Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.155
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam DE JURE Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat Reflektika Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Sakina: Journal of Family Studies AKHLAQUL KARIMAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Muhammad Nuruddien
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
WASIAT WAJIBAH KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MESIR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Muhammad Nuruddien
Reflektika Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28944/reflektika.v17i1.615

Abstract

AbstractA will is a trust that must be conveyed, so that the trust cannot be concealed or given to another person who is not entitled. So far, many wills have been neglected and various ways have been done so that the will does not reach the rightful, because that is why the verses of the Qur'an came down to regulate the will and make people who change and falsify the will as a great sinner. This research is normative with a historical and regulatory approach to the Egyptian State Law. The obligatory will of the State of Egypt applies to a grandchild whose parents have died first in the life of the grandfather or grandmother, such a situation in the compilation of Islamic law is included in the realm of successor heirs, while the obligatory will of article 209 in KHI only to children or parents lift. If seen from the difference between the obligatory will law of the State of Egypt and KHI in Indonesia, which both have similarities in the limits of the obligatory will section, which is 1/3. KHI pays great attention to children or adoptive parents so that a mandatory will is enforced, this shows that KHI in Indonesia not only cares about the welfare of the same family, but also cares about others who have served in his life.Abstrak:Harta wasiat merupakan amanah yang harus disampaikan, sehingga amanah tersebut tidak boleh disembunyikan atau diberikan kepada orang lain yang tidak berhak. Sejauh ini banyak wasiat yang dilalaikan dan berbagai cara dilakukan agar wasiat tersebut tidak sampai kepada yang ber-hak, karena itulah ayat al-Qur’an turun mengatur tentang wasiat dan menjadikan orang yang merubah dan memalsukan wasiat sebagai pelaku dosa besar. Penelitian ini merupakan normatif dengan pendekatan sejarah dan peraturan Undang-undang Negara Mesir. Wasiat wajibah Negara Mesir berlaku bagi seorang cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu di masa hidupnya sang kakek ataupun nenek, keadaan seperti ini dalam kompilasi hukum Islam dimasukkan dalam ranah ahli waris pengganti, sedangkan wasiat wajibah pasal 209 dalam KHI hanya terhadap anak atau orang tua angkat. Jika dilihat dari perbedaan antara undang-undang wasiat wajibah Negara Mesir dengan KHI di Indonesia yang mana keduanya memiliki persamaan dalam batasan bagian wasiat wajibah yaitu 1/3. KHI sangat memperhatikan anak atau orang tua angkat sehingga diberlakukan wasiat wajibah, hal ini menunjukkan bahwa KHI di Indonesia tidak hanya peduli terhadap kesejahteraan keluarga senasab, melainkan juga peduli terhadap orang lain yang pernah berjasa dalam hidupnya.
Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah) Muhammad Nuruddien
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 2 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (758.876 KB)

Abstract

Perceraian terus terjadi tanpa memandang status sosial baik dari kalangan artis, pejabat, tokoh dan masyarakat umum. Pasca perceraian banyak hal yang harus dipertanggung jawabkan dalam relasi suami-istri, karena problem yang sering muncul setelah perceraian adalah persoalan nafkah istri dan nafkah anak, harta bersama dan pengasuhan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa pendapat Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah mengenai nafkah mādliyah istri sebelum perceraian dan memahami serta menganalisa proses terpenuhinya nafkah mādliyah istri sebelum perceraian perspektif keadilan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka dan dikaji dengan hermeneutika hukum, Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi istidlal hukum Islam (manhajiyatul-istidlal) dan pendekatan komparatif dan historical untuk mendeskripsikan proses dan tujuan dari nafkah mādliyah dalam bingkai keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi tidak diwajibkan pembayaran nafkah lampau kecuali melalui peradilan dan kerelaan antara keduanya sedangkan Mazhab Syafii menyatakan bahwa nafkah lampau merupakan hutang yang wajib untuk dibayarkan dan pembayaran hutang tidak memerlukan putusan peradilan.
Implementasi Kaidah al-Ijtihad la Yunqad bi al-Ijtihad dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam Fitria Nur Afifatur Rohmah; Muhammad Nuruddien
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 25 No 2 (2022): Al-Qanun, Vol. 25, No. 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2022.25.2.167-176

