Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Kendala Pengimplementasian Pendapatan pada SIMDA Keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kewas, Agnes MD; Karamoy, Herman; Lambey, Linda
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 10, No 2 (2019): Goodwill Vol.10 No.2 Juli- Desember 2019
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v10i2.25598

Abstract

Abstract. SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Keuangan is a compulsory requirement and a necessity for a provincial government to manage state’s money. The presence of SIMDA of Finance is expected to contribute to the process of state’s financial management, particularly at the stage of financial reporting should be able to operate better. This study investigates the implementation problems of the SIMDA Keuangan at the Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) in North Sulawesi. This is a qualitative case study.  This study found several problems in the implementation of SIMDA application. Those problems are: (a) Lack of system integration and synchronization between SIMDA Keuangan, SIMDA Pendapatan and Bank SulutGo. This can be evidenced by the absence of an efficient, realtime online payment system and the inefficiency of data verification process, (b) Performance and integrity of relevant human resources are still lacking, and (c) The lack of commitment shown by upper level management to maintain and improve the business process of SIMDA Keuangan.Keywords: SIMDA Keuangan, system integration, human resources, commitment of superiors.Abstrak. SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan) Keuangan merupakan persyaratan dan kebutuhan bagi pemerintah provinsi untuk mengelola uang negara. Kehadiran SIMDA Keuangan diharapkan dapat berkontribusi terhadap proses pengelolaan keuangan negara, terutama pada tahap pelaporan keuangan harus dapat berjalan lebih baik. Studi ini menyelidiki masalah implementasi SIMDA Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Sulawesi Utara. Metodologinya adalah analisis studi kasus dan metode kualitatif. Studi ini menemukan beberapa masalah dalam penerapan aplikasi SIMDA yaitu: (a) Kurangnya integrasi sistem dan sinkronisasi antara SIMDA Keuangan, SIMDA Pendapatan dan Bank SulutGo. Hal ini dapat dilihat melalui tidak adanya sistem pembayaran online yang efisien dan realtime serta ketidakefisienan proses verifikasi data. (b) Kinerja dan integritas sumber daya manusia yang relevan masih kurang, dan (c) Kurangnya komitmen yang ditunjukkan oleh manajemen tingkat atas untuk mempertahankan dan meningkatkan proses bisnis SIMDA Keuangan.Kata kunci: SIMDA Keuangan, integrasi sistem, sumber daya manusia, komitmen atasan.
Analisis Potensi Pendapatan Asli (PAD) dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kota Kotamobagu Damapolii, Erwin; Kalangi, Lintje; Lambey, Linda
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 2 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i2.18434

Abstract

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kota Kotamobagu, faktor- faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2, faktor- faktor yang mendukung optimalisasi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 serta upaya Pemerintah Kota Kotamobagu untuk optimalisasi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 di Kota Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratori. Data diperoleh melalui teknik wawancara yang mendalam, studi dokumentasi dan triangulasi. Informan kunci ditetapkan secara purposive sampling dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas data dan sumber data. Data transkrip yang diuraikan dari hasil wawancara dianalisis menggunakan metode analisis Miles and Huberman yang terdiri dari pemberian tema/coding, konseptualisasi pernyataan ilmiah dan menginterpretasikannya dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Kotamobagu masih tergolong potensial dengan rasio proporsi > 1 dan rasio pertumbuhan < 1. Faktor penghambat optimalisasi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 di Kota Kotamobagu meliputi kesadaran wajib pajak/ masyarakat, sumber daya manusia, pemutakhiran data dan anggaran. Faktor pendukung optimalisasi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 di Kota Kotamobagu terdiri dari kepemimpinan dan pelayanan teknologi. Upaya intensifikasi PBB-P2 meliputi kegiatan pemutakhiran data, sosialisasi dan penagihan. Sedangkan untuk upaya ekstensifikasi PBB-P2 hanya meliputi kegiatan pendataan/pendaftaran. Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk segera melakukan pemutakhiran data dalam rangka menyesuaiakan Nilai Jual Objek Pajak yang sesuai dan sebanding dengan kondisi wilayah Kota Kotamobagu. Untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan PBB-P2, perlu ditambahkan jumlah sumber daya manusia yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan petugas, serta pentingnya mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tupoksinya sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan penerimaan PBB-P2. Perlunya alokasi anggaran yang memadai untuk mendanai dan memfasilitasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Kotamobagu.Kata Kunci: Potensi, Optimalisasi, PBB- P2
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong) Jitmau, Fanny; Kalangi, Lintje; Lambey, Linda
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 1 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 1 Juni 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i1.16036

