Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Village Autonomy: The Main Road to Fulfill Right to Water Ardhiwinda Kusumaputra; Indra Perwira; Ida Nurlinda
Hasanuddin Law Review VOLUME 4 ISSUE 3, DECEMBER 2018
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.523 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v4i3.1422

Abstract

Water resources are common resources that affect the livelihood of many people. Its management should be oriented towards the rights fulfillment to water for the community. However, the management of water resources still shows inconsistency. This results in uncertainty in the rights fulfillment to water for the community. Therefore, a reform in water resources management is needed. Village autonomy can be the foundation for a more community-oriented water rights management, since it contains independence and community initiatives. This research aimed at finding a precise and clear concept in the management of water resources based on village autonomy. This research was conducted using normative juridical, with legislative and doctrinal approaches. The results show that the concept of village autonomy-based water resources management is carried out by accommodating the community's rights on water resources. It aims at providing guidance in the implementation of management that is not only oriented to exploitation, but also consider the aspects of conservation and control of water resources. This conception is expected to be implemented in village communities (not customary village communities) so as to be able to fulfill the rights to water to village communities justly and democratically.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BIDANG KESEHATAN TERHADAP PENELITIAN SUBJEK MANUSIA DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN Liani Mulasari Gunawan; Indra Perwira; Ardini Raksanagara
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Setiap manusia memiliki hak yang terus melekat pada dirinya sejak lahir. Hak dasar tersebut dikenal sebagai hak asasi. Hak atas kesehatan seseorang bertumpu pada dua hak dasar yang dimilikinya, yaitu hak atas pelayanan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Perkembangan ilmu kesehatan dipacu dan diarahkan oleh penelitian kesehatan dengan mengikutsertakan relawan manusia sebagai subyek penelitian. Dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus memperhatikan etika profesi tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Pendidikan. Kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia sebagai subyek penelitian kesehatan ialah diwajibkan untuk memperoleh persetujuan etik (ethical approval) sebelum penelitian tersebut dilaksanakan dan pasien diberikan penjelasan mengenai segala aspek penelitian yang berhubungan dengan keputusan subyek untuk berpartisipasi atau disebut dengan persetujuan setelah penjelasan (informed consent). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang Penelitian di Bidang Kesehatan Terhadap Subyek Manusia di Rumah Sakit Pendidikan Berkaitan dengan Keselamatan Pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian dengan menggunakan subyek manusia di Rumah Sakit Pendidikan harus mendapatkan ijin dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) yang menilai apakah penelitian dianggap aman dan tidak membahayakan pasien. Kata kunci: keselamatan pasien; penelitian kesehatan; rumah sakit pendidikan; subyek manusia. ABSTRACT Every individual has a right that is inherited from birth, known as human rights. The right to health is based on two basic rights which all individuals are entitled, namely the right to health services and the right to self-determination. The development of health science is accelerated and directed in health research by involving human volunteers as subjects. In health services, hospitals must also pay attention to professional ethics of medical workers in Teaching Hospital. Policies to ensure the safety and welfare of human beings as subjects of health research are required, in order to obtain Ethical Approval before the research is carried out and patients are given explanation of all aspects of research related to the subject's decision to participate or called Informed Consent. The method used in this study is normative juridical to generate a comprehensive review of the legal protection in health related-human subject research in teaching hospital. The result of this study indicates that research with human subject in Teaching Hospital must obtain permission from the Health Research Ethics Committee that assesses whether the study is considered safe and harmless. Keywords: health research; human subjects; patient savety; teaching hospital;
NEGARA BANGSA POS-KOLONIAL SEBAGAI BASIS DALAM MENENTUKAN IDENTITAS KONSTITUSI INDONESIA: STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Franko Johner; Indra Perwira; Susi Dwi Harijanti
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 2 Maret 2018
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKonstitusi negara modern pada dasarnya adalah perwujudan dari gagasan dan cita-cita kebangsaan yang kemudian dimanifestasikan seiring dengan berdirinya suatu negara bangsa. Konstitusi suatu negara modern bukan hanya memuat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan susunan organisasi negara, akan tetapi juga mengandung identitas nasional yang terbentuk dari gagasan pendirian negara bangsa sehingga membedakannya dengan konstitusi negara lain. Artikel ini membahas negara bangsa pos-kolonial menjadi basis dalam menentukan identitas konstitusi Indonesia dan apa saja yang menjadi unsur-unsur pembentuk identitas konstitusi Indonesia dan bagaimanakah implikasi hukumnya terhadap ketatanegaraan Indonesia. Indonesia sebagai negara bangsa pos-kolonial memiliki identitas nasional berupa semangat dekolonisasi. Oleh karena itu, dalam pembentukan konstitusi suatu negara modern selalu muncul upaya mewujudkan sistem sendiri. Dalam suatu konstitusi, terdapat norma-norma yang bersifat sebagai identitas nasional dan fundamental yang menjadi inti dari konstitusi yaitu ‘identitas konstitusi‘. Identitas konstitusi harus dijaga dan dilindungi dari upaya perubahan.Kata kunci: konstitusi; negara bangsa pos-kolonial; Undang-Undang Dasar 1945. ABSTRACTConstitution of a modern state basically is a manifestation of nations’ ideas and goals which is institutionalized pararel to forming of the state. Constitution of a modern state is not only consist of priciples, norms, regulations and organizational matters, but also consist of national identitiy which is formed from the ideas behind state formation itself. These are factors that make constitutions difrent one another. Indonesia as post-colonial nation state has its national identity in a form of decolonialization spirit. Therefore, there is always effort to make unique system in the forming process of a constitution. A constitution has a fundamental national identitiy which becomes the core of the constitution; this is known as ‘constitutional identity’. The constitutional identity must be guarded and protected from changing process.Keywords: constitution, nation state post-colonial, 1945 Constitution.
VALUASI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP: STUDI ATAS PERSEPSI HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN PADA 2009-2019 Indra Perwira; Giri Taufik; Mulki Sahder
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 2 Maret 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v6i2.619