Abstract

The development in the aspect of human life era rapid, and it greatly influences the shaping of rules that dictate human behaviour. Al-Qur'an and Hadith are the primary sources of guidance for Muslims in facing their many challenges. However, the Al-Qur'an and Hadith do not contain all detailed legal provisions. Many laws in the Qur'an and Hadith are global and universal. To overcome this problem, the scholars tried to focus on ijtihad to enforce the law using Islamic legal maxims. Islamic legal maxim is a field of science that studies the rules involved in istinbat (excavation) of a syara' law. One of the rules is al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad related to the study of Usul Fiqh, under the term of kulliyah aghlabiyah (majoritarian-representative) norm. Ijtihad is an essential media that plays a vital role in creating Islamic law. This rule helps in solving problems in the social, economic, political, cultural and other fields. This writing aims to provide a complete picture of Islamic legal maxims and apply it in determining the law following Islamic law and legislation in Indonesia to produce legal certainty for a problem.   Abstrak: Perkembangan zaman sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya. Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber utama pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi banyak tantangan mereka. Namun, di dalam Al-Qur'an dan hadits tidak terkandung semua ketentuan-ketentuan hukum secara terperinci. Banyak hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits bersifat global dan universal. Untuk mengatasi masalah ini, para ulama berusaha untuk memfokuskan semua upaya mereka untuk ijtihad guna menegakkan hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyyah. Qawa'id Fiqhiyyah adalah bidang ilmu yang mempelajari aturan-aturan yang terlibat dalam istinbat (penggalian) suatu hukum syara'. Salah satunya kaidah al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad adalah Dalam kajian Ushul Fiqh, terdapat norma kulliyah aghlabiyah (majoritative-representative). Ijtihad merupakan media penting yang berperan penting dalam penciptaan hukum Islam. Aturan ini membantu dalam penyelesaian masalah di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya.  Dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh dan menaplikasian dalam penetapan hukum sesuai dengan hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia untuk menhasilkan kepastian hukum suatu permasalahan.  
PEMBERIAN KETERANGAN OLEH SAKSI ONLINE (PERSPEKTIF KAIDAH AL MASYAQQAH TAJLIBUT TASYIR) Viona Mentari Adyawati; Muhammad Nuruddien
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v2i1.6598

Abstract

Dalam melaksanakan proses kesaksian, seseorang mungkin saja mengalami beberapa kesulitan, entah itu dari segi kondisi, situasi, maupun wabah, hal-hal yang tidak diinginkan tersebut memerlukan beberapa metode opsi untuk mengatasinya, karena itulah diperlukan adanya peraturan yang dibuat untuk dispensasi dalam kasus tersebut sehingga proses pemeriksaan tetap bisa dilakukan meskipun saksi terkait tidak bisa menghadiri persidangan langsung secara tatap muka. Dalam hal ini, penulis melakukan analisa bagaimanakan sistem persaksian yang dilakukan secara online berdasarkan perspektif kaidah fikih al-Masyaqqah Tajlibut Tafsir (kesulitan mendatangkan kemudahan). Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode study case, yakni mengamati serta mengkaji kasus yang telah terjadi sebelumnya, kemudian dianalisa lebih rinci dengan menggunakan teori tentang kaidah fikih yang terkait, sehingga ditemukan hasil penelitian yang menyatakan bahwasannya kaidah fikih, yang secara umumnya disebut dengan hukum Islam, telah mengatur hal yang sama terkait kesulitan dan kemudahan. Namun jika saksi online ini hendak diterapkan secara sering (saat masa endemi), belum ada peraturan spesifik yang membahas terkait hal tersebu, sehingga ditakutkan, akan timbul hal yang tidak diharapkan karena belum sempurnanya peraturan yang menaungi.
Metode Penetapan Fatwa Dalam Membangun Perdamaian Perspektif Imam Ali goma (Studi Analisis Fiqh Tashabbuh Dengan Non Muslim): Metode Fatwa; Perdamaian; Imam Ali gomaa; Tasyabbuh Muhammad Nuruddien Nuruddien; Mahmoud Ismaeil Mohamed Mashal
Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage Vol. 12 No. 2 (2023): HERITAGE OF NUSANTARA
Publisher : Center for Research and Development of Religious Literature and Heritage

