Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.971
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Pendidikan dan Konseling INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) The International Journal of Politics and Sociology Research Journal Of Human And Education (JAHE)
Maria T.Geme
Universitas Katolik Widya Mandira
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19 Rato, Dominikus; Utomo, Laksanto; Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa; Bustami, Simona; Tehupeiory, Aartje; Trisia, Marlisa Ayu; Nur, Abdul Rahman; ., Marthin; Jamin, Mohammad; ., Yulia; Gultom, Elfrida Ratnawati; Warjiyati, Sri; ., Suyanto; Prihastuti, Diane; Geme, Maria Theresia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6691.792 KB) | DOI: 10.46816/jial.v1i1.12

Abstract

Sekian bulan telah terlewati dan sebaran Covid 19 makin meluas dan mengkhawatirkan. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 pun telah dibubarkan dan diubah menjadi Komite Penangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Pemerintah telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana non-alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Meluasnya sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk pangan, sosial, budaya, dan hukum. Ini berarti dalam menghadapai pandemi Covid 19, salah satu hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kedaulatan pangan. Memang kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Presiden Joko Widodo memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya.
Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo; Yustinus Pedo; Finsensius Samara; Yohanes Umbu Sogara; Rudolfus Talan; Maria T.Geme; Mikael Feka; D.W. Rabawati; Benediktus Peter Lay; Egidius Taimenas; Yohanes Arman
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11883

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya melanda pasangan yang sudah menikah saja yang lebih dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan rumah tangga yang kadang -kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan pengenalan dan Pemahaman kepada ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu. Hasil dari pengabdian ini, ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 100 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bijaepasu.
Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu’e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa Maria Theresia Geme; Benediktus Peter Lay; Stefanus Don Rade
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.814

Abstract

Sapu Lu'e Lawo is a set of woven traditional clothes for men and women in the Bajawa indigenous community. This weave has Geographical Indication characteristics as one of the communal intellectual property. Geographical Indication is a sign indicating the area of origin of an item and or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors, or a combination of both factors gives a certain reputation, quality, and characteristics to the goods and/or products produced. The main problem of this research is how the geographical indication of the Lu'e Lawo broom weave and how the form of legal protection. This type of research is Sociological Jurisprudence that relies on document studies as well as empirical studies through observation methods and in-depth interviews with weavers and leaders. The results of the study found that there is an element of geographical indication in the weaving of Sapu Lu'e Lawo which is a combination of natural factors, human factors and a combination of both factors contained in the shape, motif, color, material and value message in the ritual of making it, so it requires legal protection in accordance with applicable laws and regulations. The conclusion is that Sapu Lu'e Lawo is a set of woven traditional clothing in the Bajawa customary law community that contains the quality, characteristics and reputation as a geographical indication that must be protected. It is recommended that the local government make policies that facilitate weavers' access to the availability of natural materials such as encouraging the expansion of new plantations to support the economy as well as preserving the living values of the Bajawa indigenous people.
Edukasi Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Permasalahan Terkait Status Hak Atas Tanah Di Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu Alexander Reynaldi Koli; Adean Elisabeth Berti Bano; Kenneth R.M Anakottapary; Erly Grizca Boelan; Stefanus Don Rade; Yustinus Pedo; Dwityas Witarti Rabawati; Benediktus Peter Lay; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v4i3.1648

Abstract

Sistem dalam UUPA menentukan bahwa macam hak atas tanah bersifat terbuka, artinya masih terbuka peluang adanya penambahan macam hak atas tanah baru yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Metode pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan melibatkan aparatur desa setempat. Tujuan pengabdian ini agar masyarkat dapat  mengetahui kebijkan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan terkait status hak atas tanah. Pemerintah Daerah TTU mengeluarkan dua kebijakan yaitu kebijakan tukar gulung dan kebijakan review kawasan sehingga masyarakat kelurahan sasi boleh dapat mengetahui status tanah yang jelas yang di atasi oleh masyarakat. Dengan adanya pemerintah, urusan administrasi hukum privat mengenai pertanahan dapat dikontrol. Penguasaan terhadap tanah yang dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui proses izin kepemilikan yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah dapat terlaksana dengan kondusif. Pemerintah Daerah TTU mengeluarkan dua kebijakan yaitu kebijakan tukar gulung dan kebijakan review kawasan sehingga masyarakat kelurahan sasi boleh dapat mengetahui status tanah yang jelas yang di atasi oleh masyarakat. Pentingnya  hasil pengabdian ini agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap penguasaan tanah oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Implementation of customary law values in a traditional marriage of the Timorese in realizing laws based on local wisdom Benediktus Peter Lay; Stefanus Don Rade; Maria Theresia Geme
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 2 (2023): September: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v11i2.172

