Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo; Yustinus Pedo; Finsensius Samara; Yohanes Umbu Sogara; Rudolfus Talan; Maria T.Geme; Mikael Feka; D.W. Rabawati; Benediktus Peter Lay; Egidius Taimenas; Yohanes Arman
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11883

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya melanda pasangan yang sudah menikah saja yang lebih dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan rumah tangga yang kadang -kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan pengenalan dan Pemahaman kepada ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu. Hasil dari pengabdian ini, ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 100 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bijaepasu.
STUDI EMPIRIS TENTANG EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH SENGKETA DI KUPANG (Studi Kasus Tanah Di Naimata) Firgilius Kandro Mego Asman; Giovani Don Bosco Nggabut; Bendiktus Peter Lay
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 2 No. 3 (2023): AGUSTUS
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Average selling rights to land according to Regulation No. 24 of 1997 shall be evidenced by a deed made by a PPAT. Changes in this procedure does not negate the provisions of customary law governing the institution in terms of material and selling land rights. But people still buy and sell land rights under hand. One example of the results of the study authors found cases of buying and selling land rights conducted under the hand of the study sites namely residential areas in the village area Madyopuro Kedungkandang subdistrict, Malang. Sale and purchase of land rights are carried out under the hand has problems, especially for buyers who will make the process to change the name of the certificate to be registered to the Land Office of Malang. Therefore, if the sale and purchase of land rights is conducted under the hand, it can not be registered at the Land Office of Malang to be processed to change the name in the certificate Research conducted in this thesis is an empirical study using sociological juridical approach. Based on these results above regarding legal protection for the buyer to do a sale and purchase of land rights under hand it can be concluded (1) the buyer does not get the legal protection of land he had bought; (2) the buyer does not obtain legal certainty on the land he had bought; (3) the buyer does not get strong evidence right on land bought. This of course would be detrimental to the buyer who purchases land rights committed under hand. This event is expected to bring to the community, especially for the buyers when buying and selling land rights should be conducted in the presence of PPAT so get protection and legal certainty of land bought.
Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Mediasi Oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang Bahy Frederick J Eryansan; Samuel J Boesday; Benediktus Petter Lay; Vinsensius Samara
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 6 (2023): Juli
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8114709

Abstract

 This research aims to analyze the settlement of land disputes through non-litigation channels, especially mediation at the Kupang City Office of the Ministry of ATR/BPN. This research focuses on the mediation mechanism in the settlement of land disputes at the Kupang City Office of the Ministry of ATR / BPN, and what factors are an obstacle in the mediation of land disputes carried out. The research is descriptive with empirical juridical type. The research revealed that land disputes filed with the Kupang City BPN must be registered or certified land. The settlement of land disputes through mediation in the Kupang City Office of the Ministry of ATR / BPN is guided by the Regulation of the Minister of ATR / BPN No.21 of 2020 in which the handling of land disputes through mediation starts from a complaint, case assessment, initial degree, research, exposing research results, coordination meeting, final degree, and case settlement. The inhibiting factor in mediation caused by the complaint document does not yet contain the stipulated conditions that must be met first, the supporting data factor, the absence of one of the parties, the factor of one party's dissatisfaction with the agreed peace 
Status Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Antara Masyarakat Besipae dan Pemerinta Kabupaten Timor Tengah Selatan Mariano Hermando Boymau; Florensiana Resi Ngepi; Benediktus Peter Lay
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 6 (2023): Juli
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8130774

Abstract

Ulayat rights are a unity with the legal community, especially in the Pubabu community, which will place these rights in their proper place, especially in the Indonesian state, this is stated in Article 3 of UUPA No. 5 of 1960.Ulayat rights are customary rights based on customary law that have been practiced for generations. The research method that the author uses is the normative juridical research method. This research uses a statutory approach problem (Statute-Approach) related to what the researcher wants to examine. The data and information of this research are primary and secondary data which are data that have been available through laws, journals, books, and other factual supporting sources. Regarding the legal status of customary land in besipae by the people who inhabit the area can be said to be uncertain due to several things that become obstacles in the process of finding the legal status of customary land because the ownership status of the land is still uncertain. In other words, these three rights have the same status and superiority, and do not harm each other. In order to maintain a balance between the rights of indigenous peoples and the public interest, the Indonesian government has an obligation to protect the rights of indigenous peoples related to their customary land. Therefore, there is a need for coordination and dialogue between the government, indigenous peoples, and other stakeholders to reach a mutually beneficial and fair agreement in the management of customary land and government land tenure rights.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Stefanus Don Rade; Maria Theresia Geme; Benediktus Peter Lay; Finsensius Samara; Yustinus Pedo; Yohanes Arman; Dwityas W. Rabawati
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i1.11836

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa, selain kewenangan yang diliki oleh desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa harus berdasar pada peraturan yang ditetapkan bersama. Penyuluhan yang dilakukan di Desa Nian dengan pertimbangan bahwa jika dilihat dari perkembangan pembentukan peraturan desa masih banyak kendala yang dihadapai yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia. Tujuan Pengabdian adalah memberikan pemahaman hukum tentang pembentukan peraturan desa di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode Pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada pemerintah Desa Nian dan BPD Desa Nian. Hasil/Temuan Pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui bahwa banyak masalah-masalah dalam kapasitas pembentukan peraturan desa, hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang hanya berdasar pada managemen pemerintah biasa, tanpa ada terobosan dalam pemebentukan peraturan desa yang menjadi dasar dalam berinovasi dalam pengembangan pembangunan Desa Nian. Kata kunci: Peraturan Desa, Penyuluhan, Pembentukan.