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31291/hn.v12i2.719

Abstract

A fatwa is a matter of great significance in Islam. The issuer of a fatwa represents the role of Prophet Muhammad (peace be upon him) in continuing his prophetic mission by providing explanations in accordance with the will of God. Therefore, issuing a fatwa is not an easy task, and it is not appropriate for everyone to assume the ability to issue fatwas without undergoing a thorough thought process. It is not permissible for someone to issue a fatwa to the general public unless they possess expertise in the fields of Islamic sciences and have a strong command of fiqh (jurisprudence) and usul al-fiqh (principles of jurisprudence), along with the appropriate methods and objectives (maqasid). This raises the question of how to formulate a method for issuing fatwas from the perspective of Imam Ali Gomaa and why scholars pay great attention to the formation of fatwa methods This research falls under normative research using the literature method, which involves reviewing texts from classical and contemporary fiqh books, as well as fatwa rulings. The findings of this study indicate that the process of issuing a fatwa should go through four stages: al-tashwir (defining the issue), al-takyif (exploring the details), explaining the legal ruling, and making the final fatwa decision The issuer of a fatwa must adhere firmly to the fatwa method, which includes understanding the texts and the reality of society, and knowing how to connect the text with existing societal traditions. They should prioritize issuing fatwas that facilitate and bring joy to society, maintaining moderation and balance in their fatwas, and avoiding haste in addressing contemporary issues. Not all acts of resemblance (tashabbuh) with non-Muslims are considered forbidden (haram). There are acts of resemblance that are indeed judged to be outside the boundaries of Islam, while others are merely disliked (makruh), not recommended, forbidden (haram), permissible (mubah), or even commendable. The observance of the Gregorian New Year is permissible since it does not entail elements of resemblance (tashabbuh), provided that it is not accompanied by religiously prohibited behaviors. The permissibly of celebrating new year is in line with the condition of Madura teenagers. Although, the Madura scholars alliance (AUMA) forbids it because it is considered to resemblance (Tashabbuh) with non muslims.
Hibah Mua’llaqah Untuk Menghindari Sengketa Waris Perspektif Fath Adz-Dzariah Alfan Hidayatulloh; Muhammad Nuruddien
Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 4 (2023): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v7i4.3732

Abstract

Setiap manusia akan meningalkan dunia ini, jika sudah meninggal biasanya ada harta yang ditinggalkan, baik itu banyak maupun sedikit, harta itu disebut dengan harta warisan, Dalam prakteknya pembagian harta waris sering kali menimbulkan beberapa masalah diantara nya terjadinya sengketa akibat pembagian waris sampai mengakibatkan hal hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari hal itu, maka masyarakat Arjosari mempunyai cara yang sudah turun temurun dilakukan dalam hal pembagian waris dengan tujuan supaya tidak terjadi perselisihan.Tujuan dari penelitian ini adalah melihat apakah cara yang dilakukan oleh masyarakat Arjosari tersebut sudah sesuai dengan syariat islam atau tidak, penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa cara pembagian waris yang dilakukan masyarakat Arjosari adalah dengan membagi warisan secara keseluruhan kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup dan dibagi secara merata, setiap ahli waris memperoleh bagian yang sama, tetapi pembagian harta tersebut masih dalam bentuk kata kata tidak diserahkan langsung saat itu juga, dalam hal ini pembagian tersebut disebut hibah Mu’alaqah, hal ini bertujuan untuk menghindari konflik diantara ahli warisnya karena yang membagi langsung pewarisnya langsung. Jika ditinjau dari perspektif Fath Adz-Dzari’ah maka hal ini mempunyai hukum boleh
ANALISIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMEDANG: PERAN AKTOR DAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM PANDANGAN ISLAM Muhammad Nuruddien; Yulia Fithriany Rahmah
Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/prestise.v3i2.33689

Abstract

Peran desentralisasi kebijakan fiskal dan pengelolaan daerah sangat penting dalam pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengetahui peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengkaji pandangan Islam tentang peran pemerintah daerah dan kebijakan fiskal di Kabupaten Sumedang. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena atau konteks tertentu daripada pengukuran variabel atau hubungan secara kuantitatif. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang. Implementasi kebijakan fiskal meningkatkan kesadaran pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah, mereka harus mengadopsi konsep maslahat mursalah. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam kebijakan fiskal, pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang harus berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem kebijakan fiskal.
Optimisme Al-Qur’an dalam Meningkatkan Adversity Quotient (Studi Ilmu Ma’ani QS. As-Syarh: 5-8) Khofifah Alawiyah; Muhammad Nuruddien
Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir Vol 8 No 1 (2023): Jurnal Al-Mubarak
Publisher : LP2M IAIM Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-mubarak.v8i1.1971