Abstract

Abstract. In order to achieve a good performance of local governments, it requires accountability, transparency and internal audit functions. If those factors are implemented well, the performance of the local government will be excellent and satisfied. To achieve them, the existences of mechanisms for accountability and good performance management are required. Implementation of the existing rule and legislation relating to the application of the concepts of accountability and transparency in financial management is expected to create a good local government management and beneficial to people. Implementation of accountability and transparency in the financial management area is expected to improve the performance of local government. On the other hand, internal control must be conducted by government auditors in order to increase local government performance. This study aims to examine the influence of accountability, transparency and internal audit functions to regional government performance in Sorong. This is a quantitative research and data were collected by using questionnaires. Samples were taken from 100 respondents. They were from 10 SKPD in Sorong regency government. The data was analyzed by Multiple Linear Regression. Validity and reliability were examined by validity test, reliability test, classic assumption test, and hypothesis testing. The data were processed by using Statical Software Product and Services Solution (SPSS) 20.0 version. The results show that accountability does not influence the performance of local government in Sorong. However, transparency influences the local government performance and internal audit influences the performance of local government.Keywords: Accountability, Transparency, Internal Audit Function and Performance of Regional Government.Abstrak. Dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik maka diperlukan akuntabilitas, transparansi serta fungsi pemeriksaan intern yang baik pula agar kinerja pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik dan memuaskan. Dengan demikian, untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Disisi lain untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah perlu adanya fungsi aparat pemeriksa fungsional melaksanakan fungsi pemeriksaan intern yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah daerah Kabupaten Sorong). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dan pengumpulan data digunakan kuesioner. Dalam penelitian ini diambil sampel dari 100 responden yang terdapat pada 10 SKPD di pemerintah Kabupaten Sorong. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda, dengan pengujian validitas data, uji reabilitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Data diolah dengan menggunakan perangkat Software Statical Product And Services Solution (SPSS) versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Fungsi Pemeriksaan Intern Dan Kinerja Pemerintah Daerah.
Analisis Persepsi dan Ekspektasi Mahasiswa atas Kualitas Dosen Pembimbing Tesis di program Magister Akuntansi FEB Universitas Sam Ratulangi Manado Lambey, Linda; Lambey, Robert; Kalangi, Lintje
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 2 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i2.18298

