Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Penyelesaian Sengketa Hibah Orang Tua Kepada Anak Tanpa Akta Notaris Muhammad Ragil Rusdin; Suwito Suwito; Anwar Anwar; Maria Yeti Andrias; Farida Tuharea
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1061

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak tanpa akta notaris serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat hibah tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah tanpa akta notaris pada prinsipnya tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun demikian, tidak adanya akta notaris menyebabkan hibah memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian sehingga kemudian berpotensi menimbulkan sengketa, terutama setelah pemberi hibah meninggal dunia. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi, seperti musyawarah dan mediasi, yang mengedepankan penyelesaian secara damai dan menjaga hubungan kekeluargaan, maupun melalui jalur litigasi apabila tidak tercapai suatu kesepakatan. Dalam proses litigasi, kekuatan alat bukti menjadi faktor utama yang menentukan putusan pengadilan. Oleh karena itu, pembuatan akta notaris dalam setiap pemberian hibah sangat dianjurkan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat kekuatan pembuktian, melindungi hak para pihak, serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.  
PERAN BAWASLU KOTA JAYAPURA DALAM PENEGAKAN HUKUM PRMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024: STUDI KASUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA JAYAPURA Ardian Rahman; Suwito Suwito; Maria Yeti Andrias; Najamuddin Gani; Wahyudi Wahyudi
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 7 (2026)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/sibatik.v5i7.5269

Abstract

This study analyzes the role of the Jayapura City Election Supervisory Body (Bawaslu) in enforcing election law during the 2024 Legislative Election, particularly in handling alleged election crimes, and identifies the obstacles affecting its performance. The study employs normative legal research supported by an empirical approach. The normative analysis examines the statutory framework governing Bawaslu, election violations, and the handling of election crimes, while the empirical component examines implementation through observation, interviews, and document analysis. The findings indicate that Bawaslu Jayapura City performed its role through prevention, supervision, receipt and examination of reports and findings, violation handling, and coordination with the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). Five alleged criminal violations were identified from supervisory findings and public reports. Their handling was subject to formal and material verification, substantive assessment, and inter-agency coordination. The main obstacles were limited human resources, strict time limits, evidentiary difficulties, uneven public understanding of reporting procedures, and differences in legal interpretation. Strengthening institutional capacity, participatory supervision, evidence management, and Gakkumdu coordination is therefore necessary to improve election law enforcement.