Abstract

ABSTRAK Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup secara represif melalui mekanisme gugatan perdata, khususnya terhadap kerusakan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Dalam kurun waktu 2009-2019, tercatat terdapat 15 perkara yang diajukan oleh pemerintah ke pengadilan. Upaya pemerintah tersebut telah menghasilkan putusan yang mewajibkan perusahaan untuk membayar sejumlah ganti kerugian dengan nilai yang signifikan. Tulisan ini melakukan analisis terhadap perspesi hakim terkait dengan valuasi kerusakan lingkungan hidup. Analisis dilakukan untuk melihat persoalan-persoalan hukum yang diperdebatkan di dalam perkara putusan tersebut, dan bagaimana hakim di dalam putusannya menyelesaikan persoalan hukum tersebut. Dengan menggunakan metode empiris normatif dalam melakukan analisa terhadap putusan dari perkara tersebut, tulisan ini menemukan 2 (dua) persoalan hukum, yakni: penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan hidup. Kata kunci: gugat perdata lingkungan; kebakaran hutan dan lahan; kerusakan lingkungan hidup; valuasi kerugian lingkungan hidup. ABSTRACT Since the enactment of Law Number 32 Year 2009 on Protection and Management of the Environment. The Indonesian Government has conducted a series of repressive measure to protect environment through civil litigation against polluters. The majority of litigation process have been done against polluters who caused damages to the forest and land ecosystem. Between 2009-2019, the government sued 15 companies to the civil court. The government effort resulted in substantial amount of damage award for the government. The analysis focuses on the legal issues in application of damage valuation applied by judges in those decisions. The analysis employs empirical approach to analyses the court decisions, and found two legal issues on the application, namely, the application of strict liability and the method in valuing the environmental damages. Keywords: environmental damages valuation; environmental civil litigation; environmental damages; land and forest fire.
Realitas Politik Hukum Perundang-undangan Indonesia Pasca Reformasi Indra Perwira
Padjadjaran Law Review Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Hukum sebagai sebuah kesatuan sistem dapat digunakan sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku masyarakat dan birokrasi menuju suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang dicita-citakan. Salah satu cita-cita kemerdekaan adalah memutus bangsa Indonesia dengan sistem hukum kolonial. Secara bertahap sistem hukum kolonial diperbaharui hingga bangsa ini memiliki sistem hukum nasional sendiri yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Dalam membangun sistem hukum nasional tersebut, penting untuk memiliki kebijakan tentang, arah, bentuk, dan materi hukum atau dikenal dengan istilah politik hukum. Sebelum reformasi politik hukum perundang-undangan tersebut dimuat dalam GBHN. Dengan dihapuskannya GBHN setelah reformasi, politik hukum perundang-undangan tidak memiliki arah yang jelas. Beberapa kecenderungan politik hukum perundang-undangan pasca reformasi adalah pemikiran pembentuk dan penegak hukum bahwa hukum hanya undang-undang,pembentukan undang-undang bersifat reaktif, mudah membentuk lembaga baru, mengedepankan sanksi pidana, dan melalui perundang-undangan politik konstitusi bahwa sektor publik harus menjadi tanggungjawab negara kini banyak dilakukan privatisasi. Tulisan ini diharapkan dapat menggugah para ahli hukum untuk membahas kemana arah politik hukum perundang-undangan saat ini akan dikembangkan. Kata Kunci: Indonesia, Politik Hukum, Perundang-undangan, Realitas, Reformasi. Abstract Law as a legal system is a tool of social and bureaucrats engineering towards desired society and bureaucracy. One of the legal ideals after Indonesian national independence is to replace colonial legal system by Its own legal system that suited with the characters of the nation. In building such a national legal system, it is impoprtant to have an agreed policy on the direction, form, and substances of the legal system developed. It is also known as legal policy. Before 1998 reformation, legal polies regarding legislation are contained in Broad Guidelines on State Policy (GBHN). After the authority of National Assembly to enact GBHN abolished, legal policies regarding legislation have no clear direction. There is several reality on legal policies regarding legislation after the reformation such as the view that the Law is just the Laws (Acts), legislation become reactive rather than responsive, desire to establish new institution, rely on criminal punishment, and privatization of public sector. These trends emphasize that the legal policies regarding legislation has no clear direction. By this paper, i expect to wake legal scholars up, and further discussing some agreed policies regarding the direction of legislation we will develop. Keywords: Indonesia, Legal Policy, Legislation, Reality, Reformation.
The Difference of Authority between Satpol PP and Polri in Creating General Involvement Tri Suhartanto; Indra Perwira
International Journal of Science and Society Vol 2 No 3 (2020): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (678.811 KB) | DOI: 10.54783/ijsoc.v2i3.118