Abstract

Abstract. One of the requirements to graduate from Magister of Accounting program at the Faculty of Business and Economics, Univevrsity of Sam Ratulangi Manado is to write thesis. Thesis supervisors are crucial for student’s successful of their thesis completion. This study aims to analyse student’s perceptions and expectations on their thesis supervision. This research contributes to practical and theoretical implications. In terms of practical implication, it is intended to help the management in providing advices and suggestions to thesis supervisors. Thus, thesis supervisors can provide their services and or supervisions in the ways to satisfy their students’ expectations. The theoretical implication is to contribute perception and expectancy theories in the higher education setting between student and academic. This is a qualitative exploratory research. Data were collected by conducting in-depth interviews to 12 respondents who graduated from the program, observation and documentation. Data were analysed by content analysis. Findings suggested that supervisors are expected to be excellent in research methods, experienced and senior, have published their international publications, excellent in information technology, know the research topic, can give great directions towards their students, and can be thesis proofreaders. On the other hand, supervisors are perceived as qualified thesis supervisors if those academics can spend their time sufficiently with their students, have close and emotional relationships with their students, can explain, give directions and communicate effectively with their students and finally, they can write excellent research.                        Keywords: Perception, expectancy, qualifications of thesis supervisors Abstrak. Salah satu syarat kelulusan mahasiswa program Magister Akuntansi (MAKSI) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado adalah menyelesaikan tesis atau karya ilmiah akhir. Kualitas dosen pembimbing amat berperan terhadap keberhasilan penulisan tesis ini. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi dan ekspektasi mahasiswa terhadap kualitas dosen pembimbing tesis mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi penyelenggara program untuk mengarahkan dosen dalam menyelenggarakan pembimbingan yang dapat memberikan kepuasan bagi para mahasiswa. Sedangkan manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi literature terhadap teori persepsi dan ekspektasi di dunia pendidikan tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan exploratory qualitative research dengan jumlah responden sebanyak 12 orang mahasiswa yang telah menyelesaikan studi mereka di program MAKSI ini. Data dianalisa dengan menggunakan content analysis dan dikumpulkan melalui in-depth interviews, observation dan documentation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen pembimbing tesis dikatakan berkualitas jika dosen tersebut menguasai metode penelitian, dosen senior yang sudah berpengalaman, dosen yang sudah memiliki publikasi/jurnal internasional, dosen yang menguasai aplikasi komputer, dosen yang menguasai materi/topik tesis yang dibimbing, dosen yang dapat mengarahkan mahasiswa dan dosen yang memiliki ketelitian dalam membaca atau memeriksa tesis mahasiswa. Sedangkan persepsi mahasiswa atas kualitas dosen pembimbing yang diinginkan oleh mahasiswa adalah dosen yang dapat meluangkan waktu yang cukup untuk pembimbingan, dosen yang bisa memiliki kedekatan emosional dengan mahasiswa bimbingannya, dosen yang mampu menjelaskan, mengarahkan dan berkomunikasi dengan efektif dan dosen yang mampu membuat penelitian yang berkualitas.Kata kunci: Persepsi, Ekspektasi, Kualitas Dosen Pembimbing Tesis.
Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud Matei, Angela Mulyani; Karamoy, Herman; Lambey, Linda
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 1 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 1 Juni 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i1.15328

Abstract

Abstract. The function of supervision by Inspectorate is crucial to ensure the management of local government is running effectively and efficiently. As the internal supervisor institution, Inspectorate should be able to optimize its functions based on The Rule of Minister of Home Affairs Number 64/2007 to create the good governance and clean government. This study is aimed to (1) determine the optimilising the function of Inspectorate in Talaud Island Municipality; (2) analyse the obstacles in optimilising the function of Inspectorate in Talaud Island Municipality; (3) analyse the strategies to optimize the function of Inspectorate in supervising local finance. This study is an exploratory qualitative research. Data were collected by in-depth interviews, observation, and study documentation from primary data and secondary data. The results show the function of Inspectorate in supervising local finance in Talaud Island Municipality is not optimal yet. It is, thus, strategies are required to overcome the obstacles in supervision of local finance by Inspectorate of Talaud Island Municipality. Strategies consist of to: (1) increase the quantitiy of inspector/audit staff; (2) increase of auditor competencies; (3) increase the allocation of supervision budget; (4) increase of facility supervision; (5) optimize the rule of internal auditor as consultant and catalyst; (6) punishment to local work unit (SKPD) staff who are not committed to conduct supervision; and (7) joint commitment of local government in supervision field. Keywords : supervision, optimilising, local finance, the rule of minister of home affairs number 64/2007 Abstrak. Fungsi Pengawasan Inspektorat sangat penting dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah harus mampu melaksanakan fungsinya berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2007 secara optimal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui apakah fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud sudah optimal;  (2) menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud dalam optimalisasi fungsi pengawasan keuangan daerah; (3) menganalisis upaya atau strategi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud belum optimal, sehingga dibutuhkan strategi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yakni (1) penambahan tenaga pengawas; (2) meningkatkan kompetensi APIP; (3) meningkatkan alokasi anggaran pengawasan; (4) penambahan fasilitas pengawasan; (5) mengoptimalkan peran APIP sebagai konsultan dan katalis; (6) pemberian sanksi tegas bagi SKPD yang lalai atau kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan pengawasan; dan (7) adanya komitmen bersama pemerintah daerah dalam bidang pengawasan. Kata kunci: pengawasan, optimalisasi, keuangan daerah, Permendagri No. 64 Tahun 2007  
Investigasi Pengetahuan Dan Pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Penganggaran Berbasis Kinerja di Kota Bitung Polii, Josephien; Kalangi, Lintje; Lambey, Linda
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 2 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i2.17165

