Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.907
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Sawwa: Jurnal Studi Gender Jurnal Bina Mulia Hukum MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender Journal of Islamic Law Manabia: Journal of Constitutional Law Asian Journal of Law and Humanity el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law
Trianah Sofiani
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Religion Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama (Ijarah) Antara Pengusaha Dengan Pengrajin Batik Di Kota Pekalongan Najib, Moh Ainun; Sofiani, Trianah
el hisbah Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/elhisbah.v3i1.1002

Abstract

The failure of batik craftsmen to produce quality products results in bad quality products that are detrimental to entrepreneurs and reduce the profits obtained in product distribution in the market. This condition makes batik entrepreneurs ask for compensation payments to batik craftsmen. However, most batik craftsmen do not pay losses for various reasons, causing problems between the two parties. This study examines the causes of default and its resolution when there is bad faith from Batik craftsmen. The research method uses empirical juridical with a qualitative approach. Data collection techniques use observation, interviews, and document studies. The analysis technique uses a flow model. The results of the study show that the factors causing craftsmen to lack good faith are that they want to avoid responsibility, and the amount of losses that must be paid is too high, so they are unable to pay it. The settlement between entrepreneurs and Batik craftsmen was carried out through deliberation. The results of deliberation between entrepreneurs and craftsmen usually to paying compensation in installments and reducing the amount of Compensation that must be paid
Implementasi Pelayanan Publik dalam Perizinan Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Fadlika, Nur Akhfir; Sofiani, Trianah
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 01 (2021): Hukum, Politik, dan Demokrasi
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v1i01.192

Abstract

Pelayanan perizinan menggunakan sistem manual dikhawatirkan dapat membuat data yang tersimpan pada perangkat komputer menjadi lebih beresiko atau hilang, dan juga membuat masyarakat harus datang ke kantor untuk mengetahui persyaratan apa saja yang harus dibawa ketika akan mengajukan permohonan, menghabiskan biaya yang cukup besar, dan waktu penyelesaian yang kurang jelas. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan pada bulan Desember 2017 meluncurkan sebuah sistem perizinan berbasis online yaitu Sistem Perizinan Online, Ringkas dan Ekonomis (SAKPORE) agar masyarakat Kota Pekalongan dapat mengurus perizinan usahanya secara online. Melihat permasalah tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemudahan pelayanan perizinan dengan menggunakan sistem SAKPORE. Metode analisis data yang penulis lakukan yaitu menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman mencakup reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian penulis, kemudahan pemohan dalam menggurus perizinan secara online dengan menggunakan sistem SAKPORE di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan dapat meringkas prosedur pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, dan biaya penyelesaian pelayanan.
Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Dalam Penyelenggaraan Dplk Di Bank Muamalat Pekalongan Pertiwi, Nabilla Priyant; Wahid, Soleh Hasan; Sofiani, Trianah
el hisbah Journal of Islamic Economic Law Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/elhisbah.v5i1.11432

Abstract

This study aims to describe the mechanism for administering Financial Institution Pension Funds at Bank Muamalat Pekalongan and analyze the compliance of its management with Fatwa MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach to gain an in-depth understanding of the implementation of sharia principles in pension fund management at Bank Muamalat Pekalongan. The findings indicate that Bank Muamalat Pekalongan has implemented the Financial Institution Pension Fund (DPLK) program in accordance with the regulations set forth in Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 general guidelines for implementing pension programs based on sharia principles , covering fund collection from participants, investment management following sharia principles, and pension benefit distribution to eligible participants. Bank Muamalat also applies the DPLK mechanism in compliance with Fatwa DSN-MUI provisions, including the use of sharia contracts such as Wakalah Bil Ujrah in fund management. Additionally, investments are made solely in halal financial instruments and are supervised by the Sharia Supervisory Board (DPS) to ensure adherence to sharia principles.
Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin dalam Memperoleh Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan Milatina, Arina; Sofiani, Trianah
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 01 (2025): Politik Hukum Perundang-Undangan
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program bantuan hukum menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, walaupun pemerintah telah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi, namun masih dirasakan kurang. Masih banyak masyarakat Kabupaten Pekalongan yang belum mengetahui program pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin didalam hal menghadapi masalah hukum. Berdasarkan latar belakang diatas menarik dan penting untuk diteliti tentang pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Pekalongan dalam mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan bantuan hukum gratis dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat. Akan tetapi dilihat dilihat dari realitas Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kabupeten Pekalongan masih ditemukan kendala-kedala yang berasal dari kalangan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.
Co-Authors Ade Ayu Murti Asih Agus Khalimi Astuti, Fitria Widya Bunga Desyana Pratami Derby Kanti Nirvana Fadlika, Nur Akhfir Fithra, Noora Nuzulal Heris Suhendar, Heris Iqbal Kamalludin Latipah, Dwi Milatina, Arina Moh Ainun Najib Mohammad Fateh Mudini, Lulut Muhammad Abdul Jalil Najib, Moh Ainun Nirvana, Derby Kanti Nisrina, Fathillah Fasya Nur Akhfir Fadhlika Nurul Qomariyah Pertiwi, Nabilla Priyant Raihanah Abdullah Rita Rahmawati Saif Askari Saif Askari Slamet Burhanudin Soleh Hasan Wahid, Soleh Hasan Tarmidzi, Mr