Abstract

Customary law is one of the legal systems recognized for its existence empirically in terms of the legal dogmatics approach and the legal, sociological approach. The customary law of marriage in the Timorese tribe is one of the ancestral cultural products of the people of the Timorese tribe that must be maintained and appropriately maintained to preserve the continuity of noble cultural values as local wisdom in building laws based on local knowledge. The Timorese marriage ceremony contains values and norms that must be understood by the Timorese people, looking at several aspects related to the conditions of the times that always move towards modern and advanced changes so that cultural values that can build laws based on local wisdom are not eroded. This research is a type of normative legal research using the sociology of legal history and legal anthropology approach to find and reveal the values of customary law as a product of community culture which contains local wisdom values. Based on research on traditional marriage in the Timorese tribe of Tetaf Village, there are four stages and eight values that harmonize with each other in the values contained in the customary marriage procedures of the Tetaf community, which should be an aspired legal construction, in building laws based on local wisdom to maintain, restore, and preserve local customs and culture which are the basis for achieving human welfare, with positive customary law values.
Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Desa Silawan Sebagai Tindakan Pencegahan Terhadap Maraknya Perdagangan Orang Di Wilayah NTT Bahy Frederick J. Eryansan; Vinsensius Falo; Stefanus Don Rade; Yohanes Arman; Ferdinandus Lobo; Finsensius Samara; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon; Yustinus Pedo; Dwityas W. Rabawati
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 2 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i2.297

Abstract

Secara umum masyarakat Desa Silawan memiliki pengetahuan tentang perdagangan orang namun tidak memiliki wawasan yang luas tentang bahayanya dan modus-modusnya. Masyarakat Desa Silawan tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka pergi bekerja ke luar negeri dengan cara non prosedural yang dapat menjadikan mereka korban perdagangan orang. Karena itu perlunya diberikan pemahaman yang luas terkait ancaman perdagangan orang dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan tidak ada yang menjadi korban sekaligus mencegah agar masyarakat tidak menjadi oknum-oknum pelaku kejahatan tersebut. Setelah memberikan pemahaman, tim pengabdian juga melanjutkan dengan menguji pemahaman tersebut melalui pre-test dan post-test. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu yang pernah menjadi korban tanpa sadar karena itu perlunya dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat akan hukum dan penanggulangan perdagangan orang.
Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Metode Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Kabupaten Timor Tengah Utara Benediktus Peter lay; Stefanus Don Rade; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo; Yohanes Leonardus Ngompat
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.443

Abstract

Peraturan desa menjadi salah satu peroblema hukum dibidang ketatanegaraan karena dalam pembuatan/penyusunan peraturan desa banyak pihak terkait yang harus berperan dan bekerjasama untuk bersama-sama menyusun peraturan desa terutama pemerintah desa beserta perangkat desa lainnya serta warga masyarakat desa. Peraturan desa yang dibuat/diterbitkan tanpa melibatkan warga desa setempat pada dasarnya tetap memunyai kekuatan hukum yang kuat, namun terkadang sulit diterima oleh masyarakat akibatnya pelaksanaan peraturan desa tidak terlaksana secara efektif dan terkadang mengundang protes dari masyarakat desa setempat. Fenomena terkait peraturan desa yang tidak melibatkan masyarakat desa setempat dalam proses penyusunannya seringkali menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa khususnya di Desa Bitefa Kabupaten Timor Tengah Utara. Oleh karena itu peran tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar dapat memberikan sosialisasi/pelatihan terkait pembuatan peraturan desa sebagai produk hukum desa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatannya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah dengan 2 tahapan yakni sosialisasi dan pelatihan pembuatan peraturan desa. Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah publikasi pada jurnal nasional.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Stefanus Don Rade; Maria Theresia Geme; Benediktus Peter Lay; Finsensius Samara; Yustinus Pedo; Yohanes Arman; Dwityas W. Rabawati
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i1.11836