Abstract

Abstract. The existence of budgetary reform in local financial management from traditional budget to performance budget requires DPRD members as executive partners to know and understand performance-based budgeting. This study is intended to investigate and obtain evidence empirically concerning knowledge and understandings of DPRD members on Performance-Based Budgeting and factors influencing them. It also includes the implementation of Performance-Based Budgeting in Bitung city. The study is a qualitative exploratory research. Respondents were chosen by purposive sampling. Data were collected by interviews, observation and documentation. Triangulation was conducted to validate data. This study concludes: (1). As many as 58% DPRD members did not understand the concept of Performance-based budgeting; (2). Educational background and length of tenure do not affect the level of knowledge and understandings of the DPRD members; (3) they often to attend trainings and technical meetings but the results have not been fullest; (4). Legislative and Executive communicate to support implementation; (5). Obstacles found are regulation, group or personal interests, leader commitment, or implementation execution, limited budget and insufficient of elements and indicators.Keywords: Knowledge, Understandings, Human Resources, Communication, Interests, CommitmentAbstrak. Adanya reformasi penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah dari traditional budget ke performance budget menuntut anggota DPRD sebagai mitra eksekutif untuk mengetahui dan memahami apa itu penganggaran berbasis kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan memperoleh bukti secara empiris mengenai pengetahuan dan pemahaman Anggota DPRD tentang Penganggaran Berbasis Kinerja, dan faktor–faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD tentang PBK serta implementasinya di Kota Bitung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif (exploratory approach). Pemilihan responden menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.  Untuk validitas data digunakan metode triangulasi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: (1). Sebanyak 58% dari anggota dewan cenderung tidak memahami konsep dasar dari penganggaran berbasis kinerja; (2). Latar belakang pendidikan dan lamanya masa jabatan tidak mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman para anggota dewan; (3). Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelatihan atau bimbingan teknis menjadi salah satu sarana yang sering diikuti oleh para anggota dewan tetapi hasilnya belum maksimal; (4). Komunikasi menjadi faktor pendukung ditahapan PBK dalam hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif; (5). Regulasi, kepentingan pribadi atau kelompok, komitmen pimpinan atau pelaksana implementasi, keterbatasan anggaran serta tidak terpenuhinya elemen dan indikator PBK menjadi kendala dalam pelaksanaan PBK di Kota Bitung.Kata Kunci: Pengetahuan, Pemahaman, SDM, Komunikasi, Kepentingan, Komitmen.
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, MASA KERJA, PELATIHAN DAN JABATAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Wungow, Jhon Fiesgrald; Lambey, Linda; Pontoh, Winston
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 7, No 2 (2016): Goodwill Vol. 7 No. 2 Desember 2016
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v7i2.13560