Abstract

Kehidupan takkan luput dari berbagai persoalan baik dalam pekerjaan, keluarga, lingkaran sosial, persaingan, beban hidup dan lain sebagainya yang menjadikan seseorang yang mengalami hal tersebut gelisah, takut bahkan depresi. Al-Qur’an menjelaskan sikap yang harus dipakai saat menghadapi kesulitan, yakni sabar dan tetap berusaha. Namun hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dalam kenyataan. Banyak terjadi kasus bunuh diri berawal dari rasa depresi karena tidak menemukan jalar keluar, baik dikarenakan masalah yang berhubungan dengan keluarga, lingkaran pertemanan, kuliah maupun asmara. Tekanan jidup jika tidak dibarengi dengan kesiapan mental dan Adversity Quotient yang tinggi akan menjadikan seseorang yang mengalaminya bahkan tak sedikit yang memilih untuk melakukan tindak bunuh diri. Maka dari itu, Paul G.Stolz menawarkan metode LEAD (Listen, Explored, Analized, Do) dan STOPPERS! untuk meningkatkan AQ seseorang. Dari hasil penelitian yang didapat dari analisi QS. As-Syarh (94) ayat 5-8 menggunakan pendekatan ilmu ma’ani menunjukkan bahwa Al-Qur’an turut andil dalam memberikan pesan kepada individu agar meningkatkan Adversity Quotient masing-masing, yaitu agar seseorang ketika saat menghadapi kesulitan selalu optimis bahwa solusi dari Allah pasti akan datang, positive thinking dan selalu melakukan kesibukan yang bermanfaat sehingga terlepas dari pikiran-pikiran yang negatif yang dapat merendahakan adversity quotient dalam diri seseorang.
Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama: Implementasi Pembelajaran pada Sekolah Berkebutuhan Khusus di Ponorogo Sari, Ulfi Andrian; Nuruddien, Muhammad; Arumawan, Muhammad Muhsin
Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jpmwp.v8i2.7472

Abstract

Anak-anak berkebutuhan khusus masih ada yang diperlakukan diskriminatif di lingkungan masyarakat sehingga diperlukan pembelajaran berbasis moderasi beragama yang mengajarkan anti kekerasan,toleransi, patriotisme dan mencintai kearifan lokal daerahnya. Pembelajaran moderasi beragama untuk anak berkebutuhan khusus memiliki tantangan tersendiri karena mereka memiliki tingkat pemahaman dan komunikasi yang terbatas. Tujuan dari pengabdian ini untuk penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan implementasinya dalam pembelajaran di sekolah berkebutuhan khusus, Metode pengabdian menggunakan Partici­pa­tory Action Research dengan langkah membuat rencana peng­abdian dengan analisis kebutuhan melalui observasi dan wawancara, pe­lak­sanaan kegiatan dengan workshop kepada guru-guru sekolah luar biasa dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan memberikan google form kepada peserta. Hasil pengabdian 1) Sekolah membutuhkan integrasi pembelajaran dengan penguatan moderasi beragama. 2) Implementasi moderasi ber­agama dalam pembelajaran a) implementasi toleransi dengan edukasi dan keteladanan, b) implementasi anti kekerasan dengan edukasi pelaku kekerasan dan orangtua, memberi motivasi dan perlindungan pada korban, c) implementasi kearifan lokal dengan mengenalkan dan mempraktikkan budaya lokal dan d} implementasi patriotisme dengan mengenalkan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia dan praktik nasionalisme. 3) Evaluasi pengabdian menunjukkan semua guru sangat puas mengikuti pelatihan. Hasil tingkat pemahaman guru terkait nilai moderasi rata-rata pretest sebesar 69 % sedangkan nilai post test 90 % dengan peningkatan pemahaman peserta terhadap nilai-nilai moderasi beragama sebeser 21 %.
The Phenomenon of Ghosting in The Family and The Concept of Mafqud in Islamic Law Nashrullah, Faiz; Nuruddien, Muhammad
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 8 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61394/jihtb.v8i2.282

Abstract

In recent years, a new phenomenon has emerged in society that is interesting to study, namely Ghosting. This phenomenon means the sudden disappearance of someone who is in a relationship with someone else without any previous reason or explanation. This practice is considered normal by society because it is generally carried out by young couples whose bond is limited to mutual liking and love. However, problems will arise if ghosting is carried out by couples who are already bound by a marriage contract, because it will have a more complex impact on the family. Islamic law has made provisions regarding missing persons in the concept of mafqud, although it cannot be completely equated with the phenomenon of ghosting. The type of research in this article is normative research combined with a conceptual and comparative approach. The results of this research reveal that Ghosting in the family has several similarities with couples who are mafqud or declared missing in discussions of Islamic marriage law, namely that they are both considered missing and have left the family. However, the motives and intentions of ghosting perpetrators are different from those of people who are considered mafqud in Islamic law, so the legal implications that arise between ghosting perpetrators and people who are mafqud cannot simply be equated, a more in-depth analysis is needed in studying about ghosting and mafqud
Co-Authors Ahmad, Muhammad Ghazali Alfan Hidayatulloh Arumawan, Muhammad Muhsin Fitria Nur Afifatur Rohmah Khofifah Alawiyah M. Faiz Nashrullah Mahmoud Ismaeil Mohamed Mashal Mahmoud Ismaeil Mohamed Mashal Mohd Anuar Ramli Naja, Sun Dina Sabila Ngatmin Rachim, Asfa Kurnia Rumaisya Syahrul Anwar, Syahrul Ulfi Andrian Sari Viona Mentari Adyawati Yulia Fithriany Rahmah