Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo; Yustinus Pedo; Finsensius Samara; Yohanes Umbu Sogara; Rudolfus Talan; Maria T.Geme; Mikael Feka; D.W. Rabawati; Benediktus Peter Lay; Egidius Taimenas; Yohanes Arman
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11883

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya melanda pasangan yang sudah menikah saja yang lebih dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan rumah tangga yang kadang -kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan pengenalan dan Pemahaman kepada ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu. Hasil dari pengabdian ini, ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 100 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bijaepasu.
Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Mediasi Oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang Bahy Frederick J Eryansan; Samuel J Boesday; Benediktus Petter Lay; Vinsensius Samara
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 6 (2023): Juli
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8114709

Abstract

 This research aims to analyze the settlement of land disputes through non-litigation channels, especially mediation at the Kupang City Office of the Ministry of ATR/BPN. This research focuses on the mediation mechanism in the settlement of land disputes at the Kupang City Office of the Ministry of ATR / BPN, and what factors are an obstacle in the mediation of land disputes carried out. The research is descriptive with empirical juridical type. The research revealed that land disputes filed with the Kupang City BPN must be registered or certified land. The settlement of land disputes through mediation in the Kupang City Office of the Ministry of ATR / BPN is guided by the Regulation of the Minister of ATR / BPN No.21 of 2020 in which the handling of land disputes through mediation starts from a complaint, case assessment, initial degree, research, exposing research results, coordination meeting, final degree, and case settlement. The inhibiting factor in mediation caused by the complaint document does not yet contain the stipulated conditions that must be met first, the supporting data factor, the absence of one of the parties, the factor of one party's dissatisfaction with the agreed peace 
Efektivitas Peran BPN Dalam Pendaftaran Tanah Yang Kemudian Menimbulkan Persoalan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Di Kantor Bpn Kota Kupang ) Alexsander Reynaldi Koli; Hendrikus Sina Nubae Lolonrian; Vinsensius Samara
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1238

Abstract

In the land sector, there is a land registration process which from this process allows land rights holders to prove their rights to the land they control. The purpose of land registration in Indonesia is to provide legal certainty (cadastral rechts) of land rights and legal protection of land ownership. Land certificates issued by the National Land Agency (BPN) become proof of legal ownership in any land dispute or all issues concerning land ownership. . The research method that the author uses is an empirical juridical research method. This research uses a problem approach, a statutory approach (Statute-Approach) and a concept approach (conceptual approach). According to Mrs. Wayan Juliati (Interview June 15, 2023) as Head of the Rights Determination and Registration Section at the Kupang City Land Office, in general, certificate checking is an activity carried out to find out physical data and juridical data.
Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Desa Silawan Sebagai Tindakan Pencegahan Terhadap Maraknya Perdagangan Orang Di Wilayah NTT Bahy Frederick J. Eryansan; Vinsensius Falo; Stefanus Don Rade; Yohanes Arman; Ferdinandus Lobo; Finsensius Samara; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon; Yustinus Pedo; Dwityas W. Rabawati
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 2 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i2.297

Abstract

Secara umum masyarakat Desa Silawan memiliki pengetahuan tentang perdagangan orang namun tidak memiliki wawasan yang luas tentang bahayanya dan modus-modusnya. Masyarakat Desa Silawan tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka pergi bekerja ke luar negeri dengan cara non prosedural yang dapat menjadikan mereka korban perdagangan orang. Karena itu perlunya diberikan pemahaman yang luas terkait ancaman perdagangan orang dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan tidak ada yang menjadi korban sekaligus mencegah agar masyarakat tidak menjadi oknum-oknum pelaku kejahatan tersebut. Setelah memberikan pemahaman, tim pengabdian juga melanjutkan dengan menguji pemahaman tersebut melalui pre-test dan post-test. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu yang pernah menjadi korban tanpa sadar karena itu perlunya dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat akan hukum dan penanggulangan perdagangan orang.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Stefanus Don Rade; Maria Theresia Geme; Benediktus Peter Lay; Finsensius Samara; Yustinus Pedo; Yohanes Arman; Dwityas W. Rabawati
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i1.11836

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa, selain kewenangan yang diliki oleh desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa harus berdasar pada peraturan yang ditetapkan bersama. Penyuluhan yang dilakukan di Desa Nian dengan pertimbangan bahwa jika dilihat dari perkembangan pembentukan peraturan desa masih banyak kendala yang dihadapai yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia. Tujuan Pengabdian adalah memberikan pemahaman hukum tentang pembentukan peraturan desa di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode Pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada pemerintah Desa Nian dan BPD Desa Nian. Hasil/Temuan Pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui bahwa banyak masalah-masalah dalam kapasitas pembentukan peraturan desa, hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang hanya berdasar pada managemen pemerintah biasa, tanpa ada terobosan dalam pemebentukan peraturan desa yang menjadi dasar dalam berinovasi dalam pengembangan pembangunan Desa Nian. Kata kunci: Peraturan Desa, Penyuluhan, Pembentukan.