Abstract

This study is aimed to examine the effect of educational level, working period, training and government officers of the quality of government financial reports South Minahasa regency simultaneously and partially. The population was taken employees who work as treasurers and chiefs financial sub-section of the local work units and in accounting and treasury areas in the Office of Financial Management, Revenue and Asset South Minahasa regency. The research sample was 100 respondents and only 95 respondents who participated by answering questionnaires. The variables in this study are independent variable consist of level of education (X1), working period (X2), training (X3) and government officers (X4) on the other hand, dependent variable is the quality of local financial statement (Y). Data were analyzed using multiple linear regression analysis (multiple regression). The results showed that the level of education, working period, training and official simultaneously have a significant impact on the quality of local financial statement. The value of the coefficient of determination shows that the level of education, working period, training and government officers together contribute to the quality of local financial statements in the amount of 40.1%, while the remaining of 59.9% is influenced by other factors beyond the research model. Partial test results showed that only training and government officers have an impact on the quality of local financial statement. The level of education and working period do not have any influence on the quality of government financial reports South Minahasa regency. Keywords: quality of local financial statement, level of education, working period, training, government officers.
Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.11/2013 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain Pada Pajak Pertambahan Nilai Jasa Freight Forwarding Di PT. Trans Continent Sandag, Eltie Christi; Karamoy, Herman; Lambey, Linda
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 2 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i2.18435

Abstract

Abstract.This study aims to (1) analyze the conformity of the application of Regulation of the Minister of Finance No. 38/PMK.011/2013 on the Basic Taxation of Other Value on Value Added Tax of PT.Trans Continent freight forwarding services, (2) analyze the efforts made in overcoming the overpayment of VAT in connection with the application of Regulation of the Minister of Finance No. 38/PMK.011/ 2013 in accordance with the provisions of applicable tax laws. This is a qualitative research with case study approach. Data were obtained through the technique of in-depth interviews, observation and documentation study. The key informants were determined by purposive sampling in order to attain the correct and accurate information. Triangulation techniques were used to test the validity of data and data sources. The transcript data described from the interviews were analyzed using analytical methods consisting of the giving of themes/coding, conceptualizing scientific statements and interpreting them in narrative form. The results of the research indicate that the Basic of Taxation of Other Value is imposed on services which have element of freight charges conducted by PT.Trans Continent has been implemented based on Regulation of the Minister of Finance No.38/PMK.011/2013. However, the issuance of this Regulation of the Minister of Finance has not yet considered the overall freight forwarding activities as a single entity, in which the freight forwarding service company also provides services that have no element of freight charges, and in its business turnover in doing their transactions with other Taxable Entrepreneurs who do not use Basic Imposition Other Value Tax. Continuous compensation efforts are made to overcome the overpayment of Value Added Tax (VAT) in connection with the application of Regulation of the Minister of Finance No.38/PMK.011/2013 on the Tax Basis of Other Valuation in its settlement, which is also not followed by knowledge on other provisions governing taxation (regulations determined by Directorate General of Taxation No.PER-11/ PJ/2013).Keywords:  Analysis, Value Added Tax (VAT), Tax Basis of Other Valuation, Freight ForwardingAbstrak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kesesuaian penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa freight forwarding di PT.Trans Continent, (2) menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kelebihan bayar PPN sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara yang mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Informan kunci ditetapkan secara purposive sampling dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas data dan sumber data. Data transkrip yang diuraikan dari hasil wawancara dianalisis menggunakan metode analisis yang terdiri dari pemberian tema/coding, konseptualisasi pernyataan ilmiah dan menginterpretasikannya dalam bentuk narasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain dikenakan atas jasa yang memilki unsur freight charges  yang dilakukan oleh PT. Trans Continent dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 38/PMK.011/2013, namun terbitnya PMK ini  belum melihat kegiatan freight forwarding secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan usaha, yang dimana perusahaan jasa freight forwarding juga menyediakan jasa yang tidak memiliki unsur freight charges, dan dalam perputaran usahanya bertransaksi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP)  lain yang tidak menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain . Upaya kompensasi yang terus menerus dilakukan dalam mengatasi kelebihan bayar PPN sehubungan dengan penerapan PMK No 38/PMK.011/2013, dalam penyelesainnya juga tidak diikuti dengan pengetahuan akan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan (yakni peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2013). Kata Kunci: Analisis, Pajak Pertambahan Nilai, Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain, Freight Forwarding
Analisa Akuntabilitas Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Manado Runtuwarouw, Margaretha Yeane; Ilat, Ventje; Lambey, Linda
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 10, No 2 (2019): Goodwill Vol.10 No.2 Juli- Desember 2019
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v10i2.24976