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa, selain kewenangan yang diliki oleh desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa harus berdasar pada peraturan yang ditetapkan bersama. Penyuluhan yang dilakukan di Desa Nian dengan pertimbangan bahwa jika dilihat dari perkembangan pembentukan peraturan desa masih banyak kendala yang dihadapai yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia. Tujuan Pengabdian adalah memberikan pemahaman hukum tentang pembentukan peraturan desa di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode Pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada pemerintah Desa Nian dan BPD Desa Nian. Hasil/Temuan Pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui bahwa banyak masalah-masalah dalam kapasitas pembentukan peraturan desa, hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang hanya berdasar pada managemen pemerintah biasa, tanpa ada terobosan dalam pemebentukan peraturan desa yang menjadi dasar dalam berinovasi dalam pengembangan pembangunan Desa Nian. Kata kunci: Peraturan Desa, Penyuluhan, Pembentukan.
Implementation Of Customary Law Values In Abui Tribal Customary Marriage In Realizing Laws Based On Local Wisdom Lay, Benediktus Peter; Rade, Stefanus Don; Geme, Maria Theresia
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 8, No 2 (2024): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v8i2.9646

Abstract

The problem that drives this research is first, customs and marriage ceremonies will still exist in a cultured society, although within the limits of time and space will undergo changes. Second, customs and marriage ceremonies are cultural elements that are lived from time to time, and inclusive and strong values and norms regulate and direct the behavior of each individual in a society. The approach chosen is a variation between approaches in normative research and empirical research so that historical, conceptual, philosophical, and case approaches are chosen. The customary law of marriage in the Abui Tribe is one of the ancestral cultural products of the Abui Tribe that must be maintained and maintained properly to preserve the continuity of noble cultural values as a local wisdom loaded with messages of virtue. This study aims to see the implementation of customary law procedures for customary marriage of the Abui Tribe and the values contained in customary marriage of the Abui Tribe. Hopefully, this research can contribute to marriage law in a constitutional system based on local wisdom.
Alternative Dispute Resolution Model Based On Local Wisdom In Settlement Of Land Dispute In Alor Regency Rade, Stefanus Don; Geme, Maria Theresia; Peter Lay, Benediktus
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 6, No 3 (2022): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i3..9333

Abstract

This research is to respond to the problem of land disputes in the issue of land boundary designation and inheritance distribution in the community of Maru Village, which prefers to resolve land dispute problems using local wisdom patterns as a form of settlement through non-litigation channels and applicable in the Maru Village community Because according to the village community, accommodation using local wisdom patterns is more effective, the settlement process is more straightforward and more practical. This study aims to describe the types and characteristics of land disputes in the last five years and dispute resolution efforts based on alternative dispute resolution (ADR) based on local wisdom. The problem in this study is the characteristics of law in the local knowledge of the Maru community. The chosen approach is a variation between normative and empirical research, so the historical, conceptual, philosophical, and case techniques are preferred. The method offered as a form of alternative dispute resolution (ADR) is an effort to resolve using customary traditions and customary law of Maru Village, namely Hari. The resulting research results are the settlement process using customary law and local wisdom in Maru Village in the field of law, especially land and inheritance cases in the form of settlement efforts in the form of adjudication, conciliation, and customary law, namely Hari, which will undoubtedly have an impact on reducing (litigation lawsuits) because non-litigation settlements have been carried out with the ADR model
Co-Authors ., Marthin Aartje Tehupeiory, Aartje Adean Elisabeth Berti Bano Alexander Reynaldi Koli Bahy Frederick J. Eryansan Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Bustami, Simona Cunha, Yoachina Da D.W. Rabawati Diane Prihastuti Din, Teresia Dominikus Rato Dwityas Witarti Rabawati Egidius Taimenas Elfrida Ratnawati Erly Grizca Boelan Ernesta Uba Wohon Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Ferdinandus Lobo Ferdinandus Ngau Lobo Finsensius Samara I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Jacinta Da Reissureicao do Carmo Kenneth R.M Anakottapary Lay, Benediktus Peter Maran, Mary Grace Megumi Maria Fransiska Owa da Santo Mary Grace Megumi Maran Mikael Feka Mohammad Jamin Nur, Abdul Rahman Peter Lay, Benediktus Petrus Faot Rade, Stefanus Don Rudolfus Talan Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Stefanus Don Rade Suyanto . Trisia, Marlisa Ayu Vinsensius Falo Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Umbu Sogara Yulia .