Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.602
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmiah Raad Kertha Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Aktual Justice Jurnal Hukum Saraswati Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Multidisiplin West Science Journal of Digital Law and Policy Vyavahara Duta Jurnal Greenation Sosial dan Politik Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial UNBI Mengabdi Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Yuliana Kemalasari, Ni Putu
Universitas Bali Internasional
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
URGENSI PENGAKUAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN NON DEBITUR DALAM PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE: THE URGENCY OF RECOGNIZING LEGAL PROTECTION FOR NON-DEBTOR VICTIMS IN ONLINE LOAN COLLECTION Ni Putu Yuliana Kemalasari
Jurnal Aktual Justice Vol. 10 No. 2 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i2.1684

Abstract

The massive development of online loans in society not only makes it easier for people to get loans, but also raises new legal problems. Theproblem is related to the billing process which is sometimes carried out unethically. Unethical online loan billing is not only directed at the debtordirectly but also against third parties (non-debtors) who have no relationship at all with online loan transactions. Non-debtor victims are generally family members, co-workers, or people whose contacts are randomly stored in the debtor's phone contactswhose personal data is accessed and misused without consent. This article examines the urgency of recognizing legal protection for non-debtorvictims who experience violence in unethical online loan collection. The main problem to be studied is how there is no recognition of the legalstatus of non-debtor victims in online loan collection regulations, and how effective legal protection efforts are to provide legal protection to non-debtor victims. The research method used is a normative juridical method using a legislative approach. The results of the study show that the current regulationshave not given a position to non-debutur victims as legal subjects who must be protected in online loan collection. Therefore, a legalreformulation is needed to provide explicit recognition of non-debtor victims as part of human rights to obtain legal protection for various actsthat are contrary to human rights. Keywords: Non-Debtor Victims; Online Loans; Debt Collection; Legal Protection; Personal Data.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia I Made Astina; Ni Putu Yuliana Kemalasari; Ni Nyoman Putri Purnama Santhi; I Putu Harry Suandana Putra
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 5 No 08 (2026): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v5i08.3753

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang di Indonesia tidak hanya melibatkan pelaku perseorangan, tetapi juga korporasi sebagai instrumen sekaligus penerima manfaat tindak pidana. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi dasar normatif pertanggungjawaban pidana korporasi, namun ketentuan ini mengandung sejumlah frasa yang tidak didefinisikan secara tegas sehingga menimbulkan kekaburan norma. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia serta menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur "pengurus", "hubungan kerja atau hubungan lain", dan "dalam lingkungan korporasi" dalam Pasal 20 UU Tipikor tidak dirumuskan secara presisi sehingga berpotensi melanggar asas lex certa dan menyulitkan pembuktian kesalahan korporasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan rumusan atribusi pertanggungjawaban korporasi yang lebih presisi, tetapi relasi normanya dengan UU Tipikor sebagai lex specialis belum diatur secara tegas. Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 terbukti memperbaiki aspek prosedural representasi korporasi di persidangan, sebagaimana tampak dalam perbandingan Putusan PT Adhi Karya dan PT Nusa Konstruksi Enjiniring, namun jangkauannya tidak menyentuh tahap penyidikan dan penuntutan sehingga belum mampu mengatasi rendahnya frekuensi pemidanaan korporasi secara menyeluruh.
Kepastian Hukum Kewenangan Dokter Umum Dalam Pelayanan Estetika Medis di Indonesia Putu Kusuma Dwi Wulandari; I Putu Harry Suandana Putra; Ni Nyoman Putri Purnama Santhi; Ni Putu Yuliana Kemalasari
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 5 No 08 (2026): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v5i08.3754

Abstract

Pelayanan estetika medis di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan penampilan dan kesehatan kulit, sehingga semakin banyak dokter umum menyelenggarakan layanan tersebut melalui praktik mandiri maupun klinik pratama. Regulasi yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 yang diperbarui dengan Permenkes Nomor 11 Tahun 2025, masih bersifat parsial dan belum memuat definisi operasional, klasifikasi prosedur berbasis risiko, maupun standar kompetensi spesifik bagi dokter umum di bidang estetika, sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma (norm obscurity). Penelitian ini mengkaji kedudukan pelayanan estetika medis dalam pengaturan praktik kedokteran serta kejelasan kewenangan dokter umum atas batasan pelayanan tersebut. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang deskriptif analitis dalam bentuk penelitian kepustakaan (library research), menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dilengkapi wawancara terbatas terhadap tiga narasumber sebagai data konfirmatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi estetika medis di Indonesia belum memenuhi standar kepastian hukum berdasarkan delapan prinsip moralitas hukum Lon L. Fuller. Kewenangan dokter umum memiliki landasan atribusi yang dapat diperluas melalui sertifikasi tambahan, namun ketiadaan standar nasional yang seragam menempatkan dokter umum pada posisi hukum yang rentan. Prosedur non-invasif dapat dilakukan dengan pelatihan memadai, prosedur minimal invasif memerlukan sertifikasi terverifikasi, sedangkan bedah estetika merupakan domain eksklusif dokter spesialis. Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan bersama Konsil Kedokteran Indonesia segera menetapkan pedoman teknis dan standar sertifikasi kompetensi yang seragam dan mengikat.
Co-Authors I Made Astina I Nengah Pasek Suryawan I Putu Harry Suandana Putra I Wayan Gede Subawa Ida Ayu Eka Putri Yuliandari Irwan Irwan KMS Herman Ni Nyoman Putri Purnama Santhi Ni Putu Diana Sari Putra, I Gusti Made Maha Putra, Putu Harry Suandana Putu Kusuma Dwi Wulandari Sara, Rineke Suandana Putra, I Putu Harry Subawa, I Wayan Gede Zainal Arifin Hoesein