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the accountability of grant expenditure on the Government of the City of Manado. This research is a qualitative research with an exploratory approach. Data were obtained by in-depth interviews and documentation study. It was concluded that there are obstacles in the six grant expenditure management processes. The problems have occurred in the processes of accountability and reporting. Those problems are (1) compliance problems occurred in the process of implementing grants expenditure accountability, (2) regulatory constraints in which regulations have not yet been conveyed to grant managers, especially in relation to regional equipment, (3) constrains in the implementation of grant spendings in which they are processed in longer time because they have to go through several stages, (4) constraints in terms of lack of human resources competencies and capabilities of accountability and reporting, and (5) the limitations of supporting facilities in realizing accountability for grant spending. This study found that the coordination among grants managers, information and communication both managers and recipients of grants are very important to achieve accountability. Socialising regulations related to grant spending, affirming sanctions and aiding community or grant recipients will help to achieve better grant expenditure accountability. Various efforts were made to minimize the delay in submitting the grant fund accountability report, namely by giving sanctions, coordination between grant managers, more intensive requests for reports from recipients of the grant as well as the formulation of a standardized accountability report format to allow  grantees to compile accountability reports easier and to ease reviewers to examine the reports.Keywords: Grants Expenditure Accountability, Local Government.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akuntabilitas belanja hibah pada Pemerintah Kota Manado. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori. Data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Disimpulkan bahwa dari keenam proses pengelolaan belanja hibah, terdapat proses yang sering mengalami kendala yaitu proses pertanggungjawaban dan pelaporan. Kendala-kendala tersebut adalah (1) kendala kepatuhan yang terjadi dalam proses pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah, (2) kendala regulasi, dimana regulasi belum tersampaikan kepada pengelola hibah khususnya perangkat daerah terkait, (3) kendala pelaksanaan belanja hibah yakni proses yang memerlukan waktu agak lama karena harus melewati beberapa tahap, (4) kendala kompetensi sumberdaya manusia dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan, (5) serta keterbatasan fasilitas penunjang merupakan kendala-kendala dalam mewujudkan akuntabilitas belanja hibah. Disamping itu, kerjasama antara pengelola hibah, informasi dan komunikasi baik untuk pengelola maupun penerima hibah sangat diperlukan dalam pencapaian akuntabilitas. Pentingnya sosialisasi peraturan-peraturan terkait belanja hibah, penegasan sanksi serta pendampingan bagi masyarakat atau penerima hibah akan membantu terlaksananya akuntabilitas belanja hibah yang lebih baik. Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisasikan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dana hibah yaitu dengan pemberian sanksi, adanya koordinasi antara pengelola hibah, permintaan laporan kepada penerima hibah yang lebih intensif serta penyusunan format laporan pertanggungjawaban yang baku agar memudahkan penerima hibah menyusun laporan pertanggungjawaban dan memudahkan pemeriksa.Kata kunci : Akuntabilitas Belanja Hibah, Pemerintah Kota.
DAMPAK RASIO AKTIVITAS DAN RASIO LIKUIDITAS TERHADAP PERUBAHAN LABA BERBASIS FAIR VALUE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) Pangkong, Claudya Monica; Lambey, Linda; Afandi, Dhullo
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL 5 NO 2 (2017) HAL. 955
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.913 KB) | DOI: 10.35794/emba.5.2.2017.16017