Abstract

This study aims to analyze the differences in law enforcement authority between Civil Service Police Unit (Satpol Pamong Praja/ Satpol PP) and Indonesian National Police (Polri) in creating public order and peace of society and how the differences could cause an overlap in their implementation. The research method used is normative juridical legal research using a statutory, conceptual, and comparative approach. The results showed that differences in law enforcement authority between Satpol PP and Polri are in creating public order and peace of society. Satpol PP has an authority to maintain public order, while the National Police is more concerned with maintaining domestic security; Meanwhile, in carrying out their duties, the Satpol PP often overlaps and clashes with other law enforcers, especially the National Police. It cannot be denied that it often happens that the National Police finally have to become a "fire brigade" when carrying out their duties. The Satpol PP has to clash with the community, which then arises an anarchic situation. When in situations that could lead to further disturbance in security and public order, the National Police finally intervened. What often happened was that the National Police collided with the community because of the anarchist situation that had developed too far.
Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia Felani Ahmad Cerdas; Ali Abdurahman; Indra Perwira
Kyadiren Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v4i1.149

Abstract

The regional authority to regulate their household affairs through Regional Regulations (Perda) raises its own problems when it is associated with harmonization of the higher laws and regulations that are parallel and often even contradict the laws. This is often an obstacle in national development within the framework of the unitary state, the weak supervision of the central government in the process of forming a regional regulation is an indicator of overlap between regional and central regulations. Factors causing legal disharmony in the formation of regional regulations can derive from internal and external institutions forming regional regulations, as the countermeasures can be carried out internally and externally. These countermeasures are the responsibility of all levels of state government, both by the provincial central government, so that the purpose of establishing good and correct regional regulations in accordance with laws and regulations and the needs of local communities can be implemented.
ENVIRONMENTAL PERSONHOOD REIMAGINED: A CONCISE PHILOSOPHICAL REVIEW Muhammad Pasha Nur Fauzan; Indra Perwira; Imamulhadi
Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v36i1.7553

