSI ANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024 DI INDONESIA Muhammad Ardhi Razaq Abqa; Satrio Ageng Rihardi; Rani Pajrin
Literasi Hukum Vol 6, No 2 (2022): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (964.277 KB)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan besarnya anggaran untuk pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024. Prediksi anggaran yang harus digelontorkan oleh pemerintah yakni kisaran Rp. 110 triliun. Hal ini signifikan sekali peningkatannya yaitu meningkat 431,4 persen dari anggaran Pemilu periode sebelumnya tahun 2019. Sehingga terjadi kesenjangan karena anggaran yang besar sangat berpotensi terjadi korupsi dan juga realitas yang terjadi bahwa Indonesia belum stabil dari segi perekonomian, belum optimalnya pelayanan public dan belum meratanya pembangunan infrastuktur. Maka penting dilakukan efisiensi anggaran Pemilu supaya sesuai dengan nilai dan prinsip efisien dalam pemerintahan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran Pemilu serentak 2024. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Analisis data pengolahannya dilakukan secara kualitatif dan penyajian data dilakukan secara diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan kebijakan efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan enam strategi kebijakan antara lain; alokasikan anggaran kebutuhan pioritas; masa kampanye dipersingkat; kampanye melalui media sosial, gerakan relawan peduli pemilu, optimalisasi pengawasan TPS dan mulai diterapkan e-voting.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LAPAK RONGSOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (DI ROSOK MANIA MAGELANG, KABUPATEN MAGELANG) Maulana Ali Syamsu; Satrio Ageng Rihardi; RR Yunita Puspandari
LONTAR MERAH Vol 6, No 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Jual beli di Negara Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ketiga tentang perikatan, bab kelima tentang jual beli. Pada saat melakukan jual beli terdapat hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha dan konsumen, hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam jual beli rongsok sendiri masih dapat dijumpai fenomena pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh konsumen. Salah satu dari fenomena pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh konsumen ini terjadi pada lapak rongsok yang bernama “Rosok Mania Magelang”. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap pemilik lapak rongsok “Rosok Mania Magelang” selaku konsumen antara dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap pemilik lapak rongsok selaku konsumen antara menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif bersifat diskriptif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang mengkaji rumusan masalah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan fenomena yang akan diteliti, data/bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi kasus, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melakukan transaksi jual beli barang rongsok masih sering dijumpai pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dari para pihak yang berkaitan dengan jual beli barang rongsok serta perlindungan hukum preventif telah dibentuk oleh Pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum represif, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi.

Legal Reform for the Fulfilment of Disabilities Human Rights Suwandoko Suwandoko; Satrio Ageng Rihardi
Unnes Law Journal Vol 6 No 2 (2020): Unnes L.J. (October, 2020)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v6i2.38973

The legal reform requires the fulfilment of disabilities human right is very important as a basis for strengthening the footing, so as to be able to respect, protect and fulfill the human rights of persons with disabilities without discrimination by upholding human value and dignity based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic Indonesia. The purpose of this study is to analyze the urgency of reforming human rights law of persons with disabilities and to analyze the model of legal reform to realize the fulfillment of human rights of persons with disabilities. This research method uses a type of normative juridical research by studying the legal literature. The results showed that the urgency of reforming human rights law for persons with disabilities in terms of philosophical, sociological and juridical aspects. The model of legal reform has embodied the fulfillment of the human rights of persons with disabilities in the harmonization of policies consisting of several aspects of regulatory structuring, aspects of institutional structuring and aspects of legal culture development. So legal reform is able to manifest the human rights of persons with disabilities, in this case as a form of crystallization of noble values and human dignity that are more just, progressive, democratic, prosperous and non-discriminatory.

Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Peserta Didik di Madrasah Ibtidaiyah Mazid, Sukron; Bhakti, Indira Swasti Gama; Rihardi, Satrio Ageng
JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 4, No 1 (2019): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Artikel ini mendeskripsikan tentang internalisasi nilai-nilai antikorupsi yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tindak kriminal korupsi yang sedang menimpa bangsa ini. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai antikorupsi pada peserta didik Madrasah Ibtidaiyah. Hal ini dilakukan karena Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah memiliki peranan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang kemudian diinternalisasikan ke dalam jiwa peserta didik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi Studi Lapangan (Field Research). Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa bentuk internalisasi nilai anti korupsi berupa kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan serta menekankan nilai-nilai keagamaan di setiap kegiatan embelajaran pendidikan kurikuler, kokurikuler, ekstra kurikuler dan pembelajaran lingkungan sehingga mampu memberikan kesadaran arti pentingnya pendidikan anti korupsi seperti menghayati, memahami dan menyadari dalam sebuah peristiwaInternalization of Anti-Corruption Values in Students in Madrasah Ibtidaiyah . This article discusses about the internalization of anti-corruption values that can provide solutions to the problems of criminal acts of corruption that are befalling this nation. The purpose of this study is to describe and internalize anti-corruption values in elementary school children. This is done because Education in Primary School has a strategic role in achieving national education goals which are then internalized into the soul of learners. The approach used is qualitative using Field Study method. From the results of this study found the method of the National Heroes' Fairy Tale by living the event by instilling values in the form of honesty, caring, independence, discipline, responsibility, hard work, simplicity, courage, and justice. And also emphasized religious values at each activity kurikuler embelajaran education, kokurikuler, extracurricular and learning environment order to be able to take into consideration the importance of education anti-corruption as involve, understand and realize in an event

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LAPAK RONGSOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (DI ROSOK MANIA MAGELANG, KABUPATEN MAGELANG) Syamsu, Maulana Ali; Rihardi, Satrio Ageng; Puspandari, RR Yunita
LONTAR MERAH Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v6i1.3810

Jual beli di Negara Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ketiga tentang perikatan, bab kelima tentang jual beli. Pada saat melakukan jual beli terdapat hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha dan konsumen, hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam jual beli rongsok sendiri masih dapat dijumpai fenomena pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh konsumen. Salah satu dari fenomena pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh konsumen ini terjadi pada lapak rongsok yang bernama “Rosok Mania Magelang”. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap pemilik lapak rongsok “Rosok Mania Magelang” selaku konsumen antara dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap pemilik lapak rongsok selaku konsumen antara menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif bersifat diskriptif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang mengkaji rumusan masalah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan fenomena yang akan diteliti, data/bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi kasus, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melakukan transaksi jual beli barang rongsok masih sering dijumpai pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dari para pihak yang berkaitan dengan jual beli barang rongsok serta perlindungan hukum preventif telah dibentuk oleh Pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum represif, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search