Abstract

Abstrak: Laba merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena menjadi dasar keputusan investor untuk berinvestasi. Laba yang tercermin dalam laporan keuangan menggunakan fair value akan menguntungkan pelaku pasar karena mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio aktivitas (Total Asset Turnover) dan pengaruh rasio likuiditas (Current Ratio) terhadap perubahan laba berbasis fair value. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh TATO dan CR terhadap perubahan laba berbasis fair value pada perusahaan property dan real estate periode tahun 2012-2015. Populasi dalam penelitian ini yakni perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI yang terdiri dari 47 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling dan terpilih 12 perusahaan. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa TATO () berpengaruh  terhadap perubahan laba berbasis fair value (Y) dan CR () tidak berpengaruh terhadap perubahan laba berbasis fair value (Y).  Kata kunci:  Total Asset Turnover, Current Rasio, Fair Value, Perubahan Laba
Co-Authors Aldiansyah Sugeha Andries, Jazzy . Angelia Wibisono, Angelia Anneke Wangkar Antameng, Desy Pratiwi Arina, Kevin Thio Awaeh, Maya Angriani Bumulo, Rahmawaty M. Damapolii, Erwin David P. E. Saerang David P.E. Saerang Dhullo Afandi Elvira Diana Worotitjan, Elvira Diana Engelina, Wilma Deodora Essing, Sisilia Amelia Faleria, Rondonuwu Ester Fanny Jitmau Farlane S. Rumokoy Farlane Stevie Rumokoy Fitria Ayu Lestari Niu Frederik G. Worang, Frederik G. Gresly Yunius Rainal Mamelo, Gresly Yunius Rainal Gunadi, Venisca . Hannah Nadia Pijoh, Hannah Nadia Harbelubun, Astuty Veronika Laura Heince R.N Wokas Hendrik Gamaliel Herman Karamoy Jantje Tinangon Jhon Fiesgrald Wungow, Jhon Fiesgrald Jocom, Jessica Johan R. Tumiwa, Johan R. Joy Elly Tulung Kalendesang, Angelina Klesia Karwur, Karina Ocktovenisia Kasmadi, Kartika Aprillia Kawenas, Riani Isye Kewas, Agnes MD Kiai Demak, Najah A. Y. Lahiang, Mercel Hendrik Lantu, Christover . Liando, Leonard Yosua Lidia Mawikere Lintje Kalangi Liono, Marcelita . Lumenta, Anatasia Lumintang, Gyshella Smylie Madesen, Piter Mangnga' Maria Tielung Matei, Angela Mulyani Megasilvia Windy Mintahari, Megasilvia Windy Melisa Mamesah Merinda H. Ch. Pandowo Mokoginta, Novtania Mokoginta, Rena Mustari Mukuan, Phoebe R.J.S Novi Dwi Lestari Novi S. Budiarso, Novi S. Panekenan, Heine Glorina Pangkong, Claudya Monica Permata, Dana Nastari Pobela, Resti Wisna Polii, Josephien Pongantung, Inke F. Ponto, Monica . Rani, Falentina K. G. Rico Darmanto, Rico Riska Valentine Ulaan, Riska Valentine Robert Lambey Rompas, Merlin Arliany Rori, Riebka Praisylia Rotinsulu, Stephen . ROTTY, AMELIA TRIFENA Rotulung, Frandy Demsy Abed Rumangu, Mac J. Rumokoy, Farlen S. Runtuwarouw, Margaretha Yeane Sabanari, Anatasya E. Saerang, David P E Sandag, Eltie Christi Sanger, Rini . Sendy J. Mewengkang, Sendy J. Sepang, Kevin . Setyowati, Rifka . Sherly Pinatik Sifrid S. Pangemanan Sintje Rondonuwu, Sintje Soputan, Rocky Stanley Kho Walandouw Steven Tangkuman Tangkowit, Reince Herry Tanto, Hendra Wijaya Tasik, Hizkia H.D Tumiwa, Johan . Ulfiyati, Ulfiyati Ventje Ilat Walakandou, Regina Joan Ribka Wangkar, Anneke . Waworuntu, Priskila Charity Widjaja, Prielly Natasya Kartini Widono, Angie Michelle Winston Pontoh Wondal, Meilani Worang, Frederick G. Zumrotin, Tsania .