Abstract

Abstract This paper is built upon one question: can the natural world be recognised as a ‘member’ of a legal community? By exploring the nature of legal personhood, this paper revisits the concept of environmental personhood. This paper uses the naturalistic approach to ground legal philosophical analysis in empirical realities and gain a deeper understanding of the natural world. This paper argues that legal personhood is an institutional fact influenced by moral ideas configured based on how humans organise organize value. The concept of ‘environmental personhood’ is built upon the idea that the natural world possesses inherent rights that must be protected similarly to human rights. This paper finds that, although the ecocentric approach to environmental personhood must be rejected, it can be salvaged. By reformulating environmental personhood based on artificial personhood, this paper opens up opportunities for the concept to be maintained. It aims to ground a theoretical foundation for further constitutional law research, specifically regarding how the constitution should frame the natural world’s ideal position within the state. Abstrak Penelitian ini didasarkan pada satu pertanyaan: dapatkah lingkungan dimasukkan sebagai anggota komunitas hukum? Dengan menelusuri konsep subjek hukum, penelitian ini meninjau kembali konsep lingkungan sebagai subjek hukum. Artikel ini menggunakan pendataan filsafat hukum naturalistik guna mendasarkan analisis filsafat hukum pada realitas empiris dan mampu menangkap pemahaman lebih dalam mengenai realitas alam. Artikel ini menemukan bahwa subjek hukum merupakan fakta institusional yang dibentuk oleh gagasan moral, yang dikonfigurasikan berdasarkan cara manusia mengorganisasikan nilai. Konsep lingkungan sebagai subjek hukum didasarkan pada gagasan bahwa alam memiliki hak inheren yang harus dilindungi. Artikel ini juga menemukan bahwa, meski pendekatan ekosentris dalam konstruksi lingkungan sebagai subjek hukum inkoheren dan mesti ditolak, konsep tersebut mungkin masih dapat diselamatkan. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan fondasi teoritis untuk penelitian Hukum Tata Negara lanjutan, utamanya mengenai bagaimana konstitusi harus mengonstruksikan posisi realitas alam dalam negara.
The Juridical Impact of the Implementation of the Paradigm Regarding the Determination of the National Capital (IKN) of the Archipelago as an Asymmetric Region Ayyubi, Manggala; Perwira, Indra; Abdurrahman, Ali
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 4 No. 2 (2023): JOELS : Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/joels.v4i2.16298

Abstract

The relocation of the National Capital (IKN) of the archipelago to Kalimantan reaped pros and cons from the community. However, as a democratic country, when the State has decided to move the National Capital (IKN) of the archipelago with a democratic process through law, all components of the nation should support it. The Indonesian nation needs to minimize the excesses of moving the National Capital (IKN) of the Archipelago. There is no single decision that satisfies all people, but decisions that provide greater benefits to the Indonesian nation must be supported as a form of love and devotion for the Unitary State of the Republic of Indonesia in 1945. The results showed that and obstacles in determining the National Capital (IKN) of the archipelago as an asymmetric area as described in the discussion were imbalance, injustice, regional conflicts, coordination and integration, resource management, inadequate infrastructure, availability of public services, uneven economic development, lack of investment and private sector development, complex interagency coordination, and social and cultural change. And there is no concrete case study regarding the implementation of the National Capital (IKN) of the archipelago as an asymmetric area because this plan is still in the planning and discussion stage.
Presidential Partisanship in Indonesian Elections: A Legal and Ethical Analysis Zuhdi, Achmad; Suparman, Eman; Perwira, Indra; Nguindip, Nana Charles
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i1.1635

Abstract

Presidential involvement in electoral contests in Indonesia has increasingly raised concerns regarding the neutrality and integrity of democratic processes. Instances such as the politicization of social assistance programs, the strategic appointment of acting governors, and the active participation of ministers in campaign activities have highlighted the pervasive use of state resources for partisan interests. This study examines the permissibility of presidential political partiality in electoral contests from legal and ethical perspectives. Employing a normative legal research method with a statute and analytical approach, the study analyzes primary legal sources, including the 1945 Constitution and relevant electoral regulations, as well as secondary scholarly materials. The findings reveal that presidential partisanship is legally and ethically unjustifiable. Legally, procedural mechanisms, such as the requirement for mandatory leave during campaign activities, fail to guarantee factual neutrality and enable covert partisanship. A systematic and teleological interpretation of Article 299 paragraph (1) of the Election Law demonstrates that the right to campaign applies exclusively to presidents running as candidates, not to incumbents who are not contesting. Ethically, presidential partiality violates principles of impartiality and moral legitimacy, undermining the president’s role as a unifying symbol of national integrity. The study emphasizes the urgent need for regulatory reforms and ethical standards to reinforce fairness and uphold public trust in Indonesia’s electoral process.